Jambi (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengingatkan warga dekat Sungai Sekunder Desa Lambur II Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi karena diduga menjadi lokasi habitat baru buaya muara (Crocodylus porosus) yang membuat cemas masyarakat bermukim dan beraktivitas di sekitar wilayah tersebut.

Humas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi Zuratus Shaleh di Jambi, Sabtu mengatakan, kabar tersebut sudah diterima kantor balai dan saat ini pihaknya masih mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait kemunculan buaya itu.

"Kami melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, masyarakat agar menjauhi lokasi yang diduga menjadi habitat buaya tersebut," tulisnya.

Lebih lanjut Zuratus menerangkan, BKSDA Jambi mengimbau agar pemerintah desa dan Dinas Perikanan setempat melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena menurutnya berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2024 pengelolaan buaya dan satwa air lainnya berada di KKP.

Kepala desa (Kades) Lambur II Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjabtim, Andi secara terpisah membenarkan peristiwa kemunculan buaya dekat pemukiman.

Menurutnya, jumlah buaya yang sering terlihat diperkirakan lebih dari satu ekor bahkan diduga sudah membentuk koloni (kelompok).

Kata dia, akhir-akhir ini buaya sering terlihat di daerahnya, lokasi nya di sekitar parit sekunder tiga jalur dua Desa Lambur II. Menurutnya fenomena kemunculan buaya ini terjadi akibat proses pendangkalan sungai dan berkurangnya aktifitas lalu lalang kendaraan air didaerah itu, sehingga buaya merasa nyaman berkembang biak.

Dia menambahkan, sudah sering buaya naik ke darat (berjemur dan mencari mangsa) hewan ternak warga banyak yang menjadi korban, meski belum ada konflik antara manusia dan buaya namun warga khawatir, apalagi ukuran buaya yang muncul ke darat cukup besar panjangnya ada yang mencapai dua meter.

"Mulai meresahkan, saya berharap segera ada solusi sebelum jatuh korban karena keberadaan buaya di sekitar sungai di dekat pemukiman warga ini mulai mencemaskan," harap Andi.

Lanjutnya, warga yang memiliki ternak sudah diimbau selalu rutin memeriksa ternak dan menambah lampu penerangan di sekitar kandang untuk meminimalisir serangan buaya di malam hari.

Pemerintah desa dalam waktu dekat akan segera menyurati pemerintah kabupaten agar segera mencari solusi, karena jika hal ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik antara manusia dan buaya yang mengakibatkan jatuhnya korban.

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) melakukan uji coba kegiatan masak serta distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jakarta, Jumat (28/2).

Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari Martha Dedi Prasetyo mengatakan uji coba dilakukan di SPPG Pejaten, Jakarta Selatan dan Cipinang, Jakarta Timur.

"Pada Jumat pagi, Ibu Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Ibu Juliati Listyo Sigit, Ibu Wakil Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Ibu Diana Ahmad Dofiri, ⁠⁠Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, dan Irwasum Polri menghadiri uji coba masak skala kecil dan pendistribusian MBG," ujar Martha, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan uji coba pemberian makan bergizi gratis dilakukan pukul 09.00 WIB, dengan sasaran penerima siswa sekolah dan anak-anak yatim piatu di panti asuhan sekitar SPPG Pejaten serta Cipinang.

SPPG Pejaten menyalurkan MBG skala kecil ke anak-anak yatim piatu di RT 01 Pejaten. Sementara SPPG Cipinang membagikan MBG di enam titik meliputi dua masjid, dua mushala, satu pondok pesantren, serta satu Majelis Taklim.

Ia menyampaikan acara uji coba MBG itu terpusat di SPPG Polri Pejaten, dengan proses memasak dari mulai persiapan bahan makanan yang dimulai pada Kamis (27/2) sore.

