Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.
"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.
"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.
"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.
Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.
"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.
"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.
"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.
"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.
Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.
"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.
"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.
"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.
"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.
Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.
"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.
"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.
"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.
"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.
Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.
"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.
"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.
"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.
"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.
Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.
"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.
Wamen LH: Sektor perumahan bisa berpartisipasi turunkan emisi
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, sektor perumahan dapat turut serta berkontribusi menurunkan emisi gas lewat pemanfaatan material ... [236] url asal
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, sektor perumahan dapat turut serta berkontribusi menurunkan emisi gas lewat pemanfaatan material bangunan berbasis sampah plastik.
"Dan khususnya juga terkait plastic pollution. Terkait emisi misalnya bagaimana mungkin sektor perumahan ini juga bisa memproduksi perumahan nantinya yang rendah emisi," ujar Diaz di Jakarta, Jumat.
Dirinya juga menyerukan kepada berbagai perusahaan termasuk perusahaan rintisan untuk memanfaatkan sampah plastik menjadi material bangunan seperti batu bata hingga semen. Dengan demikian mampu menghadirkan rumah yang lebih ramah lingkungan.
"Misalnya sektor perumahan, ada startup-startup yang membuat misalnya batu bata," ujarnya.
Sejumlah upaya menurutnya perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghabiskan atau memanfaatkan sampah-sampah plastik yang menumpuk di Indonesia.
Menurutnya, tak hanya sektor transportasi yang sudah harus bertransformasi menuju nol emisi tetapi juga sektor perumahan. Lewat pemanfaatan sampah, katanya, diharapkan mampu membantu menyelesaikan persoalan sampah.
Kedua, katanya, Indonesia aktif dalam berbagai kegiatan yang peduli pada lingkungan skala internasional, sehingga peran berbagai dalam pemanfaatan sampah sektor diharapkan mampu mendukung target pencapaian Indonesia karbon netral.
Adapun Presiden Prabowo menyampaikan Indonesia optimis mencapai target karbon netral (net zero) sebelum 2050 sebagai kontribusi untuk menurunkan suhu global.
Dalam forum APEC CEO Summit Peru 2024, kata Diaz, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada energi hijau dalam beberapa tahun ke depan dan 100 persen listrik yang dipasok dari energi terbarukan dalam waktu sepuluh tahun.
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Ketua Komisi XI sebut program Makan Bergizi Gratis peluang bagi UMKK
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis membuka peluang ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi ... [432] url asal
#peluang-makan-bergizi-gratis #ketua-komisi-xi #misbakhun-komisi-xi #peluang-pelaku-usaha
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis membuka peluang ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, guna naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah.
Menurut dia, para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
"Saat ini program Presiden Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, saat menjadi pembicara pada kegiatan bertema Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik di Kota Pasuruan, Jawa Timur.
Ia membeberkan, saat ini Presiden program tersebut bagi anak-anak sekolah.
Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyebut, program itu merupakan peluang besar bagi para pelaku UMKK untuk berkembang.
Ia juga mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota itu untuk mempersiapkan diri, guna mengambil bagian dalam program andalan Pemerintah tersebut.
Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program Makan Bergizi Gratis.
"Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi," ujar dia.
Lebih lanjut dia membeberkan, untuk ambil bagian dalam program Pemerintah, para pelaku UMKK maupun UMKM harus segera mempelajari prosedur yang dibutuhkan ke depan.
Semua seluk-beluk terkait hal itu bisa dipelajari di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibawahi oleh Pemerintah Kota Pasuruan maupun pemkot di setiap daerah.
Hal penting sebagai pegangan pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra pemerintah adalah transparansi dan kemampuan memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP.
Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menjelaskan keberadaan LKPP menjadikan semua calon rekanan Pemerintah memiliki peluang sama.
"Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujar anggota dewan itu.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan pemkot yang dipimpinnya membuka peluang bagi pelaku UMKM maupun koperasi yang ingin menjadi mitra dalam pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, proses untuk menjadi rekanan Pemkot Pasuruan sudah dengan sistem digital.
"Saat ini proses pengadaan barang dan jasa sudah terdigitalisasi sehingga semua proses berjalan transparan dan mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan publik," kata dia.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Dirut BTN sebut pinjol kerap jadi kendala akses KPR Subsidi
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjaman daring (online) atau pinjol kerap menjadi kendala bagi ... [386] url asal
30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjaman daring (online) atau pinjol kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.
"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.
Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan.
Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.
Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.
Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.
Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.
Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.
Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.
"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11).
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.
"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.
Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.
"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.
Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.
Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.
"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.
Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.
"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.
Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.
Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.
"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.
Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.
"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.
Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.
Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.
"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.
Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.
"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.
Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.
Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.