Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengkaji rencana peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diusulkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri PKP, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan kuota penyaluran KPR FLPP untuk ditingkatkan dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

“Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa mendesain ulang FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar dia.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyampaikan kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50 persen-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ujar Nixon.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu kaji rencana peningkatan kuota KPR FLPP

Tentunya pemberian makanan ini juga sebagai upaya Baznas untuk meringankan beban mustahik

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melalui Program Bank Makanan menyalurkan sebanyak 5.000 paket makanan bergizi untuk masyarakat yatim dan duafa di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Sebanyak 5.000 paket makanan tersebut disalurkan ke sejumlah kelurahan seperti Margahayu, Kayuringin Jaya, Kampung Pemulung, Jatiasih, Jatirahayu, Jatikarya, Jatimelati, serta untuk 18 pondok pesantren dan panti asuhan pada Jumat (29/11).

"Alhamdulillah kami telah menyalurkan 5.000 paket makanan kepada masyarakat dhuafa, yatim di wilayah Bekasi," kata Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Saidah menjelaskan program pendistribusian paket makanan bergizi ini menjadi upaya Baznas dalam memberikan bantuan pemenuhan gizi masyarakat yang membutuhkan.

"Tentunya pemberian makanan ini juga sebagai upaya Baznas untuk meringankan beban mustahik," ujarnya.

Saidah juga mengungkapkan bantuan ini merupakan buah dari kebaikan yang terus dilakukan masyarakat melalui Baznas, di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Baznas mengucapkan terima kasih atas uluran tangan dari donatur yang telah berbagi dengan masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua," ucap Saidah Sakwan.

Program Bank Makanan Baznas merupakan salah satu upaya memberikan akses makanan sehat untuk orang yang kekurangan dan membutuhkan melalui pendekatan kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak dengan menyediakan makanan bergizi dalam situasi darurat.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan kebijakan hapus tagih kredit di bank BUMN bisa mengatasi hambatan pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) akibat pinjaman online (pinjol).

Dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat, ia menjelaskan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjol.

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjol kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan.

Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.

Sebelumnya, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya menyebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi alternatif akses pembiayaan menggantikan pinjaman daring (pinjol).

Dirinya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan KUR dalam mendapatkan akses pembiayaan di sektor produktif dibandingkan menggunakan layanan pinjol.

Menurutnya, pembiayaan lewat KUR relatif lebih aman untuk diakses daripada pinjol yang kerap menimbulkan masalah terkait penyalahgunaan data pribadi nasabah.

Selain itu, dibandingkan pinjol, KUR juga menawarkan bunga yang kompetitif dan tidak perlu adanya tambahan agunan untuk nilai pinjaman maksimal Rp100 juta. Gede menjelaskan, saat ini tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) KUR cukup terjaga, yakni berada di angka 2,19 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengkaji rencana peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diusulkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri PKP, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan kuota penyaluran KPR FLPP untuk ditingkatkan dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

“Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa mendesain ulang FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar dia.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyampaikan kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50 persen-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ujar Nixon.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyiapkan skema pembiayaan hunian yang ramah untuk generasi muda dengan jangka panjang dengan durasi hingga 30 tahun.

"Bagaimana skema FLPP maupun skema lain nantinya untuk kredit jangka panjang, mungkin dengan tenor bahkan sampai 30 tahun, yang nantinya bisa dimulai dengan cicilan yang rendah," ujar Wamen BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat.

Skema cicilan bunga rendah dengan jangka waktu panjang lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini, diharapkan mampu menarik minat generasi Z untuk membeli hunian.

"Dengan daya beli mereka memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta," jelasnya.

Sementara untuk pembangunan perumahan dan biaya kredit rendah di luar daerah perkotaan besar saat ini juga sedang digodok.

Pihaknya pun akan menyerukan kepada perusahaan-perusahaan BUMN karya dan terkait dengan pembangunan agar mampu mendukung fasilitas di perumahan terjangkau yang akan dihadirkan lewat program 3 juta rumah itu.

