saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan akan berjumlah besar, sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana Astacita.

"Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu, sesudah kami mengkonsolidasikan ke semua pihak. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan. Pada waktunya kita nanti akan rapat di DPR dan juga pada pihak yang perlu kami laporkan," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR," ujar Ara.

Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah.

Sehingga, menurut dia, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan penerbitan SBN Perumahan yang nanti dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR.

"Sebenarnya ini mekanisme modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan di scale up atau ditingkatkan," ujar Sri Mulyani.

Selain penerbitan SBN, Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah. yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian, lanjutnya, juga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

"Ini untuk rumah MBR itu memang akan menikmati subsidi, sehingga biaya dana yang tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu APBN langsing," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Astacita ini.

Sebagaimana diketahui, BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Adapun Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan komposisi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman menilai, penambahan insentif likuiditas Bank Indonesia (BI) menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) berpotensi memperkuat daya beli dan memperluas akses terhadap kredit perumahan.

Menurutnya, langkah peningkatan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI menunjukkan ambisi pemerintah untuk mendorong sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana insentif tersebut disalurkan dan sejauh mana pelaksanaannya tepat sasaran.

“Kenaikan likuiditas bentuk dukungan BI memang berpotensi memperkuat daya beli dan memperluas akses terhadap kredit perumahan, tetapi tanpa pengawasan ketat dan kebijakan pendukung, ada risiko distorsi pasar atau ketidaktepatan alokasi yang justru dapat memperlambat pertumbuhan sektor ini,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dari perspektif lapangan kerja, Rizal mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja bukan hanya soal menambah proyek perumahan, melainkan juga tentang memastikan keberlanjutan dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

“Jika insentif hanya terserap pada segmen-segmen tertentu tanpa memperhatikan rantai pasok secara menyeluruh, manfaatnya bisa menjadi parsial,” kata dia.

Oleh karena itu, meski kebijakan ini memiliki potensi yang besar, Rizal menyampaikan bahwa keberhasilan penambahan insentif likuiditas ini memerlukan kolaborasi lintas institusi serta evaluasi berkelanjutan untuk memitigasi dampak negatif dan memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Sebelumnya, BI mengumumkan peningkatan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang dinaikkan dari semula paling besar 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari DPK.

Insentif KLM merupakan insentif likuiditas yang diberikan kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor tertentu. Insentif diberikan dalam bentuk pengurangan giro bank di BI atau pelonggaran kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM). Dengan adanya perubahan terbaru, bank memiliki potensi untuk bisa menerima pengurangan GWM hingga maksimal 5 persen.

Peningkatan insentif tersebut di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, yang dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah di bidang perumahan, yang berlaku mulai 1 April 2025.

Mulai awal tahun ini, insentif KLM lebih berfokus untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, salah satunya termasuk sektor konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat.

Selain itu, ada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan; sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Hingga minggu kedua Februari 2025, secara keseluruhan, BI telah memberikan insentif KLM sebesar Rp295 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Insentif tersebut telah diberikan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,2 triliun, bank BUSN sebesar Rp131,9 triliun, BPD sebesar Rp28,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp4,9 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Indonesia (APPI) menjelaskan sejumlah faktor utama yang harus diperhatikan agar masyarakat mudah mendapatkan pinjaman terkait pemberian kredit perumahan.

Hal ini mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dukungan terhadap program pemerintah mengenai penyediaan rumah bagi masyarakat luas, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program 3 juta hunian pada awal tahun 2025.

“Beberapa (faktor tersebut) di antaranya yaitu mengelola status di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mempunyai kredibilitas, kemampuan untuk membayar pinjaman, memiliki jaminan, dan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan industri,” ujar Ketua APPI Suwandi Wiratno dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ada beberapa langkah nyata yang dapat ditempuh calon debitur agar lebih mudah mendapatkan pemberian kredit perumahan.

