Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, BGN buka peluang jadi mitra MBG guna tingkatkan ekonomi masyarakat hingga Jokowi persilakan polisi periksa ijazahnya melalui digital forensik. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠BGN buka peluang jadi mitra MBG guna tingkatkan ekonomi masyarakat

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mencontohkan sebuah tempat usaha makanan di Cibubur, Jakarta Timur, yang disulap menjadi dapur MBG. Selain mempercepat ekspansi pengadaan dapur untuk program pemenuhan gizi nasional, terobosan tersebut berpotensi menyelamatkan bisnis yang mulai lesu. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Wagub Rano pertimbangkan naik angkutan umum tiga kali sepekan

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempertimbangkan untuk naik angkutan umum tiga kali dalam sepekan atau tiga kali lebih banyak dibandingkan aturan yang tetapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yakni satu kali seminggu. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Mensesneg sebut Presiden bisa jadi tak berkenan Hasan Nasbi mundur

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Menhan usulkan tunjangan operasi bagi prajurit TNI naik 75 persen

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar tunjangan operasi bagi para prajurit TNI naik hingga 75 persen.

Menurut dia, tunjangan prajurit harus mengalami perubahan karena prajurit-prajurit bertugas menjaga daerah operasi, termasuk perbatasan negara, hingga di pulau terluar. Dia mengatakan bahwa usulan itu terkait dengan kesejahteraan prajurit beserta ASN di lingkungan TNI. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Jokowi persilahkan polisi periksa ijazahnya melalui digital forensik

Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa ijazahnya melalui digital forensik untuk membuktikan keasliannya.

Jokowi menyebutkan kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk melaporkan soal tudingan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kolaborasi antarmitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjaga rantai pasok yang terus berjalan lebih baik.

"Kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat, sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra, jadi dapur-dapur harus membeli dari para pemasok, mulai dari telur, sayur dan buah, juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja," katanya saat mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, melalui MBG, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Menurutnya, SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Luhut bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengunjungi SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat, untuk meninjau langsung implementasi MBG.

"Program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker (pembeli langsung) dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG," kata Dadan.

Ia mencontohkan salah satu ekosistem di Bogor yang berhasil memberdayakan tokoh masyarakat untuk menjual produknya sehingga dapat terserap secara rutin.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG," ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan Program MBG menyentuh banyak aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG yang berpotensi menggerakkan perekonomian lokal.

BGN dan DEN ke depan akan terus mendorong terbentuknya ekosistem dan pola pemenuhan bahan baku serta perputaran ekonomi lokal. Dengan pola yang terbentuk, MBG memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas.

Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, BGN berkomitmen melakukan peninjauan secara berkala, penguatan sistem dan tata kelola yang transparan, dan kolaborasi melalui pelibatan masyarakat, penggunaan data yang konsisten agar rantai pasok terjaga dan manfaat program dapat tersalurkan secara maksimal.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kolaborasi antarmitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjaga rantai pasok yang terus berjalan lebih baik.

"Kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat, sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra, jadi dapur-dapur harus membeli dari para pemasok, mulai dari telur, sayur dan buah, juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja," katanya saat mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, melalui MBG, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Menurutnya, SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Luhut bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengunjungi SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat, untuk meninjau langsung implementasi MBG.

"Program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker (pembeli langsung) dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG," kata Dadan.

Ia mencontohkan salah satu ekosistem di Bogor yang berhasil memberdayakan tokoh masyarakat untuk menjual produknya sehingga dapat terserap secara rutin.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG," ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan Program MBG menyentuh banyak aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG yang berpotensi menggerakkan perekonomian lokal.

BGN dan DEN ke depan akan terus mendorong terbentuknya ekosistem dan pola pemenuhan bahan baku serta perputaran ekonomi lokal. Dengan pola yang terbentuk, MBG memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas.

Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, BGN berkomitmen melakukan peninjauan secara berkala, penguatan sistem dan tata kelola yang transparan, dan kolaborasi melalui pelibatan masyarakat, penggunaan data yang konsisten agar rantai pasok terjaga dan manfaat program dapat tersalurkan secara maksimal.

...Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kolaborasi antarmitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat perekonomian lokal dan menjaga rantai pasok yang terus berjalan lebih baik.

"Kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM yang akan menciptakan siklus ekonomi lebih kuat, sebenarnya ini kan tujuannya membangun mitra, jadi dapur-dapur harus membeli dari para pemasok, mulai dari telur, sayur dan buah, juga lainnya. Supaya rantai pasok terus berjalan, skemanya harus ditata dan pola pembelian bahan baku harus dibuat, jangan hanya dari pasar saja," katanya saat mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, melalui MBG, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung dalam rantai pasok, distribusi, dan inovasi produk.

Selain itu, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Menurutnya, SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli para petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Luhut bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga mengunjungi SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat, untuk meninjau langsung implementasi MBG.

"Program MBG selain memberikan akses makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga berperan sebagai offtaker (pembeli langsung) dalam penyerapan produk-produk lokal. SPPG di setiap daerah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya dalam pemenuhan bahan baku MBG," kata Dadan.

