Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dukungan dari PT. Bank Central Asia Tbk. atau BCA memperkuat pembiayaan rumahan untuk rakyat.

Menurut Ara, adanya dukungan BCA dalam pembiayaan perumahan di Indonesia sangat diperlukan. Salah satu hal penting yang menjadi kunci sukses BCA sebagai bank terbesar di Indonesia adalah soal kepercayaan dan track record dan investigasi dari perbankan terhadap nasabahnya.

"Kementerian PKP ingin menjadi instansi pemerintah yang dipercaya publik. Hal ini jadi salah satu hal yang diperlukan. Bukan hanya presentasi dan interview saja tapi investigasi untuk melihat track record dan value dari konsumen sebagai kunci sukses BCA selama ini," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Presiden Komisaris PT. Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja di Jakarta.

"Saya banyak belajar dari Pak Jahja dan sudah bersahabat lebih dari 20 tahun. Kami selalu berdiskusi dan banyak mendapat masukan tentu berproses dan tidak bisa dipaksakan. Dan BCA siap memberikan dukungan pada program perumahan di Indonesia," ujar Ara.

Sementara itu, Presiden Komisaris PT. Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja menjelaskan pembiayaan perumahan bagi masyarakat sangat penting. Apalagi saat ini pemerintah terus mendorong Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Ia mengatakan bahwa sudah dikenalkan oleh pengembang dan mendapatkan masukan dari Menteri PKP bahwa ada lokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang strategis untuk perumahan.

"Kalau hanya bicara rumah tanpa fasilitas tentu biaya akses pendidikan dan rumah sakit menjadi mahal. Tapi kalau lokasinya sudah prime dan sarana prasarana sudah baik dan tinggal siapa yang mengembangkan tentunya kita bisa berpartisipasi dan investigasi bukan hanya sekedar memberikan kredit tapi kita yakin orang ini baik dan masuk klasifikasi yang baik dan mempunyai kemampuan yang baik," kata Jahja Setiaatmadja.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memperluas sasaran penerima manfaat pembiayaan rumah subsidi dengan menyasar para pekerja informal.

Menurut dia, berdasarkan arahan Presiden Prabowo maka Kementerian PKP juga harus banyak memberikan kepada para pekerja sektor informal yang non-gaji.

Para pekerja informal yang non-gaji seperti tukang bakso, tukang sayur, dan lainnya harus diberikan keadilan yang sama dengan pekerja formal yang memiliki gaji, termasuk akses terhadap pembiayaan untuk rumah subsidi dari bank.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

"Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini," kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pengembang harus menyelesaikan masalah konsumen apartemen Meikarta dalam waktu tiga bulan, yakni paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Bapak James Riady dan John Riady boleh sekali ini ikut saya, kalian bayarkan. Boleh tidak saya minta waktunya tiga bulan," ujar Ara dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian pengembang harus menyelesaikan masalah yang dialami konsumen Meikarta paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Mungkin saya rasa ini pencapaian yang luar biasa," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta.

BENAR atau "Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan" merupakan layanan pengaduan masalah perumahan yangdigagas Kementerian PKP dan telah diluncurkan pada Rabu (26/3/2025).

Pertemuan itu dihadiri pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady dengan para konsumen apartemen Meikarta.

Ara meminta agar James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Kementerian PKP menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu tiga bulan, yakni 23 Juli 2025.

Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 sehingga diketahui tentang jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Dalam kesempatan sama, James Riady menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP dan jajaran kementeriannya yang telah mengambil inisiatif.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri PKP, ikut saja arahan Pak Menteri PKP, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri PKP tidak selesai," kata James.

Sementara itu, konsumen Meikarta bernama Su Fen dari Tangerang menyambut baik mediasi yang digelar oleh Menteri PKP tersebut.

Dirinya berharap agar tuntutannya meminta refund secara penuh dipenuhi oleh pengembang Meikarta.

"Puji Tuhan baik untuk semuanya, semoga saja benar-benar terealisasi. Saya minta refund full," kata Su Fen.

Berdasarkan data layanan pengaduan BENAR-PKP sejak diluncurkan pada 26 Maret 2025 sampai 23 April 2025 tercatat yang ada sekitar 118 masyarakat yang mengadukan masalah Meikarta dan ingin mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Dari 118 tersebut ada 102 masyarakat yang telah melengkapi berkas dan dokumen yang dibutuhkan dan sisanya 16 orang belum melengkapi.

Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR-PKP tercatat jumlah total dana 102 konsumen berjumlah Rp26,85 miliar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyatakan pentingnya mewajibkan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengambil atau membeli langsung bahan baku untuk makanan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong peningkatan perekonomian di tingkat lokal.

