Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai dipercaya oleh masyarakat internasional.

"Saya hanya mau sampaikan pesan bahwa Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut terlihat dalam komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar kepada Danantara.

"Qatar itu bukan negara yang main-main, negara yang sangat maju, negara yang sangat kuat ekonominya, pusat salah satu pusat keuangan dunia. Saya melihat sendiri, menurut saya suatu peristiwa yang membuat kita harus bangga bahwa visi-visi Presiden RI Prabowo Subianto sekarang sudah mulai disambut dengan positif oleh pasar," kata Ara.

Sebagai informasi, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga pariwisata.

Indonesia bersama Qatar telah menyepakati komitmen investasi bersama sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang mana sebesar 2 miliar dolar AS dari Qatar dan 2 miliar dolar AS dari Indonesia.

Pandu memastikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Qatar telah menghasilkan komitmen bersama antara Qatar dan Indonesia untuk membentuk investment fund bersama senilai 4 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan komitmen investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Qatar, sebagai dana bersama Indonesia-Qatar yang difokuskan untuk mendukung pembangunan dan proyek strategis.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai menghadiri Pertemuan CEO Forum di Doha, Qatar pada Minggu (13/4), yang diinisiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Presiden Prabowo menekankan komitmen itu merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia, serta sinyal positif dari Qatar atas kerja sama yang semakin erat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai dipercaya oleh masyarakat internasional.

"Saya hanya mau sampaikan pesan bahwa Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut terlihat dalam komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar kepada Danantara.

"Qatar itu bukan negara yang main-main, negara yang sangat maju, negara yang sangat kuat ekonominya, pusat salah satu pusat keuangan dunia. Saya melihat sendiri, menurut saya suatu peristiwa yang membuat kita harus bangga bahwa visi-visi Presiden RI Prabowo Subianto sekarang sudah mulai disambut dengan positif oleh pasar," kata Ara.

Sebagai informasi, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga pariwisata.

Indonesia bersama Qatar telah menyepakati komitmen investasi bersama sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang mana sebesar 2 miliar dolar AS dari Qatar dan 2 miliar dolar AS dari Indonesia.

Pandu memastikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Qatar telah menghasilkan komitmen bersama antara Qatar dan Indonesia untuk membentuk investment fund bersama senilai 4 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan komitmen investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Qatar, sebagai dana bersama Indonesia-Qatar yang difokuskan untuk mendukung pembangunan dan proyek strategis.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai menghadiri Pertemuan CEO Forum di Doha, Qatar pada Minggu (13/4), yang diinisiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Presiden Prabowo menekankan komitmen itu merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia, serta sinyal positif dari Qatar atas kerja sama yang semakin erat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," imbuh dia.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan.

"Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

Pertemuan itu, kata Ara akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun, yakni unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," imbuh dia.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan.

"Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

Pertemuan itu, kata Ara akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun, yakni unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," imbuh dia.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan.

"Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

Pertemuan itu, kata Ara akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun, yakni unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," imbuh dia.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan.

"Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

Pertemuan itu, kata Ara akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun, yakni unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang, NTT, yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya, dan PT. Nindya Karya (Persero)

Dia menegaskan, pembangunan rumah bagi Eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik dan berkualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya dan meminta agar BUMN yang membangun perumahan di NTT tersebut bisa memperbaiki dan menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur dimana Presiden RI Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa Tim dari Inspektorat Jenderal secara terukur dan profesional telah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana dan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, dari aspek fondasi, itu semuanya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari gambar kerja atau shop drawing yang seharusnya pondasi kedalamannya 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Tapi kenyataannya dari video, dari foto yang Kementerian PKP dapatkan, itu hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter itu dari beton.

