Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor...

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp11 ribu per porsi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Menu yang dibagikan kepada ratusan siswa itu terdiri dari susu kemasan, nasi putih, sayur, ayam goreng, tahu olahan berisi telur, dan pisang.

Wapres berkeliling kelas menyaksikan para siswa menyantap makanan setelah melakukan simulasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

"(Harga per porsi) Rp11ribu. Hari ini luar biasa sekali, yang jelas kita akan mengawal terus program ini, yang namanya makan gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," ungkap Wapres.

Ia menjelaskan pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya. Para siswa pondok pesantren setiap harinya makan sebanyak tiga kali, sehingga membutuhkan perhatian berbeda dari sekolah umum.

"Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor, mereka harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Wapres.

Selain melakukan sosialisasi makan bergizi gratis, Wapres juga menyaksikan simulasi penanganan bencana alam gempa bumi yang diikuti ratusan siswa Muhammadiyah Boarding School.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Bogor Bachril Bakri di tempat yang sama menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga sudah beberapa kali menggelar simulasi Program Makan Bergizi Gratis di beberapa sekolah. Terbaru yaitu di SDN Pakansari 1 Cibinong dan SMPN 3 Cibungbulang dengan dukungan dana CSR dari Bank BJB.

Makanan beserta susu kemasan seharga Rp15 ribu per porsi yang dibagikan selama lima hari di dua sekolah ini jika dirupiahkan nilainya Rp141.930.000.

Pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis dilaksanakan di SDN Pakansari 1 pada 1-7 November dengan jumlah penerima 665 siswa. Sedangkan di SMPN 3 Cibungbulang dilaksanakan pada 18-22 November dengan jumlah penerima 829 siswa.

Bachril menekankan uji coba makan bergizi gratis ini dilaksanakan secara kolaborasi Pemkab Bogor dengan para pemangku kepentingan.

“Pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis ini kita lakukan secara kolaborasi dengan sistem katering dengan memberdayakan potensi lokal oleh Dinas Koperasi dan UMKM," ungkap Bachril.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bangka (ANTARA) - Ratusan siswa SDN 14 Sungailiat dan TK Pesona Ananda Rambak, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung antusias mengikuti program makan bergizi gratis dilaksanakan PT Timah Tbk, sebagai komitmen perusahaan mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi dan perhatian dari PT Timah dalam rangka mendukung dan memberi kontribusi kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosialnya," kata Penjabat Bupati M Haris di Sungailiat, Rabu.

Ia mengatakan kegiatan makan bergizi gratis PT Timah Tbk disambut antusias para pelajar dan pihak sekolah. Sebanyak 164 siswa SDN 14 Sungailiat dan 32 siswa TK Pesona Ananda Rambak mencoba menu makan bergizi seimbang, sebagai upaya pemerintah dalam rangka menciptakan generasi sehat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Program makan bergizi merupakan program nasional yang termasuk dalam Asta Cita pemerintahan dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, dan ini dimulai dengan menyiapkan generasi emas," katanya.

Ia menyampaikan kegiatan ini bentuk partisipasi dan perhatian PT Timah Tbk dalam rangka mendukung dan memberi kontribusi kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial PT Timah Tbk.

"Saya atas nama pemerintah daerah dan mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Bangka mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Timah Tbk yang sudah ikut menyukseskan program ini," katanya.

Kepala SDN 14 Sungailia Rohana bersyukur karena siswa sekolah itu dapat menerima program makan bergizi gratis dari PT Timah.

"Anak-anak sangat senang dengan adanya program makan bergizi, dan ada beberapa siswa yang bertanya apakah program makan bergizi akan dilaksanakan setiap harinya. Kami merasa terharu karena SD kami ditunjuk sebagai penerima program makan bergizi, karena selama ini SDN 14 Sungailiat jarang dilirik oleh perusahaan seperti ini," katanya..

Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan mengatakan program makan bergizi ini telah dilaksanakan PT Timah di beberapa kabupaten, seperti Belitung Timur dan Bangka Tengah.