Pertama, dia mengingatkan agar masyarakat menjaga skor SLIK dengan memastikan pembayaran tepat waktu, sehingga tidak ada tunggakan maupun gagal bayar.

“Bagi yang belum familiar dengan SLIK, SLIK merupakan sebuah catatan atas informasi terkait riwayat debitur bank maupun lembaga keuangan lainnya. Catatan ini berupa informasi mengenai lancar atau tidak pembayaran atas pinjaman kredit debitur. Walaupun SLIK bukan penentu tunggal penyaluran kredit, sebagai calon penerima pinjaman, tetap penting untuk menjaga skor SLIK,” katanya.

Untuk memastikan debitur memenuhi kewajiban kredit tepat waktu, lanjutnya, maka masyarakat perlu mengambil keputusan finansial yang cerdas. Cara tersebut ialah menggunakan kredit dengan total maksimal cicilan per bulan sebesar 30 persen dari pendapatan bulanan yang diterima.

“Ketika kewajiban sudah selesai terpenuhi, debitur perlu mengecek status SLIK-nya dan mendapatkan surat pelunasan. Perlu diingat bahwa dibutuhkan waktu agar status SLIK dapat ter-update sesuai dengan status terakhir dari debitur,” ungkap Suwandi.

Perusahaan paylater disebut akan tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada calon debitur dengan tetap mengikuti penerapan manajemen risiko secara disiplin.

“Industri paylater akan terus berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia yang terjangkau dan terpercaya. Kami yakin bahwa peluang dan kebutuhan pembiayaan untuk kehidupan yang lebih baik akan terus bertumbuh, namun harus diimbangi dengan keputusan bijak dari pemberi kredit dan calon debitur,” ucap Ketua APPI.

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan gratis," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa setelah para kepala daerah dilantik dan mengikuti retret, mereka akan mendapatkan pendampingan dari BPKP dalam merealisasikan program nasional tersebut.

"Hari ini ada 18 titik di 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang melaksanakan launching MBG, dan kami melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya," tuturnya.

Rudy menjelaskan, di Kabupaten Kubu Raya terdapat empat titik dapur mitra MBG yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Keato Kitchen, Mayari Catering, SPPG Sungai Rengas, dan Calista Catering.

"Sejauh ini, pelaksanaan MBG yang kami awasi sudah berjalan sesuai rencana. Kami telah melakukan pengawasan di beberapa daerah lain, seperti Sekadau dan Sanggau, untuk memastikan kesiapan mitra dalam menjalankan program ini," katanya.

Ia menjelaskan bahwa mitra MBG yang terpilih telah melalui proses seleksi dan persiapan yang ketat, termasuk pemenuhan standar kebersihan dan infrastruktur. BPKP juga memastikan adanya mitigasi risiko, seperti pengawasan terhadap kualitas air dan kondisi gedung yang digunakan oleh mitra MBG.

Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya keberlanjutan program MBG dari aspek pendanaan. Untuk mengantisipasi potensi kendala keuangan, pihaknya telah meminta Direktur Utama Bank Kalbar untuk mendukung mitra MBG yang mengalami keterlambatan pencairan dana.

"Jika ada keterlambatan pencairan, Bank Kalbar harus siap memberikan dukungan sebagai bank daerah agar keberlangsungan MBG tetap terjaga," katanya.

Selain itu, BPKP juga menelaah aspek ketersediaan bahan pangan guna menghindari lonjakan inflasi. Ia menuturkan bahwa TNI dan Polri telah melakukan langkah mitigasi dengan menanam padi dan jagung sebagai upaya menjaga pasokan pangan, termasuk penanaman cabai di Lapangan Polda Kalbar.

Selain MBG, BPKP juga meninjau pelaksanaan program CKG yang berlangsung di Puskesmas Korpri, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Program ini dibagi dalam tiga klaster penerima manfaat, yaitu kategori usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, siswa sekolah usia 7-17 tahun, serta ibu hamil dan balita.

