pkp

PKP longgarkan batas penghasilan penerima rumah subsidi di Jabodetabek

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melonggarkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek dari Rp7 juta menjadi Rp12 juta bagi penerima yang berstatus lajang dan dari Rp8 juta menjadi Rp13 juta bagi penerima yang sudah menikah atau berkeluarga.

"Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek Rp12 juta itu buat yang lajang dan Rp13 juta untuk yang sudah menikah.

Kementerian PKP akan menerbitkan Keputusan Menteri PKP terkait batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk kawasan Jabodetabek tersebut.

Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda.

"Kita menggunakannya desil 8 dan standar hidup di masing-masing provinsi itu berbeda. Kami sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda," ujar Amalia.

Kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dibagi dengan istilah Desil yang mana Desil 9-10 adalah masyarakat yang berpenghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara ekonomi mampu untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar.

Sedangkan Desil 3-8 adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 8 juta, Desil inilah yang menjadi sasaran program pembiayaan perumahan untuk memiliki rumah.

Kebijakan pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk wilayah Jabodetabek tersebut merupakan kebijakan Menteri PKP atas masukan BPS.

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP sekitar Rp12 juta - 13 juta itu merupakan kebijakan Bapak Menteri PKP adalah untuk wilayah Jabodetabek atas masukan BPS," kata Amalia.

Prabowo ungkap strategi MBG untuk 82 juta orang dalam setahun

...Saya bangga, kita bahkan kirim makanan bergizi ke ibu hamil sampai ke pulau terluar dan pegunungan. Mungkin ini satu-satunya di dunia. Biayanya lebih mahal, tapi inilah risiko negara besar seperti kita, kata Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan rangkaian strategi pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82 juta warga Indonesia dalam waktu satu tahun.

Kepala Negara, dalam sesi wawancara bersama tujuh jurnalis media nasional melalui siaran TVRI di Jakarta, Selasa, mengatakan program besar ini, bukan hal baru dan telah terbukti berhasil di negara-negara lain seperti India, Brasil, dan Amerika Serikat.

“Begitu makan bergizi, angka kemiskinan menurun karena uang beredar di desa. Ini bukan ide baru. Brazil sudah laksanakan 11 tahun, India juga,” ujar Presiden.

Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan demokratisasi. Dengan mengalirkan dana ke dapur-dapur masyarakat desa, peternak ayam, dan petani, program ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Presiden juga menjelaskan pentingnya pengawasan yang ketat dalam implementasinya. Ia menginstruksikan pengawasan berlapis mulai dari kepala sekolah, kepala daerah, hingga aparat kepolisian.

Menurutnya, program ini hanya akan berhasil bila dijalankan dengan disiplin dan tanggung jawab.

“Pengawasan sangat penting. Kita latih manajer, kepala sekolah harus segera lapor kalau makanannya tidak layak. Saya tidak bisa dibohongi. Dari warna minyak goreng, dari jenis telur yang disajikan, saya bisa lihat,” katanya.

Prabowo menyoroti beberapa kendala di lapangan, seperti penggunaan minyak goreng bekas, telur dadar yang bisa dicampur tepung dan tidak menjamin setiap anak mendapatkan satu telur utuh, hingga kasus penyimpangan kecil seperti membawa pulang makanan dari dapur.

Meski menghadapi tantangan, Kepala Negara tetap optimistis program ini dapat berjalan efektif dengan azas organisasi yang kuat dan replikasi sistem yang berhasil.

Ia mencontohkan sistem distribusi makanan untuk ibu hamil di daerah terpencil yang dilakukan melalui penyuluh KB dari BKKBN.

“Saya bangga, kita bahkan kirim makanan bergizi ke ibu hamil sampai ke pulau terluar dan pegunungan. Mungkin ini satu-satunya di dunia. Biayanya lebih mahal, tapi inilah risiko negara besar seperti kita,” kata Prabowo.

Ia juga menyebut bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesigapan dan ketangguhan tim pelaksana, termasuk Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta otoritas terkait yang disebutnya bekerja tanpa lelah menghadapi berbagai tantangan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Menteri PKP: Penyerahan 100 kunci rumah subsidi buat wartawan 6 Mei

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.