Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengimbau warga permukiman padat di daerah setempat untuk tidak bermain atau menyalakan petasan, terutama saat Ramadhan karena hal itu dapat memicu bencana kebakaran rumah seperti di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Sebaiknya tidak usah main petasan. Itu berisiko buat diri sendiri dan lingkungan sekitar juga," kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sebaliknya, Uus meminta agar pada bulan suci ini dimanfaatkan warga untuk memperbanyak ibadah.

"Ramadhan ini kesempatan perbanyak ibadah. Main atau jual petasan, sebaiknya jangan," kata Uus.

Uus pun menginstruksikan jajarannya di kelurahan, kecamatan serta Satpol PP untuk mengawasi penjualan atau penggunaan petasan di wilayah setempat.

"Saya minta nanti Satpol PP, Pak Lurah, Pak Camat untuk mengawasi," kata Uus.

Sementara itu, Kasatpol PP Jakarta Satriadi menegaskan bahwa pembuatan, penjualan serta penyimpanan petasan jelas dilarang dalam Perda 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, khususnya pada pasal 19.

"Pasal 19, setiap orang atau badan dilarang yang pertama membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya. Kemudian membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin gubernur atau pejabat yang ditunjuk," kata Satriadi.

Petasan yang dimaksud adalah berbagai jenis petasan yang beredar di masyarakat seperti petasan banting maupun jenis kembang api luncur pada dasarnya berbahan dasar peledak yang berbahaya dan mudah terbakar.

"Bermain petasan lebih banyak ancaman yang merugikan daripada mendatangkan manfaat," kata dia.

Pihaknya menghimbau masyarakat tidak bermain petasan, karena selain membahayakan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain.

"Selain itu juga bisa berpotensi terhadap kebakaran dan bisa menghadirkan potensi gesekan tawuran antar kelompok," katanya.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan, beberapa daerah di Jakarta Barat yang dikenal sebagai permukiman padat penduduk dan sering mengalami kebakaran seperti Kecamatan Tambora, salah satu kecamatan terpadat di daerah ini dengan kepadatan penduduk mencapai 49.841 jiwa per km².

Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, memiliki kepadatan penduduk sekitar 95.191 jiwa per km², menjadikannya salah satu kelurahan terpadat di Asia Tenggara.

Kelurahan Kapuk, pernah suatu waktu mengalami 24 kejadian kebakaran, menjadikannya salah satu daerah rawan kebakaran di daerah ini dan terakhir Kelurahan Kalideres, juga pernah mengalami 20 kejadian kebakaran pada periode tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengimbau warga permukiman padat di daerah setempat untuk tidak bermain atau menyalakan petasan, terutama saat Ramadhan karena hal itu dapat memicu bencana kebakaran rumah seperti di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Sebaiknya tidak usah main petasan. Itu berisiko buat diri sendiri dan lingkungan sekitar juga," kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sebaliknya, Uus meminta agar pada bulan suci ini dimanfaatkan warga untuk memperbanyak ibadah.

"Ramadhan ini kesempatan perbanyak ibadah. Main atau jual petasan, sebaiknya jangan," kata Uus.

Uus pun menginstruksikan jajarannya di kelurahan, kecamatan serta Satpol PP untuk mengawasi penjualan atau penggunaan petasan di wilayah setempat.

"Saya minta nanti Satpol PP, Pak Lurah, Pak Camat untuk mengawasi," kata Uus.

Sementara itu, Kasatpol PP Jakarta Satriadi menegaskan bahwa pembuatan, penjualan serta penyimpanan petasan jelas dilarang dalam Perda 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, khususnya pada pasal 19.

"Pasal 19, setiap orang atau badan dilarang yang pertama membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya. Kemudian membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin gubernur atau pejabat yang ditunjuk," kata Satriadi.

Petasan yang dimaksud adalah berbagai jenis petasan yang beredar di masyarakat seperti petasan banting maupun jenis kembang api luncur pada dasarnya berbahan dasar peledak yang berbahaya dan mudah terbakar.

