Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di Bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 T per bulan, yang artinya Rp1 T per hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan, pada Bulan Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian di Bulan Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

"Pada Bulan Januari 2025 kita melayani 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, Februari pada 726 SPPG yang mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi, serta Maret 2025 pada 1.009 SPPG dengan 3 juta penerima manfaat. Pada April 2025, akan mencapai 1.533 SPPG yang mencakup 4,59 juta penerima manfaat, sedangkan Mei 2025, kita akan mencapai tahap pertama pelayanan maksimum di 1.994 SPPG dan akan bertahan hingga Juli 2025," ujar dia.

Dadan mengemukakan, program MBG ditentukan oleh tiga faktor, pertama yakni anggaran, kedua sumber daya manusia, dan ketiga infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun. Untuk SDM, disiapkan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka para sarjana yang terbaik dididik secara khusus 3-4 bulan, belajar mulai dari teknis keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budidaya pertanian," paparnya.

Sedangkan dari segi infrastruktur, pelayanan di SPPG hingga saat ini sama sekali belum menyerap dari anggaran negara, tetapi murni dari kemitraan dan 100 persen merupakan UMKM. Selama ini, proses pendaftaran kemitraan hanya dilakukan melalui sistem melalui situs web mitra.bgn.go.id.

"Restoran yang hampir bangkrut atau tidak laku saat ini sudah bangkit kembali. Yayasan juga selama ini bisa mendapatkan Rp6 juta per hari dari MBG," ucapnya.

...Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di Bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 T per bulan, yang artinya Rp1 T per hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan, pada Bulan Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian di Bulan Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

"Pada Bulan Januari 2025 kita melayani 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, Februari pada 726 SPPG yang mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi, serta Maret 2025 pada 1.009 SPPG dengan 3 juta penerima manfaat. Pada April 2025, akan mencapai 1.533 SPPG yang mencakup 4,59 juta penerima manfaat, sedangkan Mei 2025, kita akan mencapai tahap pertama pelayanan maksimum di 1.994 SPPG dan akan bertahan hingga Juli 2025," ujar dia.

Dadan mengemukakan, program MBG ditentukan oleh tiga faktor, pertama yakni anggaran, kedua sumber daya manusia, dan ketiga infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun. Untuk SDM, disiapkan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka para sarjana yang terbaik dididik secara khusus 3-4 bulan, belajar mulai dari teknis keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budidaya pertanian," paparnya.

Sedangkan dari segi infrastruktur, pelayanan di SPPG hingga saat ini sama sekali belum menyerap dari anggaran negara, tetapi murni dari kemitraan dan 100 persen merupakan UMKM. Selama ini, proses pendaftaran kemitraan hanya dilakukan melalui sistem melalui situs web mitra.bgn.go.id.

"Restoran yang hampir bangkrut atau tidak laku saat ini sudah bangkit kembali. Yayasan juga selama ini bisa mendapatkan Rp6 juta per hari dari MBG," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyebutkan empat dari sembilan kabupaten/kota di provinsi itu telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap yakni Kota Jayapura, Sarmi, Yapen dan Biak.

“Keempat kabupaten dan kota tersebut melakukan MBG secara bertahap dengan kisaran harga yakni Rp25 ribu - Rp40 ribu per porsi,” kata Ramses di Jayapura, Selasa.

Menurut Ramses, dalam waktu dekat lagi akan ada peresmian MBG di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.

“Pelaksanaan MBG yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Dia menjelaskan pelaksanaan program MBG tersebut disesuaikan dengan kehadiran dapur dari Badan Gizi Nasional (BGN) karena setiap kehadiran tempat masak tersebut itu menjangkau 3.000-3.500 siswa.

“Seperti di Kota Jayapura dimana berdasarkan data ada sekitar 60.000 siswa sehingga membutuhkan sekitar 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun yang baru ada hanya satu tempat saja yang jalan dengan melayani 3.000 siswa,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya berharap pada pelaksanaan MBG dapat melibatkan para UMKM lokal karena para pelaku usaha tersebut yang mengetahui kondisi budaya setempat.

“Kami berharap agar program MBG ini dapat memanfaatkan UMKM lokal, misalnya yayasan, gereja dan beberapa kelompok lainnya karena mereka yang mengenal budaya ada di daerah tersebut,” ujarnya lagi.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Manado (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara menggandeng Kodim 1310/Bitung untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Kami siap mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, di Manado, Selasa.

Joune mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang wajib disukseskan di seluruh Indonesia.

