Tangerang (ANTARA) - Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata mengatakan Citra Maja City di Lebak dikembangkan dalam mendukung program pemerintah terkait penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Ia mengatakan Citra Maja City dijual dengan harga rumah mulai dari Rp150 juta dan didukung biaya transportasi dari Maja ke Jakarta dengan kereta api/KRL commuterline juga sangat murah hanya sekitar Rp6.000.

"Kami menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau tanpa mengesampingkan kenyamanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat," kata Budiarsa Sastrawinata

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait pada 20 Maret 2025 melakukan kunjungan kerja ke proyek perumahan Citra Maja City yang dicanangkan pemerintah sebagai Kota Baru Publik dalam RPJMN 2019-2024 berdasarkan Perpres no. 52/2023.

"Kami merasa terhormat atas kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kota Baru Maja dan khususnya ke Citra Maja City," katanya.

Dalam kunjungannya, Menteri Maruar melihat langsung area perumahan, fasilitas umum seperti Sekolah Nasional Mutiara Bangsa, Sekolah Muslim Cendekia, Masjid Raya, Klinik Eco Medica 24 jam, pusat kebugaran dan rekreasi EcoClub, pusat belanja dan hiburan EcoPlaza, pusat kuliner Food Terrace, Taman Rekreasi Terra Garden seluas 2 hektar, progres pembangunan Mesjid dan Gereja, lokasi rencana RSUD Lebak; serta berbagai tipe hunian yang tersedia di Citra Maja City.

Hingga saat ini, Citra Maja City telah membangun 20.000 rumah dan ruko yang kini dihuni oleh lebih dari 12.000 jiwa. Dikembangkan oleh Grup Ciputra, kota mandiri seluas 2.000 hektar ini menerapkan Konsep Transit Oriented Development (TOD), dengan Stasiun KA Maja sebagai simpul pergerakan.

Jakarta (ANTARA) - Grup Adaro bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan groundbreaking pembangunan 500 rumah gratis bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan fondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro," ujar Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi MBR yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Hal itu sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

"Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” kata Priyadi.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025.

Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Jakarta (ANTARA) - Grup Adaro bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan groundbreaking pembangunan 500 rumah gratis bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan fondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro," ujar Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi MBR yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Hal itu sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

"Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” kata Priyadi.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025.

Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan fondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang.

Jakarta (ANTARA) - Grup Adaro bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan groundbreaking pembangunan 500 rumah gratis bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan fondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro," ujar Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi MBR yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Hal itu sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

"Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” kata Priyadi.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025.

Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Grup Adaro bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan groundbreaking pembangunan 500 rumah gratis bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan fondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro," ujar Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi MBR yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Hal itu sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

"Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” kata Priyadi.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025.

Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto turut membahas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa hari lalu serta menyinggung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang stres karena saham yang jatuh.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

"Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman, saudara-saudara. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang, di antara saudara-saudara. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, mana Trenggono? Oh duduk sebelahan," kata Prabowo seraya mencari posisi duduk Maruarar dan Trenggono saat Sidang Kabinet Paripurna.

Prabowo pun berkelakar ada pula menteri-menteri yang tampaknya tidak terpengaruh saat IHSG jatuh, salah satunya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

"Mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena enggak punya saham dia," kata Prabowo sambil tertawa terbahak-bahak.

Selain tiga menteri tersebut, giliran Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Kepala BKPM/Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang disinggung Presiden.

Saat menteri-menteri menyebutkan nama Amran, Presiden Prabowo pun langsung menepis bahwa Menteri Amran juga tidak terpengaruh dengan harga saham karena tidak berinvestasi saham.

Namun, saat menteri-menteri menyebutkan nama Rosan, Presiden Prabowo seolah tidak memedulikan Rosan yang dinilainya tidak terpengaruh karena harga saham jatuh.

"Siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia enggak main saham dia. Dia enggak main saham, dia enggak main saham," kata Prabowo.

Pada Selasa (18/3), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam lebih dari 5 persen sehingga membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

Pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (18/3) siang, IHSG tercatat ditutup melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08.

Sementara itu, indeks LQ45 tercatat turun 38,27 poin atau 5,25 persen ke posisi 691,08.Sedangkan pada penutupan perdagangan Selasa (18/3) sore, IHSG ditutup melemah 248,56 poin atau 3,84 persen ke posisi 6.223,39.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kudus (ANTARA) - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Hybrid Nasrul Ummah di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menghentikan sementara penyaluran paket menu makan bergizi bagi para pelajar karena siswa memasuki masa libur Lebaran.

"Mulai hari ini (21/3) siswa mulai libur, sehingga penyaluran dilanjutkan kembali setelah siswa masuk sekolah pada tanggal 9 April 2025," kata Kepala Unit Pelayanan SPPG Ponpes Nashrul Ummah Nuzilul Munawaroh di Kudus, Jumat.

Ia mengungkapkan selama bulan puasa pihaknya masih menyalurkan paket menu MBG bagi 3.267 siswa yang tersebar di Kecamatan Mejobo.

Hanya saja, kata dia, menu makannya berbeda dengan sebelum puasa yang biasanya memakai nasi. Sedangkan selama puasa diganti dengan snack seperti telur, susu, biskuit, buah, dan kurma.

Tentunya dengan menu tersebut, tidak mudah basi dan bisa dikonsumsi hingga menjelang berbuka puasa.

