Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap Perum Perumnas yang akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Minggu.

Rencana di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai. Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujar Budi Saddewa Soediro.

Saat ini ada sekitar 51 KK yang menghuni lahan Blok K. Perum Perumnas akan merelokasi warga tersebut ke rusun yang sudah dibangun di Pulogebang.

"Ada 51 KK yang menghuni lahan ini dan mereka sudah mau kami janjikan untuk sementara selama 3 bulan bebas biaya sewa selama dipindahkan ke lokasi Rusun yang telah kami bangun. Selain itu 7 lokasi unit usaha dimana mereka membangun lapak mengumpulkan barang bekas juga sudah kami siapkan tempat," kata Budi Saddewa Soediro .

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektar yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur.

Kondisi eksistensi saat ini merupakan lahan kosong dan sebagian dalam proses eksekusi Lahan. Alas hak HPL No.2/Pulogebang Tahun 1997 Perum Perumnas.

Sedangkan populasi penduduk sekitar berdasarkan data Kecamatan Cilincing 2024 sebanyak 453.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 10.949,93 jiwa per km persegi

"Untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi. Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025 eksekusi lahan, groundbreaking Februari 2024, Pekerjaan Pondasi Februari- Juli 2024, Konstruksi Juli 2025 - Juli 2027," ujar Budi Saddewa Soediro.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"KKP siap memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu untuk mendorong program peningkatan gizi masyarakat tersebut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah mengembangkan budi daya perikanan yang disesuaikan dengan komoditas paling dominan di masing-masing wilayah.

Artinya, kata Menteri Trenggono, program MBG yang berbasis kearifan lokal dan tematik sesuai potensi paling dominan di daerah, sejalan dengan pengembangan budi daya perikanan yang dilakukan KKP.

"Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan, karena pasarnya sudah ada," ujarnya.

Trenggono mengaku telah bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dia menjelaskan, KKP telah membuat berbagai modeling budi daya yang siap dikembangkan di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu modeling budidaya ikan nila salin di Karawang.

Metode budi daya pada program modeling telah siap diterapkan dalam upaya revitalisasi tambak-tambak idle yang ada di sepanjang jalur Pantura dari Banten hingga Jawa Timur. Luasan tambak idle mencapai 78 ribu hektare, dan di tahap 1 revitalisasi akan menyasar 13 ribu hektare di tahun 2025.

"Kita akan buat budi daya perikanan tematik sesuai dengan potensi yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan pangan MBG," ujarnya.

Ia mengaku tengah mengejar implementasi kebijakan berbasis ekonomi biru, salah satunya yaitu pengembangan budi daya perikanan yang dinilai mampu memenuhi ketahanan pangan tanpa merusak ekologi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan KKP dalam pelaksanaan program MBG. Sinergi bahkan akan dilakukan dalam upaya pencapaian target swasembada pangan nasional.

Dadan menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk MBG itu 85 persennya untuk membeli bahan lokal yang bersifat tematik. Misalnya saja daerah tersebut memiliki potensi perikanan, 85 persen dari anggaran untuk membeli ikan, sementara sisanya untuk pembiayaan memasak.

MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi di berbagai daerah sesuai potensi lokal, seperti distribusi ikan di wilayah dengan hasil laut melimpah atau telur di daerah penghasil telur.

Produk-produk lokal yang dikembangkan akan dimanfaatkan dalam program ini untuk mendukung ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA dengan keterlibatan Badan Gizi sebagai off-taker utama.

"Jadi kalau daerah MBG banyak ikan ya kita kasih ikan, kalau telur ya kita kasih telur. Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” kata Dadan.

Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan, karena pasarnya sudah ada

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"KKP siap memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu untuk mendorong program peningkatan gizi masyarakat tersebut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah mengembangkan budi daya perikanan yang disesuaikan dengan komoditas paling dominan di masing-masing wilayah.

Artinya, kata Menteri Trenggono, program MBG yang berbasis kearifan lokal dan tematik sesuai potensi paling dominan di daerah, sejalan dengan pengembangan budi daya perikanan yang dilakukan KKP.

"Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan, karena pasarnya sudah ada," ujarnya.

Trenggono mengaku telah bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dia menjelaskan, KKP telah membuat berbagai modeling budi daya yang siap dikembangkan di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu modeling budidaya ikan nila salin di Karawang.

Metode budi daya pada program modeling telah siap diterapkan dalam upaya revitalisasi tambak-tambak idle yang ada di sepanjang jalur Pantura dari Banten hingga Jawa Timur. Luasan tambak idle mencapai 78 ribu hektare, dan di tahap 1 revitalisasi akan menyasar 13 ribu hektare di tahun 2025.

