Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.

Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya, para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP.

Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat selesai pada Agustus 2025.

“Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa dari target tersebut terdapat pembangunan sebanyak tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau mitra.

“Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengirimkan calon lokasi SPPG.

Sementara ketika ditanya mengenai antisipasi khusus BGN agar kasus keracunan tidak terjadi di daerah terpencil, Dadan mengatakan bahwa kepala satuan turut hadir di sana.

“Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat selesai pada Agustus 2025.

“Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa dari target tersebut terdapat pembangunan sebanyak tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau mitra.

“Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengirimkan calon lokasi SPPG.

Sementara ketika ditanya mengenai antisipasi khusus BGN agar kasus keracunan tidak terjadi di daerah terpencil, Dadan mengatakan bahwa kepala satuan turut hadir di sana.

“Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa asuransi untuk penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis masih sebatas wacana.

“Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produknya pun belum ada di Indonesia,” ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Akan tetapi, dia menjelaskan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas wacana tersebut.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa BGN kemungkinan akan melibatkan dua asosiasi asuransi, yakni yang berkaitan dengan asuransi umum serta jiwa.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa BGN belum membicarakan secara detail terkait mekanisme asuransi tersebut, termasuk berapa besar premi yang harus dikeluarkan penerima manfaat.

“Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang kami kan belum secara intensif juga berbicara terkait ini dengan Presiden,” katanya.

Dengan demikian, dia mengatakan bahwa saat ini BGN baru mengkaji usulan dari Komisioner OJK terkait mekanisme asuransi tersebut, dan menunggu apakah diizinkan maupun ada mekanisme lain dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme kompensasi keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut baru dikaji karena pemerintah ingin nol kejadian selama program MBG berjalan, atau tidak pernah menginginkan terjadinya kejadian keracunan makanan.

“Tidak pernah terpikirkan karena kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami inginkan nol kejadian,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, yakni Kota Bogor ataupun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pemerintah telah turun tangan terkait biaya pengobatan korban.

Selain itu, Dadan mengatakan bahwa dirinya turut membantu pengobatan korban keracunan MBG.

“Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkannya. Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Artinya, kalau biaya operasionalnya Rp2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memandang bahwa pembiayaan secara at cost atau sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menutup ruang main-main atau penyelewengan.

“Ombudsman melihat bahwa yang at cost ini tidak ada ruang untuk main-main,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Rabu.

Oleh sebab itu, dia berharap peluang korupsi semakin ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang telah diatur oleh BGN.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pembiayaan at cost untuk MBG diatur maksimal Rp15.000 yang terdiri atas Rp2.000 untuk sewa dapur, Rp3.000 biaya operasional, dan Rp10.000 makanan.

“Artinya, kalau biaya operasionalnya Rp2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa bila biaya makanan seporsinya adalah Rp9.000, maka yang dibayarkan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) adalah Rp9.000. Tidak kurang maupun lebih, atau at cost.

“Kalau masaknya Rp8.000, ya dibayarkan Rp8.000, dan itu untuk setiap level pendidikan berbeda-beda, untuk SD, SMP, dan SMA, -terkait pembiayaan secara at cost-,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa bakal lebih selektif memilih bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis usai kejadian luar biasa (KLB) terjadi di Kota Bogor Jawa Barat, imbas dari keracunan massal.

“Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing -pemrosesan makanan-, termasuk menyiapkan untuk delivery -pengiriman-, itu kami akan perpendek,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa pemendekan waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.

“Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BGN akan memperketat dibawa pulangnya seporsi MBG oleh penerima sasaran ke rumahnya.

“Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, BGN akan melatih ulang petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan, dan dijaga.

“Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka dan kelancaran yang selama ini juga tidak membuat mereka terninabobokan, sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya,” katanya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Dari 28.000 mitra, hingga saat ini baru direalisasikan atau yang sudah jalan itu sebanyak 1.335 SPPG.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menambah personel verifikasi mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Saran dari Ombudsman agar BGN segera meningkatkan personel untuk memverifikasi sehingga bisa mengakselerasi terkait dengan target SPPG ini," ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Dijelaskan oleh Yeka bahwa saran tersebut disampaikan Ombudsman RI usai diperlihatkan data mengenai jumlah yayasan atau mitra SPPG yang masih perlu diverifikasi oleh BGN pada rapat koordinasi tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa BGN pada tahun 2025 menargetkan pembentukan 30.000 SPPG.

Dari puluhan ribu SPPG itu, kata dia, sebanyak 2.000-an akan dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan sekitar 28.000 dibentuk oleh yayasan atau mitra.

"Dari 28.000 mitra, hingga saat ini baru direalisasikan atau yang sudah jalan itu sebanyak 1.335 SPPG," katanya.

