Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten akan menyediakan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan kepada anak dengan disabilitas di sekolah luar biasa (SLB).

"Kami sudah koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyiapkan lahan yang akan disiapkan sebagai dapur MBG ini," kata Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan rencana penyediaan fasilitas dapur SPPG ini dilakukan untuk mendukung dan menyukseskan program MBG, khususnya bagi anak disabilitas.

Ia menjelaskan dalam penyediaan makanan bagi mereka terdapat sejumlah ketentuan, misalnya makanan dengan kandungan gluten, kasein, fenol, serta bahan tambahan makanan yang dapat memicu munculnya sikap agresif bagi anak penyandang autisme.

"Nanti kalau ada lahan yang memang tidak dipergunakan atau tidak difungsikan lahan sekolah, maka kita akan manfaatkan. Karena untuk dapur ini minimal bisa aman, nyaman. Lahannya kita harus memiliki sekitar 800 meter sampai 1.000 meter persegi, jadi ini yang akan menjadi standar kami dalam menyiapkan SPPG itu," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan ikut berkomitmen membantu memenuhi kebutuhan program MBG dengan membangun SPPG di setiap desa.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan melibatkan dan mengoptimalkan Koperasi Merah Putih dan BUMDes dalam membangun SPPG.

"Sesuai arahan Mendes, insyaallah kita akan secepatnya untuk mempersiapkan desa lainnya agar bisa menghadirkan SPPG ini. Selain itu, kami juga akan lebih aktif untuk menanam holtikultura dalam rangka menyukseskan MBG," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menghadap Menteri Sekretariat Negara atau Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan untuk pembangunan perumahan.

"Dalam waktu dekat kami akan menghadap kepada Mensesneg untuk melaporkan kami sudah rapat dua kali untuk nanti bentuknya seperti apa dan langkah-langkah berikutnya," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Dia berharap terdapat arahan dari Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan perumahan.

"Nanti kita akan dapat arahan, ini kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini rapat yang kedua," katanya.

Ara menyampaikan bahwa semua pihak mempersiapkan aspek-aspek mulai dari kepastian hukum hingga prosedur terkait rencana pemanfaatan lahan lapas untuk perumahan.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum, data-data, prosedur, makanya tadi ada dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), direktur jenderal kekayaan negara Kementerian Keuangan, kemudian lahan-lahannya dari Bank Tanah, supaya semua sesuai aturan," katanya.

Rencana pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Jadi sesuai arahan Presiden, bagaimana kita bisa memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh, sudah sangat padat (overcrowded) itu untuk bisa bagaimana dipindahkan, sesuai aturan, juga negara tidak dirugikan, kemudian juga bisa digunakan untuk perumahan, itu saja intinya," kata Ara.

Dalam rapat terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (14/5), para pengembang perumahan swasta juga diundang untuk memberikan masukan.

Itu tadi saya katakan, itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, skemanya seperti apa yang aman sehingga negara tidak dirugikan.
Termasuk kami juga mendengarkan masukan dari pengembang perumahan, kami mendengarkan saran-saran mereka," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menghadap Menteri Sekretariat Negara atau Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan untuk pembangunan perumahan.

"Dalam waktu dekat kami akan menghadap kepada Mensesneg untuk melaporkan kami sudah rapat dua kali untuk nanti bentuknya seperti apa dan langkah-langkah berikutnya," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Dia berharap terdapat arahan dari Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan perumahan.

"Nanti kita akan dapat arahan, ini kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini rapat yang kedua," katanya.

Ara menyampaikan bahwa semua pihak mempersiapkan aspek-aspek mulai dari kepastian hukum hingga prosedur terkait rencana pemanfaatan lahan lapas untuk perumahan.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum, data-data, prosedur, makanya tadi ada dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), direktur jenderal kekayaan negara Kementerian Keuangan, kemudian lahan-lahannya dari Bank Tanah, supaya semua sesuai aturan," katanya.