Kedua, dari pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ternyata tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah turun.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks perjuang Tim Tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," kata Heri Jerman.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks pejuang Timor-Timur," kata Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko.*

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang, NTT, yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya, dan PT. Nindya Karya (Persero)

Dia menegaskan, pembangunan rumah bagi Eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik dan berkualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya dan meminta agar BUMN yang membangun perumahan di NTT tersebut bisa memperbaiki dan menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur dimana Presiden RI Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa Tim dari Inspektorat Jenderal secara terukur dan profesional telah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana dan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, dari aspek fondasi, itu semuanya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari gambar kerja atau shop drawing yang seharusnya pondasi kedalamannya 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Tapi kenyataannya dari video, dari foto yang Kementerian PKP dapatkan, itu hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter itu dari beton.

Kedua, dari pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ternyata tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah turun.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks perjuang Tim Tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," kata Heri Jerman.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks pejuang Timor-Timur," kata Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko.*

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur meluncurkan dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Kelurahan Jungcangcang, Senin.

"Dapur ini merupakan satu dari enam dapur umum yang telah ada di Pamekasan untuk Program Makan Bergizi Gratis," kata Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto di sela-sela acara peluncuran itu.

Lima dapur lainnya masing-masing berada di Makodim 0826 Pamekasan, lalu di Banyubulu, Kecamatan Proppo, Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Pasean, serta Kelurahan Larangan Daya, Kecamatan Pademawu.

Sebelum melakukan peluncuran, Wabup meninjau secara saksama proses masak di dapur itu, dan berdialog dengan para petugas seputar bahan baku dan ketentuan tentang makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam kesempatan itu, Wabup Sukri juga meminta agar segala hal yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah tersebut bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

"Kami berharap, program ini bisa terus mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dalam mendirikan dapur umum seperti ini," katanya.

Menurut Wabup, dapur umum untuk Program MBG di Pamekasan bukan hanya bersumber dari anggaran pemerintah, akan tetapi juga dari kemitraan dengan para pihak.

Usai melakukan peluncuran, orang nomor dua di lingkungan Pemkab Pamekasan ini selanjutnya meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Desa Laden.

Di sekolah ini Wabup Sukri sempat menyuapi siswa dan bertanya tentang menu yang tersaji kepada siswa.

"Bagaimana menunya anak-anak? Enak tidak?," tanya Wabup yang dijawab 'enak' oleh para siswa di sekolah itu.

Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, saat ini, sebanyak 13.774 siswa dari jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga SMA di Kabupaten Pamekasan menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Program MBG sendiri resmi dimulai di Pamekasan pada Senin, 13 Januari 2025, dengan menyasar 2.932 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di hari pertama. Distribusi makanan dilakukan setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat.

Pada hari pertama pelaksanaan, MBG sudah menyentuh sembilan sekolah yang tersebar di berbagai wilayah dan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah seiring dengan adanya penambahan dapur umum untuk program tersebut.

Program MBG ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengatasi masalah gizi anak dan ketimpangan akses makanan sehat, sekaligus mendorong partisipasi pendidikan melalui pendekatan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

"Karena itu, dukungan dari semua elemen tentu sangat kami harapkan untuk menyukseskan program baik pemerintah ini," katanya.

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan berbagai manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 300 lebih masyarakat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Secara umum Program MBG dapat memenuhi dan memperbaiki gizi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin.

Mariana menjelaskan sebagai pelaksana Program MBG, BGN hadir untuk mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap yang dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat.

“Dalam pelaksanaan MBG di Banjarmasin, terlebih dahulu kami berikan pemahaman yang jelas terkait dampak dari program ini, DPR dan BGN berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan wawasan yang cukup kepada masyarakat sekitar, khususnya ibu hamil dan anak-anak sebagai sasaran utama Program MBG,” ujarnya.

Mariana mengungkapkan bahwa Program MBG ini sejalan dengan upaya untuk mengentaskan stunting yang dapat meningkatkan asupan gizi anak-anak sehingga dapat bertumbuh dengan sehat.

Dengan demikian, kata dia, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini, dapat menciptakan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing pada masa mendatang.