Dengan demikian, kata dia, penambahan personel untuk memverifikasi sebanyak 26.700-an yayasan atau mitra SPPG tersebut.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

...Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan

Jayapura (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo membuka ruang partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pendamping Mitra Sukses MBG Bagus Septiyan di Sentani, Rabu, mengatakan dirinya telah meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Robhing di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

"Kami datang untuk menilai dapur dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan program MBG. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama di sekitar Danau Sentani," katanya.

Menurut Bagus, pentingnya kebersihan, kelengkapan fasilitas, serta sistem pengelolaan limbah dapur sebagai bagian dari kesiapan program, keterlibatan warga juga menjadi tulang punggung keberhasilan MBG.

"Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan, siapapun yang memiliki semangat membangun dapur gizi secara mandiri akan mendapatkan dukungan pemerintah," ujarnya.

Ketua Yayasan Teker Harapan Papua Hesti Imelda Kere menjelaskan, dirinya mempelopori pembangunan dapur gizi mandiri pertama di Papua, sebagai respon terhadap peluang strategis dari program MBG.

"Program ini sangat baik, bukan hanya meningkatkan gizi, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, seperti pertanian dan peternakan," katanya.

Dia menambahkan sebagai bagian dari persiapan maka pihaknya telah mengunjungi dapur mitra BHN di Jakarta untuk memastikan kesesuaian standar.

"Kami pelajari langsung bagaimana standar BHN, dari sanitasi hingga sistem distribusi, ini peluang besar bagi mama-mama Papua untuk terlibat langsung," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP membantu rakyat kecil untuk memiliki rumah subsidi.

"Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun. Program KPR FLPP ini sangat membantu rakyat semoga juga ini bisa tersosialisasikan dengan baik supaya rakyat-rakyat kecil juga punya kesempatan miliki rumah subsidi layak dan berkualitas," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia mengajak Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk menyampaikan serta menyosialisasikan manfaat KPR FLPP untuk para pegawai perusahaan mitra Yayasan Buddha Tzu Chi.

KPR FLPP merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk menyediakan rumah subsidi berkualitas yang bisa dimiliki masyarakat dengan harga murah dan angsuran KPR yang terjangkau.

Ara menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan yang sangat pro wong cilik dan juga mendukung iklim usaha terus tumbuh.

Beberapa kebijakan karpet merah untuk rakyat seperti SKB 3 Menteri, alokasi kuota FLPP paling besar sepanjang Indonesia ada, sebelumnya 220.000 alokasi menjadi 350.000 alokasi dan anggarannya sudah tersedia, serta dukungan dunia usaha yang begitu besar mengalokasikan CSR di sektor perumahan, termasuk yang telah dilakukan Yayasan Buddha Tzu Chi karena kepercayaan yang begitu besar terhadap pemerintah.

Ara juga memberikan apresiasi karena Program Bebenah Kampung yang diinisiasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sudah berjalan cepat sekali di Jakarta Pusat, tepatnya di Johar Baru.

Selain itu kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kota Bandung tepatnya 2 minggu lalu.

"Hal ini merupakan bentuk nyata semangat gotong royong untuk membantu masyarakat untuk memiliki hunian layak bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi bagi perumahan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu," katanya lagi.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah menyediakan karpet merah untuk masyarakat harus bisa punya rumah.

Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti PPN gratis, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.

"Adanya tiga kebijakan itu merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah karena sebelumnya kebijakan itu belum ada," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah Rakyat, membangun dan merenovasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bobby Kusuma mengemukakan BGN bakal mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Aceh.

"Minimal tiga titik SPPG bakal dibangun di setiap kabupaten/kota," kata Bobby Kusuma saat mengadakan pertemuan dengan Plt Sekda Aceh M Nasir, di kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Rabu.

Dalam rangka mempercepat pembangunan SPPG, dia meminta pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan minimal tiga titik lahan untuk dipinjampakaikan BGN.

Bahkan, lanjut dia, BGN juga bersedia membangun lebih dari tiga SPPG jika pemerintah daerah mampu menyediakan lahan lebih, atau sesuai ketentuan yang diberlakukan.

"Kriteria lahan yang dibutuhkan di antaranya memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dan berada di dekat lingkungan sekolah," ujar Bobby Kusuma.

Sementara itu, Plt Sekda Aceh M Nasir menyambut baik rencana pembangunan SPPG di Aceh, Pemerintah Aceh siap berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Tanah Rencong.

Koordinasi ini, kata dia, penting supaya bisa mempercepat penyediaan lahan yang dibutuhkan, sehingga Program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan sukses di Aceh.

"Program Makan Bergizi Gratis ini sangat penting agar berjalan sukses, karena dampaknya akan kita rasakan 10 tahun ke depan dalam menurunkan angka stunting," kata M Nasir.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025