Madiun (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji meninjau kegiatan simulasi mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kota Madiun, Jawa Timur.

"Memastikan program MBG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD dapat segera berjalan. Ini masih tahap simulasi, Insyaallah akan segera kita kerjakan secara serentak setelah simulasi ini," ujar Menteri Wihaji saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Tirta Raya, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu.

Menurutnya, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalin kolaborasi pendayagunaan tenaga lini lapangan dalam pemenuhan gizi untuk percepatan penurunan stunting melalui program MBG.

Peninjauan di SPPG Kota Madiun tersebut juga dilakukan bersama Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo.

"Setelah simulasi ini, hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan nanti. Poin penting dari kegiatan ini, selain anak sekolah, anak pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diharapkan juga dapat MBG," kata dia.

Ia menjelaskan pelaksanaan MBG dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD memiliki perbedaan dengan MBG pada sasaran anak sekolah. Hal itu karena letak sasaran yang tersebar.

Oleh karena itu pihaknya dengan bekerja sama dengan jajaran pemda akan mendukung penyediaan tenaga untuk proses distribusi MBG bagi ibu hamil dan menyusui.

"Pihak Kemendukbangga/BKKBN telah memiliki petugas tim pendamping keluarga dan alat transportasi sepeda motor di tingkat kabupaten/kota. Tim pendamping itu nanti yang akan membantu mendistribusikan paket makanan ke sasaran. Ini beda dengan sasaran siswa sekolah yang MBG bisa didistribusikan dengan mobil di sekolah tertentu," katanya.

Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo menambahkan bahwa program MBG bukan merupakan pekerjaan Badan Gizi Nasional sendiri. Namun, juga dibutuhkan peran dari kementerian lembaga, pemda, serta pihak terkait lainnya.

"Salah satu contoh nyatanya adalah saat BGN membutuhkan distribusi dan ternyata BKKBN sudah mempunyai kekuatan di lapangan melalui kader yang cukup banyak. Maka inilah fungsi dari kerja sama BGN dengan BKKBN, pemda, dan lainnya," kata Nyoto.

Ia menilai fungsi simulasi MBG ibu hamil yang dilakukan di Kota Madiun kali ini sangat penting dan tepat, sehingga pihaknya nanti bisa menyampaikan laporan ke Presiden.

"Ini salah satu hal yang tepat dari fungsi simulasi, sehingga kita bisa menyampaikan kepastian ke Bapak Presiden Prabowo bahwa MBG sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD bisa kita distribusi langsung sampai di depan rumah," katanya.

Sementara, dalam kegiatan simulasi tersebut Menteri Wihaji dan Deputi Nyoto Suwignyo memantau simulasi pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga lokasi di sekitar SPPG di Jalan Tirta Raya dan area Rusunawa Kota Madiun oleh petugas pendamping keluarga.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun, Forkopimda Kota Madiun, Sekda Kota Madiun Soeko, Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Maidi, Kepala Dinkes PP-KB Kota Madiun Denik Wuryani, dan jajaran pejabat terkait.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa peresmian dua rumah pompa di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang berkapasitas masing-masing 500 liter per detik diharapkan dapat mengatasi banjir di permukiman di kawasan tersebut.

"Dengan di bangunnya rumah pompa ini, diharapkan bisa mengatasi permasalahan banjir dan mendatangkan manfaat bagi warga di wilayah Tanjung Duren Raya," kata Kent di Jakarta, Rabu.

Menurut Kent, rumah pompa Tanjung Duren yang berjumlah dua unit itu berkapasitas masing-masing 500 liter per detik untuk memitigasi banjir dari permukiman warga wilayah Tanjung Duren, jika dilanda banjir.

Kent mengatakan bahwa pembangunan rumah pompa Tanjung Duren ini berdasarkan permintaan aspirasi masyarakat saat dirinya mengadakan reses di wilayah Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

"Pembangunan rumah pompa ini adalah hasil dari tindak lanjut reses yang saya lakukan di akhir tahun 2023," kata dia.

Kent menambahkan, wilayah Jakarta Barat masih sangat membutuhkan rumah pompa tak bergerak untuk mengatasi masalah banjir ketika musim hujan datang.