"Bermain petasan lebih banyak ancaman yang merugikan daripada mendatangkan manfaat," kata dia.

Pihaknya menghimbau masyarakat tidak bermain petasan, karena selain membahayakan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain.

"Selain itu juga bisa berpotensi terhadap kebakaran dan bisa menghadirkan potensi gesekan tawuran antar kelompok," katanya.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan, beberapa daerah di Jakarta Barat yang dikenal sebagai permukiman padat penduduk dan sering mengalami kebakaran seperti Kecamatan Tambora, salah satu kecamatan terpadat di daerah ini dengan kepadatan penduduk mencapai 49.841 jiwa per km².

Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, memiliki kepadatan penduduk sekitar 95.191 jiwa per km², menjadikannya salah satu kelurahan terpadat di Asia Tenggara.

Kelurahan Kapuk, pernah suatu waktu mengalami 24 kejadian kebakaran, menjadikannya salah satu daerah rawan kebakaran di daerah ini dan terakhir Kelurahan Kalideres, juga pernah mengalami 20 kejadian kebakaran pada periode tertentu.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani cek dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk memastikan seluruh proses penyediaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari persiapan hingga distribusi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

"Kami melihat langsung berbagai fasilitas di sini, termasuk tempat penyimpanan bahan baku dan peralatan memasak, selain itu tahapan mulai dari persiapan menu, pengemasan, hingga distribusi, alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan SOP yang baik," kata Ipuk di Banyuwangi, Selasa.

Ipuk menyampaikan bahwa SPPG Kecamatan Sempu melayani 25 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA dengan total 3.492 siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk menjalankan operasionalnya, SPPG Kecamatan Sempu ini didukung oleh 47 petugas yang bertanggung jawab atas seluruh proses dari persiapan hingga distribusi makanan bergizi.

Bupati Ipuk mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program ini dan menekankan pentingnya menjaga higienitas di setiap tahap proses penyediaan makanan.

"Kami memastikan program MBG berjalan lancar dan berharap kebersihan serta keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama agar kesehatan anak-anak terjaga," ujarnya.

Selain SPPG Sempu, kata Ipuk, saat ini Banyuwangi memiliki dua SPPG lain yang sudah beroperasi yakni SPPG Rogojampi yang melayani 28 sekolah dengan total 2.913 siswa, serta SPPG Kebalenan yang menjangkau tiga sekolah dengan 1.379 siswa.

"Kami berharap jumlah SPPG terus bertambah agar semakin banyak siswa yang mendapatkan manfaat dari program ini," kata Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno mengemukakan bahwa saat ini beberapa dapur umum makan bergizi gratis lainnya masih dalam tahap pembangunan.

"Menurut informasi dari Kodim 0825 Banyuwangi yang menjadi koordinator program ini, sejumlah SPPG tengah dalam proses penyelesaian. Kami berharap dapat segera rampung sehingga cakupan program MBG semakin luas," katanya.

Suratno menambahkan, selama bulan Ramadhan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan beberapa penyesuaian. Makanan yang disediakan berupa makanan kering yang dapat dibawa pulang untuk menyesuaikan dengan waktu berbuka puasa.

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lumajang menyiapkan rehabilitasi sebanyak 193 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Program RTLH dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah dialokasikan dalam anggaran tahun 2025," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Aris Pidekso di kabupaten setempat, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak dan sehat, sehingga melalui berbagai sumber pendanaan, Pemkab Lumajang menargetkan peningkatan kualitas tempat tinggal bagi warganya secara bertahap.

"Tahun ini Pemkab Lumajang mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi RTLH melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD dan Jasmas sebanyak 105 unit. Jumlah itu mengalami penyesuaian dari rencana awal setelah dilakukan verifikasi lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran," tuturnya.

Selain itu, Pemkab Lumajang juga memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) PPKT untuk merealisasikan program serupa dan berdasarkan verifikasi akhir akan dilakukan rehabilitasi RTLH serta pembangunan rumah bagi MBR sebanyak 88 unit.

