Karawang (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan perumahan subsidi bagi anggota Polri dan PNS Polri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait pembangunan tiga juta rumah," kata Kapolri.

Pembangunan perumahan subsidi bagi anggota Polri dan PNS Polri di Karawang ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan tiga juta rumah.

Menurut Kapolri, rumah adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga program tersebut harus disambut dengan baik.

Ia menyampaikan, terdapat 100.000 rumah yang ditargetkan pembangunannya tahun ini. Saat ini di seluruh wilayah Polda terdapat 14 ribu rumah akan dibangun.

Menurut Kapolri, program ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebut rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," katanya.

Meski demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

Peletakan batu pertama yang digelar di Perumahan Ayyasa Presisi Residence, Karawang itu dihadiri sejumlah pejabat Polri seperti Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

​​​​​​​Selain itu juga hadir Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta sejumlah bupati/wali kota di Jabar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengucap terima kasih kepada Kapolri dan jajaran karena telah mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

"Kalau (Polri) sudah membangun sekitar 15 ribu (unit rumah) itu artinya 0,5% daripada total target pembangunan tiga juta rumah, 0,5% itu sudah dibantu oleh kepolisian," katanya.

Disebutkan bahwa pembangunan rumah subsidi tersebut nantinya diutamakan untuk anggota Polri yang memenuhi syarat pemilikan rumah subsidi.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya juga bisa membeli rumah subsidi tersebut.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembangunan 100 ribu rumah subsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat.

Dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, peresmian itu ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama yang dipimpin oleh Jenderal Pol. Sigit.

Dalam sambutannya, jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Rumah adalah kebutuhan mendasar, yang juga menjadi harapan bagi personel Polri,” ucapnya.

Selain itu, program ini juga merupakan bentuk dukungan Polri terhadap visi Astacita Presiden Prabowo terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Sektor properti memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Dengan adanya pembangunan rumah ini, kita harapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” ucapnya.

Jenderal Pol. Sigit mengatakan bahwa Polri menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah di seluruh Indonesia dengan 14 ribu unit di antaranya akan dibangun di wilayah polda jajaran.

Apabila kebutuhan terus meningkat dan proses pembangunan berjalan lancar, nantinya jumlah tersebut bisa melebihi target awal.

"Kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Jika semuanya berjalan baik, target kita bisa lebih dari 100 ribu unit. Ini akan sangat bermanfaat bagi anggota Polri,” ujarnya.

Program pembangunan rumah subsidi ini, kata dia, juga didukung dengan berbagai kemudahan, seperti DP nol persen, perizinan cepat, dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) hingga Juli 2025.

Dengan adanya inisiatif ini, dirinya berharap seluruh personel Polri dapat memiliki rumah yang layak dan nyaman sekaligus mendukung upaya pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Karawang (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan perumahan subsidi bagi anggota Polri dan PNS Polri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait pembangunan tiga juta rumah," kata Kapolri.

Pembangunan perumahan subsidi bagi anggota Polri dan PNS Polri di Karawang ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan tiga juta rumah.

Menurut Kapolri, rumah adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga program tersebut harus disambut dengan baik.

Ia menyampaikan, terdapat 100.000 rumah yang ditargetkan pembangunannya tahun ini. Saat ini di seluruh wilayah Polda terdapat 14 ribu rumah akan dibangun.

Menurut Kapolri, program ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebut rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," katanya.

Meski demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

Peletakan batu pertama yang digelar di Perumahan Ayyasa Presisi Residence, Karawang itu dihadiri sejumlah pejabat Polri seperti Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

Selain itu juga hadir Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta sejumlah bupati/wali kota di Jabar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengucap terima kasih kepada Kapolri dan jajaran karena telah mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

"Kalau (Polri) sudah membangun sekitar 15 ribu (unit rumah) itu artinya 0,5% daripada total target pembangunan tiga juta rumah, 0,5% itu sudah dibantu oleh kepolisian," katanya.

Disebutkan bahwa pembangunan rumah subsidi tersebut nantinya diutamakan untuk anggota Polri yang memenuhi syarat pemilikan rumah subsidi.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya juga bisa membeli rumah subsidi tersebut.

Karawang (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan perumahan subsidi bagi anggota Polri dan PNS Polri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait pembangunan tiga juta rumah," kata Kapolri.

Pembangunan perumahan subsidi bagi anggota Polri dan PNS Polri di Karawang ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan tiga juta rumah.

Menurut Kapolri, rumah adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga program tersebut harus disambut dengan baik.

Ia menyampaikan, terdapat 100.000 rumah yang ditargetkan pembangunannya tahun ini. Saat ini di seluruh wilayah Polda terdapat 14 ribu rumah akan dibangun.

Menurut Kapolri, program ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebut rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," katanya.

Meski demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

Peletakan batu pertama yang digelar di Perumahan Ayyasa Presisi Residence, Karawang itu dihadiri sejumlah pejabat Polri seperti Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

Selain itu juga hadir Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta sejumlah bupati/wali kota di Jabar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengucap terima kasih kepada Kapolri dan jajaran karena telah mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

"Kalau (Polri) sudah membangun sekitar 15 ribu (unit rumah) itu artinya 0,5% daripada total target pembangunan tiga juta rumah, 0,5% itu sudah dibantu oleh kepolisian," katanya.

Disebutkan bahwa pembangunan rumah subsidi tersebut nantinya diutamakan untuk anggota Polri yang memenuhi syarat pemilikan rumah subsidi.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya juga bisa membeli rumah subsidi tersebut.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kasus stunting di Indonesia yang hingga kini secara nasional angka stunting masih berada di 21,5 persen (data 2024).

"Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia," katanya saat di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, dirinya menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk sosialisasi program MBG ke daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Sosialisasi ini sasaran tidak hanya kepada pemerintah daerah, pelajar di sekolah reguler, aparatur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan saja, pondok pesantren (ponpes) menjadi target sosialisasi program MBG karena Presiden Prabowo ingin anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk tumbuh kembangnya.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendatangi Ponpes Modern Assalam 2 di Desa Sukaharja. Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sosialisasi dan ternyata program MBG ini sudah sangat dinanti oleh oleh para santri.

Program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diresmikan secara nasional pada 6 Januari 2025 lalu secara bertahap dilaksanakan di beberapa daerah dengan target bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

“Bahwa program MBG yang dilaksanakan secara nasional dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan di Sukabumi bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, menekan angka stunting dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak," tambahnya.

Zainul mengatakan program MBG ini tidak hanya berfokus terhadap peningkatan gizi anak, tetapi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan penyedia dan penyalur makanan harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan bahan baku.

Tentunya akan terjadi kegiatan ekonomi di setiap daerah, sehingga diharapkan program MBG ini bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, cerdas dan berkompeten menuju Indonesia Emas 2045 dan perekonomian daerah tumbuh.

Kita tidak ragu-ragu akan membuat 'blacklist'. Karena kita mau melindungi daripada rakyat

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.