"Untuk di Pemkab Minut ini menjadi salah satu program prioritas untuk dilaksanakan secara maksimal,” kata Joune Ganda.

Menurut dia, saat ini Pemkab Minut sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung, bekerja sama dengan Kodim 1310/Bitung, terutama dalam hal lokasi dapur umum dan sarana penunjang lainnya.

Bupati mengatakan secara prinsip telah siap menjalankan Program MBG. Namun, pelaksanaan secara teknis masih menunggu kejelasan terkait sumber pembiayaan, apakah akan dibiayai oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten.

“Pasti saat ini secara umum Pemkab Minut siap mengeksekusi Program MBG, sambil menunggu petunjuk teknis agar tepat sasaran dan tidak salah dalam menerapkan,” ujar Ganda.

Sekretaris Dinas Pendidikan Minut Nola Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah mulai melakukan pendataan penerima manfaat MBG.

“Hasil pendataan awal ada 29.166 siswa SD dan SMP. Kami akan terus menyiapkan data yang diperlukan,” ujar Nola.

Ia menambahkan bahwa sasaran program ini mencakup semua siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Di Kabupaten Minahasa Utara saat ini terdapat 192 sekolah dasar dan 72 sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta.

Jumlah siswa yang besar dan sebaran yang luas, menurut dia, kesiapan infrastruktur dan data yang akurat menjadi kunci dalam menyukseskan Program MBG demi mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Minahasa Utara.

Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo menegaskan bahwa hingga hari terakhir libur panjang lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah situasi di Babel aman dan kondusif.

Ia mengatakan pihaknya terus memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman melaksanakan libur lebaran.

"Sejauh ini kondisi situasi di Bangka Belitung aman dan kondusif hingga hari terakhir libur panjang. Dan itu benar-benar harus kita pastikan," kata Hendro dalam keterangan yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (8/4/25).

Ia menerangkan selama libur panjang lebaran tahun ini, salah satu fokus rencana pengamanan dilakukan di kawasan perumahan masyarakat.

Hal itu dilakukan guna memastikan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama mudik lebaran 2025.

"Ya, itu penting dan jadi prioritas saya. Makanya anggota saya perintahkan buat patroli rutin di seluruh perumahan, termasuk perkantoran. Cek betul, pastikan ada orang yang jaga," terangnya.

Tak hanya jajarannya, Jenderal polisi berpangkat Bintang Dua ini pun mengaku turut melakukan patroli ke sejumlah perumahan dan perkantoran.

Dirinya beralasan, hal-hal seperti ini harus dilakukan dari semua lini termasuk pimpinan sehingga bisa memberikan contoh ke anggota.

"Kemarin juga sebelum memantau kawasan wisata, kita mulai dari Kapolda, Wakapolda, PJU dan jajaran semuanya polres-polres serentak menggelar patroli ke perumahan yang ada di wilayah masing-masing,"ucap Irjen Pol Hendro.

"Saya kemarin cek di kawasan Perumahan Citraland dan Air Itam. Saya datangi, temui petugas jaganya, tanya kondisi dan situasinya. Jadi bukan sekedar patroli dan datang, sudah. Tapi tanyakan petugasnya untuk betul-betul memastikan bahwa ini aman," sambungnya.

Mantan Sahli Sosbud Kapolri ini juga kembali menegaskan, bahwa situasi kamtibmas di Bangka Belitung selama libur panjang lebaran Idul Fitri 1446 aman dan kondusif.

"Tentunya dari laporan petugas keamanan baik di perumahan maupun perkantoran yang kita datangi, alhamdulillah semua merasa aman dan nyaman dengan kehadiran patroli rutin dari Polda maupun Polres jajaran. Semoga ini terus kita gencarkan hingga masyarakat betul-betul selesai melaksanakan mudik lebaran," pungkasnya.

Sementara itu, adapun perumahan yang jadi pengecekan Kapolda diantara lain Perumahan Taman Kota, Perumahan Citra Land hingga Perumahan yang berada di seputar wilayah Air Itam.

Sedangkan untuk wilayah Kota Pangkalpinang, patroli dilakukan oleh jajaran Polresta Pangkalpinang dengan melakukan pengecekan ke perumahan diantara lain Perumahan Delaova, Damai Lestari, Graha Arta, Graha Puri, Cahaya Residence, Gading Hijau hingga Golden Valley.

Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan Program MBG, kami sudah koordinasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat nantinya siap bersinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pemenuhan gizi murid.

“Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan Program MBG, kami sudah koordinasi. Ya untuk siang saja, makan pagi sama sorenya kami siapkan tersendiri,” kata Mensos Saifullah Yusuf usai kegiatan apel pagi di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta, pada Selasa.

