Program 3 Juta Rumah ini jadi mesin (engine) untuk pemerintah bisa menggerakkan sektor properti, sektor jasa konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi dan para pelaku di belakangnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Program 3 Juta Rumah ini jadi mesin (engine) untuk pemerintah bisa menggerakkan sektor properti, sektor jasa konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi dan para pelaku di belakangnya. Satu rumah itu bisa menggerakkan 150-an industri turunan mulai dari pasir, genteng, batu, semen sampai dengan peralatan perumahan, itu panjang rantai pasoknya," ujar Staf Ahli Menteri (SAM) PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, target Presiden RI Prabowo Subianto adalah pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan menyebut angka 8 persen. Salah satu yang menjadi kontributor untuk pertumbuhan ekonomi adalah sektor jasa konstruksi.

"Sektor jasa konstruksi ini memberikan kontribusi 10-12 persen dari pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita berdasarkan data tersebut, berarti kita harus menggerakkan sektor konstruksi ini seoptimal mungkin supaya bahkan bisa lebih dari itu termasuk di dalamnya Tingkat Komponen Dalam Negerinya (TKDN) tinggi, sektor jasa konstruksi ini impornya rendah, jadi kita masih bisa ambil dari sumber daya lokal," kata Staf Ahli V Menteri PU itu.

SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun juga memiliki dalam mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jadi SKB Tiga Menteri semangatnya di situ. Artinya ada output-nya berbentuk rumah untuk rakyat, tapi juga ada dampak turunannya atau dampak di dalam proses konstruksinya itu masyarakat sudah bisa menerima manfaat selama proses konstruksi. Itulah yang dimaksud dengan semangat dari SKB Tiga Menteri tersebut," kata Endra.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kolaborasi guna mengoptimalkan lahan darat untuk dijadikan perhutanan sosial yang berguna untuk memproduksi pangan demi kesuksesan program swasembada pangan sebagai cita-cita pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap membantu mengelola kekayaan alam melalui lahan darat milik Kementerian kehutanan, yang mana sebanyak 23 persen dari daratan Indonesia.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi,” kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Dengan mengoptimalkan lahan yang ada, pihaknya berharap berbagai pangan yang dihasilkan ke depannya dapat menjadi lumbung untuk keperluan swasembada dan juga program makan siang gratis dari pemerintah pada Januari 2025.

“Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat beberapa perhutanan sosial yang sudah produktif. Sehingga, BGN dalam kolaborasi ini menyediakan kebutuhan personel profesional melalui satuan layanan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial produktif tersebut sudah tersedia, di antaranya adalah Lumajang, Jawa Timur, kemudian di Cikajang dan di Kota Lembang, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons positif kolaborasi tersebut demi tercapainya cita-cita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan program makan siang bergizi.

“Nah kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Kebetulan seperti yang dikatakan, kami memiliki program perhutanan sosial,” ucap dia di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, terdapat sekitar tujuh hektare lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi guna terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada 8 juta hektare yang sudah diredistribusi kepada masyarakat, dan sisa 7 juta lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kolaborasi guna mengoptimalkan lahan darat untuk dijadikan perhutanan sosial yang berguna untuk memproduksi pangan demi kesuksesan program swasembada pangan sebagai cita-cita pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap membantu mengelola kekayaan alam melalui lahan darat milik Kementerian kehutanan, yang mana sebanyak 23 persen dari daratan Indonesia.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi,” kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Dengan mengoptimalkan lahan yang ada, pihaknya berharap berbagai pangan yang dihasilkan ke depannya dapat menjadi lumbung untuk keperluan swasembada dan juga program makan siang gratis dari pemerintah pada Januari 2025.

“Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat beberapa perhutanan sosial yang sudah produktif. Sehingga, BGN dalam kolaborasi ini menyediakan kebutuhan personel profesional melalui satuan layanan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial produktif tersebut sudah tersedia, di antaranya adalah Lumajang, Jawa Timur, kemudian di Cikajang dan di Kota Lembang, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons positif kolaborasi tersebut demi tercapainya cita-cita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan program makan siang bergizi.

“Nah kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Kebetulan seperti yang dikatakan, kami memiliki program perhutanan sosial,” ucap dia di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, terdapat sekitar tujuh hektare lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi guna terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada 8 juta hektare yang sudah diredistribusi kepada masyarakat, dan sisa 7 juta lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Ada pepatah, the devil is in the details. Setiap elemen, sekecil apa pun, harus dikelola dengan teliti dan cermat.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya penyusunan data baseline atau informasi dasar sebelum pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Untuk keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini, data baseline sangat penting. Dengan adanya data tersebut, efektivitas program makan bergizi dapat diukur dan berjalan sesuai harapan,” ujar Mardani, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Mardani, penyusunan data baseline merupakan langkah krusial untuk memastikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis dapat diukur secara akurat. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya program menyediakan makanan, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari investasi pemerintah dalam sumber daya manusia.

