Karawang (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 69 wilayah yang tersebar di 47 desa sekitar Karawang masuk dalam kategori kawasan kumuh.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang, Sanny Kurniadi, di Karawang, Senin mengatakan sesuai dengan survei pada tahun 2024, terdapat 69 wilayah dengan luas 497 hektare yang masih dalam kategori kawasan kumuh.

"Kawasan kumuh di wilayah Karawang itu tersebar di 47 desa pada 21 kecamatan," katanya.

Disebutkan bahwa penentuan kawasan kumuh dilakukan melalui survei yang mengacu pada tujuh indikator. Di antaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Hal itu sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Menurut dia, dalam penanganan penuntasan kawasan kumuh ini, pihaknya berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana kebakaran serta pemerintah desa sebagai penanggungjawab penanganan kumuh di tingkat paling bawah.

Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proses penuntasan kawasan kumuh untuk mencapai target zero kawasan kumuh di tahun 2030.

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan Karawang bebas dari kawasan kumuh. Kami yakin dengan kerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, target ini bisa tercapai," katanya.

Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: CEO Forum RI-Qatar dorong investasi perumahan bagi MBR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Karawang (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 69 wilayah yang tersebar di 47 desa sekitar Karawang masuk dalam kategori kawasan kumuh.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang, Sanny Kurniadi, di Karawang, Senin mengatakan sesuai dengan survei pada tahun 2024, terdapat 69 wilayah dengan luas 497 hektare yang masih dalam kategori kawasan kumuh.

"Kawasan kumuh di wilayah Karawang itu tersebar di 47 desa pada 21 kecamatan," katanya.

Disebutkan bahwa penentuan kawasan kumuh dilakukan melalui survei yang mengacu pada tujuh indikator. Di antaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Hal itu sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Menurut dia, dalam penanganan penuntasan kawasan kumuh ini, pihaknya berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana kebakaran serta pemerintah desa sebagai penanggungjawab penanganan kumuh di tingkat paling bawah.

Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proses penuntasan kawasan kumuh untuk mencapai target zero kawasan kumuh di tahun 2030.

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan Karawang bebas dari kawasan kumuh. Kami yakin dengan kerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, target ini bisa tercapai," katanya.

ANTARA - Guna memastikan seluruh siswa di wilayahnya mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemkot Madiun mengoperasikan satu lagi dapur MBG yang ada di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun. Hal ini karena belum semua siswa menerima program MBG karena keterbatasan jumlah dan kemampuan dapur penyedia.
(Rindhu Dwi Kartiko/Denno Ramdha Asmara/I Gusti Agung Ayu N)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Karawang (ANTARA) - Wakil Bupati Karawang Maslani menyebutkan bahwa temuan tumpukan limbah medis bercampur dengan limbah domestik di area permukiman penduduk di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jabar tidak bisa ditoleransi karena itu persoalan serius.

"Permasalahan limbah medis ini persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi. Karena dapat berdampak terhadap lingkungan," katanya di Karawang, Minggu.

Ia mengatakan, dalam menyikapi persoalan temuan tumpukan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman di Desa Karangligar itu pemerintah daerah siap memproses hingga tuntas.

Pemerintah Kabupaten Karawang, katanya, akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah. Bahkan jika itu berkaitan dengan keterlibatan pihak rumah sakit, pemerintah daerah bisa memberi sanksi keras berupa pencabut izin.

Meski begitu, Maslani menyampaikan agar proses hukum dihormati, karena kini Polres Karawang tengah menyelidiki temuan tumpukan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis itu.

Sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Seharusnya berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," katanya.

Dari hasil verifikasi lapangan, di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identitas dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional berkolaborasi memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak dan ibu hamil dalam rangka menanggulangi permasalahan gizi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami telah menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Banjarbaru yang melibatkan lebih dari 300 peserta. Ini adalah upaya pendekatan secara bertahap yang diusung BGN untuk menyediakan MBG bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana di Banjarbaru, Minggu.

MBG merupakan manifestasi dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus kita mulai dari pemenuhan gizi sejak dini. Karenanya, pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas karena berampak signifikan terhadap tumbuh kembang serta kecerdasan anak di masa mendatang,” ujarnya.

Mariana berharap kegiatan sosialisasi di Banjarbaru yang juga melibatkan Dinas Kesehatan setempat itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh, serta mengerti tujuan dari MBG yang dilaksanakan bersama BGN.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengatakan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program pemenuhan gizi nasional seperti MBG.

Selain itu, BGN juga membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program tersebut, baik melalui kemitraan dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPP) maupun melalui edukasi bagi keluarga tentang pentingnya akses terhadap makan bergizi secara merata dan berkelanjutan.

