"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Solo (ANTARA) - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono memerintahkan seluruh pangkalan angkatan udara (lanud) ikut menyukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini saya sengaja datang dari Jakarta ke Lanud Adi Soemarmo Solo untuk mengecek kesiapan dapur dalam rangka makan siang bergizi," katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia mengatakan dari Angkatan Udara sudah memerintahkan seluruh Lanud untuk mendukung program pemerintah yang oleh Presiden Prabowo rencananya dimulai pada Januari 2025.

"Kami bersiap dan beberapa lanud kami cek, salah satunya di Adi Soemarmo. Saya melihat sudah siap, Lanud Adi Soemarmo sudah menyiapkan dapur," katanya.

Ia mengatakan dapur untuk pengolahan menu makan bergizi gratis tersebut juga sudah dicek oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan telah dinyatakan memenuhi syarat.

"Hari ini simulasi, kami memberikan makan bergizi di sekolah sekitar lanud. Setelah didata dapur sebetulnya bisa menyiapkan 6.000 porsi sehari, tapi kami sudah survei ada 17 sekolah dengan jumlah siswa 4.063 siswa yang nanti saat program ini jalan mendapatkan makan siang bergizi," katanya.

Meski demikian, dikatakannya, pada simulasi siang ini makanan hanya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah terdekat dengan dapur.

Terkait dengan kandungan gizi sudah disesuaikan dengan biaya per porsi, yakni Rp10.000.

"Kami sesuaikan ketentuan, kalau Rp10.000 kami sesuaikan. Untuk kandungan gizi ada tim dari BGN, jadi yang kerja di dapur ada 50 orang sesuai syarat BGN," katanya.

Sebanyak empat di antara 50 orang tersebut, dari BGN.

"Ada kepala unit pelayanan atau kepala dapur, satu ahli gizi, dan satu akuntan. Ini akan mengawasi perputaran anggaran dan gizinya, sedangkan yang 46 ini akan diambil dari masyarakat sekitar dengan anggota lanud," katanya.

Ia mengatakan untuk simulasi tahap pertama ini diutamakan lanud di Pulau Jawa.

"Yang sudah siap tujuh lanud, tapi semua lanud akan berpartisipasi di program ini. Mudah-mudahan AU bisa mendukung program yang dicanangkan Presiden untuk memberikan makan siang bergizi, harapannya ke depan anak-anak makin pintar, berkualitas, dan cerdas untuk Indonesia Emas 2045," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun rumah susun bagi korban kebakaran di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Kamis, Fahri menjelaskan bahwa kawasan yang terbakar seluas sekitar 30 hektare dapat menjadi lokasi untuk pembangunan rumah susun.

"Kebetulan sebenarnya tanah itu lebih kurang 30 hektare, tadi dikonfirmasi ulang itu, kawasan yang bisa dikerjasamakan dengan jaminan bahwa mereka yang terdata sebagai pemilik di tempat yang sementara. Dalam jangka panjang tentu akan menjadi bagian dari pembangunan rumah susun," ujar Fahri Hamzah.

Fahri menekankan bahwa rencana pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi para korban kebakaran.

Ia memastikan bahwa hanya mereka yang sudah terdata sebagai penghuni sebelumnya yang akan menjadi penerima manfaat dari pembangunan rumah susun tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa yang tinggal di situ adalah mereka yang memang sudah ada di tempat itu sebelumnya, bukan orang lain yang tidak terdaftar," kata Fahri.

Meskipun rencana jangka panjang ini sudah dipersiapkan, Fahri menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah memindahkan para korban ke tempat yang lebih layak, yaitu rumah singgah sementara atau rusun, untuk menghilangkan status pengungsian mereka.

"Tapi yang sekarang ini, yang kita mesti selesaikan dulu adalah supaya status pengungsinya hilang, pindahlah ke rumah singgah itu," kata dia.

Dengan rencana ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi permanen bagi warga yang terdampak kebakaran sekaligus mengatasi masalah perumahan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan merelokasi para korban kebakaran yang terjadi di Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta, untuk sementara waktu sebagai upaya jangka pendek.