Data baseline merupakan informasi dasar yang dikumpulkan sebelum suatu program atau kegiatan dimulai. Data itu digunakan sebagai pembanding untuk memperkirakan dampak program, merencanakan, dan memantau kemajuan program.

Hal tersebut pun telah disampaikan setelah menghadiri BKSAP Day di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengusung tema Memperkuat Diplomasi Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Gizi pada Senin (25/11).

Berikutnya, Mardani juga menyoroti pentingnya diplomasi jalur kedua, yakni kegiatan diplomasi yang melibatkan para aktor nonpemerintah, mulai dari kelas masyarakat tinggi hingga kelas akar rumput, untuk mendukung langkah pemerintah dalam program besar itu.

Mardani meyakini program Makan Bergizi Gratis yang mencakup hingga 81 juta penduduk tidak hanya meningkatkan kesehatan dan gizi, tetapi juga membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat.

“Program ini sangat besar, dengan anggaran hingga Rp450 triliun untuk menjangkau 81 juta jiwa. Ini hampir dua setengah kali jumlah penduduk Malaysia atau Singapura. Dengan skala sebesar ini, pendekatan berbasis riset dan data akurat sangat penting untuk memastikan keberhasilannya,” kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa kesuksesan program pada dasarnya bergantung pada detail yang sering kali diabaikan.

“Ada pepatah, the devil is in the details. Setiap elemen, sekecil apa pun, harus dikelola dengan teliti dan cermat,” kata dia.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah daerah terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah per tahun.

"PU tugasnya apa? Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri, sekaligus juga memastikan bahwa aplikasi itu sejalan (compliance) dengan peraturannya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Selasa.

Kemudian PU juga bisa membantu purwarupa, agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemda bisa lebih cepat.

"Itu kalau hanya mau membangun misalkan gudang dua lantai itu diberikan purwarupanya sehingga nanti Pemda tidak perlu inspeksi rumit-rumit lagi, sepanjang standar itu diikuti bisa lebih cepat lagi. Mungkin nanti akan ada purwarupa rumah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Zainal Fatah.

Pada prinsipnya PBG untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun itu memang didesain dan dijaga secara baik sehingga nanti ada sertifikat laik fungsi.

"Jangan sampai kita membangun rumah untuk rakyat tapi kualitasnya malah tidak memenuhi syarat," kata Zainal Fatah.

Sebagai informasi, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilakukan antara Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan dan mengentaskan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir.

Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres air bersih dan air limbah juga sudah diusulkan untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung program 3 juta rumah ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah harus fokus pada kandungan mikronutrien, tidak cukup hanya dengan karbohidrat, lemak, dan protein saja

Jakarta (ANTARA) - Ahli Peneliti Madya dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agung Dwi Laksono menekankan pentingnya memastikan bahwa kandungan mikronutrien yang direkomendasikan terdapat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Apa yang sedang diupayakan pemerintah bisa memberi dampak untuk menekan angka stunting. Yang harus diperhatikan adalah kandungan zat gizinya. Pemerintah harus fokus pada kandungan mikronutrien, tidak cukup hanya dengan karbohidrat, lemak, dan protein saja,” kata Agung saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Mikronutrien atau zat gizi mikro merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting untuk fungsi tubuh, seperti mendukung produksi hormon, pertumbuhan dan perkembangan, kekebalan tubuh, serta perkembangan otak. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral, seperti vitamin A, zat besi, asam folat, vitamin C dan vitamin D.

Ia menuturkan Program Makan Bergizi Gratis dapat membantu menekan angka stunting jika diimplementasikan dengan tepat, dengan memperhatikan kandungan mikronutrien yang dibutuhkan pada sasaran penerima program tersebut termasuk untuk tumbuh kembang anak.

“Kalau meleset, jatuhnya melebar, menjadi gemuk, yang stunting tidak menjadi lebih tinggi, tetapi melebar,” ujarnya.

Menurut beberapa penelitian, mikronutrien bisa berasal dari protein hewani seperti vitamin C, asam folat, dan zat besi. Hati ayam mengandung zat besi, vitamin C dan asam amino.

“Yang mikronutrien tadi harus ada. Bisa cukup dengan keanekaragaman makanan saja. Kalau tidak cukup beragam, bisa ditambah dengan tambahan suplemen,” kata Agung.

Daging ayam mengandung mikronutrien antara lain zat besi, vitamin B6, magnesium, dan fosfor. Ikan berlemak mengandung antara lain zat besi, vitamin C, asam lemak omega-3, vitamin B12.

