Pangkalpinang (ANTARA) - PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan ujicoba makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar, guna mendukung Program Asa Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"PT Timah mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan, salah satunya dengan program makan bergizi bagi pelajar," kata Departemen Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan di SDN 8 dan SDN 9 Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, sebagai komitmen PT Timah Tbk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan operasional perusahaan.

"Program makan bergizi ini selaras dengan program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi para pelajar sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung Indonesia Emas 2045," katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Alamsyah mengapresiasi dan berharap program makan bergizi bersama PT Timah Tbk dapat terus berlanjut.

“Kami berharap kedepannya kesehatan anak-anak kami terpenuhi gizinya, dengan gizi yang baik nanti anak-anak akan lebih fokus dalam belajar dan akan lebih mudah memahami pembelajaran, dan harapan kami program ini dapat terus berlanjut," katanya.

Kepala Sekolah SDN 9 Desa Baskara Bakti Muhammad yang mengatakan program ini memang sangat diharapkan agar dapat memastikan gizi anak-anak.

“Kami menyambut baik kegiatan makan bergizi bagi para pelajar, program ini sangat diperlukan oleh anak-anak kami, dan harapan kami untuk ke depannya anak-anak kita lebih terjamin kesehatannya dan mutu pendidikannya juga lebih meningkat lagi," katanya.

Dirinya bersyukur sekolah mereka dipilih untuk dilaksanakan program ini, dimana program ini juga sejalan dengan program Pemerintah.

"Terima Kasih kepada Pemerintah Daerah setempat, karena PT Timah sudah diberi kepercayaan untuk melakukan program pemerintah ini. Harapannya program ini akan memberikan nilai positif untuk pertumbuhan anak-anak di masa-masa yang akan datang.

SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menawarkan inovasi precise interlock brick guna mendukung program tiga juta rumah pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"SIG menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah," kata Direktur Utama SIG Donny Arsal di Jakarta, Selasa.

Kolaborasi antar-BUMN memungkinkan SIG memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

“Sebagai market leader di industri bahan bangunan domestik, SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau SIG dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” ujar Donny.

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan.

Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan precise interlock brick dalam pembangunan rumah lebih menguntungkan dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.

Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan precise interlock brick juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian.

Precise interlock brick juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Donny menuturkan precise interlock brick menjadi solusi bagi pengembang properti dalam pembangunan rumah yang cepat dan terjangkau, serta ramah lingkungan, untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

“SIG siap berkolaborasi dengan pihak perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya akselerasi transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui proyek 3 juta rumah.

Beberapa perusahaan BUMN, termasuk SIG yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program nasional tersebut dan memastikan tantangan yang menyertainya bisa teratasi secara efektif.

“Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir.

Tiga BUMN yang berkolaborasi adalah SIG selaku penyedia bahan bangunan, BTN selaku penyedia fasilitas pembiayaan, dan Perumnas yang akan melaksanakan pembangunan hunian terintegrasi atau transit-oriented development (TOD).

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Koba, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mulai merealisasikan program makan bergizi gratis bagi kalangan pelajar itu secara efektif pada 2025.

"Program ini mulai kita laksanakan secara masif tahun depan, pada penghujung tahun ini kita lakukan uji coba dulu di SDN 1 Desa Namang," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Senin.

Pemkab Bangka Tengah menggandeng berbagai pihak, termasuk swasta untuk menyukseskan program Nawa Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terhindar dari kejadian stunting.

"Kita sudah mendapat petunjuk teknis terkait pelaksanaan program strategis nasional ini, dan tentu saja ini selaras dengan tujuan daerah untuk menciptakan warga yang sehat secara jasmani dan rohani," ujarnya.

Pemkab Bangka Tengah meprioritaskan program pembangunan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat pada 2025, selain peningkatan ekonomi kerakyatan.

Daerah itu mulai melakukan peluncuran program makan siang bergizi dan gratis di SDN 1 Namang, sebagai komitmen yang kuat dalam mewujudkannya.

"Peluncuran kita mulai di penghujung tahun, nanti realisasinya secara serentak dilaksanakan pada 2025, dan kita tentu saja meminta dukungan dari pihak DPRD," ujarnya.

Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus mendukung penuh komitmen pihak eksekutif untuk memprioritaskan program makan bergizi untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

"Secara anggaran sudah disediakan, tinggal eksekusinya saja, dan tentu saja kami minta dukungan berbagai pihak agar program ini berjalan sesuai harapan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Antaranews (ANTARA) - Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) mengabarkan pihaknya telah menerima laporan kebakaran di blok Housing and Development Board di sepanjang Tampines Street pada Senin sekitar pukul 05.40 WIB.

Dalam sebuah unggahan di Facebook, SCDF menyampaikan bahwa setibanya mereka di lokasi, asap hitam terlihat keluar dari sebuah unit di lantai 13.

Sejumlah foto yang dibagikan oleh SCDF menunjukkan dinding yang hangus terbakar di sebuah ruangan dan kerusakan di koridor di luar ruangan itu.

Sebagai tindakan pencegahan, sekitar 50 penghuni dari unit-unit di sekitarnya dievakuasi.

Dua penghuni dari unit yang terdampak telah dievakuasi sebelum kedatangan SCDF.

Mereka diperiksa oleh tenaga paramedis SCDF karena inhalasi asap namun menolak untuk dilarikan ke rumah sakit.

Kebakaran yang menghanguskan berbagai barang di sebuah kamar tidur telah berhasil dipadamkan.

Penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut masih berlangsung.

Flat HDB merupakan unit perumahan rakyat yang dikembangkan dan dikelola oleh HDB, otoritas perumahan publik Singapura.

Dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berpusat pada komunitas, flat-flat itu kini dihuni oleh lebih dari 80 persen populasi Singapura.

Pewarta: Xinhua
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - Perusahaan swasta asal Banyuwangi, PT Cendana Indopearls dan PT Disthi Mutiara Suci melaksanakan arahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggelar kegiatan Bulan Bakti Makan Bergizi Menu Ikan di Desa Kalipait, kabupaten setempat.

Kegiatan ini diisi dengan agenda pemberian makan siang kepada 100 murid yang terdiri dari 40 anak-anak dari TK PGRI 8 Kalipait, 30 murid dari SDN 2 dan 30 murid SDN 4 Kalipait yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, 7 Desember 2024.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah mendukung penuh acara ini sehingga berjalan lancar. Dan untuk anak-anak, ayo gemar makan ikan dan makan makanan bergizi lainnya ya," ujar perwakilan PT Disthi Mutiara Suci, Luluk Ermila dalam keterangan tertulis, Senin.

Luluk mengungkapkan menu makan siang yang disiapkan terdiri dari karbohidrat, serat dan protein berupa nasi putih, bakso daging kerang mutiara, nugget ikan kutuk, tumis sayur brokoli dan buncis, buah jeruk dan air mineral.

"Kami memilih menu bakso daging kerang mutiara (Pinctada maxima) karena perusahaan kami sebagai pembudidaya mutiara, selain menghasilkan mutiara yang indah, juga menghasilkan daging kerang yang bergizi tinggi yang sangat bagus untuk pertumbuhan anak," ucapnya.

Luluk mengatakan sedangkan pemilihan menu nugget ikan kutuk atau ikan gabus (Channa striata) karena kandungan gizi yang sangat bagus untuk tulang, mengandung antioksidan, kaya akan vitamin serta manfaat lain yang baik untuk kesehatan dan pertumbuhan anak-anak.

"Di samping itu, pemilihan menu ikan kutuk adalah sebagai upaya untuk mendukung dan mempromosikan budidaya ikan kutuk yang dihasilkan oleh Kelompok Kampung Kutuk, Dusun Purworejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi," ujarnya.

Menu makan siang yang disajikan juga telah diperiksa dan dikaji kandungan gizinya oleh petugas gizi dari Puskesmas Kedung Wungu, Diah.

"Menu yang disajikan ini telah mencukupi kebutuhan harian untuk dalam satu porsi makan siang," ucapnya.

Kepala Puskesmas Kedung Wungu, Rommah memberikan nasehat kepada anak-anak untuk makan makanan bergizi yang dihidangkan oleh ibu di rumah.

"Para orang tua juga lebih memperhatikan asupan gizi anak, serta mendorong para guru agar selalu memotivasi anak-anak untuk makan makanan bergizi terutama menu ikan," ujarnya.

Kepala Desa Kalipait, Supriyono memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Makan Bergizi Menu Ikan.

"Kami juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan swasta," ucapnya.