Ia pun menambahkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengupayakan sinergi dengan Program MBG dapat berlangsung di seluruh Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.

Sementara terkait dengan proses rekrutmen guru dan murid, Mensos menjelaskan Tim Formatur Sekolah Rakyat saat ini tengah mengebut finalisasi draf petunjuk teknis (juknis) terkait dua tahapan tersebut, sehingga jadwal pelaksanaannya tetap dapat dimulai pada bulan ini.

“Untuk Sekolah Rakyat, saya akan koordinasi dengan Kemendikdasmen hari ini untuk memfinalkan draf petunjuk teknis itu. Drafnya sudah jadi, ada 100 halaman lebih untuk rekrutmen guru, murid dan lainnya,” kata Mensos.

Sejalan dengan proses pematangan tersebut, pihaknya juga tengah melakukan pemetaan dan simulasi terkait sasaran calon murid maupun guru yang masuk dalam syarat serta tinggal di sekitar 53 lokasi yang sudah siap untuk melaksanakan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran mendatang.

Mensos menjelaskan pihaknya bersama kementerian terkait sudah melakukan pemetaan awal terkait keluarga yang berada pada kategori miskin ekstrem (Desil 1) pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang berupaya memperbanyak jumlah tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di berbagai titik di wilayah permukiman untuk mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).

"Menurut saya inilah yang kita harapkan bisa ada di setiap masyarakat. Belum banyak, tapi saya yakin dengan keteladanan yang diciptakan, lama-lama Kota Semarang akan bersih dengan cara seperti ini," kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pengolahan sampah di TPS3R Pedalangan, Banyumanik, Semarang.

Saat ini terdapat 23 titik pengolahan sampah di Kota Semarang, terdiri dari 18 TPS3R berbasis masyarakat, dua TPS3R dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang.

Kemudian tiga tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kota, yakni TPST Undip, TPST Unnes, TPST BSB yang nantinya titik pengolahan sampah akan diperbanyak sebagai solusi di hulu untuk mengurangi beban TPA Jatibarang.

Melalui pemanfaatan dana Rp25 juta per RT per tahun, kata dia, program gotong royong bisa diperluas untuk mewujudkan lingkungan bersih dari titik kampung dan permukiman, salah satunya TPS3R Pedalangan yang bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain.

"Yang di sini itu harus kami minta nantinya untuk bisa mengedukasi lingkungan yang lain," kata Agustina.

Ia juga mengapresiasi sistem pengelolaan sampah skala kecil di TPS3R Pedalangan yang telah memilah sampah organik dan anorganik.

Sampah organik dijadikan pupuk untuk digunakan di pekarangan warga, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas dipilah dan dijual kembali.

"Yang pupuk juga langsung dipakai untuk pekarangan masing-masing. Yang plastik dan kertas, sudah ada pengepul yang menjemput langsung," katanya.

TPS3R Pedalangan memiliki fasilitas pemilahan dengan mesin pres untuk mengurangi volume sampah anorganik serta fasilitas pengomposan yang dilengkapi mesin perajang dan pengayak pupuk.

Dari total volume sampah 6 meter kubik per hari, sekitar 4 meter kubik berhasil dikurangi setiap harinya.

Selain TPS3R Pedalangan, Wali Kota Semarang juga meninjau Bank Sampah Sakura Pedalangan.

Sri Mulyana selaku pengurus Bank Sampah Sakura, sekaligus tokoh ProKlim RW 3 Kelurahan Pedalangan menyambut positif kunjungan Wali Kota.

"Dengan beliau melihat langsung yang ada di lapangan, masyarakat akan sangat mendukung program-program pemilahan sampah dan pengelolaan melalui bank sampah," katanya.

Sri juga menambahkan bahwa bank sampah yang mulai terorganisasi sejak 2019 itu masih membutuhkan penguatan kapasitas dan bantuan sarana.

"Kami membutuhkan 'capacity building' dan bantuan sarana yang diperlukan untuk mendorong semakin majunya Bank Sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah di wilayah," katanya.*

Istanbul (ANTARA) - Tentara Israel telah menghancurkan 90 persen kawasan permukiman di Kota Rafah, Gaza bagian selatan, sejak Oktober 2023, menurut otoritas lokal.

Kantor media pemerintah Gaza pada Minggu (6/4) mengatakan, tentara Israel telah menghancurkan area seluas 12.000 meter persegi di Rafah, sehingga mengubah kota tersebut sebagai salah satu contoh paling mengerikan dari genosida dan pembersihan etnis di zaman modern.