Daging merah mengandung zat besi. Zat besi, vitamin C dan asam folat juga ditemukan antara lain pada brokoli, bayam, dan edamame.

“Apa yang dirumuskan oleh para ahli gizi kita turut di pemerintahan sudah cukup baik. Tinggal bagaimana eksekusinya untuk menjadi sesuai track yang direkomendasikan,” tuturnya.

Ia berharap Program Makan Bergizi Gratis harus sesuai dengan kandungan gizi minimal yang direkomendasikan. Keberagaman makanan pada Program Makan Bergizi Gratis juga harus diperhatikan dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pangan lokal yang kaya nutrisi.

“Harapannya sesuai dengan kandungan gizi minimal yang direkomendasikan. Untuk anggaran yang terbatas bisa disiasati dengan pangan lokal. Meski mungkin setiap daerah bisa sangat berbeda makanan spesifik lokalnya,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyasar 82,9 juta jiwa.

Sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jadi bagaimana Tapera ini bisa diminati sehingga orang mau menabung di sana bukan karena paksaan, tetapi karena memang menguntungkan, aman, dan legal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) masih perlu membangun kepercayaan publik menyusul masih meluasnya penolakan masyarakat terhadap program tersebut.

Maruarar atau yang akrab disapa Ara meminta BP Tapera untuk membuat strategi yang efektif untuk menarik minat masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut, dengan lebih menonjolkan manfaat dan keuntungan menabung di Tapera.

“Kita tahu kemarin ada penolakan terhadap Tapera karena itu sebenarnya tabungan. Menurut saya, tabungan itu sifatnya sukarela gitu. Jadi bagaimana Tapera ini bisa diminati sehingga orang mau menabung di sana bukan karena paksaan, tetapi karena memang menguntungkan, aman, dan legal,” ujarnya setelah melakukan rapat pembahasan program 3 juta rumah bersama Tapera di Jakarta, Senin (25/11).

Ara juga meminta BP Tapera dapat menjamin keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana investasi peserta. Ini penting untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan dana seperti yang pernah terjadi pada program-program serupa.

“Mereka harus merebut kepercayaan rakyat, kepercayaan pemerintah, dan kepercayaan pasar. Memastikan transparansi, tidak ada korupsi, efisien,” ujar dia.

“Pekan depan mereka harus menyiapkan (strateginya). Rebut kepercayaan rakyat dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kerja bersih, efisien. Bikin strategi yang bagus, program aksi yang bagus. Pilih orang-orang yang benar untuk mengelola ini semua,” katanya menambahkan.

Program Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

Namun, program ini mendapat penolakan dari sejumlah pekerja karena tidak semua orang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan. Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki gaji maksimal Rp8 juta per bulan, serta belum punya rumah.

Dalam PP 21/2024, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program tabungan perumahan rakyat kepada BP Tapera paling lambat 2027.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut hingga program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi.

1. 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), menyatakan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia dan satu orang dinyatakan hilang.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Presiden Prabowo panggil Menaker bahas Upah Minimum Provinsi 2025

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang, salah satunya berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. BGN: Program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. Mendikdasmen sampaikan komitmen pemerintah pada Hari Guru Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan sederet komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan profesi guru pada upacara peringatan Hari Guru Nasional.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. PGRI setuju penghapusan PPDB zonasi demi pemerataan pendidikan

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengaku setuju dengan usulan penghapusan sistem zonasi sekolah, guna memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diinginkannya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MGB) Presiden Prabowo Subianto di SDN 12 Desa Penyamun Kabupaten Bangka guna menyukseskan program tersebut pada 2025.

"Alhamdulillah, 108 siswa siswi sangat antusias dan senang dengan menu makanan bergizi ini," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Sugito saat meninjau uji coba pelaksanaan program itu di Bangka, Senin.

Ia mengatakan simulasi MGB di sekolah itu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia tersebut..

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai awal 2025, namun untuk menyiapkan itu saya minta pada bupati dan wali kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November hingga Desember tahun ini,” katanya.

Ia menyatakan tujuan kegiatan ini, antara lain masyarakat atau anak-anak sekolah tidak kaget atas program itu dan untuk selanjutnya menjadi kebiasaan, melihat animo sekaligus kultur masyarakat, mencari bentuk karena masyarakat beraneka ragam sehingga dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal, tanpa menghilangkan dan tanpa mengurangi kandungan gizi.

“Makanya, kita ajak semua seperti puskesmas, Dinas Kesehatan yang tentu sudah punya ahli gizi dan dokternya, jadi jangan sampai nanti program makan yang bergizi ini, masyarakat desa hanya sebagai penonton, karena harapannya mereka juga ikut terlibat dalam multiplier effect dari program ini” ujarnya.

