Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Senin (2/12), mulai dari penambahan tunjangan kesejahteraan akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 hingga satuan layanan dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk distribusi program Makan Bergizi Gratis.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

Istana: Tunjangan kesejahteraan guru sasar 1,9 juta orang tahun 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa penambahan tunjangan kesejahteraan untuk guru akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 dengan total anggaran yang sudah diumumkan Presiden sebesar Rp81 triliun.

Hasan merinci bahwa Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran untuk tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81 triliun pada 2025, yang nantinya secara bertahap ditujukan seluruh guru di Indonesia yang saat ini berjumlah 2,9 juta orang.

Selengkapnya baca di sini.

Badan Geologi perluas zona bahaya setelah Gunung Ibu erupsi 2.577 kali

Zona bahaya atau larangan bagi masyarakat untuk beraktivitas di kawasan Pulau Halmahera, Maluku Utara, diperluas oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah terjadi peningkatan letusan vulkanik Gunung Ibu lebih dari 2.577 kali dalam sebulan terakhir.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan dalam 30 hari terakhir petugas pemantau juga merekam sejumlah aktivitas vulkanik lainnya yang menunjukkan adanya peningkatan dari Gunung Ibu yang berstatus Siaga/Level III.

Selengkapnya baca di sini.

KPPPA perkuat kerja sama Polda Metro tangani kekerasan pada perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat kerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak, serta terkait pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"KemenPPPA berharap ada sinergi yang lebih kuat dengan kepolisian mengingat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang itu masih tinggi," kata Wamen PPPA Veronica Tan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Selengkapnya baca di sini.

RI gandeng Rusia rencanakan pembangunan bandar antariksa pertama

Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggandeng perusahaan negara untuk aktivitas antariksa Rusia, Roscosmos State Space Corporation untuk mematangkan rencana pembangunan bandar antariksa pertama di Indonesia melalui pertemuan yang digelar di Jakarta, Senin (2/12).

“Saya berharap kita dapat melangkah maju dan menjalin kerja sama, serta mewujudkan pembangunan bandar antariksa tersebut sesegera mungkin,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Selengkapnya baca di sini.

BGN: Satuan layanan Makan Bergizi Gratis kelola anggaran Rp7-10 miliar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12), mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan sebanyak 82,9 juta menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihimpun dari berbagai sumber resmi dan akan diverifikasi di lapangan.

"Pertama, basisnya dari sekolah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menyebutkan kelompok sasaran utama program ini meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Untuk siswa sekolah, kata Dadan, datanya sudah lengkap. Namun, khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan dilakukan verifikasi langsung di lapangan secara real time dan tidak bisa hanya mengandalkan data statis.

Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun, Indonesia mencatat sekitar 4 juta ibu hamil, diikuti dengan kelompok ibu menyusui dan anak balita.

"Kalau sekolah sudah ada, cuma yang ibu hamil, ibu menyusui kan nggak bisa pakai data sekarang kan," katanya.

Terkait perhitungan data untuk kategori tersebut, kata Dadan, diterapkan mekanisme penghimpunan dana berdasarkan siklus usia, dari sejak anak itu dilahirkan, usia balita, hingga menyusui.

"Habis anak itu dilahirkan kan menyusui, habis itu anak balita, kan sudah bisa diperkirakan dari data. Basis data yang ada jumlahnya sekian," katanya.

Program MBG diharapkan Dadan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kelompok rentan untuk mendukung peningkatan gizi nasional.

"Dengan basis data yang kuat dan upaya verifikasi lapangan, program ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran," kata Dadan.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan sebanyak 82,9 juta menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihimpun dari berbagai sumber resmi dan akan diverifikasi di lapangan.

"Pertama, basisnya dari sekolah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menyebutkan kelompok sasaran utama program ini meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Untuk siswa sekolah, kata Dadan, datanya sudah lengkap. Namun, khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan dilakukan verifikasi langsung di lapangan secara real time dan tidak bisa hanya mengandalkan data statis.

Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun, Indonesia mencatat sekitar 4 juta ibu hamil, diikuti dengan kelompok ibu menyusui dan anak balita.

"Kalau sekolah sudah ada, cuma yang ibu hamil, ibu menyusui kan nggak bisa pakai data sekarang kan," katanya.

Terkait perhitungan data untuk kategori tersebut, kata Dadan, diterapkan mekanisme penghimpunan dana berdasarkan siklus usia, dari sejak anak itu dilahirkan, usia balita, hingga menyusui.

"Habis anak itu dilahirkan kan menyusui, habis itu anak balita, kan sudah bisa diperkirakan dari data. Basis data yang ada jumlahnya sekian," katanya.

Program MBG diharapkan Dadan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kelompok rentan untuk mendukung peningkatan gizi nasional.

"Dengan basis data yang kuat dan upaya verifikasi lapangan, program ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran," kata Dadan.

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin meminta jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik provinsi maupun kabupaten/kota agar terlibat dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

"Saya minta TP PKK turut terlibat menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Gorontalo yang akan dilaksanakan mulai tahun depan," kata Rudy di Gorontalo, Senin.

Menurut dia, TP PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam mendorong keberhasilan program-program pembangunan di daerah maupun nasional.

Hal itu disampaikan Rudy pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK Provinsi Gorontalo Tahun 2024, yang dilaksanakan di Kota Gorontalo.

"Pada tahun-tahun mendatang, akan ada program-program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, misalnya Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Ini harus kita kolaborasikan. PKK harus mengambil peran dalam program ini. Jadi, ini perlu kita siapkan dengan baik, sehingga sinergi ini bisa membuat program tersebut berhasil di Provinsi Gorontalo," kata Rudy.

Ia pun mengingatkan saat ini masih banyak anak usia sekolah di Provinsi Gorontalo yang ternyata putus sekolah atau tidak sekolah.

"Hal ini yang harus diintervensi oleh pemerintah dan PKK, sehingga nanti hasilnya seimbang," ujarnya.

Menurut dia, fungsi PKK sampai ke satuan wilayah terkecil yang bisa membantu mulai dari aparat desa maupun kabupaten/kota hingga provinsi untuk mendorong program prioritas nasional.

"Ini juga menjadi program prioritas lima tahun ke depan, bahwa tingkat kemiskinan ekstrem harus ditekan. Kalau bisa kita mengintervensi melalui data, bagaimana kita memaksimalkan data regsosek untuk mengintervensi beberapa kegiatan sekaligus, meskipun dalam anggaran dan fiskal kita terbatas," katanya.

Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Djoewiati Kentjana Soebrata mengatakan rakor ini menjadi momentum untuk menyusun rencana induk dan strategi yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

Rakor ini juga sebagai persiapan penyelenggaraan Rakornas 2025 yang akan membuat rencana strategis PKK sebagai dasar program selanjutnya.

Rapat koordinasi yang mengambil tema "Strategi PKK dalam aksi nyata melalui persiapan Rakernas X PKK untuk mendukung RPJMN 2024-2029" itu, diikuti oleh kepala Dinas Dukcapil-PMD, ketua PKK serta seluruh kader PKK se-Provinsi Gorontalo.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

"Setiap satuan layanan akan mengolah anggaran berkisar Rp7 hingga Rp10 miliar, tergantung pada wilayah," katanya.

Ia mengatakan, data geospasial sekolah yang statis dijadikan landasan awal untuk membangun sebanyak 30 ribu unit satuan layanan di seluruh daerah di Indonesia.

Selanjutnya, kata Dadan, cakupan layanan akan diperluas untuk melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berdasarkan data real time di radius sekitar 6 kilometer dari lokasi layanan.

Dadan mengemukakan, sekitar 85 persen dari anggaran yang dikelola satuan layanan akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan yang nantinya diolah menjadi menu harian.

"Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan, katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," katanya.

Selain itu, 10,5 persen dari anggaran akan digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal, seperti membayar tenaga kerja lokal, seperti ibu-ibu yang memasak dan bapak-bapak yang bertugas mencuci peralatan.

Target Badan Gizi Nasional adalah membentuk sekitar 30.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

Pada tahap awal, kata Dadan, fokus akan diberikan pada anak sekolah, yang kemudian dilengkapi dengan kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan balita.

"Dari pengalaman uji coba kita yang selama 11 bulan, itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," ujarnya.

Dadan menambahkan, pendanaan untuk pembangunan satuan layanan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN, kemitraan dengan kementerian atau lembaga lain, serta kolaborasi dengan pihak ketiga seperti koperasi, yayasan, dan UMKM.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa penentuan anggaran Program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintah melalui pengkajian secara matang atau tidak gegabah.

"Semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk," kata Muhaimin kepada wartawan usai mengikuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan pula bahwa pemerintah akan memastikan makanan yang diberikan melalui program tersebut terjamin nilai gizi dan kualitasnya.

“Makanan juga harus bergizi serta kualitas makanan juga harus terjamin,” kata dia.

Sebelumnya pada Sabtu (30/11), Muhaimin telah menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis setiap tahunnya.

Ia membeberkan kualitas program itu akan ditingkatkan secara berkala ke depannya, meskipun pada tahap awal Pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp10 ribu per porsi atau untuk satu orang.

"Memang ya tahap awal hanya tersedia dana Rp50-70 triliun, tetapi Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan supaya tiap tahun bertambah," kata dia.

Meskipun dana masih terbatas, dia mengimbau kepada para pemasok atau mitra pemerintah yang akan membantu menyukseskan program tersebut untuk tetap menjaga kualitas makanan.

Standar mutu makanan itu, kata Muhaimin melanjutkan, harus terjaga mulai dari kandungan gizinya hingga kedaluwarsa makanannya yang harus dikontrol dengan benar.

"Jadi dengan harga itu, kualitas makanannya tetap harus terjaga," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terus melakukan simulasi program makan siang bergizi gratis untuk pelajar sekolah dasar dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Kali ini program makan siang bergizi gratis digelar di SDN Gintungkerta 1, Kecamatan Klari," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh, di Karawang, Senin.

Ia menyampaikan bahwa simulasi program makan siang bergizi gratis yang diikuti sekitar 300 pelajar kelas I-VI di SDN Gintungkerta 1 merupakan simulasi keempat yang digelar Pemkab Karawang.

Dalam simulasi itu Pemkab Karawang memprioritaskan untuk digelar di sekolah-sekolah dengan jumlah murid terbanyak, dan akan menyisir wilayah lainnya.

Bupati mengagendakan kalau dalam kurun waktu satu bulan ini, Pemkab Karawang akan menyisir sekolah-sekolah hingga ke wilayah pelosok Karawang untuk simulasi makan siang bergizi gratis.

"Jadi dengan simulasi yang terus dilakukan, kami berharap pemkab akan lebih siap lagi dalam melakukan program makan siang bergizi gratis pada tahun 2025," katanya.

Terkait dengan pengadaan menu makan siang bergizi gratis, Aep mengaku ke depannya akan berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang ada di Karawang serta para pelaku UMKM, tentu dengan pembinaan terkait gizi, kehigienisan dan lain-lain.

Bupati mengakui kalau simulasi program makan siang bergizi gratis, pada tahun ini belum dialokasikan anggarannya di APBD Karawang.

Atas hal itulah, simulasi program tersebut digelar dengan menggunakan anggaran pribadi terlebih dahulu.

"Lemhannas sendiri sedang mengkaji implementasi kebijakan makan bergizi gratis karena kebijakan ini kan sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan kualitas SDM memenuhi unsur gizi,"

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya tengah mengkaji efektivitas program makan bergizi gratis yang saat ini uji cobanya tengah bergulir di beberapa daerah.

