Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur menyatakan kawasan perumahan menjadi salah satu titik lokasi rawan tindak kejahatan selama berlangsungnya tradisi mudik yang berlanjut ke masa libur Idul Fitri.

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin di balai kota setempat, Selasa, mengatakan pengamanan yang diterapkan oleh petugas gabungan tidak hanya fokus di pusat keramaian, tetapi juga ke lingkungan perumahan.

"Salah satu titik rawan ada di perumahan, kami kan sudah ada patroli rutin selama mudik dan libur Lebaran yang dilakukan oleh petugas gabungan," kata Ali.

Masuknya kawasan perumahan ke dalam titik rawan tindak kriminal saat Lebaran dikarenakan lokasi tersebut acap kali ditinggalkan oleh penghuninya yang mudik atau pulang ke kampung halaman.

Selain itu, beberapa warga perumahan melakukan perjalanan liburan saat Hari Raya Idul Fitri.

Kondisi tersebut diakui oleh Ali memang membutuhkan atensi khusus, sehingga masyarakat bisa tetap tenang ketika akan melakukan mudik maupun berlibur.

"Makanya (patroli) akan dilakukan lebih ketat," ujarnya.

Beberapa kerawanan yang sering muncul, kata dia, yakni tindak kriminal berupa pencurian dan perampokan.

"Kerawanannya tentu tingkat kejahatan yang ada dan paling rawan terjadi pencurian sama perampokan rumah yang kosong" ucap dia.

Tak hanya tentang tindak kriminal, pemkot setempat menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya kebakaran, khususnya di rumah yang dalam kondisi kosong karena ditinggal pemiliknya mudik.

Petugas dari UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang untuk bergabung ke dalam regu patroli sekaligus bersiaga melakukan penanganan terhadap setiap laporan peristiwa kebakaran yang terjadi.

"Kami menyiapkan petugas pemadam kebakaran sehingga bisa terus bersiaga," katanya.

Dia menambahkan pihaknya mencegah peredaran uang palsu yang bisa muncul ketika momen tertentu.

"Kami antisipasi soal uang palsu itu, supaya masyarakat tidak ada yang kena," kata Ali.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa era Presiden RI Prabowo memberikan karpet merah kepada wong cilik.

“Saya sudah diperintahkan untuk mengutamakan kebijakan juga kepada wongcilik. Kalau karpet merah selama ini hanya buat investor, tetapi di era Presiden Prabowo, Presiden Prabowo juga meminta karpet merah untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil dan wongcilik,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, rakyat kecil yang tergolong kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu juga termasuk guru.

Berdasarkan catatan pemerintah, 483.416 guru masih belum memiliki rumah. Ara menganggap seharusnya politik anggaran menunjukkan keberpihakan kepada guru sebagai bukti negara menghargai pendidikan.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga akan mengalokasikan 20 ribu unit rumah untuk para pekerja migran yang kebanyakan di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.

Program subsidi rumah dialokasikan pula untuk bidan dengan total 10 ribu unit, perawat 15 ribu unit, serta tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit.

“Kami sudah alokasikan buat petani kita, buat nelayan kita, buat buruh kita. Dengan begitu, dengan bantuan BPS, supaya sasarannya betul-betul tepat sasaran, supaya rumah subsidi jangan lagi ada yang ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak, yang memiliki penghasilan yang sudah di atas masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pikir era baru tepat sasaran sudah dimulai dengan BPS yang sangat bekerja profesional,” ungkap Menteri PKP.

“Kita doakan ke depan pengembang-pengembang makin banyak Angga-Angga baru (nama pengembang Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cikahuripan, Kabupaten Bogor, dengan kualitas platinum/rating tertinggi), sehingga kualitas-kualitas daripada rumah subsidi makin berkualitas, sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas,” ucap Ara.

Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” ucap Ara dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa era Presiden RI Prabowo memberikan karpet merah kepada wong cilik.

“Saya sudah diperintahkan untuk mengutamakan kebijakan juga kepada wongcilik. Kalau karpet merah selama ini hanya buat investor, tetapi di era Presiden Prabowo, Presiden Prabowo juga meminta karpet merah untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil dan wongcilik,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, rakyat kecil yang tergolong kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu juga termasuk guru.

Berdasarkan catatan pemerintah, 483.416 guru masih belum memiliki rumah. Ara menganggap seharusnya politik anggaran menunjukkan keberpihakan kepada guru sebagai bukti negara menghargai pendidikan.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga akan mengalokasikan 20 ribu unit rumah untuk para pekerja migran yang kebanyakan di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.

Program subsidi rumah dialokasikan pula untuk bidan dengan total 10 ribu unit, perawat 15 ribu unit, serta tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit.

“Kami sudah alokasikan buat petani kita, buat nelayan kita, buat buruh kita. Dengan begitu, dengan bantuan BPS, supaya sasarannya betul-betul tepat sasaran, supaya rumah subsidi jangan lagi ada yang ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak, yang memiliki penghasilan yang sudah di atas masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pikir era baru tepat sasaran sudah dimulai dengan BPS yang sangat bekerja profesional,” ungkap Menteri PKP.

