Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Ardiansjah Dara Sjahruddin menyampaikan pentingnya ibu hamil menerapkan pola makan bergizi seimbang untuk mencegah munculnya diabetes selama kehamilan.

Dalam acara diskusi yang diikuti dari Jakarta pada Senin, dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes, FICS, FESICOG mengatakan, pendapat bahwa ibu hamil harus menambah porsi makan menjadi dua kali lipat dari porsi normal untuk mendukung pertumbuhan janin tidak lah tepat.

"Makan dua porsi itu tidak tepat, yang tepat adalah menjaga pola makan dengan nutrisi seimbang," kata dokter yang tergabung dalam Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) itu.

"Dan setiap orang berbeda, itulah gunanya kontrol ke dokter," ia menambahkan.

Ia menyampaikan bahwa diabetes berpeluang terjadi pada ibu hamil yang tidak menerapkan pola makan sehat, termasuk pada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat diabetes dalam keluarga.

Menurut dia, penerapan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan kenaikan berat badan signifikan pada ibu hamil dan kondisi yang demikian dapat memicu munculnya diabetes.

"Kalau sampai berat badan berlebihan, biasanya ada potensi kencing manis (diabetes), kalau ibunya sudah kencing manis, bisa terjadi kematian janin di dalam rahim," kata dokter Dara.

Oleh karena itu, ibu hamil harus memperhatikan pola makan dan asupan gizi untuk mencegah munculnya masalah kesehatan.

Dokter Dara menganjurkan ibu hamil menerapkan pola makan dengan nutrisi seimbang, mengonsumsi beragam makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, dan serat serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral.

Menurut dia, ibu hamil sebaiknya mengonsumsi lebih banyak makanan sumber protein, yang disebut sebagai zat pembangun.

Protein dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, penting untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan janin.

"Kalau kita makan satu piring, itu bisa disiapkan 50 persennya terdiri dari protein, 25 persennya karbohidrat, lalu 25 persennya serat," kata dokter Dara.

Ia juga menganjurkan ibu hamil untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro, termasuk asam folat, zat besi, kalsium, dan macam-macam vitamin.

Ibu hamil bisa berkonsultasi dengan dokter dan petugas kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi perihal pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro sesuai dengan usia kehamilan.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Majalengka, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tepat sasaran.

"Memang di sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita, karena tugas kementerian kita tiga, yakni mendata di sekeliling Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada titik enam km sekitarnya," ujarnya saat mengunjungi SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama, Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, ada berapa MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita karena itu penting. "Jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru enggak makan, yang makan malah orang lain," katanya.

Ia menjelaskan, sasaran MBG di Majalengka secara keseluruhan berjumlah 3.294 orang, di mana 10 persen (sekitar 329 orang) merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, Kemendukbangga/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pendataan untuk memastikan sasaran tersebut sesuai.

"Setelah kita data, Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan tugas untuk mendistribusikan. Kita punya TPK yang selama ini bertugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Mengapa kita perlu cek ke lapangan ini? Untuk memastikan penerima manfaat betul-betul sesuai apa yang ada dengan data, mengukur jaraknya, dan pembiayaan sebagai pengganti transportasi untuk para TPK," kata dia.

Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, dengan memastikan ibu hamil dan anak-anaknya sehat.

Ia juga menyebutkan, saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 1.010 SPPG yang berjalan. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya bekerja untuk melayani MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, sudah ada 17 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mendapatkan MBG.

Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman mengemukakan pentingnya MBG untuk menekan angka stunting di Majalengka, yang saat ini prevalensinya masih tinggi, yakni 21 persen.

"Saya berharap semoga program yang menyentuh masyarakat ini bisa menekan angka stunting, apalagi di tahun 2030, kita ingin nol stunting. Hari ini kita masih tinggi, 21 persen, maka kami sangat berharap dengan program ini, angka stunting bisa turun," tuturnya.*

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi meluncurkan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin.

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Senin, mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basung di SMAN 1 Lubuk Basung, Senin ini.

"Siswa SMAN 1 Lubuk Basung menerima makan gizi gratis perdana tersebut," katanya.

Ia mengatakan makan gizi gratis untuk Senin (21/4) sebanyak 2.100 siswa dari target di dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 3.500 porsi makanan.

Sementara target dapur umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 16 kecamatan.

Ke Depan bakal tumbuh dapur umum di daerah itu, setelah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan peninjauan lokasi dapur umum tersebut.

"Nanti SPPI melakukan peninjauan lokasi dapur umum yang layak dan kita telah menjalankan program dari pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam.

Program ini dapat memberi nilai tambah dalam memberikan kualitas pendidikan, kualitas belajar bagi seluruh siswa.