Lalu, bahan makanan yang sudah disiapkan mulai dimasak pada Jumat (28/2) pukul 02.00 WIB subuh, sehingga pada pukul 09.00 WIB pagi makanan sudah siap didistribusikan ke sekolah penerima manfaat.

Adapun setelah menghadiri kegiatan uji coba dan distribusi MBG, Martha menyebutkan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari juga melakukan dialog interaktif dengan penanggungjawab SPPG Polri di Cipinang.

Dalam dialog tersebut, disebutkan bahwa Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari menanyakan kesiapan SPPG Cipinang beroperasi.

Ia mengatakan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari bersama para pengurus pusat Bhayangkari sudah meninjau kedua SPPG itu sejak saat pembangunan.

"Alhamdulillah sudah selesai pembangunan, maka segera diaktifkan untuk beroperasi agar efektif dan semakin banyak anak-anak kita yang dijangkau program MBG," tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan saat sudah beroperasi penuh, SPPG Pejaten mampu menyediakan 3.426 MBG per hari, sedangkan SPPG Cipinang menargetkan 3.543 porsi MBG per hari.

Masing-masing SPPG juga sudah disiapkan dua kendaraan berupa mobil boks untuk mendistribusikan makanan ke para penerima.

Masih ujar Martha, SPPG Pejaten didirikan pada 27 Januari 2025 dengan luas lahan 1.722 meter persegi dan luas bangunan 375 meter persegi. SPPG tersebut beralamat di Jalan Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu.

SPPG Pejaten berdiri di lahan bekas gudang penyimpanan peralatan pembinaan jasmani, dan kendaraan dinas. Alih fungsi lahan itu merupakan bentuk komitmen dalam menyukseskan program MBG.

Sementara SPPG Cipinang didirikan 31 Januari 2025, dengan lahan luas 912 meter persegi dan luas bangunan 390 meter persegi. SPPG Cipinang berada di lingkungan Slog Polri, yakni Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur.

Dia membeberkan bahwa kedua SPPG dilengkapi fasilitas ruang operasional, mulai dari ruang sortir dan cuci bahan makanan, gudang buah dan sayur, gudang bahan makanan kering dan basah, ruang cuci dan simpan alat makan, ruang cuci dan simpan alat masak, serta dapur produksi MBG.

"Kedua SPPG ini juga dilengkapi ruang staf yang diperuntukkan bagi Kepala SPPG, Ahli Gizi, akuntan, PIC Yayasan Kemala Bhayangkari, serta ruang meeting," kata Martha menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya asupan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi generasi muda di Papua.

Hal itu itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindiana, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menanggapi penolakan sejumlah pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan bergizi sebagai hak dasar mereka.

Dadan memahami bahwa penolakan yang terjadi, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat program ini.

Oleh karena itu, BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk menyampaikan informasi secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

"Yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN tetap menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Kalau yang tidak ingin, ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendekatan persuasif ini, BGN akan mengutamakan dialog dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta melibatkan kader-kader kesehatan lokal.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya pengaruh pihak lain di balik penolakan tersebut, Dadan tidak ingin berspekulasi. Ia menegaskan bahwa fokus BGN saat ini adalah menjalankan program sesuai dengan tujuannya.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," katanya.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika sejumlah pelajar di Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya asupan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi generasi muda di Papua.

Hal itu itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindiana, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menanggapi penolakan sejumlah pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan bergizi sebagai hak dasar mereka.

Dadan memahami bahwa penolakan yang terjadi, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat program ini.

Oleh karena itu, BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk menyampaikan informasi secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

"Yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN tetap menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Kalau yang tidak ingin, ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendekatan persuasif ini, BGN akan mengutamakan dialog dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta melibatkan kader-kader kesehatan lokal.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya pengaruh pihak lain di balik penolakan tersebut, Dadan tidak ingin berspekulasi. Ia menegaskan bahwa fokus BGN saat ini adalah menjalankan program sesuai dengan tujuannya.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," katanya.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika sejumlah pelajar di Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.