Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mendukung secara penuh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Komisi IX akan terus mendukung penuh program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Alifudin di Jakarta, Selasa.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut telah disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Minggu (20/4) dan Senin di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dia mengapresiasi terhadap Badan Gizi Nasional yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendukung secara penuh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Komisi IX akan terus mendukung penuh program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Alifudin seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut telah disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Minggu (20/4) dan Senin di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dia menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis.

“Saya sangat mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program ini. Ini adalah bentuk perhatian yang besar kepada masyarakat Kalbar," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi, untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting, karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden menekankan salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut, Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok pemimpin mewah yang lahir dari zaman pergolakan dan memiliki pengalaman panjang serta kemampuan diplomasi tinggi di tengah ketegangan global.

"Presiden kita memang terlalu mewah. Dia (Presiden Prabowo) datang dari zaman yang penuh pergolakan dan pengalaman," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Prabowo bukan hanya teruji dalam politik dan militer, tetapi juga berasal dari keluarga yang paham ekonomi dan perbankan, sehingga mengerti secara utuh persoalan bangsa dari berbagai sisi strategis.

Ia menekankan usia Prabowo yang hendak 74 tahun membuktikan kematangan kepemimpinan, bahkan saat bertemu pemimpin dunia seperti Presiden China Xi Jinping pada November 2024, Perdana Menteri India Narendra Modi pada Januari 2025, hingga Presiden Brasil, Prabowo tampil berwibawa dan dihormati.

"Saya diajak beliau ketemu pertama Xi Jinping (Presiden China). Orang baru dilantik wibawanya sudah sangat tinggi. Bicara di depan para pemimpin dunia. Ketemu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Modi di India dan yang lain-lain berkomunikasi dengan seluruh pemimpin dunia," ucapnya.

Fahri menilai hanya dalam lima bulan, Prabowo sudah menunjukkan kapasitas global melalui pertemuan di APEC, G20, hingga kunjungan ke Timur Tengah, menjadikannya simbol pemimpin kuat di tengah guncangan dunia.

"Terlalu mewah Presiden kita ini. Makanya kalau teman-teman menemukan ada penerjemahan-penerjemahan oleh anak buahnya kurang, mohon sabar dikit lah. Memang jaraknya agak tinggi lah," ucapnya.

Kemampuan Prabowo menguasai berbagai bahasa asing seperti Jerman, Prancis, dan Inggris juga disebut sebagai bagian dari kemewahan diplomatik yang tidak mudah dimiliki pemimpin lain di dunia saat ini.

"Presiden kita ini terlalu mewah, ketemu Presiden Jerman bahasa Jerman. Ketemu Presiden Perancis bahasa Perancis. Ketemu orang Inggris, bahasa Inggris," katanya pula.

Wamen PKP meminta masyarakat bersabar bila ada kesalahan interpretasi dari para pembantu presiden, karena jarak pemikiran Prabowo yang tinggi dan kemewahan kepemimpinan membuatnya sulit diterjemahkan secara biasa.

Ia mengajak untuk bersyukur karena Indonesia memiliki pemimpin kuat saat dunia dilanda krisis, serta mengajak publik membangun imajinasi besar untuk mendukung visi dan langkah Presiden

"Tapi maksud saya, kita ini bersyukur Indonesia dalam goncangan dunia kayak sekarang, (Indonesia) punya pemimpin yang kuat dan karena itu kita perlu optimistis," kata Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) agar tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin malam.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," ujarnya.

Ia menegaskan tidak bisa menyatukan pengembang yang punya nilai baik dan curang, karena keduanya memiliki arah dan tujuan berbeda, sehingga asosiasi perlu membedakan dengan jelas anggotanya.

"Ngapain bergabung dengan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas yang merugikan rakyat? Nggak bisa disatukan, value berbeda. Yang satu baik, yang satu jahat. Nggak bisa, nggak bisa bersatu itu," tegasnya.

Menteri Ara menyoroti adanya oknum yang terus berganti identitas usaha demi menghindari tanggung jawab, dan menyebut sudah banyak data tentang praktik semacam itu di tangan aparat penegak hukum.

"Ada lah, semua itu udah ada datanya di APH (aparat penegak hukum). Saya ngomong apa adanya ya. Lihat mata saya. Saya nggak suka bohong. Itu semua sudah saya sampaikan," tuturnya.

Ia mengatakan berbicara apa adanya karena tak ingin menipu rakyat, dan menyampaikan bahwa jika kesalahannya ringan, maka hukumannya ringan, tetapi jika berat, pelakunya pasti tidak akan bisa tidur nyenyak.

