Sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya segera menyiapkan peta jalan, yang jelas, untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah per tahun.

“Saya dan Pak Fahri (Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah) akan berusaha sebelum masa reses, sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan (untuk mencapai target tiga juta rumah),” kata Maruarar atau akrab disapa Ara dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Ara merespons permintaan Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda yang meminta agar Kementerian PKP segera membuat peta jalan program tiga juta rumah.

Dalam rapat tersebut, Syaiful menyoroti bahwa target tersebut merupakan lompatan yang signifikan dibandingkan capaian pembangunan rumah selama ini yang rata-rata hanya sekitar 150 ribu unit per tahun.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

“Itu penting, supaya program tiga juta rumah ini tidak menjadi narasi yang menciptakan ruang pesimisme di publik, tetapi harus menjadi narasi optimisme,” ujar Syaiful.

Ia menyebut peta jalan itu harus merinci segala aspek, mulai dari perencanaan jangka pendek, strategi pencapaian, solusi atas kendala pertanahan, hingga keterlibatan swasta.

Selain itu, peta jalan juga harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta, serta porsi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah melalui APBN.

“Saya berharap sampai pada akhir tahun atau bahkan kalau perlu dua pekan ke depan, kementerian sudah bisa memberikan dokumen blueprint atau peta jalan dari capaian tiga juta rumah ini,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) pada 2023 sudah mencapai 9,9 juta.

Sementara itu, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 untuk pembangunan perumahan hanya Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.

Menteri PKP sebelumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan target tiga juta rumah dapat dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.

Ia mencontohkan rumah susun sewa atau Rusun Pasar Rumput memiliki 1.984 unit, tetapi baru terisi sekitar 400 unit untuk relokasi korban kebakaran Manggarai.

Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah mitra strategis program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Polri akan menjadi salah satu mitra strategis dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Unsur Polri telah terintegrasi dalam manajemen, ada di dewan pengarah dan jabatan struktural," kata Dadan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut merespons langkah Polri yang akan merekrut anggota dengan kompetensi khusus lulusan pertanian hingga peternakan yang akan ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Langkah yang baik dan perlu diapresiasi. Program makan bergizi gratis merupakan program besar yang membutuhkan sinergi semua unsur. BGN akan sinergi dengan kementerian/lembaga lainnya, termasuk Polri," ujar dia.

Sebelumnya, Polri mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka ketahanan pangan dan pemberian makan siang bergizi gratis, salah satunya melalui perekrutan anggota dari lulusan sekolah pertanian-peternakan.

"Polri mulai tahun ini merekrut calon-calon anggota Polri yang dijadikan bintara kompetensi khusus Bhabinkamtibmas. Kita akan merekrut para lulusan sekolah pertanian, peternakan, juga perikanan, serta gizi dan kesehatan masyarakat," kata Kepala Biro Pengendalian Personel SSDM Polri Brigjen Pol Nurworo Danang.

Danang menjelaskan nantinya para anggota Polri yang direkrut dari lulusan pertanian hingga peternakan ini ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas.

Mereka, kata dia, akan mendampingi dan mengedukasi masyarakat untuk bertani hingga beternak.

Pada rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Dadan menyebutkan ada 100 titik percontohan atau pilot project untuk makan bergizi gratis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tetapi mayoritas masih berada di Pulau Jawa.

"Pilot project di 100 titik di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa, karena sekolah mayoritas ada di Jawa," katanya.

Ia menegaskan tahap awal program makan bergizi gratis masih mengadopsi yang sudah dilakukan oleh BGN di Kecamatan Warungkiara, Sukabumi dan Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.

Dadan menyebutkan akan ada satuan layanan yang tersebar di seluruh provinsi dengan satu ahli gizi untuk menentukan standar proporsi gizi untuk anak-anak.

"Perlu diketahui bahwa di setiap satuan layanan, kami mewajibkan ada ahli gizi yang dididik di perguruan tinggi, dan mereka sudah paham standar proporsi gizi untuk anak-anak, baik itu untuk balita, PAUD, SD, sampai SMA, komposisi gizinya mereka tahu," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan - kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik. Dan Pj Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya sudah mela

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, kebijakan tarif sewa rumah susun (rusun) murah untuk rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar Sirait, biasa disapa Ara, mendukung dan memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya yang mampu menurunkan tarif sewa rusun Pasar Rumput agar lebih murah dari sebelumnya.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan - kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik. Dan Pj Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya sudah melaksanakan hal tersebut dengan sangat baik," ujarnya di Jakarta, Senin.

