Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan hunian yang layak bagi masyarakat yang tinggal di kolong Jembatan Pasupati, Kota Bandung, untuk direlokasi ke rumah susun.

“Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun. Kini giliran Bandung, dan kami akan upayakan hal serupa di daerah lainnya,” kata Maruarar Sirait Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ara, panggilan Maruarar Sirat, mengungkapkan untuk total ada sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) yang akan direlokasi ke dua rumah susun yang terletak di Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

“Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan warga yang bersedia direlokasi. Kami pastikan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” kata dia.

Dia mengatakan untuk warga yang direlokasi akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memperoleh penghasilan. “Intinya nanti warga bisa bekerja atau berwirausaha,” kata Ara.

Menteri PKP mengatakan pada pertengahan Desember mendatang secara bertahap warga yang akan direlokasi dapat segera menempati dua rumah susun yang telah disiapkan.

“Hunian ini akan dibebaskan dari biaya sewa selama setahun, sehingga warga bisa langsung menempati unit begitu perabotan masuk,” kata dia.

Selain itu ia juga telah memerintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segara menata kawasan di bawah Jembatan Pasupati untuk dijadikan ruang publik yang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar.

“Sampah yang menumpuk di kawasan ini akan dibersihkan demi menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu area ini akan dimanfaatkan sebagai ruang publik, seperti taman bermain anak, agar sesuai dengan citra Bandung sebagai Paris Van Java,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pemanggilan tersebut dijelaskan​​​ karena pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Benny menyampaikan hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu.

"Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif," kata Benny.

Benny juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat supaya diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Karawang (ANTARA) -

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

"Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan," ujar Wihaji.

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dia memastikan balokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin, dan mineral, sesuai kebutuhan harian penerima manfaat. "Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi
tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, kata dia, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendukbangga: Biaya makan gratis Rp10 ribu/porsi cukup penuhi gizi

Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan

Karawang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengaku optimistis anggaran rata-rata Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp10 ribu per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Optimis pasti optimis," kata Wihaji saat ditemui usai acara peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan

Indramayu (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) membangun perumahan serta menyerahkan bantuan senilai Rp16,1 miliar untuk membantu 93 keluarga atau sekitar 259 orang dari Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat, yang terdampak banjir rob.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Indramayu, Jawa Barat, Kamis, mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pihaknya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia.

Adapun perumahan, kata Agus, dibangun di atas tanah seluas 1,6 hektare. "Hari ini kita akan meletakkan batu pertama. Mudah-mudahan nanti bulan Januari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa menempati," katanya.

Dia menjelaskan kolaborasi ini adalah langkah dari pemerintah untuk membuat masyarakat hidup bahagia, mandiri, dan tenang. Inisiatif tersebut, katanya, adalah salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto agar ketiga kebutuhan dasar masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan, terpenuhi.

"Dan sekarang ini untuk urusan papan, pemerintah sudah menargetkan tiga juta rumah. Kemensos ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan tiga juta rumah," kata Wamensos Agus.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengatakan pihaknya sudah memperhitungkan lokasi yang dipilih untuk pembangunan perumahan nelayan tersebut, agar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga terjamin.

"Ada pun rumah yang dibangun ini sendiri adalah rumah dengan Tipe 36 dengan luas tanah adalah 60 meter persegi dengan dua kamar tidur," kata Mira.

Selain rumah,pihaknya juga mendirikan fasilitas umum seperti balai utama, ruang terbuka hijau, dan masjid. Selain itu pihaknya membangun kemandirian ekonomi warga dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pemasaran, serta memberi bantuan modal usaha.

"Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan. Kami latih (membuat) bakso, dim sum, warung, kopi dan juga ada terkait dengan bengkel las," kata Mira.

Menurutnya, langkah-langkah ini juga dapat mengefektifkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, agar dapat bekerja tanpa perlu meninggalkan rumah.

Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Eretan Kulon Wanto menyebutkan warga mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat. Menurut Wanto, lokasi yang dipilih strategis, karena selain aman, masih dekat dengan area mata pencaharian mereka. "Kalau direlokasi jauh, kayaknya pada bingung orang," katanya.

Dia menjelaskan sebelum banjir rob itu, sejumlah warga mengungsi karena rumahnya hancur, bahkan hanyut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Slamet meminta pemerintah memastikan bahan pangan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berasal dari bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat lokal.

"Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita," kata Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dengan langkah itu, menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Tanah Air, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian Indonesia, terutama di perdesaan, menyusul Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama koperasi telah ditetapkan sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

"Selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga dapat memperkuat ekonomi perdesaan dan berkelanjutan usaha sektor lapangan kita," kata dia.

Berikutnya, Slamet juga mengingatkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi petani, peternak, dan nelayan lokal.

"Sehingga ini sebanding nanti dengan kesejahteraan yang terjadi untuk petani, nelayan, dan peternak kita," ujarnya.

Diketahui Badan Gizi Nasional telah menetapkan pihak yang dapat menjadi pemasok pangan Program Makan Bergizi Gratis adalah koperasi dan BUMDes.

Menurut perkiraan pemerintah, setiap satu dapur yang menghasilkan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis itu akan membelanjakan sekitar Rp35 hingga 40 juta setiap hari.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pun akan mendorong BUMDes, terutama yang memang bergerak di bidang pemasok pangan, untuk memanfaatkan peluang tersebut. Lalu Kemendes juga berkomitmen mempercepat pendaftaran produk atau jasa BUMDes ke dalam katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Percepatan pendaftaran itu dilakukan agar BUMDes-BUMDes yang bergerak di bidang pangan dapat menjadi pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan TNI berkolaborasi melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis kepada siswa di kota setempat.

"Uji coba pemberian makanan bergizi gratis akan dilakukan TNI dan pemkot menyiapkan data siswa di seluruh jenjang pendidikan di bawah kewenangan pemkot, yakni siswa PAUD hingga SMP, " kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinand Tasso di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan TNI meminta data jumlah siswa, selanjutnya akan ditentukan jumlah dan waktu pelaksanaan pemberian makanan bergizi tersebut.

"Pemkot prinsipnya mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh instansi yang akan melaksanakan program ini akan kami dukung," katanya.

Pihaknya berharap program yang akan dilakukan TNI di Kota Ambon dapat menyesuaikan waktu belajar siswa, seperti siswa TK dan SD, menyesuaikan waktu pemberian makanan di waktu pagi sesuai jam belajar siswa.

Seperti yang dilakukan pada saat peringatan hari ikan nasional, Pelabuhan Perikanan Nusantara melakukan program pembagian makanan bergizi di empat sekolah dasar.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Syuryadi Sabirin menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memprogramkan makanan bergizi gratis mulai awal Januari 2025.

"Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Provinsi Maluku merencanakan dimulai awal Januari 2025," katanya.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan data siswa mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP, yang merupakan kewenangan kabupaten kota, sementara SMK dan SMA kewenangan provinsi.

Pemprov Maluku mendukung penuh program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah, karena program ini memiliki banyak dampak positif.

"Program makanan bergizi juga akan diimplementasikan kepada ibu hamil dan menyusui, jadi Dinas Kesehatan juga mengumpulkan data ibu hamil dan menyusui," katanya.

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat melibatkan pelaku usaha lokal serta usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis untuk para pelajar sekolah dasar di wilayah itu.

"Sampai saat ini kami masih melakukan simulasi program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah dasar," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh di Karawang, Rabu.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian direalisasikan di Karawang.

"Hari ini kami terus melaksanakan simulasi program Makan Bergizi Gratis di SDN Dawuan Tengah 1 dengan jumlah total 471 pelajar," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan simulasi program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan selama satu bulan dengan menu yang bervariasi dan bergizi serta pengawasan terhadap perkembangan anak.

Bupati mengatakan, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar sekolah dasar pihaknya akan bekerja sama dengan para pelaku usaha lokal, termasuk UMKM.

"Kerja sama ini dilakukan dalam penyediaan menu makan siang yang higienis dan bergizi. Jadi nanti kita akan memanfaatkan potensi UMKM di setiap wilayah," katanya.

Disebutkan, dengan pembinaan yang tepat terkait gizi dan kehigienisan kepada pelaku usaha lokal dan UMKM, maka program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala jarak.

Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu upaya Pemkab Karawang untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak melalui asupan nutrisi yang cukup.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024