"Lemhannas sendiri sedang mengkaji implementasi kebijakan makan bergizi gratis karena kebijakan ini kan sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan kualitas SDM memenuhi unsur gizi," kata Ace saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Senin.

Menurut Ace, pengkajian tersebut perlu dilakukan demi memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat.

Ace melanjutkan proses pengkajian itu meliputi beberapa hal seperti biaya pengadaan makanan, kualitas makanan hingga proses distribusi ke setiap sekolah.

Setelah proses pengkajian oleh Lemhannas selesai, Ace memastikan hasil kajian akan diberikan kepada presiden untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum program tersebut resmi digulirkan.

"Kami akan memberikan masukan khusus kepada bapak presiden terkait dengan efektivitas kebijakan makan bergizi tersebut," kata dia.

Program makan siang bergizi gratis tersebut sudah digaungkan Prabowo dan Gibran sejak kampanye Pilpres 2024. Setelah resmi menjabat, pemerintah mulai mengimplementasikan program tersebut secara perlahan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar uji coba makan siang gratis di beberapa sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan uji coba tersebut sering kali diawasi langsung oleh Gibran Rakabuming Raka dan segenap jajaran pemerintah pusat serta kota.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belitung, Soebagio di Tanjungpandan, Senin mengatakan uji coba program makan bergizi gratis tersebut dilaksanakan di SD Negeri 45 Tanjungpandan beberapa hari lalu.

"Kami sudah melakukan uji coba program makan bergizi gratis di SD Negeri 45 Tanjungpandan," katanya.

Menurut dia, uji coba program makan bergizi gratis ini dilakukan guna menindaklanjuti surat edaran Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang uji coba makan bergizi gratis dengan sasaran siswa sekolah.

Program makan bergizi gratis merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau leading sector pelaksanaan program makan bergizi gratis ini sebenarnya bukan pada kami (Disdikbud Belitung) kami hanya menyiapkan kelompok sasaran dari program ini yakni para siswa dan kemarin kami sudah siapkan," ujarnya.

Soebagio menambahkan, program makan bergizi gratis ini nantinya dilaksanakan secara lintas sektoral.

Oleh karena itu, lanjut dia, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis soal pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat siapa yang akan melaksanakan dan siapa sebagai pengampu program ini," katanya.

Akan tetapi, kata dia, apabila melihat susunan struktur Kabinet Merah Putih ada Badan Gizi Nasional, namun belum diketahui secara pasti turunannya di daerah nanti seperti apa dalam implementasi program makan bergizi gratis ini.

"Jadi siapa sebagai penanggungjawab dan leading sector program makan bergizi gratis ini. Tapi kalau kami di dinas pendidikan ini kaitannya hanya sasaran program itu saja dalam hal ini adalah menyiapkan kelompok sasaran siswa. Jadi juknisnya dan turunannya seperti apa, uji coba kemarin hanya menindaklanjuti surat dari Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Pj Bupati Belitung karena memang di setiap daerah kabupaten/kota melakukan uji coba atau simulasi," ujarnya.

Disampaikan, dalam kegiatan uji coba makan bergizi gratis tersebut, sebanyak 197 siswa SD Negeri 45 Tanjungpandan mendapatkan jatah makan bergizi gratis dengan nilai Rp25 ribu per porsi ditambah dengan minuman susu.

"Jadi sesuai dengan standar gizi asupan kalori bagi anak-anak siswa kami yang memang itu ditentukan oleh tim gizi dalam dalam hal kemarin adalah pihak dari Dinkes Belitung. Berapa kalori berapa unsur-unsur protein, lemak, karbohidrat, nabati itu harus terpenuhi semua sesuai standar gizi nasional, jadi uji coba kemarin berdasarkan itu," katanya.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," kata Ara.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024