Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengusulkan adanya ekosistem pengolahan sampah di lingkungan perumahan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta.

"Saran saya nanti kami menciptakan ekosistem (pengolahan sampah) di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rezeki bukan menjadi masalah," kata dia dalam debat ketiga Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu.

Rano atau akrab disapa Bang Doel mencontohkan, di kawasan tempat tinggalnya terdapat pusat pelatihan untuk pembuatan kompos dan bank sampah. Dia pun ingin hal serupa juga bisa ada di perumahan Jakarta.

"Saya punya usaha restoran. Kami memilah sampah dari rumah. Karton, plastik, kami pisahkan dan kami kirim ke bank sampah. Dan itu menjadi pelatihan, satu ekosistem dari sebuah perumahan," ujar dia.

Dia kemudian mengatakan dua calon gubernur DKI Jakarta lainnya juga sepakat pentingnya pengelolaan sampah dari rumah.

Sementara itu, merujuk Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2023, timbulan sampah di Jakarta tercatat 3.141.650 ton per tahun.

Dari jumlah itu sampah sisa makanan (food waste) mendominasi dengan persentase 49,87 persen atau setara 1.566.740 ton per tahun, kebanyakan berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, serta hotel, restoran dan kafe.

KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Tema yang diangkat dalam debat pamungkas tersebut, yakni "Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim". Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Maruarar Sirait, politisi Gerindra yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Berada dalam kabinet baru Presiden Prabowo, harta kekayaan Maruarar Sirait menjadi perhatian publik.

Pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 tersebut memiliki perjalanan karir politik yang cukup panjang, bahkan ia merupakan salah satu eks politikus senior partai PDI-P.

Selama empat periode, Maruarar Sirait aktif dalam parlemen pemerintahan yakni menduduki bangku anggota DPR RI di Komisi XI yang bertanggungjawab dalam bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Tidak hanya berada di dunia politik, Maruarar Sirait terpilih menjadi Manager Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) Unpar Bandung dan Komisaris Utama PT Potenza Sinergi.

Sebagai Mantan Ketua Streering Committee Piala Presiden tahun 2015-2019, Maruarar pernah diberi kepercayaan oleh Erick Thohir menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola pada tahun 2023.

Harta kekayaan Maruarar Sirait

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Maruarar Sirair melaporkan data total harta kekayaannya sebesar Rp85.803.512.722 atau sekitar Rp85 miliar. Aset terbesar yang dimiliki Maruarar terdiri dari 31 tanah dan bangunan yang mencapai Rp74 miliar.

Selengkapnya, berikut ini adalah rincian dari total harta kekayaan Maruarar Sirait sesuai data LHKPN pada tanggal penyampaian 29 April 2020 periodik 2019.

1. Tanah dan bangunan: Rp74.478.386.200

• Tanah seluas 590 m2 di Kab/Kota Tangerang, hibah tanpa akta Rp142.500.000
• Tanah seluas 200 m2 di Kab/Kota Bandung, hasil sendiri Rp1.125.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 205 m2/90 m2 di Kab/Kota Bandung, hasil sendiri Rp1.289.565.000
• Tanah dan bangunan seluas 167 m2/85 m2 di Kab/Kota Bandung, hibah tanpa akta Rp1.068.235.000
• Tanah dan bangunan seluas 328 m2/48 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp62.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 569 m2/596 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp4.524.695.000
• Tanah dan bangunan seluas 525 m2/207 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp2.724.750.000
• Tanah seluas 208 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp84.272.000
• Tanah seluas 484 m2 di Kab/Kota Toba Samosir, warisan Rp190.696.000
• Tanah seluas 675 m2 di Kab/Kota Toba Samosir, warisan Rp265.950.000
• Tanah seluas 1080 m2 di Kab/Kota Toba Samosir, warisan Rp425.520.000
• Tanah dan bangunan seluas 180 m2/68 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp1.874.828.000
• Tanah dan bangunan seluas 560 m2/36 m2 di Kab / Kota Bogor, hasil sendiri Rp436.320.000.