Banjarbaru (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu hamil dalam rangka menanggulangi permasalahan gizi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kami telah menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Banjarbaru yang melibatkan lebih dari 300 peserta. Ini adalah upaya pendekatan secara bertahap yang diusung BGN untuk menyediakan MBG bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana dalam keterangannya di Banjarbaru, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa MBG merupakan manifestasi dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus kita mulai dari pemenuhan gizi sejak dini. Karenanya, pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas karena berampak signifikan terhadap tumbuh kembang serta kecerdasan anak di masa mendatang,” ujarnya.

Mariana berharap kegiatan sosialisasi di Banjarbaru yang juga melibatkan Dinas Kesehatan setempat itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh, serta mengerti tujuan dari MBG yang dilaksanakan bersama BGN.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengatakan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program pemenuhan gizi nasional seperti MBG.

Selain itu, BGN juga membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program tersebut, baik melalui kemitraan dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPP) maupun melalui edukasi bagi keluarga tentang pentingnya akses terhadap makan bergizi secara merata dan berkelanjutan.

“Program ini bukan hanya intervensi jangka pendek, tetapi menjadi langkah strategis membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Wahyudi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Banjarbaru Maulidah menjelaskan pentingnya peran seluruh pihak menyukseskan Program MBG karena saat ini Indonesia tengah menghadapi fenomena intergenerational malnutrition.

Ia mengatakan fenomena ini mengalami triple burden of malnutrition seperti kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan mikronutrien secara bersamaan. Fenomena ini terjadi sejak masa kehamilan, kelahiran, hingga fase pertumbuhan anak.

Selain itu, kata Maulidah, peran masyarakat juga dibutuhkan dalam pengawasan keamanan pangan agar visi besar pemenuhan gizi nasional ini dapat terwujud secara berkelanjutan.

“Oleh karena itu, kami meminta tim sekolah juga berperan dalam pengawasan pangan bagi anak didik di lingkungan sekolah. Termasuk tim kesehatan di lingkungan masyarakat seperti Ketua RT, kader kesehatan, warga yang ditunjuk, mereka harus memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan bergizi, khususnya anak-anak,” ujarnya.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Sangatta (ANTARA) - Kodim 0909/Kutai Timur (Kutim) tengah menyiapkan dua titik dapur sehat dalam menunjang program nasional makan bergizi gratis (MBG) di Kutai Timur.

"Dalam waktu dekat kami sediakan dua dapur terlebih dahulu untuk mendukung percepatan program MBG di Kutim," kata Komandan Distrik Militer (Dandim) 0909/Kutim Letkol Inf Ginanjar Wahyutomo, saat ditemui di Sangatta, Jum'at (11/4).

Ia mengungkapkan dua titik dapur sehat yang disiapkan, yakni berada di jalan APT Pranoto dan jalan poros Kabo Kecamatan Sangatta Utara. Dua dapur tersebut diproyeksikan berjalan pada bulan Mei mendatang.

Ginanjar mengatakan pembangunan dapur sehat merupakan arahan dari pusat yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Pembangunan dapur sehat menegaskan posisi TNI AD dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto tersebut hanya membantu BGN, bukan pengambil kebijakan utama.

"Di Kutim akan dibangun sebanyak 57 titik dapur yang tersebar pada 18 kecamatan, setiap dapur ditargetkan mampu mendistribusikan 3.000 hingga 3.500 porsi MBG," ungkapnya.

Ginanjar menuturkan program tersebut tidak hanya menyasar siswa tetapi juga menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia.

Ia menambahkan Kodim 0909/Kutim juga akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan kualitas makanan sesuai standar. Jika masyarakat menemukan masalah di lapangan, mereka dipersilahkan menyampaikan keluhan.

"Mungkin masyarakat ada yang komplain bisa ke ketua dapur di situ, atau bisa melalui kami juga, nanti kami menyampaikan ke korwilnya yang di Samarinda maupun di Pusat,"katanya.

Ginanjar menyebutkan sebagai bentuk pengawasan dan penjamin mutu pelaksanaan di lapangan, setiap dapur MBG akan dikelola oleh penanggung jawab yang disebut Satuan Penanggung Jawab Pelaksana Implementasi (SPPI). SPPI bertugas memastikan seluruh proses produksi, distribusi, hingga standar gizi makanan yang disajikan berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, selain fokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga sebagai pemberdayaan masyarakat lokal. Seperti melibatkan petani dan pelaku UMKM setempat untuk penyediaan bahan pangan hingga tenaga kerja lokal paruh waktu, mulai dari juru masak, pengantar makanan, hingga petugas kebersihan.

“Kami berharap program ini juga bisa memberdayakan masyarakat setempat, seperti beras dari sawah lokal, sayuran dibeli dari petani sekitar, serta telur dan bahan pangan lainnya,” ujar Ginanjar .