"Program MBG ini memang membutuhkan bahan baku yang cukup besar dan berkelanjutan seperti beras, telur, daging, ayam dan lain-lain. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM lokal, petani, peternak. Sebisa mungkin MBG bisa memberdayakan mereka dengan cara mewajibkan para mitra untuk mengambil atau membeli langsung dari UMKM," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dengan mengambil langsung produk dari petani atau peternak lokal, perputaran ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dapat terus berjalan di tingkat lokal.

Iwan juga menyarankan pentingnya mencari skema alokasi dana, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya menjalin kerja sama dengan dunia internasional untuk membiayai Program MBG.

"MBG ini kan memang program yang membutuhkan dana yang cukup besar. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2025 ini saja sebesar Rp71 triliun. Saya kira memang perlu mencari skema dana lain, seperti menjalin kerja sama dengan dunia internasional, yang melibatkan beberapa pihak dengan mekanisme-mekanisme tertentu," ujar dia.

Ia melanjutkan mekanisme kerja sama tersebut yakni melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan negara atau organisasi internasional secara bilateral dan multilateral untuk mendapatkan bantuan keuangan atau teknis.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program MBG memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Dadan juga menargetkan akan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima MBG s di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan, yang artinya Rp1 triliun per hari," tuturnya.

...Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

Selain menjamin perawatan medis pekerja MBG yang mengalami kecelakaan kerja, kata Dedek, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja, dalam skema ini BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja, kata Dedek menambahkan.

“Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” ujarnya.

Dikatakan Dedek, alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja. Data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada Senin (21/4).

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

“Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penyerapan tenaga kerja usia muda melalui subsidi premi untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap berusia 18–24 tahun.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyarankan perbaikan tata kelola untuk mencegah penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan marak terjadi dan dilakukan oleh mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perlu dilakukan perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan yang ketat," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Iwan juga menyampaikan pentingnya digitalisasi pembayaran mitra dan seleksi yang ketat dalam pemilihan mitra untuk mencegah terjadinya penggelapan dana MBG terulang kembali.

"Termasuk digitalisasi pembayaran untuk mitra dan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah. Pemilihan mitra juga harus benar-benar memenuhi syarat dan standar yang ada, kalau bisa yang memang bisa melaksanakan pekerjaan sendiri tanpa disubstitusikan lagi ke pihak ketiga," ujar dia.

Sebelumnya, diketahui kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, dan menyoal dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program MBG.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat sarankan perbaikan tata kelola cegah penyelewengan dana MBG

Perlu dilakukan perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan yang ketat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyarankan perbaikan tata kelola untuk mencegah penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan marak terjadi dan dilakukan oleh mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perlu dilakukan perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan yang ketat," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Iwan juga menyampaikan pentingnya digitalisasi pembayaran mitra dan seleksi yang ketat dalam pemilihan mitra untuk mencegah terjadinya penggelapan dana MBG terulang kembali.

"Termasuk digitalisasi pembayaran untuk mitra dan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah. Pemilihan mitra juga harus benar-benar memenuhi syarat dan standar yang ada, kalau bisa yang memang bisa melaksanakan pekerjaan sendiri tanpa disubstitusikan lagi ke pihak ketiga," ujar dia.

Sebelumnya, diketahui kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, dan menyoal dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan kualitas dan keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi prioritas utama dari para pihak yang ikut menjalankan program tersebut.

"Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama," kata Netty saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain itu ia mengingatkan pemerintah cq Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pentingnya pengawasan terhadap standar operasional pelaksanaan Program MBG.

Menurut Netty, hal-hal tersebut bernilai penting untuk dilakukan demi memastikan implementasi MBG benar-benar tepat sasaran, seperti menghadirkan generasi emas Indonesia.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujarnya.

Netty juga menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dapur MBG yang tetap berkomitmen meneruskan kerja sama meskipun masih ada kendala dalam proses pembayaran dan operasional lainnya.

“Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Terakhir, Netty meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menghadirkan standar penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

“MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan, dan dukungan tulus, dari semua pihak dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," kata dia.

Diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur, diduga usai menyantap MBG, yang saat ini sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah warta humaniora kemarin, Selasa (22/4) masih menarik dibaca hari ini, mulai dari Presiden Prabowo Subianto yang merespons terkait dugaan penggelapan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persiapan Katedral Jakarta terkait Misa Requiem untuk mendiang Paus Fransiskus.

Selain itu, ada juga warta tentang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang meminta penjurusan SMA dikaji bersama Menteri Kooordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, usulan 11 strategi untuk menekan angka perceraian dari Menteri Agama, hingga penanaman sejuta pohon Matoa untuk memperingati Hari Bumi.

Berikut rangkuman berita:

Presiden Prabowo respons dugaan penggelapan dana MBG

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan saat merespons polemik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Baca selengkapnya di sini.

Mendikdasmen: Presiden minta soal penjurusan SMA dikaji bersama menko PMK

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta untuk mengkaji ulang terkait pengadaan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang pendidikan SMA.

Baca selengkapnya di sini.

Menag usulkan 11 strategi tekan angka perceraian

Menteri Agama Nasaruddin Umar merekomendasikan 11 strategi mediasi yang dapat dijalankan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menekan angka perceraian di Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

Hari Bumi, Kemenag tanam sejuta pohon Matoa

Kementerian Agama menyelenggarakan Gerakan Penanaman Sejuta Pohon Matoa (Pometia pinnata) secara serentak di seluruh satuan kerja di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh setiap 22 April 2025.

Baca selengkapnya di sini.

Katedral Jakarta siapkan kapasitas hingga 2.500 orang di Misa Requiem

Gereja Katedral Jakarta menyiapkan kapasitas hingga 2.500 orang untuk pelaksanaan Misa Requiem atau misa untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus yang akan digelar, Kamis (24/4) pukul 18.00 WIB.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," katanya.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, kata Ara, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pemetaan aset-aset BUMN untuk bisa dimaksimalkan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan," ujar Erick dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal yang penting sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), yakni bahwa klasifikasi dari market itu juga menentukan titik dari pembangunan tersebut.

Misalnya sebuah aset yang berlokasi di tengah kota bukan tidak mungkin tentu daya belinya lebih tinggi, tetapi kalau beberapa aset yang dekat dengan jalur kereta api itu juga bisa memudahkan untuk orang membeli daripada perumahan, itu karena ada penopang yang namanya transportasi publik.

"Kenapa peta itu mesti penting, karena belum tentu di satu titik dan lainnya itu bisa disamakan target marketnya. Jadi nanti setelah tentu pemetaan, masing-masing pengembang punya target market-nya, itu yang memang kita harus bekerjasama karena belum tentu kami pemilik aset mengerti market," kata Erick.

Arahan Presiden RI jelas bahwa sesama kementerian harus kompak dan bisa kerja sama, kemudian juga tentu menjadi solusi.

"Saya sudah punya komitmen sejak awal dengan Pak Ara, karena ini kebijakan yang benar yang dilakukan oleh Pak Ara, bagaimana melihat aset-aset BUMN yang memang belum maksimal, kita maksimalkan dan itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Tinggal memang tadi secara koordinasinya harus dieratkan," ujar Erick.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa akan diagendakan tur bersama dengan pengembang perumahan untuk melihat langsung ke lokasi riil dan yang sudah clean and clear.

"Tolong diagendakan dengan stafnya Pak Erick, tur bersama pengembang, tur untuk melihat langsung kepada lokasi riil, kalau boleh lokasinya yang sudah clean and clear," kata Ara pula.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri BUMN mendukung pemetaan aset BUMN untuk Program 3 Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan konsolidasi dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi prioritas.

"Danantara ini baru lahir, di Danantara ada investasi dan operasional. Tentu kita memprioritaskan konsolidasi dari Danantara supaya mereka bisa jalan," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Saat ini Danantara sedang konsolidasi operasional dan strategi investasi. "Danantara sedang konsolidasi operasional dan strategi investasi, kita kasih waktu mereka, kita juga mesti sabar," kata Erick.

Dirinya menambahkan bahwa pemilihan orang-orang di Danantara adalah orang-orang yang sangat kredibel.

"Pemilihan orang-orang di Danantara, saya rasa orang-orang yang sangat kredibel," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai dipercaya oleh masyarakat internasional.

Hal tersebut terlihat dalam komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar kepada Danantara.

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga pariwisata.

Indonesia bersama Qatar telah menyepakati komitmen investasi bersama sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang mana sebesar 2 miliar dolar AS dari Qatar dan 2 miliar dolar AS dari Indonesia.

Pandu memastikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Qatar telah menghasilkan komitmen bersama antara Qatar dan Indonesia untuk membentuk investment fund bersama senilai 4 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan komitmen investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Qatar, sebagai dana bersama Indonesia-Qatar yang difokuskan untuk mendukung pembangunan dan proyek strategis.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai menghadiri Pertemuan CEO Forum di Doha, Qatar pada Minggu (13/4), yang diinisiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Presiden Prabowo menekankan komitmen itu merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia, serta sinyal positif dari Qatar atas kerja sama yang semakin erat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri BUMN sebut konsolidasi Danantara jadi prioritas