Adanya penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di kawasan Manggarai tersebut

Dia juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar.

"Mudah -mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," kata Ara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

Ara juga mengingatkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk tetap mengawal proses penghunian sampai selesai.

"Kami ingatkan agar teman-teman Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk bekerja jangan setengah hati dan kawal proses penghunian sampai selesai dan jadikan Rusun Pasar Rumput sebagai percontohan," katanya.

Ara juga menargetkan penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerjasama yang produktif," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jayapura (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan pangan lokal di Papua dapat menjadi menu pada program makanan bergizi gratis karena yang terpenting bagaimana angka kecukupan gizi sehingga hidangan nanti sangat mengikut preferensi.

Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha kepada ANTARA di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya mendorong agar pangan lokal jadi hidangan bergizi .

"Karena melalui makanan bergizi gratis diharapkan meningkatkan sistem pangan dan petani di Papua dapat memproduksi pangan lokal" katanya.

"Oleh sebab itu kami merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya," ujarnya.

Dia menjelaskan karena pada tahap awal program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

"Termasuk di daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) di Papua di mana kami akan bekerja sama dengan Kodim setempat," katanya lagi.

Dia menambahkan keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.

"Untuk itu kami berkolaborasi dengan dinas kesehatan dan puskesmas dalam evaluasi nutrisi anak dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kualitas yang terjaga dan manfaat yang optimal," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“Anggaran kami 2024 itu Rp14 triliun untuk membangun maksimal 200 ribu rumah. Itu yang dibangun pemerintah. Anggaran 2025 Rp5 triliun, turun, bukan naik. Tapi sebagai Menteri saya tidak boleh putus asa. Di Indonesia nggak ada superman yang ada adalah super team,” kata Maruarar saat dijumpai di Jakarta Selatan, Jumat.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun ​​​​​​​untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Maruarar pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Ia memberikan contoh, pada Jumat pagi dirinya meresmikan pembangunan 250 unit rumah rakyat di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 3 juta rumah.

Proyek ini digarap oleh Agung Sedayu Group (ASG) di atas lahan seluas 2,5 hektare dan merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses. Pembangunan perumahan itu ditargetkan selesai pada Oktober 2025 dan akan diberikan gratis untuk masyarakat.

“Jadi dari perusahaan tanahnya, yang mengisinya perusahaan juga. Di Tangerang juga ada pengusaha cat yang mau bantu. Jadi benar-benar memakai nama gotong royong,” jelasnya.

Maruarar menegaskan sebagai bangsa yang optimis, Indonesia tentunya mampu membangun negeri bersama-sama. Ia juga berpesan agar seluruh pihak tetap bersemangat walau harus menghadapi segala keterbatasan yang ada.

“Jadi semuanya, termasuk yang dibangun pemerintah, pemda, swasta, semuanya, itu mendukung terwujudnya program 3 juta rumah. Kalau hanya negara sendirian, nggak bisa. Bagaimana caranya dengan anggaran Rp5 triliun, bangun 3 juta rumah?” katanya.

Sebelumnya, Maruarar juga menegaskan dengan menerapkan konsep gotong royong, persoalan sedikitnya anggaran pembangunan rumah yang dialokasikan untuk pihaknya pada tahun 2025 yang sebesar Rp5,078 triliun bisa teratasi.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengundang PT Semen Indonesia Tbk dan pabrik-pabrik semen lainnya untuk membahas diskon semen untuk pembangunan rumah rakyat.

"Bapak (Direktur Utama) Semen Indonesia sebentar lagi saya undang bapak dengan pabrik-pabrik semen. Tolong pikirkan berapa diskon buat rumah rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada Jumat.

Menurut dia, sudah saatnya Kementerian PKP melakukan negosiasi terkait diskon dengan para produsen material konstruksi demi memperjuangkan pembangunan rumah untuk rakyat kecil.