Karena per hari ini para siswa mulai libur Lebaran, maka penyaluran terakhir adalah pada Kamis (20/3).

SPPG Ponpes Nashrul Ummah Kudus atau dapur MBG mulai beroperasi secara resmi sejak 13 Januari 2025.

Adapun sasarannya merupakan siswa yang sekolahnya di Kecamatan Mejobo. Sebanyak 3.267 siswa tersebut berasal dari 17 sekolah dengan radius 2 kilometer.

Menu makanan setiap sepekan juga sudah disiapkan, sehingga setiap harinya ada perbedaan menu makanan agar siswa tidak bosan. Sedangkan perubahan menunya dilakukan setiap 10 hari. Sedangkan untuk siswa yang alergi makanan juga akan disesuaikan menunya.

Jumlah menu makan bergizi yang didistribusikan ke masing-masing sekolah, disesuaikan dengan jumlah siswa yang masuk sekolah, sehingga ketika ada yang bolos tentu akan dilaporkan pihak sekolah karena sudah ada grup WhatsApp.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Hanya, ini masih belum sebetulnya memuaskan saya. Tapi saya mengerti, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sudah bekerja dengan seluruh jajarannya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat.

Kepala Negara dalam pidatonya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna persiapan Idul Fitri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengaku masih belum sepenuhnya puas dengan capaian tersebut, mengingat masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya.

"Hanya, ini masih belum sebetulnya memuaskan saya. Tapi saya mengerti, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sudah bekerja dengan seluruh jajarannya," ujar Presiden Prabowo.

Capaian 3 juta penerima manfaat MBG dalam tiga bulan terakhir, kata Presiden, merupakan pencapaian tercepat yang bisa dilakukan saat ini.

Namun ia mengungkapkan bahwa saat berkunjung ke desa-desa, masih banyak orang tua yang mempertanyakan mengapa mereka belum menerima manfaat dari Program MBG tersebut.

"Tapi ketika saya berkunjung ke desa-desa, masih banyak orang tua yang bertanya, Pak, kami di sini belum menerima makan bergizi," ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan perlu ada langkah-langkah inovatif dan kreatif untuk mempercepat jangkauan Program MBG.

Ia meminta Kepala BGN beserta jajarannya untuk mencari solusi, termasuk mempertimbangkan sistem hibrida agar distribusi lebih efisien.

"Rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Saya minta ini dipikirkan, bagaimana caranya agar lebih cepat," ucap Presiden Prabowo.

Meski demikian Presiden tetap mengapresiasi kerja keras tim dalam menjalankan program ini.

Presiden juga mengungkapkan bahwa berbagai pemimpin dunia telah menunjukkan ketertarikan terhadap inisiatif Indonesia dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.

"Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," kata Presiden Prabowo.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Biak (ANTARA) - Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor, Papua, menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi asupan gizi anak sekolah.

"LMA sebagai representasi masyarakat adat mendukung penuh kebijakan Astacita Presiden Prabowo, salah satunya MBG untuk anak-anak di berbagai satuan pendidikan," kata Ketua Lembaga Musyawarah Adat Biak David Rumansara di Biak, Jumat.

Menurut dia, pada uji coba MBG dilakukan Kodim 1708/BN di sejumlah sekolah sangat diterima dengan senang hati karena memperoleh makan bergizi dari TNI.

David mengajak para orang tua dan keluarga masyarakat adat Biak Numfor untuk menyukseskan program MBG di berbagai sekolah dan tidak perlu takut dengan pemberian makanan anak.

"Anak orang asli Papua yang ada di sekolah diberikan menu makan bergizi sehingga tumbuh kembang anak dapat cerdas, sehat dan tidak stunting," ujar David.

Sebagai wujud nyata terhadap dukungan LMA Biak terhadap program MBG, menurut David, pihaknya terus membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pentingnya tentang pemberian makan bergizi anak.

Menurut David, dampak yang sangat nyata saat anak diberikan makan bergizi adalah tingkat kehadiran siswa makin meningkat di sekolah.

"Adanya kegiatan makan gratis ini sangat signifikan meningkatkan kehadiran siswa di kelas," ujarnya.

Dia mengatakan manfaat program makan bergizi ini, selain anak cerdas juga mencegah berbagai penyakit.

Di Kabupaten Biak Numfor diprogramkan sebanyak 43 ribu siswa dari berbagai satuan pendidikan akan menerima program MBG.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pembayaran gaji petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat tertunda kini mulai diproses.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menjelaskan alasan penundaan itu terjadi karena kendala administrasi status kepegawaian.

"Jadi begini, SPPG itu di dalam anggaran APBN 2025 itu bertindak atau berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K," ujarnya.

Namun, karena proses pengangkatan P3K baru dapat dilakukan paling cepat pada April, kata Dadan, anggaran yang telah dialokasikan tidak bisa langsung digunakan untuk status pegawai yang belum resmi sebagai P3K.

"Oleh karena itu, kami harus mencari pola penggunaan anggaran lain, seperti melalui jasa konsultan," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu cukup lama, sehingga pihaknya memutuskan untuk menggunakan mekanisme pembayaran lain.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penyaluran bertahap dari tahap satu hingga tujuh.

Diketahui, pemerintah menunjuk ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah.

Para lulusan SPPI, yang telah menjalani Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI, ditempatkan dalam kelompok kecil di unit layanan makan bergizi.

Keterlibatan mereka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, sehingga manfaatnya bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia dapat lebih maksimal.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025