"Program itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lanjut dia, program perumahan itu diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan.

"Pemkab Lumajang berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan program ini berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan evaluasi serta koordinasi dengan berbagai pihak agar setiap bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Melalui program itu, Pemkab Lumajang berharap masyarakat dapat menikmati hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman, sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam menyediakan perumahan bagi rakyat Indonesia.

"Dengan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah, Pemkab Lumajang siap berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warganya," katanya.

Tasikmalaya (ANTARA) - Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Chandra menyatakan bahan baku untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) anak sekolah dapat memanfaatkan produk lokal sebagai upaya mengembangkan perekonomian di daerah itu.

"Diharapkan sebisa mungkin makanan bergizinya itu didapatkan asli dari Kota Tasikmalaya supaya ada perputaran ekonomi di Kota Tasikmalaya," katanya saat meninjau pembagian program MBG di SMP Negeri 12 Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa.

Ia menuturkan program MBG sudah berjalan di Kota Tasikmalaya, salah satunya sudah dilaksanakan pembagian produk makanan kemasan atau bahan kering yang dapat dikonsumsi saat buka puasa di SMP Negeri 12 Kawalu.

Saat ini, kata dia, program MBG yang dibagikan bukan produk makanan basah yang siap disantap oleh anak-anak pelajar, melainkan berupa produk makanan kering agar bisa dimakan pada waktu buka puasa.

Terkait dengan sajian makanan basah, kata dia, dapat memanfaatkan bahan baku, seperti telur, sayuran, maupun daging yang bisa dibeli dari peternak maupun petani setempat.

"Pascapuasa makannya makanan basah, otomatis ada telur segala macam yang bisa membantu para petani atau para peternak yang ada di Kota Tasikmalaya, kalau sekarang ini kan masih menggunakan makanan kering," katanya.

Ia menyampaikan program pemerintah pusat itu langkah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang harus dijalankan di setiap daerah, termasuk Kota Tasikmalaya, untuk menjadikan generasi bangsa yang pintar dan kuat.

Meski anak-anak sudah mendapatkan makanan bergizi di sekolah, kata dia, untuk sehari-harinya anak-anak tetap harus mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

"Saya sampaikan kepada anak-anak senantiasa memakan makanan yang bergizi terlepas dari yang sudah disediakan pemerintah," katanya.

Ia menyampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dalam program itu, akan ada evaluasi agar program tersebut berjalan sesuai harapan bersama dalam memenuhi kebutuhan gizi generasi bangsa.

Menurut dia, pemenuhan gizi bagi anak-anak dengan kondisi ekonomi yang mampu tentu sudah memperhatikan kebutuhan gizi, sedangkan kalangan ekonomi menengah ke bawah masih kurang, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Ini mungkin saya melihat pemerintah ingin memperbaiki sisi itu (yang kekurangan makanan)," katanya.

Kepala SMP Negeri 12 Kawalu Kota Tasikmalaya Ade Nuriadin mengatakan pembagian program MBG baru dilaksanakan dua hari yang berjalan lancar sesuai kebutuhan siswa.

Ia menyebutkan SMP Negeri 12 Kawalu memiliki 1.105 siswa yang semuanya mendapatkan program MBG dengan produk yang disajikan disesuaikan dengan kebutuhan gizi untuk buka puasa.

"Kami pihak sekolah hanya menerima saja, meski demikian kami juga mengamati, kemungkinan dari kualitas, dan standar ini sudah berlapis pengamanan bergizinya," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengimbau warga permukiman padat di daerah setempat untuk tidak bermain atau menyalakan petasan, terutama saat Ramadhan karena hal itu dapat memicu bencana kebakaran rumah seperti di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Sebaiknya tidak usah main petasan. Itu berisiko buat diri sendiri dan lingkungan sekitar juga," kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sebaliknya, Uus meminta agar pada bulan suci ini dimanfaatkan warga untuk memperbanyak ibadah.