"Program ini juga selaras dengan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak," katanya.

ANTARA - Dalam memperingati Hari Ikan Nasional dan Hari Nusantara, Pemerintah Kabupaten Malang menggelar makan bergizi gratis bagi 400 siswa SDN 2 Karangploso, pada Selasa (10/12). Acara ini sekaligus sebagai persiapan Kabupaten Malang dalam melaksanakan program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto tahun depan. (Achmad Syaiful Afandi/Denno Ramdha Asmara/Rijalul Vikry)

Malang Raya (ANTARA) - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyebut daerah penghasil susu sapi menjadi bagian penting menyukseskan program makan bergizi gratis yang akan dijalankan di awal tahun 2025.

"Saat ini susu merupakan menu makan bergizi, tetapi ini juga melihat kondisi suplai dalam negeri. Beberapa kali disampaikan bahwa daerah yang memang ada produksi susu sapi menjadi bagian penting," kata Agung saat meninjau Milk Collection Center (MCC) di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa.

Salah satu daerah yang disebutnya mampu menunjang kesuksesan program makan bergizi gratis adalah Kabupaten Malang, lantaran memiliki koperasi susu sapi dengan hasil mencapai ratusan ton per hari.

"Mudah-mudahan Koperasi SAE Pujon yang bisa menghasilkan susu pasteurisasi, mampu memberikan pelayanan untuk program makan bergizi," ujarnya.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Malang, total produksi susu sapi di wilayah setempat mencapai 143 ribu ton per tahun. Kemudian, populasi sapi perahnya ada 90 ribu ekor dan 22 ribu diantaranya terdapat di wilayah Pujon.

Pemerintah daerah setempat pun kini menunggu petunjuk teknis mengenai pelaksanaan program tersebut.

Melihat pada data yang ada, ia pun optimis di Kabupaten Malang paket makan bergizi gratis juga akan mencakup susu sapi di dalamnya.

"Paket makan bergizi gratis bahan bakunya berasal dari sekitar tentu harganya terjangkau, dengan harga yang ada, maka menu paket ini akan mengandung gizi. Kalau di Kabupaten Malang ini salah satunya susu, bisa menjadi menu," ucap dia.

Agung berharap para pelaku industri juga memberikan dukungan maksimal demi kelancaran berjalannya program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini, yakni dengan menggencarkan kolaborasi bersama pihak koperasi susu sapi di masing-masing daerah.

"Pemerintah berharap industri melakukan pembinaan menyediakan unit. Ini akan membuat kualitas susu menjadi baik dan diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini terus berjalan sehingga tidak ada lagi isu produksi susu nasional yang tidak terserap," kata dia.

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Serang (ANTARA) - Perumahan Bumi Rakata Asri yang merupakan unit bisnis PT Krakatau Sarana Properti (KSP) gencar melakukan penjualannya memasuki akhir 2024 dan yang terbaru tengah mensosialisasikan berbagai promo di akhir tahun, antara lain dengan cara membebaskan biaya PPN 100% dan closing booking hanya dengan 500 ribu rupiah saja.

Suharno selaku Sales & Marketing Manager Bumi Rakata Asri mengungkapkan, minat para pembeli perumahan di Kota Cilegon umumnya masih tinggi dikarenakan Kota Cilegon juga merupakan Kota yang padat penduduknya oleh karena banyaknya pendatang yang sebagian besar adalah pekerja di kawasan industri. Hal lainnya, posisi Cilegon yang strategis sebagai pintu gerbang penyambung pulau Jawa dan Sumatra membuat banyak orang yang ingin tinggal disini atau sekedar berinvestasi di sektor hunian rumah.