"Kita akan buat budi daya perikanan tematik sesuai dengan potensi yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan pangan MBG," ujarnya.

Ia mengaku tengah mengejar implementasi kebijakan berbasis ekonomi biru, salah satunya yaitu pengembangan budi daya perikanan yang dinilai mampu memenuhi ketahanan pangan tanpa merusak ekologi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan KKP dalam pelaksanaan program MBG. Sinergi bahkan akan dilakukan dalam upaya pencapaian target swasembada pangan nasional.

Dadan menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk MBG itu 85 persennya untuk membeli bahan lokal yang bersifat tematik. Misalnya saja daerah tersebut memiliki potensi perikanan, 85 persen dari anggaran untuk membeli ikan, sementara sisanya untuk pembiayaan memasak.

MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi di berbagai daerah sesuai potensi lokal, seperti distribusi ikan di wilayah dengan hasil laut melimpah atau telur di daerah penghasil telur.

Produk-produk lokal yang dikembangkan akan dimanfaatkan dalam program ini untuk mendukung ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA dengan keterlibatan Badan Gizi sebagai off-taker utama.

"Jadi kalau daerah MBG banyak ikan ya kita kasih ikan, kalau telur ya kita kasih telur. Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” kata Dadan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis setiap tahunnya.

Ia membeberkan, kualitas program itu akan ditingkatkan secara berkala ke depannya, meskipun pada tahap awal Pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp10 ribu per porsi atau untuk satu orang.

"Memang ya tahap awal hanya tersedia dana Rp50-70 triliun, tetapi Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan supaya tiap tahun bertambah," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu malam.

Lebih lanjut dia membeberkan, anggaran itu akan berlaku pada 2025 dan bukan lagi tahap uji coba.

Meski dana masih terbatas, dia mengimbau kepada para pemasok atau mitra Pemerintah yang akan membantu menyukseskan program tersebut untuk tetap menjaga kualitas makanan.

Standar mutunya harus terjaga, tambah Muhaimin, mulai dari kandungan gizinya hingga kedaluwarsa makanannya yang harus dikontrol dengan benar.

"Jadi dengan harga itu, kualitas makanannya tetap harus terjaga," ujar pria yang kerap disapa Gus Imin itu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan di Jakarta, Sabtu (29/11).

Ia menjelaskan bahwa dengan anggaran maksimal Rp10 ribu, program makan bergizi gratis bisa mencukupi 600-700 kalori per sajian.

Program makan bergizi gratis ini, kata Hasan, sudah diuji coba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Adapun dengan indeks anggaran senilai Rp10 ribu per porsi, alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis ditetapkan Rp71 triliun pada tahun depan.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), agar bisa digunakan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warga binaan rumah susun.

Maruarar menyampaikan terdapat taman yang cukup besar dekat dengan kolong Tol Kalijodo. Menurutnya, lahan tersebut bisa dikelola agar bisa dimanfaatkan oleh UMKM.

"Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM," kata Maruarar, di Jakarta, Sabtu.

Para warga yang direlokasi dari kolong tol atau jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta nantinya akan diberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Keterampilan yang sudah didapat ini, kata Maruarar, diharapkan dapat membuat para warga tersebut mendapat penghasilan yang layak sehingga tidak kembali lagi tinggal di kolong tol.

"Yang dilatih nanti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan UMKM bisa dagang di situ, tapi dibuat rapi," katanya pula.

Maruarar bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemindahan warga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Kita semua tentunya berharap bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tetapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi," ujar AHY.

Tak hanya dipindahkan ke rusun, kata AHY lagi, warga juga akan diberi keterampilan untuk siap bekerja sehingga tidak kembali lagi ke kolong jembatan.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

Menurutnya, daerah-daerah kumuh di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya harus dibenahi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), agar bisa digunakan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warga binaan rumah susun.

Maruarar menyampaikan terdapat taman yang cukup besar dekat dengan kolong Tol Kalijodo. Menurutnya, lahan tersebut bisa dikelola agar bisa dimanfaatkan oleh UMKM.

"Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM," kata Maruarar, di Jakarta, Sabtu.

Para warga yang direlokasi dari kolong tol atau jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta nantinya akan diberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Keterampilan yang sudah didapat ini, kata Maruarar, diharapkan dapat membuat para warga tersebut mendapat penghasilan yang layak sehingga tidak kembali lagi tinggal di kolong tol.

"Yang dilatih nanti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan UMKM bisa dagang di situ, tapi dibuat rapi," katanya pula.

Maruarar bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemindahan warga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Kita semua tentunya berharap bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tetapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi," ujar AHY.

Tak hanya dipindahkan ke rusun, kata AHY lagi, warga juga akan diberi keterampilan untuk siap bekerja sehingga tidak kembali lagi ke kolong jembatan.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

Menurutnya, daerah-daerah kumuh di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya harus dibenahi.