Setelah itu bisa mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, dan membangun generasi yang sehat serta cerdas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

"Saya mengucapkan terimakasih atas program ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara Kepala SMAN 1 Lubuk Basung Muhammad Mustafa Kamil mengatakan jumlah siswa yang menerima makan gizi gratis sebanyak 699 orang.

"Penerima makan gizi gratis siswa kelas 10 dan 11. Sebelumnya kita mengusulkan seluruh siswa termasuk kelas 12 dan mereka telah selesai ujian akhir," katanya.

Menu makanan yang diberikan sudah sesuai dan telah dinikmati oleh siswa dengan lahap.

Pada program ini pihak sekolah bersifat menerima porsi makanan dari dapur umum yang ditunjuk.*

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi meluncurkan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin.

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Senin, mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basung di SMAN 1 Lubuk Basung, Senin ini.

"Siswa SMAN 1 Lubuk Basung menerima makan gizi gratis perdana tersebut," katanya.

Ia mengatakan makan gizi gratis untuk Senin (21/4) sebanyak 2.100 siswa dari target di dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 3.500 porsi makanan.

Sementara target dapur umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 16 kecamatan.

Ke Depan bakal tumbuh dapur umum di daerah itu, setelah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan peninjauan lokasi dapur umum tersebut.

"Nanti SPPI melakukan peninjauan lokasi dapur umum yang layak dan kita telah menjalankan program dari pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam.

Program ini dapat memberi nilai tambah dalam memberikan kualitas pendidikan, kualitas belajar bagi seluruh siswa.

Setelah itu bisa mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, dan membangun generasi yang sehat serta cerdas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

"Saya mengucapkan terimakasih atas program ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara Kepala SMAN 1 Lubuk Basung Muhammad Mustafa Kamil mengatakan jumlah siswa yang menerima makan gizi gratis sebanyak 699 orang.

"Penerima makan gizi gratis siswa kelas 10 dan 11. Sebelumnya kita mengusulkan seluruh siswa termasuk kelas 12 dan mereka telah selesai ujian akhir," katanya.

Menu makanan yang diberikan sudah sesuai dan telah dinikmati oleh siswa dengan lahap.

Pada program ini pihak sekolah bersifat menerima porsi makanan dari dapur umum yang ditunjuk.*

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Purwakarta (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 10.775 unit rumah di daerah tersebut masih berkategori rumah tidak layak huni (rutilahu).

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta Ofi Sofyan Gumelar di Purwakarta, Senin mengatakan ribuan rutilahu itu tersebar di sejumlah kecamatan sekitar Purwakarta.

Seiring dengan masih tingginya jumlah rutilahu di wilayah Purwakarta, kata dia, pihaknya akan memfokuskan penanganan rutilahu. Hal itu digulirkan sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menurut dia, sesuai dengan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta, hingga saat ini masih terdapat 10.775 unit rutilahu.

Untuk menuntaskan rutilahu, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp12 miliar.

Penanganan rutilahu di wilayah Purwakarta akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini akan dilakukan perbaikan sebanyak 278 unit dengan alokasi sebesar Rp40 juta per unit.

"Penanganan rutilahu tahun ini, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena pada 2024, yang kita perbaiki hanya 85 unit," katanya.

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka meninjau lokasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kota Binjai, Sumatera Utara, guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terpenuhi.

"SPPG sudah bagus ya, sudah berjalan dan terus ini ada penyesuaian karena masih baru," ujar Wamendukbangga Isyana di Kota Binjai, Senin.

Ia mengatakan dari informasi yang didapatkan dari Pemerintah Kota Binjai, SPPG itu baru satu tempat yang berjalan dan semoga ini terus bertambah.

Agar seluruh masyarakat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui di seluruh Kota Binjai ini dan nantinya seluruh Sumatera Utara maupun Indonesia dapat merasakan manfaat MBG tersebut.

Ditambah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bertugas untuk mengantar atau mendistribusikan MBG, serta mengedukasi penerimaan manfaat tersebut.

"Kami juga menyempatkan untuk melihat langsung pelaksanaan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak di bawah usia dua tahun," tuturnya.

Karena, menurut dia, 1.000 hari pertama kehidupan merupakan waktu yang sangat penting dan massa yang sangat krusial untuk pencegahan stunting atau tengkes.

"Bagaimana pencegahan stunting itu akan lebih efektif jika dicegah pada saat 1.000 hari pertama kehidupan," kata dia.

Mulai dari pada saat masih janin dalam kandungan, pada saat ibu menyusui dari air susu ibu (ASI) eksklusif di awal kemudian sampai periode yang sangat krusial.

Isyana menambahkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki cita-cita visi agar Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045.

Salah satunya Asta Cita ke-4, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dimana meningkatkan itu seperti memastikan anak sekolah memiliki gizi yang cukup untuk menerima pelajaran yang baik, dan juga terhindar dari stunting.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendukbangga tinjau SPPG Binjai pastikan MBG terpenuhi

Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin penyelesaian Meikarta dituntaskan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan.

"Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Ketua Satgas Perumahan di Qatar dan beliau ingin penyelesaian Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," ujar Ara saat berdiskusi dengan konsumen Meikarta, di Jakarta, Senin.

Kementerian PKP juga siap menuntaskan pengaduan konsumen Meikarta. "Kami siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta ini secepatnya," kata Ara pula.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Ara diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ara pun menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi James Riady untuk datang ke Kementerian PKP pada Rabu (23/4) mendatang guna menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk para konsumen Meikarta.

"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta.

Menteri PKP pun langsung mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi, di Jakarta, Senin.

Pada pertemuan itu, Menteri PKP juga melakukan diskusi dan menanyakan kepada sejumlah konsumen mengenai berbagai masalah yang dialami. Selain itu, dirinya juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk segera melakukan verifikasi terhadap konsumen Meikarta yang hadir.

"Siapa konsumen Meikarta di sini yang sudah lunas 100 persen? Janjinya kapan apartemen mau diserahkan?" kata Ara.

Beberapa konsumen yang hadir pun menjawab bahwa ada sebagian yang sudah melunasi pembelian apartemen sejak 2017, dan ada juga yang masih mengangsur, serta ada juga yang menghentikan angsuran karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya progres pembangunan apartemen di lapangan.

Ara pun meminta agar para konsumen Meikarta tersebut dapat menunjukkan bukti perjanjian dan bukti pelunasan pembelian. Sekitar 39 konsumen Meikarta yang hadir pun mengaku siap menyampaikan bukti untuk validasi konsumen.

"Musti ada bukti sudah lunas dan ada perjanjiannya sesudah lunas akan diserahkan. Tolong disiapkan berkasnya ya dan ada bukti pelunasannya," katanya pula.

Para konsumen yang hadir pun menjawab dan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta uang yang sudah dibayarkan ke Meikarta kembali 100 persen.

Salah seorang konsumen Meikarta Trianto mengaku sudah membayar angsuran pembelian apartemen Meikarta sejak 8 tahun lalu. Namun demikian hingga saat ini unit apartemen yang dibelinya tidak kunjung dibangun dan diserahterimakan.

"Kami berterima kasih atas dukungan Menteri PKP yang sudah menindaklanjuti dan ada harapan terkait penyelesaian kasus Meikarta ini. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah menjamin konsumen bisa dapat keadilan dan bisa direalisasi secepatnya, karena saya masih bayar angsuran Meikarta sampai sekarang," kata Trianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

"Dari data yang ada, saya mendapatkan laporan dari Pak Heru, pengalokasiannya itu sepertinya sudah mau habis," katanya.

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun.

Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kalau semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada. PNS, Non PNS dan Non Fixed Income bisa dapatkan fasilitas FLPP ini.

Tahun 2025 ini, BP Tapera juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergitas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan Ground Breaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masih sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki dampak paling dasar terhadap kesejahteraan rakyat karena menyentuh kebutuhan pokok, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan memiliki efek yang paling dasar kepada rakyat kalau kita benar meng-address kebijakannya," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Apalagi, menurutnya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah sektor perumahan karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di berbagai wilayah.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu, perumahan itu nomor satu," ucapnya.

Dia menyebut ada tiga mandat penting dalam kebijakan perumahan nasional yang harus direspons serius untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat akselerasi pembangunan berbasis keadilan sosial di seluruh daerah.

Mandat pertama yang ditekankan Fahri adalah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemerataan tempat tinggal layak bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa kecuali.

Mandat kedua adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dari pusat hingga daerah melalui kegiatan pembangunan dan renovasi perumahan, yang harus dilakukan dengan pola baru dan tidak lagi menambah kekumuhan kawasan seperti sebelumnya.

"Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru. Terutama renovasi kalau di daerah-daerah. Dan ini juga perlu dicari polanya karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama," ucapnya.

Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang kebijakan renovasi baru yang lebih efektif dan berkualitas, menghindari pendekatan lama yang justru memperparah kondisi kawasan pemukiman serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Mandat ketiga, menurutnya, adalah kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk realisasi janji pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir Indonesia.

Ia menegaskan visi besar pembangunan perumahan Indonesia kini menjadi perhatian global, terlihat dari banyaknya dukungan internasional yang masuk untuk membantu merealisasikan target besar tersebut dengan skema pembiayaan yang murah dan progresif.

"Di mana-mana di seluruh dunia tertarik, orang mendengar dari visi baru negara kita ini sehingga banyak sekali yang ingin membantu," ucapnya.

"Saya bertemu dengan banyak lembaga-lembaga donor di luar negeri dan di dalam negeri yang menawarkan bantuan yang luar biasa dengan murah, bunga yang sangat rendah," tambah Fahri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025