Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran siswa SDN 47 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, sekaligus sebagai bagian dari kinerja 100 hari wali kota dan wakil wali kota setempat.

"Kegiatan ini termasuk dalam program prioritas 100 hari kerja pemerintahan Kota Singkawang serta wujud dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional yang dicanangkan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto," kata Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie di Singkawang, Sabtu.

Ia mengatakan program MBG saat ini masih dari Pemkot Singkawang atau belum dari Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini untuk mendukung program MBG Presiden Prabowo Subianto.

“Kita coba untuk memulainya di sini (SDN 47 Singkawang Selatan) sekaligus menjadi bagian dari program 100 hari kerja pemerintahan kami di luar BGN,” ujarnya.

Menu yang diberikan kepada siswa dalam program itu, berupa nasi, telur, sayur-sayuran, tahu, daging ayam, dan pisang,

Tjhai Chui Mie mengungkapkan menu yang diberikan telah memenuhi standar ditetapkan BGN untuk anak-anak tingkat SD.

“Ada telur, pisang, sayuran, tahu, nasi, dan ada juga ayam, untuk susunya yang belum. Ini sudah sesuai standar Badan Gizi Nasional untuk anak SD,” ujarnya.

Dia menilai siswa menyukai menu yang disediakan. Hal itu sebagai bentuk kegembiraan siswa menyambut program MBG meski sekolah belum mendapatkan kesempatan MBG dari BGN.

“Kita sudah bertemu anak-anak yang mendapatkan menu makan bergizi gratis yang memang saat ini baru disediakan oleh Pemkot Singkawang, karena sekolah ini masih belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis nasional, dan ternyata mereka suka dengan menu yang kita sediakan,” ujarnya.

Langkah tersebut, katanya, bukan untuk mendahului program MBG nasional, akan tetapi justru bentuk dukungan pemkot setempat terhadap program pemerintah pusat tersebut.

“Kami memulai dulu sampai nanti secara bertahap dilanjutkan BGN. Kita jalankan dulu di Singkawang Selatan dan Singkawang Timur demi terciptanya dalam mendukung pemerataan gizi anak-anak kita,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-MBG Singkawang Tengah Devi Rizkia mengatakan saat ini program MBG menyasar kepada 2.877 siswa di Kecamatan Singkawang Tengah.

Khusus di Kecamatan Singkawang Tengah, katanya, program ini tersebar di dua kelurahan, yakni Condong dan Roban, meliputi SDN 2, SMPN 3, TK Trisula, TK Bhayangkari, SDN 16, SDN 10, PAUD Miftahul Jannah, TK Al Ikhwan (TK, SD, SMP, dan SMA), SMAN 3, serta SMPN 2.

Sejauh ini, katanya, pelaksanaan MBG di Singkawang berjalan dengan baik dan lancar meskipun baru menyasar kepada 18 sekolah, baik TK, SD, SMP, maupun SMA.

Dia berharap, program MBG di Kota Singkawang ke depan bisa menjadi lebih baik.

Bengkayang (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat akan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 April 2025 di lima sekolah penerima manfaat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa di sekolah.

"Program makan bergizi gratis ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah," kata Heru Pujiono, Sabtu.

Program MBG sempat dihentikan berbarengan dengan puasa dan libur Lebaran, dan kembali dilanjutkan pada pekan depan.

Dengan adanya program ini, diharapkan siswa dapat lebih fokus dalam belajar dan meningkatkan prestasi akademik mereka.

Program makan bergizi gratis ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi masalah gizi buruk di kalangan siswa. Dengan demikian, siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun mental.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu contoh nyata dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Hanya saja saat ini belum mampu menjangkau semua sekolah di Kabupaten Bengkayang mengingat keterbatasan mitra penyedia dapur umum. Artinya ini menjadi komitmen kita bersama terutama Badan Gizi Nasional dalam menjangkau semua sekolah sampai pada sekolah-sekolah di pedalaman," ujarnya.

Heru sangat berharap, semua siswa di kabupaten Bengkayang dapat manfaat dari program MBG ini untuk mempersiapkan generasi emas 2045.

Dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, program ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Program ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di seluruh daerah Bengkayang.

Namun kata Heru, kendala yang dihadapi saat ini mengingat letak geografis dan daerah 3T di kabupaten Bengkayang menjadi salah satu pertimbangan program menyasar sampai daerah pedalaman.

"Semoga ke depan ada mitra yang sanggup menyediakan dapur umum dan menjangkau sekolah di daerah pedalaman. Sehingga mereka juga merasakan program baik dari pemerintah ini," ujarnya.