Karena, kata dia, permukiman warga hingga jalan akan tergenang air meskipun hujan lebat yang singkat. Apalagi daya tampung saluran makro, menengah dan mikro di wilayah Jakarta Barat juga tak cukup untuk menampung volume curah hujan yang turun.

"Itu mengakibatkan genangan yang disebabkan luapan air dari aliran sungai," ujarnya.

Karena itu, Kent mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menyiapkan alat pendukung, seperti pompa bergerak (mobile) di titik rawan banjir dengan tujuan mempercepat waktu surut genangan.

Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan saluran air di lingkungannya masing-masing dan mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) agar tidak terjadi banjir.

Dia mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membersihkan saluran air, mulai dari selokan depan rumah hingga kanal/sungai dan tidak membuang sampah sembarangan.

"Kesadaran jangan buang sampah sembarangan kita lakukan demi kebaikan bersama, agar Jakarta Barat terbebas dari banjir," kata dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengingatkan warga agar membiasakan hidup bersih dan makan makanan bergizi guna memperkuat upaya dalam menyosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

"Gerakan hidup bersih dan sehat ini merupakan upaya konkret untuk mensukseskan dan meningkatkan derajat kesehatan bangsa," kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin di Pondok Pesantren Al Islamiyah PUI Jakarta, Rabu.

Munjirin mengatakan hal itu saat membuka Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) Ke-65 Tingkat Kota Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring.

Dia menilai, Peringatan HGN ke-65 ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan mewujudkan lingkungan yang sehat guna mencegah faktor resiko kesehatan pada umumnya.

Karena itu, dia berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui peran di bidangnya masing-masing dapat menggerakkan masyarakat untuk mampu memilih makanan bergizi seimbang di sekitarnya.

"Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya perayaan saja, nantinya diharapkan berkelanjutan, sehingga bisa diterapkan di lingkup sekolah se-Jakarta Selatan," katanya.

Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kesehatan Jakarta Selatan, Yudi Dimyati berharap seluruh pihak terkait dapat menggalang kekuatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan pola makan bergizi seimbang demi generasi emas Indonesia.

"Kemudian, kita juga gelar beberapa kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin penambah darah, senam bersama, makan bersama, makan buah, hingga diskusi kesehatan untuk remaja," kata Yudi.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Sebanyak 31 warga tidak mampu di Kabupaten Manokwari, Papua Barat sudah terdampak program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat membeli rumah perdana.

PIt Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari Sius N. Yenu di Manokwari, Selasa, sejak tanggal 17 Januari 2025 hingga 24 Februari 2025 sudah 31 pemohon yang disetujui mendapatkan BPHTB nihil.

“Pembebasan biaya BPHTB dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri Pekerja Umum, Menteri Pemukiman dan Kawasan Perumahan, dan Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Manokwari sudah menindaklanjuti SKB 3 menteri dengan membuat peraturan bupati (Perbup) Manokwari Nomor 25 tahun 2025 tentang pembebasan biaya BPHTB untuk kategori MBR.

Pembebasan BPHTB tersebut khusus MBR yang ingin memiliki rumah pertama sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang 3 juta rumah.

Sedangkan, jika bukan rumah pertama dan di luar program 3 juta rumah maka tetap dikenakan biaya BPHTB

"Kita selektif untuk memberikan pembebasan BPHTB atau BPHTB nihil. Hal itu hanya berlaku bagi MBR yang masuk dalam program 3 juta rumah dan mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Dinsos Manokwari,” katanya.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari Umrah Nur menjelaskan, syarat bebas BPHTB adalah harus terdata pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan masuk dalam kategori MBR yang dikeluarkan Dinsos Manokwari.

Kategori MBR untuk kepemilikan rumah adalah warga yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta untuk perseorangan, sedangkan bagi yang sudah menikah sebesar Rp 10 juta.

Selain itu, rumah yang dibeli adalah rumah pertama dengan harga maksimal sebesar Rp240 juta. Di luar ketentuan itu maka warga tidak bisa mendapatkan pembebasan BPHTB.

“Kita sudah sosialisasikan Perbup Nomor 25 tahun 2025 kepada notaris, pihak pengembang dan OPD teknis terkait. Kita sudah satu pemahaman karena meskipun pembayaran BPHTB dilakukan pengembang, tapi biasanya pengembang membebankan pada pembeli rumah,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun ada pembebasan BPHTB namun target penerimaan pajak Pemkab Manokwari dari BPHTB tahun ini tidak mengalami penurunan.