"Kita bahas bagaimana untuk memberikan tempat tinggal, minimal tempat tinggal sementara, tadi diusulkan mengenai posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak," ujar Pratikno.

Pratikno menjelaskan berdasarkan laporan yang diterimanya sebanyak 197 bangunan terbakar, mengakibatkan 594 kepala keluarga dan 1.520 jiwa terdampak.

Para korban kebakaran saat ini sebagian besar berada di pengungsian, yaitu di Sekolah Dasar Negeri Kebun 09 dan beberapa lahan kosong yang dibangun untuk tenda.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kalau menurut saya, itu prospek paling menarik misalnya untuk kota-kota di Jabodetabek, khususnya Jakarta dan kota-kota kawasan industri

Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat tata kota mengungkapkan, kawasan Jabodetabek dan kota-kota industri bisa menjadi prospek menarik bagi investor dari dua negara Timur Tengah (Timteng) yakni Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) yang ingin terlibat untuk membantu pembangunan perumahan di Indonesia.

"Kalau menurut saya, itu prospek paling menarik misalnya untuk kota-kota di Jabodetabek, khususnya Jakarta dan kota-kota kawasan industri," ujar pengamat dari The Housing and Urban Development (HUD) Institute Yayat Supriatna kepada ANTARA di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis.

Untuk kawasan industri yang paling menarik, lanjutnya, itu di Cikarang dan Cibitung.

"Karena segmennya asing. Para pekerja industri itu menjadi sebuah pasar tersendiri, apalagi pengembang nasional sudah ada yang masuk dan sudah berinvestasi di sana," kata Yayat.

Selain itu, Surabaya juga bisa menjadi prospek menarik bagi kedua investor asal Timur Tengah tersebut, mengingat Surabaya sudah banyak membangun untuk kawasan industri dan pendukungnya.

"Kemudian yang ketiga misalnya Bandung.
jadi kota yang kira-kira punya potensi pasar yang besar misalnya di sektor manufaktur dan di sektor jasa dan keuangan, itu menjadi segmen paling bagus," kata Yayat.

Kendati demikian dia menyarankan agar target segmen menjadi hal penting dalam upaya menarik investor perumahan dari Qatar dan UEA.

"Jadi segmen itu menjadi penting. Tidak mungkin main di segmen fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah sederhana yang kira-kira profitabilitasnya kecil. Memang bagusnya, itu targetnya di segmen menengah atas atau segmen perkotaan. Nah, yang paling bagus kalau dia mau masuk pada kota yang sudah punya peraturan Rencana Detail Tata Ruangnya (RDTR)," ujar Yayat.

Dia menambahkan bahwa kota yang paling bagus, dan paling siap itu seperti model Jakarta. Hal ini dikarenakan Jakarta sudah memiliki RDTR Transit City dan sudah membangun atau merencanakan konsep TOD, di mana semua simpul layanan transportasi terintegrasi dengan rumah susun.

Maka dari itu jika kedua negara investor Timur Tengah tersebut tertarik untuk membangun perumahan di wilayah perkotaan, maka konsep yang diusung haruslah konsep hunian vertikal.

"Karena bagaimanapun yang paling penting adalah menarik segmen pasarnya.
Kalau tidak ada segmen pasarnya agak susah kita, karena kecenderungan sekarang kalau di kelompok yang Gen Z dan Milenial itu cenderung senangnya kan rumah-rumah yang di kota dan yang konsepnya mungkin sewa," kata Yayat.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya, langsung mengatakan sejuta (rumah) setahun sanggup.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera di Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Sid Herdi Kusuma menyatakan bahwa pihaknya bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan.

“Kami bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan,” ujarnya dalam acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan” di Jakarta, Rabu.

Hingga saat ini, pihaknya telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur, baik dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dia mengharapkan bank-bank Himbara terus meningkatkan layanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, BP Tapera menyampaikan harapan khusus kepada BPD agar dapat mulai berperan aktif meningkatkan volume KPR bagi masyarakat di daerah masing-masing.