"Permintaan pasar terkait perumahan di Kota Cilegon masih stabil. Untuk itu kami dengan berbagai strategi pemasaran menggenjot calon konsumen khususnya di akhir tahun 2024 ini agar mereka memutuskan pilihan huniannya di salah satu cluster residensial kami. Cara yang kami lakukan adalah memberikan promosi closing booking sebesar 500 ribu rupiah saja, jadi konsumen sudah bisa memiliki rumah di area Bumi Rakata Asri. Contohnya saat ini kami tengah memasarkan cluster Rakata Residence yang tersisa kurang lebih 50 unit rumah dari berbagai varian tipe yaitu tipe 36, 45, 70. Selain itu buat pelaku bisnis, kita ada sekitar 42 unit ruko yang persis berasa di depan akses masuk gerbang jalur lintas selatan," kata Suharno dalam keterangan resminya, Selasa.

Menurut Suharno dengan closing booking yang ditawarkan tersebut, nantinya akan membuat para calon konsumen akan semakin gencar untuk segera memiliki rumah yang mereka impikan di Kota Cilegon.

"Biasanya untuk closing booking biayanya sekitar 5 juta. Tapi dengan harga promo spesial di Bulan Desember, konsumen hanya cukup mengeluarkan biaya sebesar 500 ribu saja. Sudah pasti para konsumen akan berpikir cukup matang untuk segera mengambil rumah di Cluster Rakata Asri Residence maupun tempat usaha Ruko yang sudah kami siapkan. Mereka juga akan mendapatkan banyak benefit, mulai dari lokasinya yang strategis berada di jalur lingkar selatan dan dekat dengan kota pusat pemerintahan dan daerah industri. Para calon konsumen nantinya akan kita bantu proses KPR di bank swasta dan BUMN yang sudah bekerja sama dengan kita. Apalagi tahun ini kan (bulan Desember) free PPN 100 % itu akan berakhir. Jadi untuk tahun depan akan muncul PPN baru 12 %. Untuk itu kita menghimbau calon konsumen untuk segera mungkin melakukan closing booking," lanjut Suharno.

Kata Suharno lagi, perumahan Bumi Rakata Asri memiliki beberapa cluster antara lain, Rakata Grand Residence (75% should out), Rakata Grand Valley (98% should out), Rakata Grand Hill (99% should out), Cluster 1 (full), Cluster 2 (full), Cluster 3 (sisa tiga kavling), Cluster 5 (sisa satu unit rumah dan lima kavling), Cluster 6 (sisa dua kavling) dan Cluster 7 (full).

Sementara itu Real Estate Manager Perumahan Bumi Rakata Asri, Wisnu Sasongko Putro menambahkan, kedepannya potensi bisnis dari sektor properti usaha PT KSP tersebut diyakini akan meningkat tahun depan. Salah satu yang akan menjadi andalan yang akan di pasarkan pada pertengahan tahun 2025 adalah hadirnya perumahan baru yaitu Rakata Arum. Wisnu mengatakan bahwa saat ini proyek tersebut tengah dimatangkan, walau sudah banyak calon konsumen menanyakan progres realisasi pembangunannya.

"Selain Perumahan Bumi Rakata, kami tengah intens dengan project pematangan lahan Rakata Arum. Estimasi kajian kami saat ini rencananya di pertengahan tahun depan akan kami pasarkan, jadi kami perlu sedikit waktu untuk mematangkan dan juga merampungkan detailnya. Perumahan komersial Rakata Arum nantinya akan ada 3 cluster yang kita pasarkan dengan 3 tipe varian Rakata Arum Cluster Pearl 36/72 (LB/LT), Cluster Opal 45/90 (LB/LT) Cluster, Cluster Crystal 70/120 (LB/LT). Hunian Rakata Arum kami persiapkan untuk pangsa pasar para pekerja di Kawasan Industri Krakatau dan sekitarnya, mengingat Cilegon ke depan akan terus berkembang dan potensi para investor untuk datang ke Cilegon cukup besar. Untuk itu kami bagian dari PT Krakatau Sarana Properti harus bersiap menyambut peluang tersebut dengan sebaik-baiknya," pungkas Wisnu.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu berkomitmen untuk menyediakan makan bergizi gratis (MBG) program Presiden RI Prabowo Subianto bagi sedikitnya 600 siswa TK, SD, hingga SMP di daerah setempat.