“Kita doakan ke depan pengembang-pengembang makin banyak Angga-Angga baru (nama pengembang Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cikahuripan, Kabupaten Bogor, dengan kualitas platinum/rating tertinggi), sehingga kualitas-kualitas daripada rumah subsidi makin berkualitas, sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas,” ucap Ara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

“Pak Nixon sebagai Dirut BTN, sebagai motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat), mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia dari BTN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan data BTN, terdapat 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015, lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR. Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau taskforce di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia. Mari kita seperti kata Presiden Prabowo, mari kita bersihkan diri, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai, kita melayani rakyat sepenuh hati dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Nagan Raya (ANTARA) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Samhudi mengatakan program makan bergizi gratis (BMG) di madrasah setempat tetap berjalan selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

“Paket makan bergizi gratis yang diterima oleh siswa selama bulan suci Ramadhan berbeda dengan bulan biasanya,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Samhudi dalam keterangan diterima, Selasa.

Ada pun paket makanan bergizi gratis yang diterima oleh siswa selama bulan suci Ramadhan diantaranya berupa susu, kurma, roti, telur dan buah-buahan.

Samhudi, mengatakan meski progtam makan bergizi gratis belum merata di madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, pihaknya berharap dalam waktu dekat seluruh madrasah dapat menerimanya.

“Kami berharap agar semua madrasah segara mendapatkannya,” harap Samhudi.

Ia mengimbau agar para siswa untuk menjaga pola makan sehat selama bulan puasa agar tetap bugar, sehat dan semangat saat belajar did alam kelas.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan program MBG sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan, karena SDM yang unggul merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa,” demikian Samhudi.

Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melibatkan para pengemudi ojek online (ojol) untuk kegiatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adita melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan peran ojol dalam mendukung program-program prioritas nasional.

“Setiap hari, para pengemudi ojol banyak membantu masyarakat, menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Saatnya kita peduli, cari tahu, dan ikut membantu mengatasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adita menyebutkan bahwa pemerintah melihat potensi besar pengemudi ojol dalam mendukung program MBG, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah.

“Abang Grab dan Abang Gojek bisa diberdayakan untuk mengantarkan paket MBG kepada penerima manfaat di lokasi-lokasi layanan tertentu," katanya.

Dengan keterlibatan pengemudi ojol dalam program ini, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi bagian penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional.

Ia juga menyoroti bahwa komunitas ojol memiliki rekam jejak tersendiri dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya terlihat saat perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, di mana puluhan ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah hadir memeriahkan pesta rakyat.

"Mereka berharap pemerintahan baru dapat membawa perubahan dalam kesejahteraan mereka," katanya.

Menjawab harapan itu, Presiden Prabowo pada momen Ramadhan ini telah menginstruksikan perusahaan operator Gojek dan Grab untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojol dan kurir online.

“Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik di Indonesia,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas, karena gizi yang baik adalah fondasi dari kesehatan yang prima

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mendukung keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat desa.

"Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas, karena gizi yang baik adalah fondasi dari kesehatan yang prima," ucapnya seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga masyarakat, dalam mendukung kesuksesan Program MBG.

"Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Pemerintah harus terus memberikan dukungan penuh, sementara sektor swasta bisa berkontribusi dalam penyediaan bahan bergizi. Masyarakat juga harus berperan aktif agar hasilnya maksimal," katanya.

Hal tersebut pun disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program MBG yang digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 22-23 Maret 2025.

Dalam kesempatan tersebut Alifudin juga memberikan apresiasi terhadap peran BGN dalam menjalankan Program MBG. Ia mendorong lembaga tersebut untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi guna memastikan program itu tetap relevan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi antara lain kesehatan, Alifudin juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap program-program kesehatan masyarakat, termasuk Program BMG.

Menurutnya, pengawasan yang efektif akan memastikan anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat diperluas ke desa-desa lain, seperti di Kalimantan Barat, agar lebih banyak warga dapat merasakan manfaatnya.

Alifudin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga pola makan sehat dan bergizi demi menciptakan generasi yang lebih kuat dan berkualitas.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Pegunungan dilaksanakan lima kali dalam seminggu.

Program MBG diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya beberapa waktu lalu.

Ketua Kelompok Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Wahyu Adi Pratama di Wamena, Minggu, membenarkan bahwa program MBG akan diberikan lima kali dalam seminggu, kecuali hari libur.

“Selama lima hari mulai Senin-Jumat, siswa, guru, ibu hamil, ibu menyusui, balita akan memperoleh MBG yang telah kami mulai di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” katanya.

Menurut Wahyu, dalam komposisi MBG ada kue, susu, daging sapi, ayam, telur, sayur, nasi, dan umbi-umbian.

“Kami pastikan setiap pemberian MBG ini nilai gizi yang sajikan terpenuhi dan seimbang, sehingga penerima manfaat dapat terpenuhi asupan gizinya,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengoperasian dapur umum untuk menyediakan MBG saat ini terdapat dua tempat, yakni di Jalan Bhayangkara Wamena, namun masih satu yang beroperasi.