“Ini yang terus kami lakukan, termasuk juga di dalamnya kami memberikan kapasitas building agar kemampuan para bankir di BPD itu terus meningkat, khususnya untuk menyediakan KPR bagi masyarakat di daerah,” ucap Sid Herdi.

Dia juga melaporkan bahwa BP Tapera telah bekerja sama dengan 20 asosiasi pengembang dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan, khususnya bagi MBR, supaya mereka dapat membeli rumah siap dan layak huni melalui program KPR.

“Jadi tidak ada lagi (alasan) belum bisa masuk (rumah) karena rumahnya belum siap huni, mereka harus menyewa atau mengontrak. Kami ingin bantuan dari para pengembang ini makesure bahwa rumah tersebut sudah siap huni dan layak huni,” ungkap dia

Terakhir, Sid Heri mengharapkan para investor lokal maupun luar negeri dapat membantu dalam memperbanyak kebutuhan perumahan di Indonesia.

“Sektor perumahan ini kebutuhan mendasar dan bisnisnya sudah berjuta-juta tahun. Investasi bagi para investor di sektor perumahan, khususnya di Indonesia, seharusnya memberikan keamanan dan keuntungan yang besar. Jadi, ke depannya diharapkan makin banyak para investor, dan dana pensiun, asuransi, baik lokal maupun dari luar negeri masuk untuk men-support program tiga juta rumah,” katanya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria beserta Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau simulasi program makan bergizi gratis yang digelar PT Timah Tbk di SDN 10 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

"PT Timah mendukung Program Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto," kata Departemen Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan hari ini PT Timah Tbk menggelar program makan siang bergizi gratis secara serentak di lima sekolah dasar negeri yaitu SDN 8 Namang, SDN 9 Namang, SDN 5 Pangkalan Baru, SDN 11 Pangkalan Baru dan SDN 10 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung Indonesia Emas 2045.

"Hari ini Bapak Wamendes PDT Ahmad Riza Patria meninjau langsung simulasi makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di SDN 10 Pangkalan Baru," katanya.

Ia menyatakan program makan bergizi ini selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi para pelajar dan PT Timah telah melaksanakan program ini di beberapa kabupaten seperti Belitung Timur, Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka.

"Ini akan terus berlanjut ke daerah lainnya dan kami berharap dengan program ini bisa mendukung program pemerintah untuk memberikan makanan bergizi bagi para pelajar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia," katanya.

Kepala Sekolah SDN 10 Pangkalan Baru Kahono menyampaikan program ini bermanfaat dalam penerapan pola hidup sehat kepada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan.

"Program makan bergizi ini sangat bermanfaat untuk pola hidup sehat, terutama gizi yang ada pada makanan. Dengan makanan yang bergizi, nantinya kekebalan tubuh pada anak akan meningkat. Makanan bergizi juga memungkinkan bertambahnya IQ pada anak-anak," ujarnya.

Salah satu guru di SDN 10 Pangkalan Baru Esi Irmawati mengungkapkan antusiasme pelajar dengan adanya program makan bergizi.

"Pada saat mendapatkan informasi bahwa mereka akan ada program makan bergizi, mereka memberi respon positif karena mereka akan mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan lengkap mulai dari sayur-mayur, lauk-pauk, dan juga buah,"katanya.

Salah satu orang tua siswa SDN 10 Pangkalan Baru Novi menyatakan turut berantusias dengan hadirnya program makan bergizi di daerah ini.

"Alhamdulillah, kami sebagai orang tua ikut senang dengan adanya makan bergizi gratis dari PT Timah, anak-anak juga sangat bersemangat bangun pagi saat tahu akan ada makan bergizi di sekolah," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Koba, Babel, (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan, program makan bergizi bukan hanya tentang memberikan makanan tetapi bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat sejak dini.

"Anak-anak kita adalah aset bangsa yang berharga, masa depan Indonesia ada di tangan mereka maka gizinya harus dijaga sejak dini," ujarnya saat menghadiri peluncuran program makan bergizi di SDN 10 Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rabu.

