Singaraja, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar uji coba Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok dan SMPN SATAP Gerokgak, Kecamatan Gerokgak sebagai upaya menyukseskan program pemerintah pusat.

"Uji coba ini akan dilakukan beberapa kali ke depan untuk menemukan skema yang tepat," kata Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat membagikan Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok, Senin.

Ia menjelaskan, program pemberian Makan Bergizi Gratis melibatkan anggota Tim Penggerak (TP) PKK desa setempat sebagai upaya pelibatan peran serta masyarakat.

"Anggaran besar yang akan digulirkan untuk program ini membutuhkan pikiran dan strategi ekstra untuk kesuksesan pelaksanaannya," kata dia.

Menurut dia, skema mendistribusikan makanan dari satu kantin sentral ke seluruh sekolah perlu dipikirkan ulang melalui uji coba yang komprehensif. Ini diperlukan mengingat instrumen distribusi yang dimiliki Indonesia tidak seperti di India. Selain itu, makanan adalah barang mudah rusak.

“Jika katering sentral di Denpasar lalu dibawa ke sini, makanan sangat mungkin akan rusak. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk menggerakkan dan memberdayakan TP PKK. Saya kira semua TP PKK pasti pintar masak," kata Lihadnyana.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di sela-sela pemantauan memberikan apresiasi atas uji coba makan bergizi gratis.

Dari pantauannya menu makanan yang disajikan disukai anak-anak. Demikian juga dengan pelibatan anggota TP PKK dalam pembuatan makanan sehingga menu makan yang disajikan pasti lebih higienis dan dimasak dengan penuh kasih sayang.

"Sehingga benar-benar makanan yang disiapkan ini punya nilai gizi dan ada berkah yang luar biasa. Astungkara ya Pak Bupati idenya bagus. Yang menyiapkan juga bukan katering tetapi ibu-ibu PKK," ujar dia.

Adapun program Makan Bergizi Gratis diuji coba di dua sekolah yakni SD Negeri 1 Sumberklampok dan SMPN 1 SATAP Gerokgak Kecamatan Gerokgak, Senin.

Dalam kegiatan tersebut dibagikan sebanyak 159 paket makan dan susu kepada siswa SD dan 115 paket yang sama kepada siswa SMP setempat.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis ini guna mendukung program pemerintah pusat dalam rangka memberikan makanan bergizi seimbang bagi anak-anak usia sekolah.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Sabang, Provinsi Aceh, membagikan makanan bergizi gratis dari produk olahan ikan kepada anak-anak Pulau Weh itu sebagai salah satu upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman, di Kota Sabang, Senin, mengatakan makanan yang dibagikan semuanya berbahan dasar ikan. Pihaknya akan terus mengampanyekan pentingnya mengonsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat dan berkualitas untuk tumbuh kembang anak.

"Kegiatan ini merupakan upaya kita mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas yang sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak-anak kita," kata Andri.

Program ini diinisiasi Dinas Perikanan dan Kelautan berkolaborasi dengan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Kota Sabang. Kegiatan ini mengusung tema "Ikan Sumber Protein Bangsa Untuk Swasembada Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis".

Makanan bergizi gratis dengan menu olahan serba ikan itu dibagikan kepada anak-anak di PAUD Al Fathanah Gampong Kuta Barat, Kota Sabang. Pembagian makanan bergizi ini juga dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional (Harkanas) Ke-11.

Andri menjelaskan program ini sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah terkait MBG, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas asupan nutrisi yang dikonsumsi masyarakat khususnya di kalangan pelajar.

Ia berharap kegiatan ini juga terus berlanjut, dengan diikuti oleh instansi-instansi lain di kota paling barat Indonesia itu sebagai langkah kolaborasi dalam pemberian makanan bergizi dan sehat.

“Melalui kegiatan ini semoga asupan nutrisi yang dikonsumsi anak-anak kita terutama pelajar semakin meningkat, sehingga kita dapat melahirkan generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forikan Kota Sabang Zikri Hayati mengatakan ada 70 paket makanan bergizi yang dibagikan kepada anak-anak Sabang. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung program MBG dengan menyajikan menu ikan yang lezat, sehat, dan berkelanjutan.

“Menu yang kita bagikan hari ini semuanya olahan ikan yang kaya akan kandungan protein, omega tiga, serta vitamin lain yang sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak," katanya.

Ia menambahkan, menu yang dibagikan tersebut merupakan kreasi olahan ikan yang juga disajikan pada lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Aceh tahun 2024, di mana saat itu Sabang meraih peringkat pertama.

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Program MBG ini bagus sekali, tetapi untuk efektivitas alangkah baiknya kalau terintegrasi dengan UKS misalnya, ada penyakit-penyakit apa yang menyertai siswa...