Ia meminta petugas gizi lebih memperhatikan kondisi makanan dan mengedukasi anak-anak dengan kebiasaan baik menggunakan alat makan atau mencuci tangan sebelum makan.

“Selain tujuannya meningkatkan gizi kepada anak juga ada multiplier effect bagi peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka, khususnya dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.

Ia berharap, dari uji coba ini akan ada skema yang terbaik dan lebih tepat untuk kemudian disinergikan dengan program dari pusat, sehingga efisien dan efektif.

Penjabat Bupati Bangka M Haris mengaku senang atas kehadiran Pj Gubernur Sugito yang langsung menyaksikan uji coba makan bergizi gratis ini.

“Nanti akan dilakukan sebanyak empat kali, dan kita akan melihat dari uji coba ini, apa yang harus kita evaluasi kemudian untuk kita benahi di pas pada waktunya,” kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujar dia.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

"Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal," tuturnya.

Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

"Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi," ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Sungailiat (ANTARA) - Sebanyak 108 pelajar di SD Negeri 12 Pemali Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh makan bergizi gratis dari pemerintah daerah setempat, dari tindak lanjut uji coba program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Penjabat Gubernur Bangka Belitung Sugito di Pemali Senin mengatakan, pemberian makan bergizi gratis bagi 108 anak di SD Negeri 12 Pemali itu merupakan kegiatan uji coba sebelum secara serentak program ini diterapkan pada tahun 2025.

"Uji coba ini agar nantinya para siswa tidak terkejut saat program pemberian makan bergizi gratis diterapkan secara rutin," jelasnya.

Kegiatan uji coba tersebut sekaligus untuk melihat langsung respon serta budaya di masyarakat, dan mencari bentuk sajian disesuaikan dengan kearifan lokal tanpa mengurangi nilai gizi yang ada.

"Program makan bergizi gratis bagi peserta didik memberikan dampak positif ke semua pihak, karena melibatkan dari berbagai unsur terkait, seperti dinas kesehatan, organisasi PKK desa, dan yang lain.

Sementara Pj Bupati Bangka, M Haris mengatakan, hasil uji coba yang dilakukan pertama kali ini akan dilakukan evaluasi dan dibenahi jika ditemukan ada hal yang dianggap belum sempurna, agar pada waktunya nanti benar-benar bisa berjalan maksimal.

"Saya melihat respon anak-anak sangat tinggi, termasuk orang tuanya, kita manfaatkan program memberikan dampak positif kepada masyarakat terutama di tingkat desa sebagai penyedia, bahan baku, tenaga, dan sebagainya," ujarnya.

Secara teknis, katanya, pihaknya akan mengatur per gugus atau wilayah yang akan dibantu kader-kader dan pemerintah desa setempat.

Jakarta (ANTARA) - Dosen Pangan dan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Widjaja Lukito menyarankan hati ayam dan jeruk dimasukkan dalam menu program Makan Bergizi Gratis untuk mengatasi anemia atau kekurangan darah merah pada siswa.

"Saya menyarankan MBG itu ada hati ayam, kita kadang-kadang masih terlalu kebarat-baratan, misalnya mereka tidak makan jeroan, tetapi jangan salah, contoh hati ayam satu hari dua biji, itu perbaikan ke anemia jauh lebih dahsyat daripada pil besi," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, hati ayam mengandung heme atau zat besi yang bisa diserap dengan cepat oleh sel-sel dalam tubuh manusia untuk mengatasi anemia.

"Hati ayam sudah menyediakan heme, oleh karena itu perbaikannya lebih cepat. Kalau mau pil besi, bisa ditambah vitamin C, atau dalam MBG itu alangkah baiknya ada jeruk, ada hati ayam, itu penyerapannya jauh lebih bagus," ujar dia.

Ia juga mengemukakan, berdasarkan penelitian apabila kandungan zat besi naik, maka daya ingat dan perhatian siswa bisa meningkat.

"Kalau zat besi naik, memori dan perhatiannya lebih bagus," ucapnya.

Widjaja juga menekankan pentingnya memperhatikan efektivitas pemberian makan bergizi gratis yang dapat menjangkau hasil klinis selain status gizi.

"Kalau anak diberikan makan bergizi, dan status gizinya membaik, bukan hanya status gizinya yang membaik, tetapi harus menjangkau clinical outcome (hasil klinis), misalnya lebih perhatian pada pelajaran, angka absensinya lebih rendah, perhatiannya lebih bagus," tuturnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2024, sebanyak 32 persen remaja, utamanya remaja putri usia 15-24 tahun, mengalami masalah gizi anemia defisiensi zat besi, yang berisiko dapat melahirkan anak stunting.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024