Kantor tersebut menyatakan 85 persen jaringan pembuangan limbah di kota itu telah hancur, menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap wabah penyakit.

Seluruh 12 pusat medis di Rafah kini tidak berfungsi, termasuk Rumah Sakit Abu Youssef al-Najjar, yang diledakkan oleh pasukan Israel menggunakan robot peledak dalam serangan mematikan mereka di Gaza, tambahnya.

Serangan Israel juga telah menghancurkan delapan sekolah dan lembaga pendidikan serta merusak berat fasilitas pendidikan lainnya yang tersisa di Rafah, menurut kantor media tersebut.

Lebih dari 100 masjid juga telah dihancurkan atau rusak parah di Rafah, tambahnya.

Rafah membentang sekitar 60 kilometer persegi dan menjadi tempat tinggal sekitar 300.000 orang. Kota ini mencakup sekitar 16 persen dari total wilayah Gaza.

Kantor media tersebut mengatakan 22 dari 24 sumur air di Rafah telah dihancurkan, membuat puluhan ribu orang tidak mendapatkan air minum bersih.

Kerusakan juga mencakup 320 kilometer jalan di Rafah, katanya, seraya memperingatkan kota itu kini telah menjadi“terkontaminasi dan tak layak huni.

Kantor itu menuntut tekanan segera terhadap Israel untuk menarik diri dari Rafah, memungkinkan para pengungsi kembali, membuka koridor aman untuk pengiriman bantuan, serta meluncurkan upaya rekonstruksi di kota yang hancur itu.

Akhir pekan lalu, kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan meningkatkan serangan ke Gaza saat upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump dalam memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Hampir 50.700 warga Palestina telah terbunuh di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak Oktober 2023 yang sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November lalu terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya terhadap wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Tentara Israel telah menghancurkan 90 persen kawasan permukiman di Kota Rafah, Gaza bagian selatan, sejak Oktober 2023, menurut otoritas lokal.

Kantor media pemerintah Gaza pada Minggu (6/4) mengatakan, tentara Israel telah menghancurkan area seluas 12.000 meter persegi di Rafah, sehingga mengubah kota tersebut sebagai salah satu contoh paling mengerikan dari genosida dan pembersihan etnis di zaman modern.

Kantor tersebut menyatakan 85 persen jaringan pembuangan limbah di kota itu telah hancur, menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap wabah penyakit.

Seluruh 12 pusat medis di Rafah kini tidak berfungsi, termasuk Rumah Sakit Abu Youssef al-Najjar, yang diledakkan oleh pasukan Israel menggunakan robot peledak dalam serangan mematikan mereka di Gaza, tambahnya.

Serangan Israel juga telah menghancurkan delapan sekolah dan lembaga pendidikan serta merusak berat fasilitas pendidikan lainnya yang tersisa di Rafah, menurut kantor media tersebut.

Lebih dari 100 masjid juga telah dihancurkan atau rusak parah di Rafah, tambahnya.

Rafah membentang sekitar 60 kilometer persegi dan menjadi tempat tinggal sekitar 300.000 orang. Kota ini mencakup sekitar 16 persen dari total wilayah Gaza.

Kantor media tersebut mengatakan 22 dari 24 sumur air di Rafah telah dihancurkan, membuat puluhan ribu orang tidak mendapatkan air minum bersih.

Kerusakan juga mencakup 320 kilometer jalan di Rafah, katanya, seraya memperingatkan kota itu kini telah menjadi“terkontaminasi dan tak layak huni.

Kantor itu menuntut tekanan segera terhadap Israel untuk menarik diri dari Rafah, memungkinkan para pengungsi kembali, membuka koridor aman untuk pengiriman bantuan, serta meluncurkan upaya rekonstruksi di kota yang hancur itu.

Akhir pekan lalu, kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan meningkatkan serangan ke Gaza saat upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump dalam memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Hampir 50.700 warga Palestina telah terbunuh di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak Oktober 2023 yang sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November lalu terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya terhadap wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Biak (ANTARA) - Sebanyak 43 ribu anak sekolah dari berbagai satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, ditargetkan mendapat layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada bulan ini.

"Pemkab Biak Numfor akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan implementasi MBG di Kabupaten Biak Numfor," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor ZR Mailoa, di Biak, Minggu.

Ia mengajak semua satuan pendidikan, tokoh adat, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, lembaga keagamaan, pelaku usaha, BUMN/BUMD,TNI/Polri, serta para pemangku kepentingan untuk menyukseskan Program MBG di Kabupaten Biak Numfor.