Jakarta (ANTARA) - Dosen Pangan dan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Widjaja Lukito menyarankan Progran Makan Bergizi Gratis (MBG) diintegrasikan dengan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

"Program MBG ini bagus sekali, tetapi untuk efektivitas alangkah baiknya kalau terintegrasi dengan UKS misalnya, ada penyakit-penyakit apa yang menyertai siswa, sehingga intervensinya tepat," katanya ditemui usai Simposium Pangan Nasional di Jakarta, Senin.

Ia juga menegaskan Program MBG mesti memperhatikan kebutuhan kalori masyarakat yakni 30-50 persen per hari.

"Makan bergizi gratis ini kan one shot, kalau kalori tinggi maka kebutuhan biayanya juga semakin tinggi, tetapi kalau itu bisa memenuhi kebutuhan kalori harian masyarakat maka lebih baik," ucapnya.

Kebutuhan kalori tersebut, lanjut dia, dapat dipenuhi dengan memperhatikan keragaman pangan yang berbasis kearifan lokal, karena setiap daerah tentu memiliki keunikan pangannya masing-masing.

"Program MBG juga mesti memperhatikan keragaman pangan, sekaligus menghidupkan kembali keragaman hayati kita, kita selalu menganggap makan beras atau makan nasi itu harus, padahal sumber karbohidrat lain misalnya umbi-umbian itu lebih baik untuk kesehatan usus," paparnya.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk ke dalam kategori miskin, sehingga Program MBG dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi 2045. Tetapi berdasarkan data, rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya.

Ia menegaskan Program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran Pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sinergi bersama Kementerian Desa dan PDT sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto, guna meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

"Sinergi bersama Kementerian Desa dan PDT sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada Pangan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin.

Sinergi dua kementerian ditandai dengan penandatanganan dokumen Kesepahaman Bersama oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Kantor KKP, Jakarta.

Trenggono menyampaikan bahwa dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti MBG dan swasembada pangan, hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi daerah-daerah penghasil produk kelautan dan perikanan.

Ia mengungkapkan, dengan adanya kerjasama, maka pengelolaan desa-desa yang menghasilkan produk kelautan dan perikanan menjadi lebih optimal.

Dia menuturkan bahwa sebelumnya, KKP telah menjalankan sendiri program kampung perikanan budi daya dan kampung nelayan maju untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan yang dijalankan oleh masyarakat pembudidaya maupun nelayan di berbagai daerah Indonesia.

“Kita bisa berakselerasi lebih cepat, karena Kemendes juga menyambut dengan baik karena ini bisa langsung kerja sama. Sehingga desa-desa perikanan seperti desa lele, patin, ikan mas, gurame bisa tumbuh dengan baik,” ujar Menteri Trenggono usai penandatanganan nota kesepahaman bersama.

Ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi sinergi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal berbasis pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.

Kemudian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi desa di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Menurutnya, melalui pengelolaan bersama, daerah-daerah penghasil perikanan akan semakin produktif dan hasilnya dapat menyokong kebutuhan bahan baku produksi Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan.

Dengan demikian, lanjut Trenggono, nelayan dan pembudidaya di desa setempat bisa ikut merasakan manfaat ekonomi dari program unggulan pemerintah tersebut.

“Ini untuk menyokong bahan baku di dapur-dapur tempat memasak makan bergizi gratis itu tersedia, salah satunya melalui produk perikanan,” kata Trenggono.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengungkapkan terdapat lebih dari 75 ribu desa di Indonesia dengan potensinya masing-masing, termasuk potensi di bidang kelautan dan perikanan.

Kolaborasi dengan KKP untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi di desa bisa terus meningkat. Selain itu, kolaborasi ini untuk menyokong program swasembada pangan dan makan bergizi gratis melalui produktivitas masyarakat desa.

Pihaknya bahkan mengalokasikan 20 persen dari dana desa sebesar Rp71 triliun khusus untuk mendukung program ketahanan pangan melalui BUMDes. Sehingga anggaran yang disiapkan tidak sekali habis, melainkan dikembangkan untuk kegiatan ekonomi.

“Kita menumbuhkan kembangkan potensi desa-desa perikanan untuk menunjang ketahanan pangan, khususnya dari protein. Ini juga kita sambungkan dengan makan bergizi gratis. Jadi jangan sampai desa itu cuma menjadi penonton. Misal desa di Banten, tapi bahan bakunya diambil dari Bogor, atau Cianjur, kan di Serang bisa dimaksimalkan ikannya, mungkin rempahnya,” kata Yandri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat melakukan simulasi program makan siang bergizi gratis di SDN Anggadita IV, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang.

"Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan uji coba makan siang bergizi gratis untuk kelas 1 sampai 6 SD dengan jumlah murid kurang lebih 312 orang," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat meninjau simulasi makan siang bergizi gratis di SDN Anggadita IV, Karawang, Senin.

Ia menyampaikan bahwa simulasi makan siang bergizi gratis tersebut akan dilakukan selama satu bulan, dengan menu yang bervariasi dan bergizi serta pengawasan terhadap perkembangan anak.