Ia juga mengatakan, program makan bergizi merupakan langkah konkret yang mendukung program prioritas nasional dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memulai program ini. Tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak," ujar Riza lagi.

Pemerintah pusat kata Riza, siap memberikan dukungan baik dari segi pendanaan maupun pendampingan teknis agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya ke seluruh sekolah.

"Kemudian tak kalah penting adalah perlunya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi anak bangsa," ujarnya.

Wakil Bupati Bangka Tengah Era Susanto mengatakan, program ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup anak usia dini.

"Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan anak tetapi juga berdampak terhadap peningkatan prestasi belajar mereka di sekolah," kata Era.

Pemkab Bangka Tengah mulai menjalankan program makan bergizi bagi pelajar SD ini secara masif pada 2025 yang didukung dengan penguatan anggaran.

"Hari ini kita luncurkan secara resmi program makan bergizi sebagai komitmen bersama dalam mendukung program strategis nasional ini," ujarnya.

Pewarta: Ahmadi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menyediakan makanan bergizi dengan pendirian dapur umum untuk para korban bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Koordinator Dapur Umum INH Abdul Azis di Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, mengungkapkan para relawan dari INH menunjukkan semangat dengan cekatan dan penuh dedikasi menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak.

Ia menyebutkan, penyediaan dapur ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan makanan, mengingat banyak rumah warga yang mengalami rusak parah akibat terdampak bencana alam.

"Bahkan banyak warga yang terisolasi dan kesulitan mendapatkan akses pangan. Namun, keberadaan dapur umum INH memberikan secercah harapan, memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak kekurangan makanan," ungkap Abdul Azis.

Ia juga memastikan bahwa makanan yang disajikan dapat mencakup kebutuhan kalori dan nutrisi yang diperlukan untuk pemulihan para korban.

"Dapur umum ini menyediakan ratusan porsi makanan setiap harinya, dengan menu yang bervariasi untuk memastikan para korban tetap mendapat asupan yang baik baik sarapan, makan siang maupun kebutuhan makan di sore hari atau malam," paparnya.

INH pun mengimbau agar masyarakat ikut serta dalam mendukung upaya kemanusiaan ini, baik melalui donasi maupun menjadi relawan.

“Kami percaya, dengan kerja sama dan semangat kemanusiaan, kita dapat bersama-sama membantu mereka yang sedang menderita,” ujar Abdul Aziz.

Saat ini terdapat dua wilayah yang menjadi fokus pelayanan dapur umum yakni di Wilayah RT 01/01 dan RT 07/07 Kampung Gempol, Desa Cikadu dengan jumlah warga yang terdampak sekitar 390 jiwa dari 95 Kepala Keluarga.

INH juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor Jawa Barat memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi.

"Hari ini kami bekerjasama dengan INH memberikan bantuan 200 paket logistik ke Kabupaten Sukabumi," ungkap Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf.

Ia menuturkan selain mengirim bantuan berupa logistik, jajarannya juga mengirimkan personel relawan tangguh bencana (Tagana) dan mobil dapur umum.

"Relawan Tagana Kabupaten Bogor dengan mobil dapur umumnya kami tugaskan membantu korban bencana alam selama dua minggu, selanjutnya bisa kami perpanjang tergantung situasi di lokasi bencana alam," ujar Farid.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Sebelum program MBG diterapkan, Bima mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan, hal ini terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu. Nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bima menganggap kolaborasi dari pihak ketiga, seperti corporate social responsibility (CSR) juga diperlukan dalam mendukung program tersebut.

Untuk itu, Bima memberikan apresiasi kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program MBG.

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya karena bantuan CSR itu kan biasa untuk program pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Wamendagri mengatakan beberapa daerah sudah melakukan uji coba program MBG dengan baik, termasuk yang digelar Pemerintah Provinsi Sumut. "Saya kira provinsi ini luar biasa, kita apresiasi semuanya," imbuhnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -