Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - SUN Terra, penyedia solusi energi surya untuk sektor residensial & komersial, menjalin kerja sama dengan empat pengembang properti terkemuka di Indonesia, untuk menghadirkan solusi energi bersih dengan pemasangan sistem panel surya di hampir 1.000 rumah sekitar Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Empat pengembang propertiyaitu Sinar Mas Land, PT Sinar Mitbana Mas, PT Putra Alvita Pratama, dan PT Bumi Parama Wisesa.

“Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung transisi energi berkelanjutan di sektor properti serta memberikan nilai tambah bagi konsumen. Dengan pemasangan sistem energi surya sejak awal, penghuni tidak hanya dapat menghemat biaya listrik, tetapi juga turut berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon,"ujar Karina Darmawan, CEO SUN Terra dalam keterangannya, Rabu.
Manfaat keekonomian ini memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat. Para pemilik rumah bisa lebih hemat, terutama di momen Lebaran, di mana konsumsi listrik cenderung meningkat.

Kesadaran akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan semakin meningkat di kalangan masyarakat urban, termasuk dalam memilih hunian yang berkelanjutan, seperti pemakaian peralatan elektronik berdaya listrik rendah, smart home system, penggunaan kendaraan listrik, desain sirkulasi udara yang meminimalkan penggunaan energi, serta penggunaan energi surya sebagai sumber energi altermatif di rumah.

Sebanyak 776 unit rumah yang dibangun di berbagai cluster perumahan, seperti Hiera BSD, Yara at Kaia Grand Wisata Bekasi, Terravia BSD, Layton at NavaPark BSD, dan Richmond Cluster di Kota Wisata Cibubur, akan langsung dilengkapi solar panel sehingga penghuni dapat menikmati manfaat energi surya sejak hari pertama.

Saat ini, mayoritas rumah masih dalam tahap pengembangan, sehingga rencana pemasangan panel surya akan direalisasikan secara bertahap mengikuti progres pembangunan.
Demo pemasangan solar panel di Terravia BSD Dengan kapasitas mulai dari 1,1 kWp hingga 2,75 kWp per rumah dan total kapasitas mencapai sekitar 1,3 MWp, sistem ini bekerja secara on-grid.

Hal ini memungkinkan penghuni rumah tetap terhubung dengan jaringan listrik PLN, sehingga pasokan energi tetap stabil dan optimal meskipun bergantung pada sumber energi terbarukan.

Selain itu pemasangan energi surya juga dapat menghemat biaya listrik dalam jangka panjang. Inisiatif ini menjadi momentum yang tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan listrik rumah tangga biasanya meningkat.

Dengan memanfaatkan energi surya, penghuni dapat mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional, menghemat tagihan listrik, dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Lebaran, seperti perjalanan mudik atau persiapan perayaan bersama keluarga.

Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat menjadi model bagi pengembang lain dalam mengadopsi teknologi energi surya di sektor perumahan, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim.

Dengan inovasi dan kerja sama strategis, SUN Terra berharap dapat menjangkau lebih banyak pengembang perumahan di masa mendatang dan mendorong perubahan positif dalam pola konsumsi energi masyarakat.

Depok (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo (HBS) meminta kepada pemerintah daerah setempat agar tidak mengizinkan pembangunan perumahan yang dekat sungai ataupun bekas rawa yang rawan longsor dan banjir.

"Nanti kedepannya jika terjadi banjir dan longsor maka dampaknya ke kami juga untuk minta perbaikan," kata Bambang Sutopo dalam acara sosialisasi komunikasi komisi C DPRD Kota Depok, di Perumahan Taman Anyelir 2 Depok, Rabu.

Ia meminta kepada para pengembang perumahan untuk mentaati terhadap aturan tata ruang karena jika dilanggar maka dampaknya akan terjadi banjir maupun longsor.

Bambang Sutopo menjelaskan kegiatan sosialisasi komunikasi Komisi C DPRD Kota Depok ini menjelaskan kepada masyarakat tentang tugas pokok komisi C yaitu bidang infrastruktur pembangunan, ada transportasi, perhubungan, kemacetan, banjir dan lainnya.