Rencana pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) mematuhi standar operasional prosedur (SOP) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa mematuhi SOP MBG menjadi penting karena menjaga kualitas makanan merupakan hal yang sangat krusial.

“Ombudsman mendorong agar SOP itu tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah, dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari kualitas,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Sementara terkait isu keracunan MBG, dia mengatakan bahwa Ombudsman RI telah menerima laporan dari Kepala BGN terkait langkah pembenahan.

“Mulai dari dua minggu yang lalu, Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat, dan sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik,” ujarnya.

Untuk kasus keracunan MBG, terakhir dialami oleh ratusan pelajar di Kota Bogor, Jawa Barat.

Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, menyatakan BGN telah mengecek penyebab keracunan di Bogor tersebut.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia mendorong Badan Gizi Nasional untuk mengatasi masalah calo yayasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya melihat bahwa bergentayangan calo-calo yayasan," ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Selain itu, Yeka mengatakan bahwa Ombudsman RI juga mendorong BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG.

Dorongan Ombudsman RI tersebut telah disepakati untuk dijalankan oleh BGN ke depannya.

"Ke depan, BGN sudah meminta Kemenkum (Kementerian Hukum) untuk mempermudah proses legalisasi yayasan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah itu diambil BGN agar masyarakat yang sudah memiliki kesiapan untuk berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapur MBG dapat dimudahkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, Yeka mengatakan bahwa BGN memastikan mulai Mei 2025 tidak ada lagi persoalan anggaran dalam program MBG.

Program MBG merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengemukakan bahwa banyaknya persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 karena kurangnya anggaran pendukung.

"Selama Januari sampai April 2025, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan. Ombudsman melihat program ini (MBG) belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Yeka mengatakan bahwa BGN dalam rapat tersebut menjelaskan penganggaran MBG mulanya diharapkan selesai pada Desember 2024 dan MBG dapat dilaksanakan pada Januari 2025. Standar operasional prosedur (SOP) bahkan telah ditetapkan oleh BGN sebelum program MBG diluncurkan.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan MBG tersebut, sementara program MBG tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

"Tensi politik terhadap program ini (MBG) tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus running (berjalan, red.) dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Yeka, muncul sejumlah persoalan akibat kurangnya anggaran untuk mendukung program MBG.

Ia mengatakan bahwa Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi tersebut menyatakan bahwa ke depannya tidak ada lagi persoalan anggaran maupun pembayaran terkait program MBG, yakni mulai Mei 2025.

"Dipastikan dari Mei 2025 ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran," katanya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI menyatakan kesiapan dan komitmennya mengawasi menu dan yayasan pengelola program makan bergizi gratis (MBG).

“Akan konsentrasi di apakah semua SOP (standar operasional prosedur) sudah dijalankan oleh yayasan. Kedua, akan fokus untuk melihat apakah menu yang disajikan sudah sesuai juga dengan SOP-nya,” ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Yeka menjelaskan untuk saat ini Ombudsman RI belum dapat mengawasi pelaksanaan MBG di 38 provinsi, karena terbatasnya jumlah kantor perwakilan Ombudsman di Tanah Air. Ombudsman akan melaksanakan pengawasan di 34 provinsi, di mana sudah terdapat kantor perwakilan Ombudsman.

“Ombudsman baru punya 34 kantor soalnya. Jadi, di 34 titik ya,” jelasnya.

Lebih lanjut Yeka menegaskan bahwa institusinya tidak berfokus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program MBG.

“Kalau ekonom bisa saja, ‘oh MBG ini membebankan APBN’, dan segala macam itu silakan. Namun, itu bukan ranahnya kami,” ujarnya.

Senada dengan Yeka, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa institusinya meminta Ombudsman RI untuk lebih intens mengawasi pelaksanaan MBG, terutama di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dadan menjelaskan bahwa BGN sangat terbuka untuk diawasi setiap saat oleh Ombudsman RI.

