Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan program 3 juta rumah, bisa melindungi pasar keramik domestik imbas pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto di Jakarta, Jumat menyatakan dengan program dan kebijakan sertifikasi tersebut akan secara langsung membuat permintaan keramik dalam negeri terjaga dari dampak kebijakan tarif AS.

"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," katanya.

Ia mengharapkan pemerintah konsisten mendorong penerapan alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta meminta program 3 juta rumah dijalankan, karena turut memacu sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

Lebih lanjut, Edy mengatakan pihaknya mengharapkan atensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik, mengingat adanya potensi pengalihan ekspor produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus ke pasar AS setelah penerapan tarif resiprokal.

Ia menyampaikan bahwa Asaki mengkhawatirkan adanya banjir produk keramik dari India, mengingat negara tersebut selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif antidumping 200-400 persen.

"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan antidumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan Pemerintah Indonesia segera memulai negosiasi dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan secara sepihak besaran tarif impor yang tidak sesuai dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas," tuturnya.

Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4) telah mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Dua penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, telah mendapatkan sertifikat keamanan pangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari.

Kepala BPOM Manokwari Agustince Werimon di Manokwari, Rabu, mengatakan sertifikat keamanan pangan diberikan karena BPOM telah melakukan edukasi atau penyuluhan kepada pegawai di dua penyedia MBG tersebut.

“Kita sudah memberikan edukasi terkait keamanan pangan kepada 40 pegawai di dua penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kota Manokwari,” katanya.

Kedua SPPG yang sudah mendapat sertifikat keamanan pangan yaitu SPPG Kodim 1801 Manokwari dan SPPG swasta di Reremi, Manokwari Barat.

Dengan sudah memiliki sertifikat keamanan pangan, maka pengelola kedua SPPG tersebut sudah dapat mengurus sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinas Kesehatan.

Menurutnya, setiap SPPG wajib memperoleh sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinkes karena SPPG menyediakan makanan siap saji.

Sedangkan BPOM hanya memiliki kompetensi untuk memberikan penyuluhan dan mengeluarkan sertifikat keamanan pangan kepada pengelola SPPG.

“Dengan begitu penyedia MBG dapat terkontrol dan dipastikan makanan yang mereka hasilkan dapat terjaga kebersihan dan kesehatannya. Hasil produk menjadi tanggung jawab pihak pengelola,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan program MBG, BPOM pusat sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bidang pengawasan.

Untuk menindak lanjuti kerja sama tersebut di daerah, BPOM Manokwari saat ini hanya sebatas melakukan pengawasan tidak rutin.

Dimana pihaknya sudah pernah melakukan pengambilan sampel secara acak pada sekolah yang mendapatkan program MBG.

“Untuk pengawasan rutin, kita tunggu arahan dari pusat karena belum tersedia anggaran untuk penambahan reagen (alat pengetesan bahan makan) khusus MBG. Reagen yang kita miliki hanya sebatas untuk pengambilan sampel rutin selain MBG,” ujarnya.

Sebelumnya, Dandim 1801/Manokwari Kolonel Inf Agus Prihanto Donny mengatakan saat ini ada empat penyedia MBG yang sudah beroperasi memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.

Masing-masing penyedia MBG mampu menyediakan 3.000 porsi anak sekolah sehingga sudah dapat menjangkau 12.000 pelajar daerah perkotaan.*

Jakarta (ANTARA) - The government has allocated quotas for subsidized homes under the housing financing liquidity facility (FLPP) scheme to citizens with essential professions, including journalists, according to Housing and Settlement Areas (PKP) Minister Maruarar Sirait.

Speaking to the media after attending an Eid al-Fitr gathering hosted by Investment and Downstreaming Minister Rosan Roeslani in Jakarta on Tuesday (April 1) night, he highlighted that reporters would obtain access to one thousand affordable residences.

He then noted that the government had also allocated a quota of 20 thousand homes each to fishermen, laborers, and Indonesian migrant workers.

Additionally, Roeslani remarked that 30 thousand subsidized residences will be available to health workers, 14,500 to police officers, and around five thousand to soldiers of the Indonesian Army (TNI-AD).

Sirait then revealed his plan to hold discussions with representatives of the mentioned professions to further elaborate on the subsidized home program, under which the government aims to build affordable residences across Indonesia.

He stated that the government had decided to ease the minimum reserve requirement (GWM) for the purchase of subsidized and non-subsidized homes, reducing it from five percent to four percent. This decision has been approved by President Prabowo Subianto, among others.

Furthermore, the minister said President Prabowo had called for ensuring that subsidized homes are of high quality and accessible exclusively to those who deserve them.

In this regard, he emphasized the importance of stakeholders assigned to execute the housing program to refer to data compiled by Statistics Indonesia (BPS) on residents eligible to access affordable homes.

"There should be no subsidized homes accessible to the undeserving, and we cannot afford to offer such homes with low quality," he affirmed.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menghadiri gelar griya (open house) di kediaman Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada H+2 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Selasa.

Maruarar bersama istrinya, Shinta Triastuti, tiba di kediaman Rosan di Jalan Widya Chandra V/27, Jakarta Selatan, Selasa, sekitar pukul 15.34 WIB. Tak lama berselang, Mentrans juga tiba. Pimpinan Bakrie Group Aburizal Bakrie sudah tiba terlebih dulu.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan, Wamen LH Diaz Hendropriyono, Wamen Investasi Todotua Pasaribu, dan Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri juga hadir, termasuk Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie hingga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wagub Jatim Emil Dardak bersama istrinya, Arumi Bachsin.

Jakarta (ANTARA) - Para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga hingga sejumlah pejabat lainnya menghadiri gelar griya atau open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

Sejumlah menteri yang hadir tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Adapun sejumlah senator yang hadir berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi di antaranya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

Selanjutnya, sejumlah legislator yang hadir di antaranya adalah Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khaeron, mantan Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani bersama istri Mulan Jameela.

Lalu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, anggota Komisi X DPR RI Jamal Mirdad, dan lainnya. Selain itu hingga pukul 12.00 WIB, tampak hadir pula Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Komplek Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga hingga sejumlah pejabat lainnya menghadiri gelar griya atau open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

Sejumlah menteri yang hadir tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Adapun sejumlah senator yang hadir berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi di antaranya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

Selanjutnya, sejumlah legislator yang hadir di antaranya adalah Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khaeron, mantan Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani bersama istri Mulan Jameela.

Lalu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, anggota Komisi X DPR RI Jamal Mirdad, dan lainnya. Selain itu hingga pukul 12.00 WIB, tampak hadir pula Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Komplek Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

Tangerang (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Banten telah melakukan peremajaan turap di kawasan Perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 dalam mengantisipasi banjir akibat luapan maupun kebocoran tanggul.

Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni di Tangerang, Rabu, mengatakan kegiatan peremajaan yang dilakukan adalah pemasangan 2.164 kisdam pasir untuk mengantisipasi kebocoran di sepanjang turap yang menampung aliran Kali Angke tersebut.

Selain itu, Dinas PUPR juga melakukan penambalan di beberapa bagian turap yang diketahui bocor akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir ini.

“Kami terus melakukan penanganan untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di beberapa kawasan khususnya di sekitar bantaran Kali Angke yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir," katanya.

Ia melanjutkan, peremajaan turap tersebut merupakan agenda prioritas untuk mengantisipasi banjir susulan seperti yang sebelumnya terjadi di awal bulan kemarin.

Sebab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang yang memprediksi potensi cuaca buruk yang masih akan terjadi sampai selepas momentum Lebaran nanti.

“Kami berharap peremajaan turap ini dapat menahan rembesan sampai kebocoran sehingga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar dalam menjalani Lebaran tahun ini,” ucapnya.

Selain itu, Dinas PUPR Kota Tangerang sedang melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan turap permanen di kawasan tersebut. "Kita masih bahas kaitan itu agar penanganan bisa lebih efektif," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.