Ambon (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Syuryadi Sabirin menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memprogramkan makanan bergizi gratis dimulai awal Januari 2025.

"Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Provinsi Maluku merencanakan dimulai awal Januari 2025," katanya di Ambon, Sabtu.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan data siswa mulai dari anak PAUD, TK SD SMP, yang merupakan kewenangan kabupaten kota, sementara SMK dan SMA kewenangan provinsi.

Pemprov Maluku mendukung penuh program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah, karena program ini memiliki banyak dampak positif.

Program ini tentunya berdampak pada meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya mengonsumsi makanan bergizi, meningkatkan akses makanan bergizi dan pola makan sehat.

"Program makanan bergizi juga akan diimplementasikan kepada ibu hamil dan menyusui, jadi dinas kesehatan juga sementara mengumpulkan data ibu hamil dan menyusui, " katanya.

Pihaknya, kata Suryadi, menekankan optimalisasi potensi ikan, karena Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat baik untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Ikan di Maluku hanya mati satu kali, sehingga gizi ikan sangat tinggi, apalagi ditunjang sayuran yang segar. Harapannya Maluku akan terbebas dari stunting dan pertumbuhan ekonomi meningkat," katanya.

Selain itu akan berkolaborasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menyukseskan program pemberian Makan bergizi gratis kepada para pelajar.

"Pengawasan makanan akan dilakukan oleh BPOM dengan tujuan untuk menjamin kualitas, gizi, hingga kebersihan dari produk makanan yang akan diberikan kepada para pelajar, " ujarnya.

Sebelumnya Badan Gizi Nasional telah menargetkan program makan bergizi gratis sampai 82.9 juta penerima manfaat yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Target tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, sampai anak sekolah menengah atas atau SMA.*

Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hasan menjelaskan bahwa dengan anggaran maksimal Rp10 ribu, program makan bergizi gratis bisa mencukupi 600-700 kalori per sajian.

Program makan bergizi gratis ini, kata Hasan, sudah diuji coba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Adapun dengan indeks anggaran senilai Rp10 ribu per porsi, alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis ditetapkan Rp71 triliun pada tahun depan.

Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan sebelumnya mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

"Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11).

Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya ingin mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

"Kita hitung untuk daerah-daerah -Rp10.000- itu cukup bermutu dan bergizi," jelas Presiden.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Koba, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyiapkan anggaran khusus untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah pada 2025.

"Program strategis dari pemerintah pusat ini kita realiasikan secara optimal di daerah, maka kita perkuat dengan anggaran," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Sabtu.

Ia menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis sangat membantu mencegah kejadian stunting memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu.

"Meski menghadapi tantangan defisit anggaran, namun kami tetap optimis dan berencana berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan program yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat," ujarnya.

Ia mengharapkan, program ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal .

"Makan sehat bergizi memiliki dampak signifikan bagi anak-anak dan keluarga berekonomi lemah. Setidaknya dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga," ujarnya.

Bagi anak-anak, kata dia, asupan gizi yang tepat dapat mendukung perkembangan fisik dan kognitif, meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah gangguan tumbuh kembang.

"Bagi keluarga berekonomi lemah, tentu program ini dapat mengurangi prevalensi kekurangan gizi, mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup," ujarnya.

Secara keseluruhan, kata Algafry, program makan sehat bergizi membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif dan mampu keluar dari kemiskinan.

"Kita memperkuat koordinasi dan melibatkan banyak pihak dalam menyukseskan program makan siang bergizi ini," ujarnya.

Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), agar bisa digunakan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warga binaan rumah susun.

Maruarar menyampaikan terdapat taman yang cukup besar dekat dengan kolong Tol Kalijodo. Menurutnya, lahan tersebut bisa dikelola agar bisa dimanfaatkan oleh UMKM.

"Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM," kata Maruarar, di Jakarta, Sabtu.

Para warga yang direlokasi dari kolong tol atau jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta nantinya akan diberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Keterampilan yang sudah didapat ini, kata Maruarar, diharapkan dapat membuat para warga tersebut mendapat penghasilan yang layak sehingga tidak kembali lagi tinggal di kolong tol.

"Yang dilatih nanti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan UMKM bisa dagang di situ, tapi dibuat rapi," katanya pula.

Maruarar bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemindahan warga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Kita semua tentunya berharap bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tetapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi," ujar AHY.

Tak hanya dipindahkan ke rusun, kata AHY lagi, warga juga akan diberi keterampilan untuk siap bekerja sehingga tidak kembali lagi ke kolong jembatan.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

Menurutnya, daerah-daerah kumuh di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya harus dibenahi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dadan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Presiden mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.