Mariana menjelaskan, karena program ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, maka diperlukan sosialisasi secara masif untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta gambaran secara jelas kepada masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan program.

“Kami berharap masyarakat di Banjarmasin dapat memperoleh pemenuhan gizi yang lebih baik lagi, khususnya bagi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas,” tutur Mariana.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengajak semua pihak turut mendukung dan menyukseskan program ini yang merupakan visi besar Presiden Prabowo dalam menyiapkan generasi yang sehat dan unggul guna menyambut Indonesia Emas 2045.

Terlebih saat ini, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada 2045, dan Program MBG menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing pada masa mendatang.

“Sehingga generasi kita mampu membawa Indonesia menjadi negara maju di masa yang akan datang,” kata Wahyudi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Wiwin Widiantari, sebagai salah satu narasumber yang dilibatkan BGN, turut memberikan pemahaman kepada masyarakat di kota tersebut terkait pentingnya Program MBG bagi generasi muda.

“Program ini sangat strategis sebagai akses untuk memenuhi gizi yang baik bagi anak-anak. Kami berharap Program MBG dapat dirasakan seluruh anak-anak Banjarmasin,” ujar Wiwin.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Madiun, Jawa Timur, dinilai ikut menggerakkan perekonomian warga karena terlibat sebagai penyuplai bahan baku yang diolah oleh tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

"Program MBG ini bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga sekitar. Apalagi, banyak produsen makanan di sekitar SPPG yang baru diluncurkan ini. Salah satunya, sentra pembuatan tahu di Banjarejo," ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan peluncuran dapur sehat SPPG Mandiri Karya Indonesia Emas di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Senin.

Ia menjelaskan kebutuhan bahan baku untuk program MBG banyak tersedia di Kota Madiun, sehingga tim SPPG tidak perlu jauh untuk belanja.

"Belanja jangan jauh-jauh. Sebisa mungkin yang terdekat dulu di sekitar dapur sehat. Pemkot Madiun saat ini juga sedang mempersiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan dapur," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dilaksanakan di Kota Madiun sejak Januari 2025.

Pada tahap awal, MBG dilaksanakan dengan keberadaan satu dapur SPPG yang terdapat di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Dapur tersebut bisa melayani sekitar 3.500 anak.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis mencapai sekitar 51 ribu anak, sehingga masih memerlukan 16 dapur atau SPPG lagi. Jumlah itu belum termasuk sasaran dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.

Guna memenuhi kebutuhan program MBG tersebut, saat ini Pemkot Madiun bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kodim Madiun dan lembaga lain, baik negeri maupun swasta, secara bertahap menyediakan dapur sehat SPPG.

Kini, Kota Madiun telah menambah satu dapur SPPG lagi di wilayah Kelurahan Banjarejo melalui dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikelola oleh Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Karya Indonesia Emas.

Maidi menambahkan selain dua dapur yang telah beroperasi, masih ada 5 dapur sehat lainnya yang dalam proses pembangunan. Dapur yang dibangun tersebut terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo, serta Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo.

Sementara itu, Ketua Yayasan Karya Indonesia Emas Dimpos Simamora mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya menyediakan dapur sehat di Kota Madiun. Tapi juga, sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Tujuannya, untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto serta memenuhi kebutuhan anak-anak agar proses pembelajaran semakin optimal.

"Karena itu di SPPG ini kami sediakan para ahli. Ada ahli akuntansi, ahli gizi dan kepala SPPG. Juga ada karyawan dan relawan agar program MBG ini semakin optimal," katanya.

SPPG Karya Indonesia Emas yang baru diluncurkan tersebut melayani sebanyak 3.492 siswa, dengan jarak sekolah terdekat dari SPPG adalah 270 meter dan terjauh 1.100 meter.

Sejumlah siswa berdoa sebelum memulai menyantap makanan saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 4, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh, (14/4/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mendistribusikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada sebanyak 2.709 penerima manfaat siswa di sejumlah sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kota Banda Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa.