Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi terkait percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, sebagai komitmen menyediakan permukiman yang layak, nyaman, dan terintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang di Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan, menjadi hal yang krusial untuk memastikan kenyamanan warga.

“Fasos dan fasum ini wajib diserahkan kepada pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, termasuk alokasi 2 persen untuk lahan pemakaman. Namun, proses ini sering terkendala berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun developer. Jadi kita mencari solusi agar percepatan penyerahan fasos dan fasum dapat diwujudkan,” jelasnya.

Syarifah mengatakan, pemerintah sedang menyusun peraturan wali kota (perwali) turunan dari peraturan daerah (perda) terkait penyerahan PSU, untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses serah terima tersebut.

“Kami berharap para developer dapat memberikan masukan terkait regulasi yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan pihaknya mengidentifikasi kendala dalam proses serah terima PSU sekaligus menyosialisasikan rancangan regulasi baru.

Dalam kegiatan ini, Disperumkim Kota Bogor melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan perda dan perwali.

“Kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat perda dan perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Esti.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kendala besar dalam proses serah terima fasos dan fasum, sehingga masyarakat dapat segera menikmati fasilitas yang memadai di lingkungan perumahan mereka,” ujarnya.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi terkait percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, sebagai komitmen menyediakan permukiman yang layak, nyaman, dan terintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang di Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan, menjadi hal yang krusial untuk memastikan kenyamanan warga.

“Fasos dan fasum ini wajib diserahkan kepada pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, termasuk alokasi 2 persen untuk lahan pemakaman. Namun, proses ini sering terkendala berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun developer. Jadi kita mencari solusi agar percepatan penyerahan fasos dan fasum dapat diwujudkan,” jelasnya.

Syarifah mengatakan, pemerintah sedang menyusun peraturan wali kota (perwali) turunan dari peraturan daerah (perda) terkait penyerahan PSU, untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses serah terima tersebut.

“Kami berharap para developer dapat memberikan masukan terkait regulasi yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan pihaknya mengidentifikasi kendala dalam proses serah terima PSU sekaligus menyosialisasikan rancangan regulasi baru.

Dalam kegiatan ini, Disperumkim Kota Bogor melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan perda dan perwali.

“Kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat perda dan perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Esti.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Inggris menegaskan komitmennya untuk mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak di Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis

Dalam dokumen Pernyataan Bersama kedua negara yang dilansir dari laman gov.uk, di Jakarta, Kamis, Pemerintah Inggris mengungkapkan pentingnya gizi yang tepat untuk membina generasi muda yang sehat dan berdaya saing.

"Kami menyadari pentingnya gizi yang tepat dalam membina generasi muda dan mendukung pendidikan mereka," demikian petikan pernyataan tersebut.

Dalam keterangannya disebutkan, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti program nasional yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil.

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, di mana pemerintah Indonesia berharap memiliki generasi yang cerdas dan sehat.

"Presiden Prabowo Subianto menjabarkan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045," katanya.

Lebih lanjut, kedua negara menyampaikan harapan untuk menjajaki kerja sama dalam program prioritas tersebut, dengan fokus pada berbagi praktik terbaik dan pembelajaran antara Indonesia dan Inggris.

Pernyataan Bersama itu melibatkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Keir Starmer di Inggris yang berlangsung hari ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam agenda KTT G20 di Brasil, Senin (18/11) waktu setempat, menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak merupakan bagian penting dari strategi pemerintah Indonesia untuk pemberdayaan generasi muda dan mendukung pendidikan.

Kepala Negara juga memuji Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, atas fokusnya terhadap isu kemiskinan dan kelaparan.

Menurut Prabowo, masalah kelaparan dan kemiskinan merupakan tantangan nyata di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

Dukungan Pemerintah Inggris sekaligus menambah daftar dukungan sejumlah negara terhadap program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, selain dua negara adidaya yakni Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Cianjur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menyerahkan bantuan Rp100 juta dari Presiden Prabowo Subianto pada warga perumahan relokasi di Babakankaret, Kecamatan Cianjur, untuk kelengkapan masjid, pada Kamis.

"Ini ada titipan dari Pak Presiden RI Prabowo, dipergunakan untuk kelengkapan masjid di perumahan relokasi, dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya," kata Menteri Maruarar yang melakukan kunjungan ke Cianjur bersama Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta anggota BPK RI.

Sebelum memberikan bantuan, Menteri Maruarar yang didampingi Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin dan Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika, sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang.

Karena itu pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," katanya.

Bahkan dalam kunjungan tersebut, Menteri Marurarar memastikan warga relokasi akan mendapatkan sertifikat rumah yang mereka tempati dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai keputusan pemerintah pusat melalui Pemkab Cianjur.