“Dua hal yang bisa dilakukan di sana. Pertama, adalah pengawasan penggunaan keuangan. Kedua, adalah penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat,” ujar Dadan.

Dengan demikian, kata dia, pengawasan dari Ombudsman RI dapat membuat program MBG semakin berkualitas hingga memberikan manfaat besar kepada target penerima manfaat.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengupayakan langkah mitigasi tanah longsor di permukiman warga, setelah meninjau lokasi bencana di kawasan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda, Rabu.

"Kami tinjau ke sini memang keberadaannya kalau kita lihat dari aspek morfologi tanah memang tidak layak huni. Nah, ini juga perlu kita mitigasi bencana oleh ahli geologi," ujarnya di lokasi longsor yang menewaskan satu keluarga berjumlah empat jiwa di Samarinda.

Sebagai langkah mitigasi, ia telah berkoordinasi dengan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Kaltim untuk melakukan kajian bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) sehingga memberikan rekomendasi penanganan kawasan rawan longsor.

Hasil kajian tersebut, disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.

"Hasil kajian tersebut kami perintahkan untuk ditindaklanjuti oleh BPBD Kaltim supaya tidak ada lagi penduduk yang bermukim atau berdomisili di daerah rawan longsor," ujarnya.

Bencana tanah bergerak pada Senin (12/5) dini hari tersebut, menyebabkan lima kepala keluarga terdampak, dengan satu keluarga kehilangan nyawa berjumlah empat orang dan dua lainnya luka-luka.

Setelah meninjau lokasi, Wagub Seno Aji menyatakan keprihatinan atas kejadian tersebut.

Terkait dengan bantuan bagi korban, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan logistik, berupa beras, sembako, dan uang tunai. Santunan Rp5.000.000 diberikan kepada masing-masing keluarga korban meninggal dunia. Selain itu, BPJS juga menyalurkan santunan sekitar Rp40.000.000 per korban.

Ia juga menawarkan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban yang memiliki lahan.

Salah satu korban selamat, Nuraini (27), menceritakan detik-detik terjadinya longsor saat hujan deras mengguyur pada Senin (12/5) subuh.

Ia mengaku terbangun saat mendengar suara gemuruh dan melihat rumah di depannya ambruk akibat longsor.

Ia menyatakan beruntung karena bersama anggota keluarga lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Saat ini, Nuraini dan keluarga mengungsi di rumah kerabat di kawasan Bendungan, Kelurahan Lempake.

Ia mengaku trauma dan tidak ingin lagi tinggal di kawasan rawan longsor.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor, Jawa Barat.

"Kita akan tetap backup, kalau terjadi itu (kasus keracunan) kita akan belajar dari kejadian itu dan kita cegah (agar tidak terulang)," kata dia saat ditemui di Kantor PBNU di Jakarta, Rabu.

Pihaknya akan mengawasi dan memperbaiki sistem dapur MBG yang terlibat dalam peristiwa luar biasa tersebut.

"Yang (peristiwa keracunan bakteri) salmonella kalau terjadi ini kita obati, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya, nanti diperbaiki," katanya.

Pihaknya juga memperhatikan terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG di lokasi manapun.

"Dari bahan baku pasti kita (perhatikan). Badan Gizi melibatkan Badan POM dan kita akan terlibat secara utuh untuk itu," kata Taruna Ikrar.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merespons kejadian ratusan pelajar di Bogor yang mengalami keracunan dengan dugaan karena menu MBG.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor, Jawa Barat.

"Kita akan tetap backup, kalau terjadi itu (kasus keracunan) kita akan belajar dari kejadian itu dan kita cegah (agar tidak terulang)," kata dia saat ditemui di Kantor PBNU di Jakarta, Rabu.

Pihaknya akan mengawasi dan memperbaiki sistem dapur MBG yang terlibat dalam peristiwa luar biasa tersebut.

