Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mulai menata bekas permukiman warga di bawah kolong tol dan jembatan dengan sejumlah mural untuk mempercantik kawasan tersebut.

"Mural yang dilakukan ini merupakan 'reward' (hadiah) dari Provinsi DKI Jakarta kepada Jakarta Utara karena menjadi kota yang pertama menyelesaikan penataan kolong tol dan jembatan," kata Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Juaini Yusuf, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan setelah kolong tol dan jembatan kosong diberikan mural untuk menghilangkan kesan kotor dan kumuh.

"Ini upaya lanjutan adalah melakukan percantik kawasan," kata dia.

Ia menambahkan Kota Jakarta Utara menjadi lokasi pertama pelukisan dinding dengan mural dan dijadikan sebagai proyek percontohan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta untuk mempercantik kolong tol dan jembatan.

Menurut dia, dua lokasi pada proyek percontohan ini yakni di Kolong Tol Bintang Mas dan Jalan Pakin.

"Upaya ini akan disusul oleh wilayah lain di DKI Jakarta," ungkap Juaini.

Dirinya memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta atas upayanya mempercantik Jakarta Utara.

"Semoga selain Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara semakin indah, mural-mural ini juga dapat dijaga dengan baik agar keindahannya terjaga selamanya," kata dia.

Mural adalah seni menggambar atau melukis di atas media yang bersifat permanen, seperti dinding, tembok, atau langit-langit.

Kata mural berasal dari kata murus dalam bahasa Latin yang berarti dinding.

Mural memiliki beberapa fungsi, di antaranya: menekankan nilai-nilai estetik, mengandung pesan dan kritik sosial.

Juga alat untuk menyampaikan ide, gagasan, atau media promosi, termasuk sarana komunikasi pasif untuk menyampaikan harapan, kritik, atau pesan kepada penguasa.

Mural umumnya memiliki ciri-ciri seperti menggambarkan aktivitas masyarakat pada suatu peradaban tertentu, merangkum suatu momen pada suatu waktu, berkisar dari adegan berburu, meramu dan kehidupan keluarga, hingga adegan keagamaan dan pemakaman.

Mural sudah ada sejak zaman prasejarah, sekitar 3.500 tahun silam.

Di Indonesia, lukisan dinding gua sudah ada sejak zaman Mesolitikum

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.