"Kita harus melakukan itu bagi rakyat. Jangan untuk rakyat malah tidak ada diskon. Kalau buat kepentingan kita, kita bisa nawar, kalau buat kepentingan negara dan rakyat, kita tidak nawar. Itu salah menurut saya, kita ubah mindset itu," katanya.

Ara mengatakan bahwa dengan semangat gotong royong maka perlu membuat efisiensi terkait pembelian material konstruksi untuk pembangunan rumah rakyat melalui konsep central purchasing.

"Bagaimana caranya kalau kita tidak bergotong-royong? Makanya kita membuat efisiensi juga. Namanya dengan konsep central purchasing. Kalau bagi perusahaan-perusahaan besar hal itu sudah biasa. Jadi beli semen, beli apa dilakukan sentralisasi," katanya.

Central purchasing penting untuk diterapkan dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran.

"Makanya saya usulkan kepada Presiden RI Pak Prabowo Subianto, Pak tolong kita kalau bisa buat gerakan efisiensi dan penghematan nasional dari anggaran. Jadi jangan kita pemerintah hanya berhenti sampai mengamankan APBN, tapi kita juga efisiensikan. Ini satu langkah saja," kata Ara.

Dia menambahkan kalau harga semen turun, harga cat turun, maka harga rumah kemungkinan juga dapat turun dan jika harga rumah menjadi murah maka hal tersebut menguntungkan bagi rakyat.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meyakini dengan menerapkan konsep gotong royong, persoalan sedikitnya anggaran pembangunan rumah yang dialokasikan untuk pihaknya pada tahun 2025 yang sebesar Rp5,078 triliun bisa teratasi.

Dirinya juga meminta para legislator untuk mengkritisi alokasi anggaran yang diberikan kepada pihaknya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Tanahnya ini sebagian punya Pak Menteri, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan lokasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta di Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis.

Maruarar atau disapa Ara menyampaikan lokasi rumah gratis ini akan dijadikan percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

"Intinya kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya sudah bertemu sejumlah pengembang mulai dari Pak Aguan dari Agung Sedayu, Boy Tohir dari Adaro, Prayogo Pangestu dari Barito Grup, Franki Wijaya dari Sinar Mas, Laurence dari Harum Energi, juga tadi sudah ada yang menawarkan tanah di Palangkaraya dan Kalimantan Barat untuk dibangun rumah," ujarnya dalam acara groundbreaking di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Menteri PKP secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat yang ditandai dengan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah gratis bagi MBR dari sumbangan swasta, Jumat (1/11/2024).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi MBR tersebut dilaksanakan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten di atas lahan seluas 2,5 hektare.

Menurut Ara, tanah tersebut merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses yang sebagian merupakan milik Menteri PKP.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Pak Menteri, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong," katanya.

Dalam kesempatan sama, Sugianto Kusuma (Aguan) selaku Direktur Utama PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) sekaligus CEO Agung Sedayu Grup yang akan terlibat membangun rumah gratis tersebut mengatakan, bahwa Agung Sedayu Grup selalu mendukung program pemerintah untuk membangun rumah bagi rakyat kecil.

"Kami grup Agung Sedayu sudah membantu bangun rumah untuk rakyat sekitar 6.800 rumah. Sehingga lewat pencanangan ini oleh Pak Menteri yang sesuai perintah Bapak Presiden, kami langsung menyatakan dukungan bantuannya. Kita harapkan pengusaha lain bisa ikut bangun rumah untuk rakyat yang kurang beruntung," kata Aguan.

Dia mengatakan pembangunan rumah gratis tersebut merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) atau bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan masyarakat.

Aguan menambahkan, pada 2025, PIK merencanakan membangun 10 ribu rumah sehingga pekerjaan Kementerian PKP bisa lebih ringan.

"Dana pembangunannya dari alokasi dana CSR yang memang sudah dialokasikan sekitar Rp60 miliar tiap tahunnya," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

"Tentu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah. Itu prioritas pertama, yang belum punya rumah," ujar Maruarar dalam acara groundbreaking di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada Jumat.

Dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.

"Saya sudah sampaikan kepada Presiden pada dua hari lalu, menurut saya harus terbangun nanti ekosistem yang baik di sini," katanya.