"Perusahaan-perusahaan karya, semen dan sebagainya kita dorong lagi dengan telkom dalam konteks memberikan jaringan fiber optik, PLN memberikan akses langsung listrik dan sebagainya," katanya.

Dirinya juga berharap perumahan merakyat ini mampu menghadirkan fasilitas dan sarana prasarana yang baik termasuk kehadiran saluran gas yang menjadi sarana publik yang bermanfaat.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kita hitung untuk daerah-daerah (Rp10.000) itu cukup bermutu dan bergizi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan keterangan pers terkait ketentuan upah minimum di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

"Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan program makan bergizi gratis itu termasuk sebagai tambahan bagi kesejahteraan buruh, karena buruh juga memiliki keluarga dan anak. Prabowo menyatakan kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting dan akan terus diperjuangkan pemerintah.

Prabowo mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

"Kita hitung untuk daerah-daerah (Rp10.000) itu cukup bermutu dan bergizi," jelas Presiden.

Sementara itu dari anggaran yang ditetapkan itu, sebuah keluarga bisa saja memperoleh alokasi anggaran rata-rata sebesar Rp30.000 per hari, karena dalam satu keluarga ada yang memiliki tiga sampai empat anak.

"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3 sampai 4. Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp2,7 juta," tutur Prabowo.

Prabowo mengatakan apabila ditambah dengan bantuan-bantuan sosial dan perlindungan sosial lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan lain, maka upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, sudah sangat maksimal pada saat ini.

"Tentunya kita akan perbaiki di saat-saat mendatang," ujar Prabowo.

Adapun dalam kesempatan itu Prabowo juga mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,5 persen. Angka itu sudah berdasarkan pembahasan pemerintah dengan para perwakilan pimpinan buruh.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - PT Perikanan Indonesia yang merupakan memberof ID FOOD membagikan makan bergizi gratis dengan menu ikan yang sehat, lezat, dan berprotein tinggi kepada Sekolah Dasar di area Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta.

Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono menyatakan langkah ini merupakan komitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Ini sejalan dengan misi Makan Bergizi Gratis sekaligus untuk menyemarakkan Hari Ikan Nasional yang bertema Ikan sebagai sumber protein bangsa,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Jumat.

Sigit mengatakan perusahaan menyalurkan bantuan Makan Bergizi Gratis kepada sekolah yang layak untuk dibantu dan belum tersentuh oleh program tersebut.

Adapun dalam satu kotak menu Makan Bergizi Gratis terdiri dari nasi putih, ikan kembung fillet tanpa duri, sayur, pisang dan susu UHT full cream.

Ia menjelaskan pihaknya menyasar Sekolah Dasar yang membutuhkan Makan Bergizi Gratis untuk mencegah stunting yang dimulai dari kelas satu hingga kelas enam sekaligus mengenalkan manfaat makan ikan sebagai sumber protein tertinggi.

Program Makan Bergizi Gratis yang bertepatan dengan rangkaian Hari Ikan Nasional ini merupakan momentum yang tepat untuk mengedukasi sejak dini tentang perubahan perilaku pola makan yang sehat dengan menu ikan.

Pasalnya, dengan Makan Bergizi Gratis yang dibagikan kepada anak sekolah tersebut diharapkan mampu memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian.

Selain itu, Makan Bergizi Gratis ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam pilar sosial yakni membantu memberikan akses terhadap makanan bergizi khususnya anak-anak.

PT Perikanan Indonesia pun menyambut baik program Makan Bergizi Gratis lantaran mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari petani, nelayan, peternak, pihak sekolah, distributor, ahli gizi, hingga pemerintah daerah.

“PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk turut serta dalam program Makanan Bergizi Gratis pada periode-periode selanjutnya yang akan fokus dengan menu protein ikan,” kata Sigit.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024