• Tanah seluas 9395 m2 di Kab/Kota Tangerang, hibah tanpa akta Rp354.755.200
• Tanah dan bangunan seluas 502 m2/250 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan , hibah tanpa akta Rp2.152.500.000
• Tanah seluas 372 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp1.259.500.000
• Tanah dan bangunan seluas 425 m2/66 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp1.297.443.000
• Tanah seluas 9027 m2 di Kab/Kota Humbang Hasundutan, hasil sendiri Rp2.360.000.000
• Tanah seluas 2980 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang, hasil sendiri Rp521.500.000
• Tanah dan bangunan seluas 75 m2/59 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp362.375.000
• Tanah dan bangunan seluas 91 m2/235 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang, hasil sendiri Rp4.073.654.000
• Tanah dan bangunan seluas 68 m2/182 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang , hasil sendiri Rp5.397.122.000
• Tanah dan bangunan seluas 448 m2/203 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang , hasil sendiri Rp5.500.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 136 m2/544 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Pusat , hasil sendiri Rp6.109.626.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp6.800.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp7.550.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp6.800.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 67.5 m2/270 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Utara , hasil sendiri Rp6.800.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 557 m2/80 m2 di Kab/Kota Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp2.460.975.000
• Tanah dan bangunan seluas 493 m2/72 m2 di Kab/Kota Kota Pematang Siantar, hasil sendiri Rp124.880.000
• Tanah dan bangunan seluas 65 m2/68 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp339.725.000

• Mobil, Fotton Ambulance tahun 2012, hasil sendiri Rp94.500.000
• Mobil, Toyota Alphard tahun 2017, hasil sendiri Rp713.775.000
• Mobil, Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri Rp344.000.000

Total harta kekayaan (harta-hutang) Rp85.803.512.722

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginginkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementeriannya mengutamakan efisiensi anggaran.

Dalam penyusunan SOTK ini, Maruarar atau disapa Ara menginginkan organisasi yang minim struktur namun banyak fungsi dan mengutamakan efisiensi anggaran dan antikorupsi seperti arahan Presiden Prabowo.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit. Masalah yang luar biasa tidak bisa ditangani dengan struktur yang biasa dan orang-orang yang biasa saja, maka dari itu perubahan dalam mengatasi masalah yang kami inginkan harus agresif dan revolusioner. Terkait anggaran, APBN kami tidak memungkinkan maka hal tersebut yang membuat kami ingin bergotong royong dengan pihak luar agar ekosistem dapat berjalan dalam kaitannya pemenuhan rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Beberapa unit eselon I yang diusulkan nantinya akan bertugas mengurusi pembangunan rumah di pedesaan, pembangunan rumah di kawasan perkotaan, kawasan permukiman dan yang menangani efisiensi anggaran dan antikorupsi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya membahas rencana Peraturan Menteri PKP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan rencana anggaran 2025 bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (15/11).

Pada kesempatan tersebut Menteri Ara melaporkan struktur organisasi Kementerian PKP sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dia menyatakan juga sering berkomunikasi dengan MenPANRB mengenai 3 belanja yakni belanja masalah, belanja dukungan dan belanja peluang. Dirinya berterima kasih kepada MenPANRB dan Menkeu karena dari kebijakan-kebijakan yang telah didiskusikan bersama dapat membuat harga rumah turun.

Ara juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, sejak awal bahwa pembentukan Kementerian PKP merupakan tugas khusus Presiden untuk memberantas kemiskinan dan menghidupkan perekonomian di desa.

"Presiden percaya sektor perumahan dapat menambah pertumbuhan perekonomian. Dari sana muncul gagasan subsidi angsuran yang akan mengakomodir masyarakat yang paling bawah. Kami juga tengah mencari skenario terbaik agar pemenuhan 3 juta rumah untuk rakyat dapat berjalan optimal." ujar Fahri Hamzah.

Sedangkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting untuk menjadi atensi bagi semua.