Maruarar juga berharap agar 250 unit rumah tapak gratis itu juga bisa dihuni dari unsur-unsur TNI-Polri berpangkat rendah hingga para guru.

"Saya berharap (penghuni) dari 250 rumah itu ada unsur TNI pangkat Tamtama dan Bintara yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah. Ada ASN golongan bawah serta ada juga guru-guru," katanya.

Maruarar juga meminta agar perumahan yang dibangun di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tersebut bersifat eksklusif, serta dapat dihuni oleh beberapa komponen masyarakat yang heterogen dan mewakili berbagai macam latar belakang.

"Kemudian juga saya berharap di sini, supaya ada dinamika nanti dibuat Wakil Menteri PKP Bapak Fahri Hamzah agar terdapat anak-anak muda juga yang mungkin baru menikah, baru punya anak satu, umur-umur 30-35 tahun yang bergerak di dunia usaha. Pak Aguan (Sugianto Kusuma) dari Agung Sedayu Group tolong jangan lupa ada mushola, buat mushola, buat beribadah. Kita pikirkan itu semua dengan utuh," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rumah Gratis bagi MBR Sumbangan dari Swasta/Filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di lahan yang berlokasi Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.

Sedangkan pembangunannya perumahan tersebut sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Total rumah yang dibangun sebanyak 250 unit rumah tapak dengan luas tanah 60 m2 dan tipe rumah yakni Tipe 36.

Kompleks perumahan tersebut juga nantinya dilengkapi fasilitas berupa sekolah, one gate system dan lapangan serbaguna.

Desain rumahnya sendiri mengusung konsep inklusif dan hijau bagi MBR. Rumah tersebut terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur dan garasi untuk parkir mobil dan parkir motor.

Maruarar menyampaikan bahwa rumah gratis tersebut nantinya bersertifikat hak milik.

"Ini tidak besar, tapi kita mau mulai cepat. Jadi kita membangun ekosistemnya," katanya.

Dirinya menargetkan pembangunan 250 unit rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dapat selesai pada 28 Oktober 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

"Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 paling lama ya," katanya.

Menurut Maruarar, pembangunan rumah gratis l tersebut merupakan wujud dari gotong royong dalam mewujudkan penyediaan rumah bagi rakyat.

"Dari kita, untuk kita, kita rakyat Indonesia, ini bukan waktunya kita basa-basi ngomong gotong royong, gotong royong, tapi tidak pernah gotong royong. Ini waktunya kata dan tindakan sama," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Kami meminta dukungan BPKP dalam upaya pendampingan pengawasan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo, Pembangunan 3 Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mendampingi dan mengawasi Program 3 Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami meminta dukungan BPKP dalam upaya pendampingan pengawasan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo, Pembangunan 3 Juta Rumah," ujar Maruarar di Jakarta, Jumat.

Dirinya berharap BPKP dapat mendampingi Kementerian PKP dalam pengadaan land banking bagi pembangunan rumah untuk rakyat.

"Seperti instruksi Bapak Presiden Prabowo, kita harus siap menjadi super team untuk membantu rakyat," katanya.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh pada Kamis (31/10).

Maruarar menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat dirinya dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta.

"Terima kasih kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Bapak Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat saya bersama Wamen PKP Fahri Hamzah, beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta," katanya.

Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.

Upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Guna mewujudkan hal itu, disampaikan Menteri PKP, pihaknya bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung penguatan pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima audiensi Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (31/10).

Kementerian PANRB dan Kementerian PKP memiliki visi yang sama dalam menjalankan Astacita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian PKP memiliki target menyediakan tiga juta rumah sehingga diperlukan tata kelola dan kelembagaan yang lincah, cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif.

Salah satu fokus Menteri PKP Maruarar untuk mencapai target itu adalah efisiensi dan pengawasan yang ketat, termasuk pencegahan korupsi dalam melakukan tugas dan fungsi kementeriannya.

Sejumlah rekomendasi diberikan Menteri PANRB kepada jajaran Kementerian PKP terkait kelembagaan.

"Tata kelola dan struktur yang ada di Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk dukungan SDM aparatur yang kapabel," kata Rini.