Sehingga nantinya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi Komisi C DPRD Kota Depok.

Selain itu juga untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang permasalahan dilingkungan.

Bambang Sutopo mengatakan dalam sosialisasi komunikasi ini ada yang berbeda yaitu dengan diadakan bazar UMKM dan juga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan murah dengan harga terjangkau.

"Kami bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dimana masyarakat bisa membeli beras, minyak goreng, daging, telor dan juga daging ayam dengan harga terjangkau," kata Bambang.

Kegiatan ini kata Bambamg diharapkan bisa membantu masyarakat untuk dapat memperoleh harga murah untuk kebutuhan lebaran.

Depok (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo (HBS) meminta kepada pemerintah daerah setempat agar tidak mengizinkan pembangunan perumahan yang dekat sungai ataupun bekas rawa yang rawan longsor dan banjir.

"Nanti kedepannya jika terjadi banjir dan longsor maka dampaknya ke kami juga untuk minta perbaikan," kata Bambang Sutopo dalam acara sosialisasi komunikasi komisi C DPRD Kota Depok, di Perumahan Taman Anyelir 2 Depok, Rabu.

Ia meminta kepada para pengembang perumahan untuk mentaati terhadap aturan tata ruang karena jika dilanggar maka dampaknya akan terjadi banjir maupun longsor.

Bambang Sutopo menjelaskan kegiatan sosialisasi komunikasi Komisi C DPRD Kota Depok ini menjelaskan kepada masyarakat tentang tugas pokok komisi C yaitu bidang infrastruktur pembangunan, ada transportasi, perhubungan, kemacetan, banjir dan lainnya.

Sehingga nantinya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi Komisi C DPRD Kota Depok.

Selain itu juga untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang permasalahan dilingkungan.

Bambang Sutopo mengatakan dalam sosialisasi komunikasi ini ada yang berbeda yaitu dengan diadakan bazar UMKM dan juga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan murah dengan harga terjangkau.

"Kami bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dimana masyarakat bisa membeli beras, minyak goreng, daging, telor dan juga daging ayam dengan harga terjangkau," kata Bambang.

Kegiatan ini kata Bambamg diharapkan bisa membantu masyarakat untuk dapat memperoleh harga murah untuk kebutuhan lebaran.

Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun segera merealisasikan pembangunan enam bangunan dapur untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiga lokasi guna pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Wali Kota Madiun Maidi di Madiun, Rabu, mengatakan enam dapur tersebut rencananya dibangun di tiga titik lokasi yakni Kelurahan Banjarejo di Kecamatan Taman, Kelurahan Kanigoro di Kecamatan Kartoharjo, serta Kelurahan Nambangan Lor di Kecamatan Manguharjo.

"Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena dekat dengan beberapa sekolah," ujar Wali Kota Maidi.

Salah satu lokasi yang telah ditinjau olehnya adalah di sekitar Lapak UMKM Kelurahan Banjarejo. Area swasembada pangan itu akan dibangun dua dapur MBG dan didukung empat hektare lahan yang ditanami berbagai tanaman kebutuhan MBG.

"Jadi setiap titik dapur itu didukung sekitar empat hingga lima hektare lahan untuk menanam cabai atau sayur, guna kebutuhan makanan bergizi. Tiap kecamatan nanti ada dua dapur yang dibangun. Setiap dapur nanti melayani sekitar 3.000 sasaran anak sekolah," kata dia.

Ia menjelaskan pembangunan dapur umum tersebut berada di atas lahan milik Pemkot Madiun. Selain di Kelurahan Banjarejo, pembangunan dapur di Kelurahan Kanigoro juga mulai dilaksanakan. Wali Kota Madiun menargetkan pembangunan bisa selesai dalam program 100 hari kerjanya.

Pemilihan lokasi dapur MBG tersebut juga mempertimbangkan jangkauan kepada sasaran. Harus dekat sekolah dan mudah terjangkau untuk akses distribusi. Selain itu juga telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Targetnya selesai dua bulan, sehingga bisa segera menyalurkan MBG kepada siswa sasaran," kata Maidi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025