Dia menegaskan Program MBG merupakan salah satu bagian penting program Presiden Prabowo Subianto sehingga semua warga perlu menyukseskan program itu.

"Saat ini terus dilakukan koordinasi dengan BGN untuk merealisasikan Program MBG sebagai kebijakan strategis nasional di daerah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor David Rumansara mengakui Program MBG merupakan program pemerintah dalam upaya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

David mengajak para orang tua untuk terus mendukung Program MBG yang sudah dijalankan pemerintah melalui BGN.

Ia berharap pelaku usaha mengambil bagian menyukseskan Program MBG dengan menyediakan bahan baku menu lauk pauk, seperti telur ayam, ikan, sayur mayur, keladi, sagu, dan pangan lokal lainnya.

Sosialisasi dan edukasi Program MBG di Kabupaten Biak Numfor terus dilakukan pemerintah daerah, satuan TNI/Polri, serta perwakilan BGN.

Madrid (ANTARA) - Puluhan ribu demonstran memadati jalan-jalan di Madrid, Barcelona, dan lebih dari 40 kota lainnya di seluruh Spanyol pada Sabtu (5/4), untuk memprotes lonjakan harga sewa dan krisis perumahan yang semakin dalam, yang telah melanda negara itu selama lebih dari satu dekade.

Aksi tersebut merupakan demonstrasi nasional terkoordinasi pertama dalam skala besar dan diselenggarakan oleh berbagai asosiasi penyewa.

Para pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan “Akhiri bisnis perumahan” dan “Potong sewa 50 persen”, sebagai bentuk kritik terhadap pasar properti yang dinilai tidak berkelanjutan dan penuh spekulasi.

Kelompok penyewa juga mengancam akan melakukan mogok bayar sewa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Juru bicara Asosiasi Penyewa Madrid, Valeria Racu, menyerukan aksi tak terbatas dan mogok nasional untuk melawan harga sewa yang tinggi dan spekulan properti. Ia mendesak 500.000 rumah tangga yang masa sewanya habis pada 2025 agar melawan penggusuran.

Racu menegaskan komitmen mereka terhadap rencana mogok bayar sewa dan menyatakan bahwa jutaan orang telah menunjukkan kekuatannya. Ia memperkirakan, jika aksi ini berjalan, harga sewa dapat turun setidaknya 30 persen.

Ia juga menegaskan bahwa baik para spekulan maupun pemerintah harus bertanggung jawab atas krisis perumahan yang membuat keluarga dan generasi muda tersingkir dari pusat kota ke wilayah pinggiran.

Sementara itu, juru bicara Asosiasi Penyewa di Logrono, Mariola Gutierrez, menyatakan bahwa gerakan itu bertujuan untuk menurunkan harga perumahan dan menghentikan “gelembung sewa” yang kian membesar, dengan menekan spekulan dan pemerintah agar mengambil tindakan nyata.

Menurut laporan Bank Sentral Spanyol, negara itu membutuhkan sekitar 500.000 rumah baru untuk mengatasi krisis perumahan.

Untuk memungkinkan pembangunan perumahan sosial oleh pemerintah, laporan tersebut merekomendasikan reformasi hukum pertanahan, penyederhanaan birokrasi, pengurangan beban pajak perumahan yang saat ini sebesar 25 persen, serta penghentian penyewaan jangka pendek untuk turis di kota-kota besar dan kawasan pesisir.

Meskipun pemerintah koalisi kiri yang berkuasa telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis ini, upaya tersebut dinilai masih belum memadai.

Salah satu kebijakan yang baru dihentikan adalah program “visa emas”, yang memberikan izin tinggal permanen kepada investor asing yang membeli properti senilai minimal 500.000 euro. Program ini dihentikan pada 3 April lalu, setelah sejak 2013 memberikan manfaat kepada sekitar 15.000 investor asing.

Harga sewa di Spanyol kini mencapai rekor tertinggi. Dalam setahun terakhir, tarif sewa naik 11,5 persen, dan secara triwulanan naik 3,9 persen. Rata-rata harga sewa per meter persegi kini mencapai 13,5 euro. Di Madrid, harga sewa bahkan melonjak 91 persen dalam satu dekade terakhir, sementara biaya pembangunan rumah baru meningkat rata-rata 7,6 persen.

Di tengah tren urbanisasi dari kota kecil ke kota besar, anak-anak muda di Spanyol kini semakin banyak pindah ke wilayah pinggiran akibat mahalnya harga sewa dan rumah di pusat kota.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025