Tahun ini penerimaan dari BPHTB ditargetkan Rp 12,9 miliar dan sampai dengan tanggal 15 Februari 2025, sudah terealisasi sebesar Rp1,42 miliar.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan program pembangunan tiga juta rumah dapat membuka peluang bagi industri semen di tengah biaya bahan baku yang meningkat dan anggaran infrastruktur yang terbatas.

Adisatrya menilai kehadiran inovasi bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), diharapkan menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang ramah lingkungan.

"Persoalan kelebihan kapasitas produksi, persaingan harga yang semakin ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, semakin menuntut pelaku industri semen untuk terus berinovasi," kata Adisatrya, dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas langkah SIG yang terus berinovasi di tengah tantangan yang dihadapi industri semen, dan mendorong agar jangkauan ketersediaan bata interlock presisi dapat diperluas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan," ujar Adisatrya.

Ia juga memuji keunggulan-keunggulan bata interlock presisi, di antaranya telah teruji memadai untuk diaplikasikan di wilayah dengan tingkat gempa tinggi, dan waktu konstruksinya yang jauh lebih cepat dibandingkan rumah konvensional.

"Sehingga, diharapkan produk bata interlock presisi agar bisa cepat menjangkau pasar-pasar nasional," katanya.

Dalam peninjauan di Kendal, Jawa Tengah, rombongan Komisi VI DPR RI juga melihat aplikasi pavingblock berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Paving block berpori merupakan salah satu solusi beton inovatif berbasis semen hijau dari SIG yang memiliki kemampuan meresapkan air.

Sementara itu, Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan aspek sosial dan lingkungan juga tidak luput dari perhatian SIG dalam menjalankan operasional perusahaan sebagai bentuk komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Inovasi semen hijau SIG lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen," kata Donny.

"Sehingga, dengan menggunakan semen hijau SIG, berarti ikut berpartisipasi dalam upaya menurunkan emisi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan di sisi lain mendukung kemajuan industri dalam negeri," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi Wisma Atlet rampung seluruhnya di April 2025 dan siap diresmikan.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet sebanyak 3 tower, yakni tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Ara menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta.

“Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ini adalah bagian dari visi pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai bagi masyarakat,” katanya.

Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran yang berlokasi di Blok D10 Kemayoran, Jakarta Pusat dan Blok C2 Pademangan, Jakarta Utara dibangun pada tahun 2016-2017 menggunakan dana APBN sebesar Rp4,07 triliun. Bangunan ini terdiri dari 10 tower tipe 36 dengan total 7.426 unit.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan untuk 10 tower, di mana pada tower 5 perbaikan hanya pada pekerjaan prioritas dikarenakan tower tersebut akan difungsikan sebagai rumah sakit. Saat ini, tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni untuk ASN, TNI, dan Polri serta MBR.

Sementara itu, Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk,hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

"Dengan revitalisasi ini, Wisma Atlet Kemayoran akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hunian dan fasilitas bagi berbagai kelompok masyarakat," ujar Sri Haryati.

Hingga 19 Februari 2025 atau minggu ke-26, progres pekerjaan revitalisasi telah mencapai 89,9 persen dengan sisa waktu 58 hari hingga target penyelesaian pada 22 April 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta penerima

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," kata Dadan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Saat ini, tercatat baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya sedang menjalani pendidikan hingga akhir Juli.

"Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di SPPG. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain, sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," kata Dadan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Saat ini, tercatat baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya sedang menjalani pendidikan hingga akhir Juli.

"Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di SPPG. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain, sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah minimal menyelenggarakan buka bersama satu kali pada Bulan Ramadhan

"Satu SPPG minimal satu kali (buka bersama)," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dadan juga menegaskan, kegiatan buka bersama tersebut diselenggarakan sekaligus dengan edukasi tentang pola gizi seimbang kepada masyarakat, khususnya pada siswa sekolah.

Selama Bulan Ramadhan, Dadan mengemukakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberikan kepada siswa pada waktu pulang sekolah.

"Dibagikan saat mau pulang," ucapnya.

Terkait menu, ia menegaskan akan memberikan makanan atau minuman yang tahan lama dan dipastikan masih dalam kondisi baik ketika dikonsumsi saat berbuka.