Menteri juga meminta agar Apersi tidak hanya fokus menyatukan suara, tetapi juga membangun kebanggaan dan kehormatan bersama dengan menjaga kualitas dan tanggung jawab sosial sebagai pengembang.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan, apalagi terhadap rakyat kecil, akan berhadapan dengan proses hukum tanpa pandang bulu.

"Berdoa aja. Kalau yang salahnya kecil-kecil, ya mudah-mudahan hukumannya kecil. Kalau yang berat, pasti habis saya ngomong begini. nggak bisa tidur. Itu pasti," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Ara: Lahan penjara bakal dialihfungsi jadi perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Ara: Lahan penjara bakal dialihfungsi jadi perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta para pengembang dalam berbagai asosiasi, termasuk Realestat Indonesia (REI), untuk menjaga kualitas bangunan rumah untuk rakyat.

"Saya ingin pengembang REI dan para pengembang lainnya tetap maju. Dan saya minta Ketua REI untuk membina pengembang yang menjadi anggotanya untuk menjaga kualitas rumah yang dibangun untuk rakyat. Pengembang perumahan REI masih menjadi yang terbaik dalam mendukung program perumahan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dia meminta para pengembang dalam berbagai asosiasi, termasuk Realestat Indonesia (REI), untuk membangun hunian yang terbaik dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

Sehubungan itu, pengembang REI dan asosiasi pengembang lainnya diminta untuk tetap menjaga kualitas rumah yang dibangun untuk rakyat dan mengikuti arahan Kementerian PKP untuk siap diaudit ketika menggunakan APBN dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Lebih lanjut, Ara menyatakan Kementerian PKP juga telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah bersubsidi dan meminta REI juga ikut serta dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, dia juga meminta REI untuk tetap kritis dan memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan perumahan yang ada. Hal itu diperlukan agar Kementerian PKP bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat dan menjadi instansi pemerintah yang dapat dipercaya oleh publik.

"Ketua REI dan anggotanya menjadi teman diskusi dan teman debat yang baik khususnya substansi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. Saya juga ajak anggota REI yang membangun rumah subsidi untuk siap diaudit karena menggunakan dana APBN dalam pembangunan rumah," katanya.

Ara menambahkan, dirinya juga telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perumahan yang memiliki kualitas baik dan kualitas buruk. Dari kunjungan kerja tersebut, dia juga tidak ragu untuk menyampaikan hasil kunjungannya ke Kejaksaan Agung dan minta diaudit.

"Kami bertugas ke lapangan dan kami tidak tebang pilih apabila memang di lapangan ada pembangunan rumah yang tidak berkualitas. Perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada saya adalah membereskan yang tidak benar di negara termasuk di sektor perumahan. Saya minta REI bisa membina anggotanya agar membangun rumah yang berkualitas," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum REI Joko Suranto mengaku siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menjalankan arahan Menteri PKP.

"Kami siap mendukung perumahan Kementerian PKP," kata Joko.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP minta pengembang jaga kualitas bangunan untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) agar tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin malam.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," ujarnya.

Ia menegaskan tidak bisa menyatukan pengembang yang punya nilai baik dan curang, karena keduanya memiliki arah dan tujuan berbeda, sehingga asosiasi perlu membedakan dengan jelas anggotanya.

"Ngapain bergabung dengan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas yang merugikan rakyat? Nggak bisa disatukan, value berbeda. Yang satu baik, yang satu jahat. Nggak bisa, nggak bisa bersatu itu," tegasnya.

Menteri Ara menyoroti adanya oknum yang terus berganti identitas usaha demi menghindari tanggung jawab, dan menyebut sudah banyak data tentang praktik semacam itu di tangan aparat penegak hukum.

"Ada lah, semua itu udah ada datanya di APH (aparat penegak hukum). Saya ngomong apa adanya ya. Lihat mata saya. Saya nggak suka bohong. Itu semua sudah saya sampaikan," tuturnya.

Ia mengatakan berbicara apa adanya karena tak ingin menipu rakyat, dan menyampaikan bahwa jika kesalahannya ringan, maka hukumannya ringan, tetapi jika berat, pelakunya pasti tidak akan bisa tidur nyenyak.

Menteri juga meminta agar Apersi tidak hanya fokus menyatukan suara, tetapi juga membangun kebanggaan dan kehormatan bersama dengan menjaga kualitas dan tanggung jawab sosial sebagai pengembang.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan, apalagi terhadap rakyat kecil, akan berhadapan dengan proses hukum tanpa pandang bulu.

"Berdoa aja. Kalau yang salahnya kecil-kecil, ya mudah-mudahan hukumannya kecil. Kalau yang berat, pasti habis saya ngomong begini. nggak bisa tidur. Itu pasti," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.