Hadir dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah; Plt. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto, serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama di Kementerian PKP.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut ada 100 titik percontohan atau pilot project untuk makan bergizi gratis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tetapi mayoritas masih berada di Pulau Jawa.

"Pilot project di 100 titik di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa, karena sekolah mayoritas ada di Jawa," katanya pada rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, tahap awal program makan bergizi gratis masih mengadopsi yang sudah dilakukan oleh BGN di Kecamatan Warungkiara, Sukabumi, dan Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.

"Tahap awal kami akan copy-paste yang sudah kami lakukan di Warungkiara dan Bojong Koneng," ucapnya.

Dadan memaparkan, program makan bergizi gratis akan menangani seluruh target melalui tiga metode, pertama yakni membangun dapur pusat di tiap-tiap wilayah satuan layanan BGN.

"Yang kedua kami akan tempatkan dapur pusatnya di sekolah atau di pesantren, jika jumlah siswanya minimal 2.000, dan yang ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vakum yang bisa tahan selama satu tahun," tuturnya.

Pengiriman makanan dengan vakum tersebut, lanjut dia, mempertimbangkan lokasi-lokasi terpencil yang membutuhkan waktu 30 menit, sehari, bahkan berhari-hari untuk menjangkaunya dari pusat kota/kabupaten.

"Sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu minggu atau satu bulan dengan variasi menu, sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan, tapi setelah dibuka kan langsung basi, jadi menu makanannya bervariasi," paparnya.

Ia juga menyebutkan, BGN akan membentuk satuan pelayanan di daerah yang akan menangani 3.000 sasaran, dan akan menggandeng pemerintah daerah untuk bekerja sama membangun infrastrukturnya.

"Badan Gizi tetap akan menempatkan tiga orang di satuan pelayanan tersebut, satu sarjana di bidang pembangunan, yang satunya ahli gizi, dan satu lagi adalah ahli keuangan," ucap Dadan.

Ia berharap, satuan pelayanan akan mendapatkan bahan baku lokal yang bisa diperoleh dari bumdes, koperasi, atau UMKM, dengan syarat baik bumdes, koperasi, atau UMKM tersebut layak e-katalog.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Efisiensi menjadi strategi penting yang berperan menunjukkan bahwa membangun rumah untuk rakyat tidak selalu harus dimulai dari nol

Jakarta (ANTARA) - Baru 2 pekan setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Pemerintahan Prabowo-Gibran langsung bergerak cepat dengan menjalankan sejumlah strategi cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi masyarakat kecil.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022, Indonesia mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta. Sebanyak 93 persen backlog kepemilikan berasal dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta sebanyak 60 persen didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Kondisi backlog tersebut kemudian semakin dipersulit dengan situasi kian banyaknya penduduk produktif Indonesia saat ini yang merupakan generasi sandwich, sebuah generasi produktif yang terpaksa harus menjadi sumber ketergantungan usia rentan atau lansia dan di saat bersamaan juga harus memberikan kehidupan layak kepada generasi muda atau anak-anak.

Situasi ini tentunya perlu segera direspons cepat oleh Pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah per tahun. Program 3 Juta Rumah merupakan program Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka membantu masyarakat kecil untuk memiliki tempat tinggal layak huni.

Program 3 Juta Rumah per tahun terdiri dari pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.

Agar masyarakat kecil dapat segera merasakan program tersebut, maka Pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi yakni keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Lalu bagaimana peranan ketiga strategi tersebut dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi rakyat kecil?

Keterbukaan publik

Strategi pertama dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun adalah dengan melakukan keterbukaan publik. Kerterbukaan publik yang dimaksud untuk membuat Program 3 Juta Rumah menjadi terbuka dan transparan dengan melibatkan pengawasan publik dan aparat hukum secara ketat.

Pelibatan tersebut dimulai dari tahapan sebelum kegiatan, awal kegiatan, pertengahan, sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan program penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Strategi ini penting untuk diterapkan mengingat Program 3 Juta Rumah merupakan program sangat besar yang melibatkan seluruh lini usaha, seperti untuk pembangunan dua juta rumah di pedesaan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengembang-pengembang berskala UMKM. Adapun pembangunan 1 juta apartemen di wilayah perkotaan melibatkan para pengembang besar, baik domestik maupun internasional sampai dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

Salah satu gebrakan untuk mewujudkan adalah dengan menyiapkan call center yang akan menerima semua informasi dan laporan terkait dugaan maupun kasus pemerasan, korupsi, penyelewengan dan pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat.