Pihaknya kembali meminta Pemkab Cianjur untuk dapat memastikan hak masyarakat atas sertifikat-nya pada tahun 2034, dimana hal tersebut harus tertuang dalam pernyataan tertulis sehingga tidak hanya janji semata.

Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis...

Cianjur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menyerahkan bantuan Rp100 juta dari PresidenPrabowo Subianto pada warga perumahan relokasi di Babakankaret, Kecamatan Cianjur, untuk kelengkapan masjid, pada Kamis.

"Ini ada titipan dari Pak Presiden RI Prabowo, dipergunakan untuk kelengkapan masjid di perumahan relokasi, dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya," kata Menteri Maruarar yang melakukan kunjungan ke Cianjur bersama Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta anggota BPK RI.

Sebelum memberikan bantuan, Menteri Maruarar yang didampingi Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin dan Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika, sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang.

Karena itu pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," katanya.

Bahkan dalam kunjungan tersebut, Menteri Marurarar memastikan warga relokasi akan mendapatkan sertifikat rumah yang mereka tempati dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai keputusan pemerintah pusat melalui Pemkab Cianjur.

Pihaknya kembali meminta Pemkab Cianjur untuk dapat memastikan hak masyarakat atas sertifikat-nya pada tahun 2034, dimana hal tersebut harus tertuang dalam pernyataan tertulis sehingga tidak hanya janji semata.

"Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis setelah 10 tahun menempati rumah relokasi, pemilik atau penghuni sudah menerima sertifikat," katanya.

Sementara masyarakat di perumahan relokasi Babakankaret, menyambut gembira kedatangan Menteri Perumahan dan Pemukiman yang selama ini mereka kenal cukup tegas dan selalu bekerja hingga tuntas dalam setiap kunjungan kerja.

"Kami sering liat di televisi kegiatan Pak Menteri, sebelumnya kami mengenal beliau sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Cianjur, sehingga membuat kami dengan gampang menyampaikan keluhan apapun," kata Rojiman (46), warga perumahan relokasi .

Bahkan dia dan ratusan warga perumahan tidak menyangka akan mendapatkan bantuan tunai untuk perbaikan dan membeli perlengkapan masjid yang berdiri di bagian depan perumahan dari Presiden RI yang diserahkan langsung Menteri Maruarar.

"Tentunya akan dipergunakan untuk keperluan masjid sesuai perintah Pak Menteri, harapan kami banyak perhatian yang diberikan pemerintah pusat bagi kami di perumahan ini karena masih banyak yang belum berpenghasilan tetap," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis...

Cianjur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menyerahkan bantuan Rp100 juta dari PresidenPrabowo Subianto pada warga perumahan relokasi di Babakankaret, Kecamatan Cianjur, untuk kelengkapan masjid, pada Kamis.

"Ini ada titipan dari Pak Presiden RI Prabowo, dipergunakan untuk kelengkapan masjid di perumahan relokasi, dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya," kata Menteri Maruarar yang melakukan kunjungan ke Cianjur bersama Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta anggota BPK RI.

Sebelum memberikan bantuan, Menteri Maruarar yang didampingi Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin dan Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika, sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang.

Karena itu pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," katanya.

Bahkan dalam kunjungan tersebut, Menteri Marurarar memastikan warga relokasi akan mendapatkan sertifikat rumah yang mereka tempati dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai keputusan pemerintah pusat melalui Pemkab Cianjur.

Pihaknya kembali meminta Pemkab Cianjur untuk dapat memastikan hak masyarakat atas sertifikat-nya pada tahun 2034, dimana hal tersebut harus tertuang dalam pernyataan tertulis sehingga tidak hanya janji semata.

"Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis setelah 10 tahun menempati rumah relokasi, pemilik atau penghuni sudah menerima sertifikat," katanya.

Sementara masyarakat di perumahan relokasi Babakankaret, menyambut gembira kedatangan Menteri Perumahan dan Pemukiman yang selama ini mereka kenal cukup tegas dan selalu bekerja hingga tuntas dalam setiap kunjungan kerja.

"Kami sering liat di televisi kegiatan Pak Menteri, sebelumnya kami mengenal beliau sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Cianjur, sehingga membuat kami dengan gampang menyampaikan keluhan apapun," kata Rojiman (46), warga perumahan relokasi .

Bahkan dia dan ratusan warga perumahan tidak menyangka akan mendapatkan bantuan tunai untuk perbaikan dan membeli perlengkapan masjid yang berdiri di bagian depan perumahan dari Presiden RI yang diserahkan langsung Menteri Maruarar.

"Tentunya akan dipergunakan untuk keperluan masjid sesuai perintah Pak Menteri, harapan kami banyak perhatian yang diberikan pemerintah pusat bagi kami di perumahan ini karena masih banyak yang belum berpenghasilan tetap," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Gizi Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Perpres tersebut diterbitkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 15 Agustus 2024.