"Yang (peristiwa keracunan bakteri) salmonella kalau terjadi ini kita obati, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya, nanti diperbaiki," katanya.

Pihaknya juga memperhatikan terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG di lokasi manapun.

"Dari bahan baku pasti kita (perhatikan). Badan Gizi melibatkan Badan POM dan kita akan terlibat secara utuh untuk itu," kata Taruna Ikrar.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merespons kejadian ratusan pelajar di Bogor yang mengalami keracunan dengan dugaan karena menu MBG.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan mengatakan timnya langsung mengambil tindakan untuk mengetahui penyebab kejadian itu dengan melakukan uji laboratorium, antara lain bahan serta makanan yang dimasak.

Selain itu, memberikan teguran peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

Pihaknya tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan kepada para korban.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami," ucap dia.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Tanjung Selor (ANTARA) - Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di markas Polresta Bulungan untuk mendukung implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Ini komitmen nyata Pori, khususnya Polda Kaltara dalam mendukung program prioritas Nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis yang terkait pemenuhan gizi anak sekolah," kata Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu.

Peletakan batu pertama ini dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Kapolda Kaltara menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan wujud nyata implementasi program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kapolda menjelaskan bahwa dapur SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi. Pembangunan ditargetkan selama 90 hari kerja, sehingga diproyeksikan dapat beroperasi pada awal September 2025.

Kapolda mengatakan kapasitas dapur ini mampu melayani hingga 3.500 siswa. Namun, berdasarkan kriteria nasional dan pertimbangan jarak tempuh ideal 1-2 kilometer untuk menjaga kualitas makanan dari tingkat TK hingga SMA, cakupan ini belum dapat mengakomodasi seluruh siswa di Tanjung Selor.

Data siswa dari beberapa sekolah di sekitar lokasi pembangunan SPPG juga dipaparkan, antara lain SMA 1 Tanjung Selor (965 siswa), SD 01 Tanjung Selor (501 siswa), SLB Tanjung Selor (114 siswa), SD 6 Tanjung Selor (271 siswa), SMP 1 Tanjung Selor (749 siswa), SMK 1 Tanjung Selor (789 siswa), dan TK Kemala Bhayangkari (75 siswa).

Pembangunan SPPG ini sepenuhnya diinisiasi dan akan dikelola oleh manajemen Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara. Pengelolaannya akan dikerjasamakan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolda optimistis langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh siswa di wilayah tersebut.

"Penyediaan akses makanan bergizi ini juga krusial dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda," imbuhnya.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat terus mendukung dan berpartisipasi dalam program ini, sehingga target operasional pada September mendatang dapat tercapai.

Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis sebagai tanda dimulainya pembangunan SPPG Polda Kaltara di Tanjung Selor.

"Saya sudah perintahkan seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda Kaltara untuk melakukan pembangunan serupa, sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi program Presiden RI, yaitu MBG," katanya.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil agar bisa leluasa jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya, guna tidak membahayakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Utut menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat. Ia juga sekaligus menanggapi peristiwa pemusnahan amunisi milik TNI di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan sedikitnya 13 orang, sembilan di antaranya sipil.

"Hemat saya ke depan itu kita perbaiki, misalnya [markas] TNI itu harus jauh dari [permukiman] masyarakat sipil," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu, menurut dia, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri juga dekat dengan permukiman.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar nggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek," kata dia.

Dia pun tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah. Maka dari itu, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut dia, negara-negara lain memiliki instalasi militer yang jauh dari masyarakat. Namun hal itu bukan dimaksudkan sebagai "menjauhkan diri", melainkan agar instalasinya bersifat steril.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam," kata dia.

Dia mengatakan bahwa kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, itu bukan yang pertama kali terjadi. Namun, kejadian itu harus menjadi tragedi yang terakhir kalinya.

"Biar Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi," katanya.