"Ramadhan ini kesempatan perbanyak ibadah. Main atau jual petasan, sebaiknya jangan," kata Uus.

Uus pun menginstruksikan jajarannya di kelurahan, kecamatan serta Satpol PP untuk mengawasi penjualan atau penggunaan petasan di wilayah setempat.

"Saya minta nanti Satpol PP, Pak Lurah, Pak Camat untuk mengawasi," kata Uus.

Sementara itu, Kasatpol PP Jakarta Satriadi menegaskan bahwa pembuatan, penjualan serta penyimpanan petasan jelas dilarang dalam Perda 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, khususnya pada pasal 19.

"Pasal 19, setiap orang atau badan dilarang yang pertama membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya. Kemudian membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin gubernur atau pejabat yang ditunjuk," kata Satriadi.

Petasan yang dimaksud adalah berbagai jenis petasan yang beredar di masyarakat seperti petasan banting maupun jenis kembang api luncur pada dasarnya berbahan dasar peledak yang berbahaya dan mudah terbakar.

"Bermain petasan lebih banyak ancaman yang merugikan daripada mendatangkan manfaat," kata dia.

Pihaknya menghimbau masyarakat tidak bermain petasan, karena selain membahayakan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain.

"Selain itu juga bisa berpotensi terhadap kebakaran dan bisa menghadirkan potensi gesekan tawuran antar kelompok," katanya.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan, beberapa daerah di Jakarta Barat yang dikenal sebagai permukiman padat penduduk dan sering mengalami kebakaran seperti Kecamatan Tambora, salah satu kecamatan terpadat di daerah ini dengan kepadatan penduduk mencapai 49.841 jiwa per km².

Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, memiliki kepadatan penduduk sekitar 95.191 jiwa per km², menjadikannya salah satu kelurahan terpadat di Asia Tenggara.

Kelurahan Kapuk, pernah suatu waktu mengalami 24 kejadian kebakaran, menjadikannya salah satu daerah rawan kebakaran di daerah ini dan terakhir Kelurahan Kalideres, juga pernah mengalami 20 kejadian kebakaran pada periode tertentu.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa, kerja sama di antara ketiga lembaga akan fokus pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos),” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Ia mengatakan Program BSPS berisisan dengan Kemensos karena program penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja Kemensos serta DTSEN.

"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya,” kata Mensos.

Ihwal kelengkapan, Mensos Saifullah Yusuf menjamin data kemiskinan di DTSEN perangkingannya lebih jelas mulai dari Desil 1,2,3 dan seterusnya, sehingga layak dijadikan acuan.

Mensos mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangatlah penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.

“Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan DTSEN saat ini sudah pada tahap uji petik. Targetnya, tahapan ini akan secepatnya diselesaikan sehingga DTSEN sudah bisa dipakai pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua.

Mendapat penjelasan itu, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan akan berpegang pada DTSEN dalam menjalankan Program BSPS.

Dia menjelaskan program itu mengusahakan kualitas rumah masyarakat sehingga memenuhi persyaratan dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih dan kekuatan bangunan. Program BSPS itu juga menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan terkait perangkingan desil di DTSEN.

Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu. Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu dan Desil 3 di bawah Rp900 ribu.

“Untuk selanjutnya kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya,” kata Amalia.

Terkait prioritas dari sasaran program pengentasan kemiskinan, Mensos menjelaskan ada di Desil 1, Desil 2 dan Desil 3, termasuk juga sebagian diantaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas bukan malah turun kelas

“Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan,” katanya.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal landasan hukum penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.

"Berkat imbauan Presiden Prabowo Subianto sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP selanjutnya berkoordinasi dengan komisi antirasuah soal landasan hukum pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa penyaluran CSR swasta oleh Kementerian PKP mempunyai landasan hukum yang sah.

"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," ujarnya.

Selain soal pekerjaan pembangunan dan perbaikan rumah, dalam kunjungan tersebut Maruarar juga membahas soal ketepatan data bantuan sosial bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga membahas soal ketepatan dan akurasi data penyaluran bantuan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025