Badan Gizi Nasional ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, guna membangun sumber daya manusia berkualitas dan sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Berdasarkan salinan Perpres tersebut, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional, pemerintah juga akan mengupayakan pengaturan tata kelola konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh wakil kepala, sekretaris utama, serta beberapa deputi yang menangani bidang-bidang strategis.

Saat ini, Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang dilantik pada 19 Agustus 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah mengumumkan jajaran eselon I saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Oktober lalu.

Jajaran ini didominasi purnawirawan TNI yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Berikut daftar jajaran pejabat Badan Gizi Nasional:

• Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung
• Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Sarwono
• Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting
• Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional: Tigor Pangaribuan (sebelumnya direktur SDM PT Timah)
• Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Suwardi
• Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional: Nyoto Suwignyo (sebelumnya di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas))
• Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Yang pertama adalah dari sisi insentif likuditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memberikan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan yang mendukung

“Yang pertama adalah dari sisi insentif likuditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan,” kata Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan November 2024 di Jakarta, Rabu.

Juda menuturkan insentif KLM akan disalurkan kepada bank-bank yang memberikan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, termasuk yang terkait dengan perumahan seperti sektor konstruksi, real estate, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

“Mengenai Program 3 Juta Rumah, tentu saja kami sangat menyambut baik karena perumahan kita memang backlognya masih tinggi,” ujarnya.

Insentif KLM juga diberikan kepada bank-bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Di dalam kebijakan insentif likuiditas itu, memang kita menyasar sektor-sektor yang mendorong penyerapan lapangan kerja, artinya mendorong daya beli dari masyarakat. Kalau lapangan tersedia artinya daya beli juga akan meningkat, sehingga ini juga tentu saja pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” ujarnya.

Selain insentif KLM, Bank Indonesia juga memberikan dukungan berupa kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV). Kebijakan itu memungkinkan masyarakat membeli properti menggunakan KPR dengan fasilitas down payment (DP) atau uang muka nol persen.

Hingga akhir Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada bank-bank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Yang pertama adalah dari sisi insentif likuditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memberikan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan yang mendukung

“Yang pertama adalah dari sisi insentif likuditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan,” kata Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan November 2024 di Jakarta, Rabu.

Juda menuturkan insentif KLM akan disalurkan kepada bank-bank yang memberikan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, termasuk yang terkait dengan perumahan seperti sektor konstruksi, real estate, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

“Mengenai Program 3 Juta Rumah, tentu saja kami sangat menyambut baik karena perumahan kita memang backlognya masih tinggi,” ujarnya.

Insentif KLM juga diberikan kepada bank-bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Di dalam kebijakan insentif likuiditas itu, memang kita menyasar sektor-sektor yang mendorong penyerapan lapangan kerja, artinya mendorong daya beli dari masyarakat. Kalau lapangan tersedia artinya daya beli juga akan meningkat, sehingga ini juga tentu saja pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” ujarnya.

Selain insentif KLM, Bank Indonesia juga memberikan dukungan berupa kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV). Kebijakan itu memungkinkan masyarakat membeli properti menggunakan KPR dengan fasilitas down payment (DP) atau uang muka nol persen.

Hingga akhir Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada bank-bank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Hujan deras yang berlangsung selama tiga jam mulai pukul 12:00 sampai 15:00 WIB, pada Rabu (20/11) membuat sejumlah permukiman warga di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten terendam banjir setinggi 20-80 cm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak pun mengimbau agar warga waspada dan menjaga kebersihan drainase untuk mencegah banjir. (Susmiatun Hayati/Mansyur Suryana/Arif Prada/Rijalul Vikry)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah bakal menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

"Kami siapkan sampai 2.700 rumah," ujar Maruarar Sirait usai menggelar Rapat Tingkat Menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu.

Pembangunan hunian tetap itu, kata dia, akan memerlukan waktu sekitar 5,5 bulan. Pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan hunian tersebut.

"Bangunan untuk rumah sudah siap kami jalankan, tinggal manajemen waktu, diorkestrasi dengan sangat baik oleh Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno)," ujar dia.

"Bahkan nanti kita juga siap untuk membuatnya (bahan baku) di situ. Sehingga nanti bisa membuat pekerjaan-pekerjaan bagi masyarakat yang ada di situ juga. Kita lagi hitung kesiapan itu," ujar dia.

Ia menjelaskan proses relokasi penyintas ke tempat hunian baru ini melalui pendekatan dialog. Masyarakat akan diajak berdiskusi apakah bersedia di relokasi ke tempat baru atau ada opsi lain yang mereka inginkan.

"Dan itu (dialog) berulang-ulang, supaya jangan nanti pada saat dibangun misalnya, karena tidak diajak terlibat bicara, jadi tidak dihuni," ujarnya.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024