"Program CKG ini harus terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar berjalan optimal," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzzaman, menyebutkan bahwa layanan CKG mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta berbagai parameter kesehatan lainnya.

"Program ini bermula saat kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan kami berkomitmen untuk menyukseskannya demi menjaga kesehatan serta kebugaran masyarakat Kubu Raya," kata Syarif.

Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan ketahanan pangan.

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan gratis," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa setelah para kepala daerah dilantik dan mengikuti retret, mereka akan mendapatkan pendampingan dari BPKP dalam merealisasikan program nasional tersebut.

"Hari ini ada 18 titik di 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang melaksanakan launching MBG, dan kami melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya," tuturnya.

Rudy menjelaskan, di Kabupaten Kubu Raya terdapat empat titik dapur mitra MBG yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Keato Kitchen, Mayari Catering, SPPG Sungai Rengas, dan Calista Catering.

"Sejauh ini, pelaksanaan MBG yang kami awasi sudah berjalan sesuai rencana. Kami telah melakukan pengawasan di beberapa daerah lain, seperti Sekadau dan Sanggau, untuk memastikan kesiapan mitra dalam menjalankan program ini," katanya.

Ia menjelaskan bahwa mitra MBG yang terpilih telah melalui proses seleksi dan persiapan yang ketat, termasuk pemenuhan standar kebersihan dan infrastruktur. BPKP juga memastikan adanya mitigasi risiko, seperti pengawasan terhadap kualitas air dan kondisi gedung yang digunakan oleh mitra MBG.

Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya keberlanjutan program MBG dari aspek pendanaan. Untuk mengantisipasi potensi kendala keuangan, pihaknya telah meminta Direktur Utama Bank Kalbar untuk mendukung mitra MBG yang mengalami keterlambatan pencairan dana.

"Jika ada keterlambatan pencairan, Bank Kalbar harus siap memberikan dukungan sebagai bank daerah agar keberlangsungan MBG tetap terjaga," katanya.

Selain itu, BPKP juga menelaah aspek ketersediaan bahan pangan guna menghindari lonjakan inflasi. Ia menuturkan bahwa TNI dan Polri telah melakukan langkah mitigasi dengan menanam padi dan jagung sebagai upaya menjaga pasokan pangan, termasuk penanaman cabai di Lapangan Polda Kalbar.

Selain MBG, BPKP juga meninjau pelaksanaan program CKG yang berlangsung di Puskesmas Korpri, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Program ini dibagi dalam tiga klaster penerima manfaat, yaitu kategori usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, siswa sekolah usia 7-17 tahun, serta ibu hamil dan balita.

"Program CKG ini harus terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar berjalan optimal," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzzaman, menyebutkan bahwa layanan CKG mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta berbagai parameter kesehatan lainnya.

"Program ini bermula saat kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan kami berkomitmen untuk menyukseskannya demi menjaga kesehatan serta kebugaran masyarakat Kubu Raya," kata Syarif.

Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan ketahanan pangan.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bengkayang (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat Harry Sarasati Widha Sugeng siap mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya di kota setempat.

"Hari ini kita turun ke lapangan guna memastikan Program MBG di Singkawang ini berjalan dengan baik," kata Harry, di Bengkayang, Kamis.

Dirinya langsung mengecek kesiapan dapur umum di ruko warna warni yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah sekaligus penyaluran MBG ke SMPN 3 Singkawang.

"Berdasarkan pantauan saya sangat bagus dan sudah berjalan dengan baik," ujarnya.

Dirinya selaku kader sekaligus legislator dari Partai Gerindra Singkawang akan terus mengawal program Presiden Prabowo agar bisa berjalan dengan baik.

Menurutnya, dampak MBG ini, pertama SDM anak-anak akan menjadi unggul. Kedua para UMKM bisa berkembang khususnya di Kota Singkawang. Ketiga melalui program ini akan mencegah terjadinya stunting.

"Saya selaku kader Gerindra mengucapkan terima kasih kepada bapak Prabowo yang telah meluncurkan program ini sampai di Kota Singkawang dengan baik," ujarnya.

Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-MBG Kecamatan Singkawang Tengah, Devi Rizkia mengatakan, sekolah yang ditanganinya dalam program MBG ini ada sebanyak 10 sekolah yang tersebar di dua kelurahan yaitu Condong dan Roban.

"10 sekolah itu terdapat 2877 siswa," katanya.

Sejak hari pertama yaitu Senin (17/2) hingga Kamis (20/2) program MBG berjalan dengan lancar dan antusias siswa juga sangat luar biasa.

"Awalnya kami merasa sangat lelah, namun ketika siswa bilang makanannya enak dan tidak ada kendala apapun, menjadikan motivasi kami untuk semakin bersemangat," ujarnya.

...Bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat meningkatkan gizi dan mengurangi angka stunting di masyarakat.

"Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto cukup konsen dan serius memperhatikan rakyatnya, mulai dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, bahkan asupan gizi juga masuk dalam program besar pemerintah," kata Cellica di Karawang, Kamis, (20/2).

Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

"Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, saya sangat mendukung program makan bergizi gratis ini bagi anak sekolah, ibu hamil dan bayi," katanya.

Dukungan itu disampaikan karena di antara program Makan Bergizi Gratis ini di antaranya bisa meningkatkan gizi dan mengurangi angka stunting di masyarakat.

"Bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Menurut dia, kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai control agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

"Sosialisasi program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pada hari ini sangat penting untuk dilakukan, guna memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional serta dapat berkontribusi aktif dalam mendukung program-programnya," kata Cellica.

Seiring dengan diperlukannya program Makan Bergizi Gratis, maka program tersebut terus disosialisasikan oleh DPR RI dan Badan Gizi Nasional.

Pada Minggu (16/2), Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana dan Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis ini di Gedung Serba Guna Tirta Winaya, Desa Walahar, Karawang

Kegiatan sosialisasi itu diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, Kepala desa setempat, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Cellica berharap agar sosialisasi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para peserta yang hadir. Sebab, ini adalah salah satu langkah penting dalam mewujudkan perbaikan gizi di masyarakat.

"Kepada seluruh peserta, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali wawasan, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional," kata dia. (KR-MAK)

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah Bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Ara menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

"Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan sekarang langsung malam hari ini tim teknis yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara langsung bekerja dan besok kami akan bertemu lagi jam 16.00 WIB di Kementerian Keuangan untuk bisa membuat lebih detail," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/2).

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu pada Kamis (20/2), untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertemuan di Kementerian Keuangan pada Rabu malam untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Presiden RI di istana bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan hari ini membicarakan serta menindaklanjuti dukungan daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum, uang perbankan yang ada BI.

Tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program Pembangunan 3 Juta Rumah dan Renovasi 3 Juta Rumah.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia karena sangat cepat mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat hari ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan,” kata Perry.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak ada ABBN, tanya sama (Ahmad) Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya sama Dhani saja biar Dhani yang jelasin," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri.

Sehingga, Ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu, dia tidak dibayar. Termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani, tanya sama Dhani saja," ujar Ara.

Informasi rencana konser itu berdasarkan edaran undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mana agendanya bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.

Adapun, undangan itu dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19,” demikian bunyi undangan tersebut.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah Bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Ara menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

"Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan sekarang langsung malam hari ini tim teknis yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara langsung bekerja dan besok kami akan bertemu lagi jam 16.00 WIB di Kementerian Keuangan untuk bisa membuat lebih detail," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/2).

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu pada Kamis (20/2), untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertemuan di Kementerian Keuangan pada Rabu malam untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Presiden RI di istana bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan hari ini membicarakan serta menindaklanjuti dukungan daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum, uang perbankan yang ada BI.

Tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program Pembangunan 3 Juta Rumah dan Renovasi 3 Juta Rumah.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia karena sangat cepat mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat hari ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan,” kata Perry.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025