“Sementara baru satu dapur yang beroperasi, karena yang satu lagi pengelolanya ada kedukaan, sehingga baru berjalan setelah Lebaran,” katanya.

Dia menambahkan satu dapur per harinya mampu menyiapkan 3.500 porsi MBG bagi penerima manfaat.

“Seandainya dua dapur sudah beroperasi maka setiap harinya mampu menyiapkan 7.000 porsi bagi penerima manfaat,” ujarnya.

Dia menyebut yang terlibat dalam proses memasak setiap dapurnya ada 47 orang, dan ditambah tiga orang dari Badan Gizi Nasional (kepala SPPG-BGN, ahli gizi dan akuntan).

“Karyawan atau untuk yang masak campuran, ada putra daerah (OAP) hampir sebagian besar itu mewakili dari unsur pemuda, adat dan gereja,” katanya.

Dia menyampaikan program MBG ini juga membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi orang asli Papua (OAP) Pegunungan.

“Tujuannya ayo sama-sama, pemuda dan masyarakat asli di sini memberikan MBG, kerja dengan tulus, ikhlas bagi generasi muda ke depannya,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang telah berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis.

"Tidak hanya bergerak untuk memastikan program makan bergizi gratis sampai dirasakan dan berkualitas, tetapi lebih dari itu, lihat bagaimana inovasi dan kreativitasnya memastikan sumber-sumber pangan kita benar-benar bisa lebih modern dan mandiri," kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara "Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa" sekaligus meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (22/3).

Sama ketika pandemi COVID-19, Ibas mengapresiasi para prajurit TNI yang telah berperan aktif dalam menjalankan operasi militer selain perang guna mendukung program-program pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG.

Dia juga mengapresiasi peran Komando Distrik Militer (Kodim) Ngawi dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik.

Ibas pun mengajak semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

"Karena dapur-dapur umum pun banyak bekerja sama dengan TNI. Di sudut tanah air ini, ibu-ibu pun banyak terlibat sebagai juru masak, libatkan teman-teman dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pastikan anak-anak kita dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP merasakan dengan kualitas yang baik dan sehat,” ujarnya.

Ibas menambahkan, "Dari 27 sekolah dan 2.800 siswa hari ini yang sudah merasakan program makan bergizi, kami berharap ke depan lebih banyak sasarannya, lebih luas dan tentunya tepat sasaran."

Di sisi lain, Ibas menyinggung soal supremasi sipil dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang menjadi isu aktual saat ini.

"Kami memastikan agar supremasi sipil tetap berlaku di tanah air. Setuju? Dan saya yakin, Presiden Prabowo juga mengerti tentang hal itu," katanya.

Dalam memastikan supremasi sipil, ujarnya lagi, RUU TNI memberikan pembatasan dan penyempurnaan terhadap tugas yang diembannya.

"Agar TNI yang hari ini tugas utamanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI, juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdiannya dengan penugasan-penugasan yang dibatasi dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan, dan spesialisasi,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa DPR RI berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan TNI dan Polri beserta keluarganya.

"Memastikan tidak hanya gaji, tunjangan kinerja, uang lauk pauk, uang kemahalan, dan lain sebagainya, mesti terus meningkat dari waktu ke waktu," katanya.

Di akhir sambutannya, Ibas mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di tanah air.

"Mari kita terus perjuangkan merah putih di dada kita. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga NKRI, dan juga terus ramah dan cinta kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk menjawab kemiskinan, pengangguran, dan juga keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Misbakhun pada Capital Market Forum 2025 bertema Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan, salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun.

Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan nonbank ini menambahkan bahwa kekhawatiran soal MBG mengganggu APBN itulah yang terus disuarakan.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ujarnya.

Kendati demikian, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengatakan bahwa MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi.

Generasi mendatang yang sekarang masih TK dan SD, menurut dia, adalah generasi yang perlu asupan gizi cukup.

"Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucap Misbakhun.

Di depan pelaku pasar modal di BEI, dia menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Misbakhun pada Capital Market Forum 2025 bertema Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan, salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun.

Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan nonbank ini menambahkan bahwa kekhawatiran soal MBG mengganggu APBN itulah yang terus disuarakan.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ujarnya.

Kendati demikian, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengatakan bahwa MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi.

Generasi mendatang yang sekarang masih TK dan SD, menurut dia, adalah generasi yang perlu asupan gizi cukup.

"Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucap Misbakhun.

Di depan pelaku pasar modal di BEI, dia menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," ungkapnya.

Wakil rakyat ini menegaskan bahwa MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu, upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus mulai dari sekarang.

"Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada pada generasi sekarang," tambah Misbakhun.

Ia menganggap MBG bukanlah beban bagi APBN sebab Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Hal itu terbukti dari volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanya tetap Rp3.621,3 triliun.

"Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual agar tidak membebani anggaran.

"Sekarang Pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dinaikkan. Penerimaan pajak ditingkatkan tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan," pungkas Misbakhun.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025