"Ini merupakan target luar biasa dari Presiden karena dengan penyediaan rumah yang affordable bagi rakyat bawah dapat mengurangi angka kemiskinan. Menarik sekali, pembangunan 2 juta rumah di desa tidaklah mudah, namun dengan memanfaatkan pengembang dari desa tentu dapat membangun ekosistem yang lebih baik," ujar AHY.

Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi, yang namanya percepatan perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick mengatakan, sudah melakukan diskusi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait dengan penyediaan lahan untuk program rumah tersebut.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi, yang namanya percepatan perumahan," ujar Erick di Jakarta, Jumat.

Tak hanya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kata Erick, pihaknya juga telah melakukan terobosan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun kawasan yang berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Ia mengatakan, pihaknya telah membangun lahan-lahan di sekitar stasiun kereta api yang penggunaannya tidak maksimal. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan subsidi untuk yang mampu dan tidak mampu.

Saat ini, baru ada sembilan TOD di seluruh kawasan kereta api yang telah dibangun oleh BUMN. Kementerian BUMN pun mendorong adanya kredit kepemilikan rumah yang cicilannya antara 15-30 tahun.

Erick menyebut, BUMN terus mencari lahan, terutama yang berasal dari aset-aset kementerian.

Selain itu, Kementerian PKP juga sedang memetakan lahan-lahan lain yang bisa dioptimalkan, misalnya tanah dari hasil korupsi atau tanah sitaan untuk membangun 3 juta rumah.

"Makanya beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan atau tanah-tanah yang belum terbangun. Kita juga menawarkan ke Pak Ara beberapa aset BUMN, yang memang nanti berkaitan dengan Perumnas tentunya," kata Erick.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginginkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementeriannya mengutamakan efisiensi anggaran.

Dalam penyusunan SOTK ini, Maruarar atau disapa Ara menginginkan organisasi yang minim struktur namun banyak fungsi dan mengutamakan efisiensi anggaran dan antikorupsi seperti arahan Presiden Prabowo.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit. Masalah yang luar biasa tidak bisa ditangani dengan struktur yang biasa dan orang-orang yang biasa saja, maka dari itu perubahan dalam mengatasi masalah yang kami inginkan harus agresif dan revolusioner. Terkait anggaran, APBN kami tidak memungkinkan maka hal tersebut yang membuat kami ingin bergotong royong dengan pihak luar agar ekosistem dapat berjalan dalam kaitannya pemenuhan rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Beberapa unit eselon I yang diusulkan nantinya akan bertugas mengurusi pembangunan rumah di pedesaan, pembangunan rumah di kawasan perkotaan, kawasan permukiman dan yang menangani efisiensi anggaran dan antikorupsi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya membahas rencana Peraturan Menteri PKP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan rencana anggaran 2025 bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (15/11).

Pada kesempatan tersebut Menteri Ara melaporkan struktur organisasi Kementerian PKP sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dia menyatakan juga sering berkomunikasi dengan MenPANRB mengenai 3 belanja yakni belanja masalah, belanja dukungan dan belanja peluang. Dirinya berterima kasih kepada MenPANRB dan Menkeu karena dari kebijakan-kebijakan yang telah didiskusikan bersama dapat membuat harga rumah turun.

Ara juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, sejak awal bahwa pembentukan Kementerian PKP merupakan tugas khusus Presiden untuk memberantas kemiskinan dan menghidupkan perekonomian di desa.

"Presiden percaya sektor perumahan dapat menambah pertumbuhan perekonomian. Dari sana muncul gagasan subsidi angsuran yang akan mengakomodir masyarakat yang paling bawah. Kami juga tengah mencari skenario terbaik agar pemenuhan 3 juta rumah untuk rakyat dapat berjalan optimal." ujar Fahri Hamzah.

Sedangkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting untuk menjadi atensi bagi semua.

"Ini merupakan target luar biasa dari Presiden karena dengan penyediaan rumah yang affordable bagi rakyat bawah dapat mengurangi angka kemiskinan. Menarik sekali, pembangunan 2 juta rumah di desa tidaklah mudah, namun dengan memanfaatkan pengembang dari desa tentu dapat membangun ekosistem yang lebih baik," ujar AHY.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024