Ia mencontohkan salah satu ekosistem di Bogor yang berhasil memberdayakan tokoh masyarakat untuk menjual produknya sehingga dapat terserap secara rutin.

“Di Bogor, Tamansari, ekosistemnya memang ada yang sudah dibangun rantai pasoknya dan sudah dipenuhi melalui daya lokal. Tadinya tokoh masyarakat kebingungan produk dijual kemana, sekarang sudah dapat terserap secara rutin melalui MBG," ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan dalam pemenuhan gizi secara nasional yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan Program MBG menyentuh banyak aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga distribusi MBG yang berpotensi menggerakkan perekonomian lokal.

BGN dan DEN ke depan akan terus mendorong terbentuknya ekosistem dan pola pemenuhan bahan baku serta perputaran ekonomi lokal. Dengan pola yang terbentuk, MBG memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas.

Melihat kompleksitas pelaksanaan MBG, BGN berkomitmen melakukan peninjauan secara berkala, penguatan sistem dan tata kelola yang transparan, dan kolaborasi melalui pelibatan masyarakat, penggunaan data yang konsisten agar rantai pasok terjaga dan manfaat program dapat tersalurkan secara maksimal.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah berkomitmen penuh dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor pembangunan perumahan.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo mengatakan komitmen ini ditunjukkan melalui penyediaan lahan yang tepat dan berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Ari dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ari mengatakan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta mensejahterakan masyarakat.

"Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty hingga developer lainnya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming sebesar 8 persen di 2025 melalui sektor perumahan dalam kunjungan kerja ke Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Menteri Maruarar menyampaikan apresiasi kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kendal Dyah Kartika Permanasari menyampaikan, pihaknya mendukung dan siap bersinergi penuh untuk mensukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat," kata Dyah.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggencarkan kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat di Kota Bekasi sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Selasa (29/4).

Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menyukseskan program MBG sebagai pondasi menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

“Oleh karena itu mari kita bersinergi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di Kota Bekasi ini,” ujar Nuroji dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Istanaku ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji, Tenaga Ahli BGN Ade Tias Maulana, serta ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan perwakilan sekolah.

Nuroji mengajak masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan program, terutama dalam lingkungan keluarga dan sekolah, untuk membentuk kesadaran gizi sejak dini.

Sementara itu, perwakilan dari BGN Ade Tias Maulana menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya difokuskan pada pemberian makanan bergizi gratis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan aman.

“BGN akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan hingga memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” kata Ade.

Program MBG diarahkan untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan masalah gizi di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Komisi IX DPR dan BGN berharap dapat membentuk generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi dengan bekal kesehatan yang kuat dari asupan gizi yang tepat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar.

"Realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp73,15 miliar, belanja barang sebesar Rp39,76 miliar dan belanja modal sebesar Rp695 juta.

Ara menjelaskan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan Kementerian PKP telah melaksanakan tugas fungsinya setelah masa transisi pembentukan organisasi dan penyelesaian administrasi anggaran dan mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan organisasi, regulasi dan tata kelola, pengawasan dan penjaminan kualitas, pengembangan sistem pembiayaan dan dukungan ekosistem, serta pengembangan sistem gotong royong dalam pembangunan/renovasi.

Sebagai informasi, alokasi anggaran Kementerian PKP awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,27 triliun. Namun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja sebesar Rp1,82 triliun menjadi sebesar Rp3,446 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP tersebut diprioritaskan kegiatan padat karya atau BSPS di desa, kota dan pesisir, pembangunan Rusun atau Rusus yang harus dilanjutkan, juga untuk pemenuhan belanja pegawai serta layanan perkantoran wajib," kata Ara.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan rencana kerja Kementerian PKP untuk mencapai Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan/renovasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai Operator dengan memanfaatkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 38.504 unit.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar.

"Realisasi anggaran Kementerian PKP per 25 April 2025 sebesar Rp113,61 miliar," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp73,15 miliar, belanja barang sebesar Rp39,76 miliar dan belanja modal sebesar Rp695 juta.

Ara menjelaskan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan Kementerian PKP telah melaksanakan tugas fungsinya setelah masa transisi pembentukan organisasi dan penyelesaian administrasi anggaran dan mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penguatan organisasi, regulasi dan tata kelola, pengawasan dan penjaminan kualitas, pengembangan sistem pembiayaan dan dukungan ekosistem, serta pengembangan sistem gotong royong dalam pembangunan/renovasi.

Sebagai informasi, alokasi anggaran Kementerian PKP awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,27 triliun. Namun setelah efisiensi dan rekonstruksi belanja sebesar Rp1,82 triliun menjadi sebesar Rp3,446 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP tersebut diprioritaskan kegiatan padat karya atau BSPS di desa, kota dan pesisir, pembangunan Rusun atau Rusus yang harus dilanjutkan, juga untuk pemenuhan belanja pegawai serta layanan perkantoran wajib," kata Ara.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan rencana kerja Kementerian PKP untuk mencapai Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan/renovasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai Operator dengan memanfaatkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 38.504 unit.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun anggaran 2025.

"Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Kementerian PKP memberikan prioritas kepada program BSPS dengan telah menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, dengan target semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA Awal atau 31,4 persen dari alokasi program fisik

"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," kata Ara.

Dirinya menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik. "Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Selain program BSPS, Ara mengatakan juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan makanan yang bergizi dan aman.

Di sela rapat kerja nasional APJI tahun 2025 di Jakarta, Rabu, Ketua Umum APJI Tashya Megananda Yukki menyampaikan bahwa saat ini anggota asosiasi telah mengoperasikan lebih dari 50 dapur untuk Program MBG.

"Perbedaan kami, kalau misalnya MBG yang mengelola APJI, kami sudah biasa melakukan itu karena memang sudah hari-harinya kita memang berusaha di katering," kata Tashya.

"Jadi, hopefully sih untuk MBG ini, terutama yang di bawah naungan APJI, pastinya dapurnya akan lebih baik. Sebagai mitra kami memberikan yang terbaik, terutama untuk keamanan pangannya," ia menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa mitra pengelola dapur di bawah naungan APJI semuanya anggota resmi asosiasi, sehingga asosiasi bisa berkomunikasi langsung dengan mereka mengenai pengelolaan dapur dan layanan katering dalam pelaksanaan Program MBG.

"Kita juga sampaikan kepada para anggota, ingat jaga keamanan pangannya, kualitas gizi, dan menu makanannya, pastinya harus menyesuaikan dengan anak-anak," kata dia.

APJI juga memberikan pelatihan kepada calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi pemimpin dapur pendukung pelaksanaan Program MBG.

"Insya Allah pada bulan Juni mendatang, APJI siap melatih 30.000 siswa SPPI di 17 provinsi secara serentak, di mana mereka ini akan menjadi pimpinan dapur dan ujung tonggak dalam Program MBG," kata Tashya.

Selain itu, APJI bekerja sama dengan Universitas Pertahanan RI memfasilitasi lebih dari 500 anggota APJI menjalani pelatihan untuk menjadi pengajar calon SPPI.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Cianjur (ANTARA) - Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, mengungkap hasil uji laboratorium terkait tempat makan atau ompreng plastik yang digunakan untuk Makan Siang Bergizi (MBG) ditemukan beberapa bakteri namun belum dipastikan menjadi penyebab keracunan.

Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto di Cianjur Rabu, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium lain untuk sampel makanan dan muntahan guna memastikan penyebab keracunan massal setelah menyantap MBG.

"Pada peristiwa keracunan massal ada dua sampel yang diuji, tempat makan dan sampel makanan serta muntahan, untuk ompreng diuji di Labkesda Cianjur, untuk sampel makanan dan muntahan diuji di Labkesda Provinsi Jabar," katanya.

Untuk uji laboratorium tempat makanannya sudah keluar, dimana ditemukan beberapa bakteri Staphylococcus sp, Eschericia coli, dan Salmonela sp, namun pihaknya belum dapat menyimpulkan hasil uji laboratorium tersebut sebagai penyebab keracunan massal puluhan siswa.

Sehingga pihaknya masih menunggu hasil laboratorium Jabar, sebelum menyimpulkan penyebab pasti keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah, MAN I dan SMP PGRI I Cianjur beberapa waktu lalu, dimana sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

"Informasi-nya uji sampel makanan dan muntahan akan keluar setelah 10 hari kerja, sehingga penyidik memerlukan pemeriksaan terhadap penguji dan melakukan pemeriksaan ahli kesehatan," katanya.

Hingga saat ini, pihaknya sudah meminta keterangan 30 orang saksi terkait peristiwa keracunan massal puluhan siswa usai menyantap MBG, termasuk pemilik, pengelola, dan petugas di dapur MBG.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru terealisasi sebesar Rp2,3 triliun per 29 April 2025.

"Kami harap ada percepatan belanja dari BGN untuk MBG," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp300 miliar. Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp2 triliun atau masing-masing sebesar Rp1 triliun per bulan.

"Ini tentunya akan terus meningkat," tambahnya.

Jumlah penerima manfaat program per 29 April 2025 sebanyak 3,27 juta orang dengan rincian pra SD (sekolah dasar) 178.679, SD/MI (madrasah ibtidaiyah) 1.415.746, SMP/MTs (madrasah tsanawiyah) 935.014, dan SMA/MA (madrasah aliyah)/SMK 691.857 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 16.393, SLB (sekolah luar biasa) 6.276, balita 12.004, ibu hamil 3.771, ibu menyusui 4.645, PKBM 1.125, dan seminari 352 penerima.

Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi hingga sejauh ini 1.102 SPPG.

Suahasil melanjutkan alokasi anggaran MBG rencananya akan ditambahkan dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun pada kuartal IV.

Penambahan anggaran itu bertujuan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta target sasaran ditingkatkan dari 17,9 juta penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima, yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

"Kami siagakan menjadi Rp171 triliun karena pada kuartal IV akan bertambah jumlah penerima. Ini kami siagakan dan akan kami alokasikan anggarannya," tutur Suahasil.

Dalam kesempatan terpisah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.