"Menu-menunya yang tahan lama, contoh telur rebus, susu, buah, kurma, keringan fortifikasi, dan makanan-makanan lain yang bisa dikonsumsi dalam kondisi baik saat berbuka," ujarnya.

Sebelumnya, pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Dadan juga memastikan komposisi gizi MBG yang diberikan selama Ramadhan tetap terpenuhi sesuai kadar yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan saran ahli gizi di masing-masing SPPG.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan tas berbahan kertas, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi, kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonMuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonMuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun, pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonMuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah minimal menyelenggarakan buka bersama satu kali pada Bulan Ramadhan

"Satu SPPG minimal satu kali (buka bersama)," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dadan juga menegaskan, kegiatan buka bersama tersebut diselenggarakan sekaligus dengan edukasi tentang pola gizi seimbang kepada masyarakat, khususnya pada siswa sekolah.

Selama Bulan Ramadhan, Dadan mengemukakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberikan kepada siswa pada waktu pulang sekolah.

"Dibagikan saat mau pulang," ucapnya.

Terkait menu, ia menegaskan akan memberikan makanan atau minuman yang tahan lama dan dipastikan masih dalam kondisi baik ketika dikonsumsi saat berbuka.

"Menu-menunya yang tahan lama, contoh telur rebus, susu, buah, kurma, keringan fortifikasi, dan makanan-makanan lain yang bisa dikonsumsi dalam kondisi baik saat berbuka," ujarnya.

Sebelumnya, pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Dadan juga memastikan komposisi gizi MBG yang diberikan selama Ramadhan tetap terpenuhi sesuai kadar yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan saran ahli gizi di masing-masing SPPG.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan tas berbahan kertas, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi, kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonMuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonMuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun, pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonMuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah minimal menyelenggarakan buka bersama satu kali pada Bulan Ramadhan

"Satu SPPG minimal satu kali (buka bersama)," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dadan juga menegaskan, kegiatan buka bersama tersebut diselenggarakan sekaligus dengan edukasi tentang pola gizi seimbang kepada masyarakat, khususnya pada siswa sekolah.

Selama Bulan Ramadhan, Dadan mengemukakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberikan kepada siswa pada waktu pulang sekolah.

"Dibagikan saat mau pulang," ucapnya.

Terkait menu, ia menegaskan akan memberikan makanan atau minuman yang tahan lama dan dipastikan masih dalam kondisi baik ketika dikonsumsi saat berbuka.

"Menu-menunya yang tahan lama, contoh telur rebus, susu, buah, kurma, keringan fortifikasi, dan makanan-makanan lain yang bisa dikonsumsi dalam kondisi baik saat berbuka," ujarnya.

Sebelumnya, pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Dadan juga memastikan komposisi gizi MBG yang diberikan selama Ramadhan tetap terpenuhi sesuai kadar yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan saran ahli gizi di masing-masing SPPG.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan tas berbahan kertas, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi, kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonMuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonMuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun, pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonMuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah minimal menyelenggarakan buka bersama satu kali pada Bulan Ramadhan

"Satu SPPG minimal satu kali (buka bersama)," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dadan juga menegaskan, kegiatan buka bersama tersebut diselenggarakan sekaligus dengan edukasi tentang pola gizi seimbang kepada masyarakat, khususnya pada siswa sekolah.

Selama Bulan Ramadhan, Dadan mengemukakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberikan kepada siswa pada waktu pulang sekolah.

"Dibagikan saat mau pulang," ucapnya.

Terkait menu, ia menegaskan akan memberikan makanan atau minuman yang tahan lama dan dipastikan masih dalam kondisi baik ketika dikonsumsi saat berbuka.

"Menu-menunya yang tahan lama, contoh telur rebus, susu, buah, kurma, keringan fortifikasi, dan makanan-makanan lain yang bisa dikonsumsi dalam kondisi baik saat berbuka," ujarnya.

Sebelumnya, pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Dadan juga memastikan komposisi gizi MBG yang diberikan selama Ramadhan tetap terpenuhi sesuai kadar yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan saran ahli gizi di masing-masing SPPG.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan tas berbahan kertas, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi, kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonMuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonMuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun, pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonMuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," tuturnya.