Gebrakan lainnya adalah dengan membuka forum diskusi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pelaku usaha sampai dengan awak media massa guna memberikan masukan kepada pemerintahan.

Tidak hanya itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai institusi yang diamanatkan oleh pemerintah untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah bakal meningkatkan pengawasan super ketat di lingkungannya dalam rangka mencegah praktik korupsi dan pungutan liar.

Strategi keterbukaan publik bertujuan untuk melakukan pencegahan korupsi di dan pungutan liar tahap paling dini yang dapat berkontribusi pada penurunan harga rumah bagi masyarakat kecil.Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput

Strategi berikutnya yang dijalankan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah dengan melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset perumahan yang telah terbangun di era pemerintahan sebelumnya.

Pemanfaatan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, yang telah terbangun sejak tahun 2021, menjadi tahap awal dari upaya pemanfaatan tersebut. Rusun ini memiliki kapasitas sebanyak 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4--25, rusun ini juga dilengkapi dengan pasar dengan 967 kios dan los 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

Dalam Program 3 Juta rumah, Rusun Pasar Rumput diprioritaskan bagi korban terdampak kebakaran Manggarai dan warga yang akan terdampak penataan Kawasan Sungai Ciliwung.

Kemudian masyarakat yang diprioritaskan untuk menghuni rusun tersebut adalah para guru yang belum memiliki rumah pertama, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah, serta para ASN bergaji rendah.

Mengingat mayoritas penghuni rusun tersebut merupakan masyarakat kecil, dengan demikian pemerintah berupaya untuk menurunkan harga sewa unit Rusun Pasar Rumput. Rencananya harga sewa unit rusun tersebut akan berkisar mulai dari Rp1.250.000 per bulan sampai dengan Rp2.250.000 per bulan.

Adapun bagi masyarakat yang terdampak kebakaran Manggarai dan relokasi Sungai Ciliwung mendapatkan keringanan berupa gratis biaya sewa selama setahun di Rusun Pasar Rumput.

Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput merupakan langkah awal dari strategi efisiensi dengan memanfaatkan aset-aset rusun yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Memanfaatkan lahan sitaan koruptor

Strategi selanjutnya dalam gerak cepat mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun melalui inovasi dengan salah satunya memanfaatkan lahan-lahan sitaan yang disita oleh aparat penegak hukum dari para koruptor.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari tangan koruptor.

Pemanfaatan lahan-lahan sitaan tersebut tentunya bisa menjadi terobosan bagi penyediaan rumah bagi rakyat, terutama dalam mengurangi beban anggaran untuk pembebasan lahan karena lahan-lahan sitaan berstatus resmi milik negara. Pemanfaatan lahan sitaan untuk penyediaan rumah bagi rakyat juga dapat memberikan efek jera kepada koruptor dan memberikan peringatan keras kepada oknum yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Inovasi-inovasi seperti pemanfaatan lahan sitaan diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah. Anggaran perumahan sendiri untuk tahun 2025 sangat terbatas, yakni sebesar Rp5,07 triliun, dengan Rp1,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan IKN. Pemanfaatan lahan sitaan tersebut tentunya dapat sangat membantu anggaran perumahan yang terbatas pada tahun depan.

Upaya penyediaan rumah bagi rakyat di Indonesia memang membutuhkan strategi-strategi yang di luar kebiasaan atau out of the box yang diharapkan menjadi terobosan-terobosan penting.

Efisiensi menjadi strategi penting yang berperan menunjukkan bahwa membangun rumah untuk rakyat tidak selalu harus dimulai dari nol, tapi bisa diwujudkan dengan pemanfaatan dan optimalisasi aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah.

Keterbukaan publik dan inovasi merupakan strategi-strategi yang berperan dalam mengupayakan penurunan harga rumah bagi rakyat semua lapisan melalui upaya pencegahan korupsi dan pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor sehingga dapat meringankan beban anggaran Pemerintah.

Pun meringankan beban bagi masyarakat bawah untuk mendapatkan hunian layak.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024