Saat ini juga katanya, program MBG baru menjangkau lima sekolah dan 1.289 siswa dari total siswa se Kabupaten Bengkayang sebanyak lebih dari 61 ribu siswa dan 535 sekolah yang terdiri dari PAUD, SD, SMP/MTS SMA/SMK.

Dia menegaskan dinas pendidikan akan terus mendukung program ini agar berjalan lancar di Bengkayang sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program yang bermanfaat.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal memanfaatkan aset milik pemprov sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu, mengaku sudah menginstruksikan Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset pemprov yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG.

Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng dan satu aset milik badan usaha milik daerah (BUMD), terdiri atas 12 bangunan dan tujuh bidang tanah.

Selain itu, 34 SMK di Jateng yang memiliki katering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM dan sejauh ini sudah ada tujuh satuan pendidikan masuk daftar usulan dapur SPPG.

Dia mengatakan koordinasi dengan instansi lainnya, seperti TNI dan Polri, juga terus dilakukan karena keduanya juga memiliki dapur SPPG agar seluruh pemangku kepentingan berjalan bersama untuk kesuksesan program MBG.

"Langkah ke depan kami bentuk tim MBG, tingkat kabupaten kamj bentuk. Kemudian kami rapatkan dengan seluruh 'stakeholder' (pemangku kepentingan) untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," katanya saat rapat koordinasi di kantornya.

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Sektor (Polsek) Rungkut menyelidiki penemuan jenazah pria berinisial YADF (52) yang diketahui tinggal seorang diri bersama anjing-anjing peliharaannya di kawasan Perumahan Rungkut Harapan Indah, Surabaya, Jumat.

Kapolsek Rungkut AKP Agus Santoso mengatakan jenazah korban ditemukan pertama kali oleh kakaknya sekitar pukul 09.00 WIB dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar.

"Saat ditemukan, tubuh korban mengalami luka parah di bagian kepala dan wajah, serta dikelilingi anjing-anjing peliharaan yang diduga kelaparan," kata AKP Agus Santoso di Surabaya, Jumat.

Ia menjelaskan, jika luka-luka yang ditemukan menunjukkan adanya serangan anjing, namun untuk memastikan penyebab kematiannya harus tetap menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

Ia menambahkan, saat olah tempat kejadian perkara, korban diketahui memelihara sekitar sepuluh ekor anjing di rumahnya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya untuk mengevakuasi seluruh anjing dari lokasi kejadian dan dititipkan di tempat penampungan atau balai karantina.

“Hewan peliharaannya kami titipkan di penampungan dan penyelidikan akan kami lakukan untuk mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh,” ujarnya

Sementara itu, kakak korban, bernama Henry De Fretes mengatakan mengaku terkejut dengan kondisi adiknya yang ditemui sudah tidak bernyawa di dalam kamar rumahnya.

"Saya gedor kamarnya, tidak ada jawaban, tapi ada anjing menggonggong. Saya langsung lapor ke polisi begitu melihat kondisinya,” tuturnya.

Karawang (ANTARA) - Polres Kabupaten Karawang menyelidiki temuan tumpukan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area pemukiman warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jabar.

"Temuan tumpukan limbah medis di Dusun Kampek RT 07/02, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, kini sedangkan ditangani oleh Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang," kata Kasi Humas Ipda Solikhin, saat dihubungi di Karawang, Jumat.

Ia menyampaikan, jajaran Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang telah melakukan pemeriksaan pengelola tempat dan penanggung jawab tempat lokasi yang dijadikan penampungan sampah tercampur limbah medis di Desa Karangligar.

Dari informasi yang diperoleh, katanya, ternyata benar kalau lokasi ditemukannya limbah medis bercampur limbah domestik merupakan tempat penampungan sampah domestik.

Sampah domestik itu berasal dari rumah sakit yang ada di wilayah Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina Karawang.

Atas kejadian itu, Solikhin mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk mematuhi peraturan pengelolaan limbah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Meli Rahmawati, menyampaikan, pihaknya mengetahui adanya pembuangan limbah medis bercampur dengan limbah domestik setelah mendapatkan laporan dari masyarakat setempat dan langsung melakukan peninjauan ke lokasi.

"Kami menemukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha tapi dibuang sembarangan di Desa Karangligar. Di dalam tumpukan limbah domestik itu, di dalamnya terdapat limbah medis," katanya.

Di antara limbah medis yang ditemukan di antaranya, bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan.

Selain itu juga ditemukan alat tes darah serta kemasan berlogo Rumah Sakit Bayukarta yang merupakan salah satu rumah sakit swasta di wilayah Karawang.

Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel limbah medis tersebut untuk penanganan lebih lanjut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," katanya.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

"Harusnya pekan ini saya panggil Pak John Riady, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

"Ya kita lihat, saya ke Qatar besok, setelah saya kembali dari Qatar sesuaikan waktunya dengan Pak John Riady untuk kita butuh penyelesaian," katanya.

Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

"Ya itu yang saya mau sampaikan, terbuka nanti wartawan juga saya undang semua. Kita tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

"Harusnya pekan ini saya panggil Pak John Riady, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

"Ya kita lihat, saya ke Qatar besok, setelah saya kembali dari Qatar sesuaikan waktunya dengan Pak John Riady untuk kita butuh penyelesaian," katanya.

Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

"Ya itu yang saya mau sampaikan, terbuka nanti wartawan juga saya undang semua. Kita tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan bahwa masalah di bidang perumahan termasuk penyelesaian korban Meikarta harus benar-benar diselesaikan.

"Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara mengakui bahwa pengaduan masyarakat di bidang perumahan ada begitu banyak.

"Banyak sekali pengaduannya, dari mana saya tahu? Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional," kata Ara.

Kementerian PKP sendiri telah meluncurkan layanan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Kita sudah ada 911 yakni BENAR-PKP," ujar Ara.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Menteri PKP Maruarar Sirait berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta.

Perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rini mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.

"Saya harap BENAR PKP ini bisa menyelesaikan laporan-laporan serta pengaduan bidang perumahan seperti masalah Meikarta. Kami ingin jawaban yang pasti dari pemerintah dan ingin agar uang yang telah kami bayar kembali utuh karena unit hunian di Meikarta tidak pernah terwujud," kata Rini.

Pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Buruh.

"Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi buruh dan dunia usaha di Indonesia.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sudah merespons sangat cepat terkait pemberian rumah bagi para buruh.

"Saya merasakan betul Bapak Yassierli punya hati dan profesional mengurus tenaga kerja kita. Dan mudah-mudahan menyambut Hari Buruh 1 Mei, apa yang kita lakukan sesuai arahan Presiden Prabowo yang kita cintai dan kita hormati," katanya.

Rencananya penyerahan rumah subsidi tersebut pada 1 Mei dilakukan dengan penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh penerima.

Adapun rencana lokasi penyerahan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh tersebut akan dilakukan di sekitar kawasan Jabodetabek.

Ara sendiri akan melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh yang dimulai pada 1 Mei 2025 tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar.

Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian luar biasa dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

"Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan Insya Allah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh," kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh tersebut, lanjutnya, merupakan awalan dan dirinya meyakini program tersebut akan berlanjut.

"Karena jumlah total pekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta, kemudian yang total yang informal ada 140 juta, jadi ini adalah total semua. Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua," kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei tersebut merupakan tahap dimulainya pemberian 20.000 rumah subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah untuk buruh.

Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta, Kamis.

Jayapura (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan bahwa penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya membutuhkan 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Berdasarkan petunjuk teknis MBG di mana satu dapur melayani 3.000-3.500 siswa," kata Ramses, di Jayapura, Kamis.

Menurut Ramses, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua di mana terdapat 228 ribu siswa dari TK sampai SMA se-Papua. Di Kota Jayapura di mana siswanya dari Paud hingga SMA itu berjumlah sekitar 60 ribu orang, namun saat ini baru ada satu dapur umum.

"Apalagi satu dapur memiliki jangkauan distribusi makanan hingga enam kilometer, untuk itu keberadaan dapur harus tersebar di titik strategis," ujarnya.

Dia menjelaskan keberadaan dapur tergantung kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN) di mana yang menjadi pelaksanaan dari utama program MBG.

"Sedangkan kami pemerintah daerah siap menyukseskan pelaksanaan program MBG," katanya lagi.

Dia menambahkan bahwa pihaknya telah mengimbau kepada seluruh kepala daerah di sembilan kabupaten dan kota serta masyarakat agar mendukung pelaksanaan MBG tersebut.

"Program ini baik untuk pertumbuhan generasi Papua yang lebih baik, apalagi ini salah satu upaya dalam mencegah stunting," ujarnya lagi.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan siap tuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri PKP Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang Jawa Barat di masa kepemimpinannya.

Kali ini Menteri PKP mengadakan pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Langkah tegas Menteri PKP ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP bekerja untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulah pengembang nakal di sektor perumahan.

Menteri PKP menegaskan, kebahagiaan rakyat sangat bergantung pada tanggung jawab pengembang , termasuk dalam proyek ambisius seperti Meikarta karena keluhan konsumen terkait proyek Meikarta yang hingga kini belum menemui titik terang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan.
Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Ara.

Adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak Pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

Pertemuan serta mediasi antara pengembang Meikarta dan konsumen dipimpin oleh Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari. Turut hadir perwakilan dari Meikarta yakni pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) serta masyarakat yang menjadi konsumen Meikarta.