"Kami melibatkan PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) untuk kegiatan ini, khususnya di Kelurahan Pulau Harapan," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asminekbang) Kabupaten Kepulauan Seribu Iwan Samosir di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan ini akan dilakukan pada pekan depan dengan jumlah porsi MBG sebanyak 600 porsi untuk siswa TK, SD dan SMP.

"Kami menyambut positif kegiatan ini dan siap mendukung program ini," kata perwakilan PHE OSES, Baskoro.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Murniasi Hutapea mengatakan program MBG akan diawasi oleh tenaga kesehatan.

Ia mengatakan Suku Dinas Kesehatan setempat akan memantau program itu mulai dari higienis, kandungan gizi dan lainnya, sehingga benar-benar kandungan gizi makanan gratis itu secara tepat.

"Kami ingin program ini benar-benar memberikan manfaat dan siswa dapat terpenuhi kebutuhan gizinya," kata dia.

.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan susu ikan menjadi salah satu alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Susu ikan merupakan salah satu alternatif, itu bagian dari inovasi terkait kebutuhan susu yang tinggi sekali, sementara ikan-ikan yang kecil itu bisa diekstrak menjadi tepung yang kemudian berubah menjadi susu," ujar Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa.

Susu ikan, lanjutnya, memiliki kandungan protein sangat tinggi.

"Kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu suatu alternatif," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan masuk menjadi salah satu menu makanan dalam program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mempromosikan susu ikan ke dapur sentral yang sudah disiapkan oleh lembaga terkait.

Oleh karena itu, Budi menyampaikan, pihaknya bakal memantau proses pengolahan dari para produsen susu ikan agar sesuai dengan standardisasi yang sudah ditetapkan, mulai dari kebersihan, pemilihan bahan baku, serta salinitas atau tingkat keasinan air.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan penggunaan susu ikan maupun susu sapi untuk peningkatan asupan gizi memiliki kelebihannya masing-masing.

KKP mengungkapkan, lewat hilirisasi produk perikanan berupa susu ikan, maka industri protein ikan akan tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Peneliti ahli utama Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ekowati Chasanah meyakini bahwa susu ikan atau hidrolisat memiliki berbagai keunggulan dari beberapa susu yang ada seperti kambing, sapi, unta dan juga kedelai.

Produk hidrolisat (susu ikan), memiliki kelebihan seperti protein pendek, rendah alergen, serta dapat mengaktifkan hormon pertumbuhan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan uji coba Makan Bergizi Gratis bagi siswa sekolah dasar untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"PT Timah mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan, salah satunya dengan program makan bergizi bagi pelajar," kata Departemen Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan di SDN 8 dan SDN 9 Desa Baskara Bakti, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai komitmen PT Timah Tbk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan operasional perusahaan.

"Program makan bergizi ini selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi para pelajar sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung Indonesia Emas 2045," katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Alamsyah mengapresiasi dan berharap program makan bergizi bersama PT Timah Tbk dapat terus berlanjut.

“Kami berharap ke depannya anak-anak kami terpenuhi gizinya, dengan gizi yang baik nanti anak-anak akan lebih fokus dalam belajar dan akan lebih mudah memahami pelajaran, dan harapan kami program ini dapat terus berlanjut," katanya.

Kepala SDN 9 Desa Baskara Bakti Muhammad mengatakan program ini memang sangat diharapkan agar dapat memastikan gizi anak-anak.

“Kami menyambut baik kegiatan makan bergizi bagi para pelajar, program ini sangat diperlukan oleh anak-anak kami, dan harapan kami untuk ke depannya anak-anak kita lebih terjamin kesehatannya dan mutu pendidikannya juga lebih meningkat lagi," katanya.

Dia bersyukur sekolahnya dipilih untuk pelaksanaan program ini, di mana program ini juga sejalan dengan program pemerintah.

"Terima kasih kepada pemerintah daerah setempat, karena PT Timah sudah diberi kepercayaan untuk melakukan program pemerintah ini. Harapannya program ini akan memberikan nilai positif untuk pertumbuhan anak-anak di masa-masa yang akan datang," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024