Untuk menu makan bergizi akan bervariasi setiap hari, mulai dari lauk ayam, telur, hingga daging sapi. Program ini direncanakan berlangsung setiap Senin hingga Jumat.

"Anak-anak dari kelas satu sampai enam punya selera berbeda. Ada yang tidak suka nasi, jadi menunya disesuaikan," kata Aep.

Ia mengaku akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program makan siang bergizi gratis, dengan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Karawang.

"Ke depan nantinya program makan siang bergizi gratis di Karawang ini akan melibatkan pelaku UMKM, tentunya dengan edukasi pembinaan dari Dinas Kesehatan untuk kadar gizi, kehigienisan dan lain-lainnya," kata dia.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu bagian dari upaya dalam memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia, terutama pada fase usia dini yang sangat krusial

Bupati mengimbau agar para orang tua memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya asupan makanan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

Sementara itu, Kepala SDN Anggadita IV, Heni Martini, mengatakan bahwa simulasi makan siang bergizi gratis ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-79.

Untuk menu yang disajikan mengacu pada konsep empat sehat lima sempurna.

"Kami dari pihak sekolah dan orang tua, sangat mendukung program makan siang bergizi gratis. Semoga berjalan sesuai harapan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor. Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis citra satelit untuk memetakan daerah kumuh di perkotaan.

Peneliti di Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Satrio Adi Priyambada melalui keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan pemanfaatan teknologi citra satelit dapat mendukung program dan rencana strategis pemerintah dalam peningkatan permukiman yang berkualitas.

"Rendahnya kualitas permukiman muncul sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, salah satunya laju urbanisasi. Oleh karena itu, pemetaan terhadap daerah kumuh bermanfaat agar pemerintah dapat menentukan rencana tata ruang daerah perkotaan," kata Satrio.

Dia mengatakan dua wilayah metropolitan di Jawa dan Sumatera yakni Jakarta dan Medan dipilih sebagai uji coba riset ini.

Pemilihan terhadap dua wilayah ini dilakukan berdasarkan perwakilan kota besar di pulau besar di Indonesia, dengan pertimbangan jumlah populasi dan kepadatan penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Di samping itu, riset ini juga dilakukan dengan mengombinasikan data yang dimiliki oleh BPS dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengenai kriteria, indikator, dan kategori kumuh.

"Kami menentukan definisi permukiman kumuh sebagai acuan dalam melakukan anotasi yaitu keteraturan bangunan, area bantaran sungai dan rel kereta, kerapatan bangunan, kondisi jalanan, perbedaan nilai spectral secara visual, material bangunan, serta ketersediaan drainase dan pembuangan sampah," ujarnya.

Satrio menerangkan dalam riset ini, pihaknya menggunakan teknologi Geo Informatika Multi Input Multi Output (Geomimo), yang dapat mengintegrasikan data citra satelit untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang strategis.

Ia menyebut pihaknya kini masih terus mengembangkan dan memperbaiki riset ini, sehingga ke depannya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait untuk dapat membuat kebijakan yang tepat berbasiskan data.

"Diharapkan penelitian ini membantu program pemerintah untuk mengurangi daerah kumuh dan meningkatkan kualitas masyarakat," tuturnya.*

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Upaya pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR, kata Mendagri Tito, dapat dilakukan salah satunya dengan membuat biaya pembangunannya menjadi lebih murah.

"Nah, kami melihat bahwa ada beberapa yang bisa kami ringankan biayanya dalam rangka percepatan sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito.

Dijelaskan pula bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh pemerintah daerah (pemda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Namun, lanjut Mendagri, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR. Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikutnya pada Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

Adapun kriteria MBR tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Melalui SKB tersebut, Mendagri Tito menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penghapusan BPHTB dalam Mendukung 3.000.000 Rumah bagi MBR.

Peraturan lainnya, yakni Perkada tentang Penghapusan Retribusi PBG dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR.

"Kami sudah lakukan dialog dengan ketua asosiasi gubernur, asosiasi bupati dan wali kota, DPRD tingkat satu, DPRD kota, DPRD kabupaten, semua sepakat mendukung,” kata Mendagri.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa program Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR merupakan agenda bersama di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dengan kebijakan yang diatur dalam SKB tersebut, menurut dia, harga rumah bagi MBR bisa lebih murah.

"Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," tambah Maruarar.

Menteri PKP juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala daerah karena rela menerapkan kebijakan ini meski berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

Kendati demikian, Maruarar yakin kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.

"Jadi, saya salut nih kepada bupati, wali kota, gubernur, dan pj. (penjabat) gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia yang mengikhlaskanuntuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Di lain pihak, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan dukungannya terkait dengan percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Menteri PU mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, persediaan air baku, maupun pengelolaan air limbah dalam mendukung pembangunan perumahan MBR.

"Walaupun itu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetap menjaga kualitas bangunan, tetap menjaga kualitas infrastruktur, dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," pungkas Dody.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024