Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan...,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," katanya.

Untuk saat ini dikatakan Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujar Fahri.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB) yang dipimpin Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić di Jakarta.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvić.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat membahas penanganan pasca-bencana di komplek Pemerintah Daerah, Cibinong, Kamis.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai acara menjelaskan, kedua menteri hadir di hadapan para wali kota dan bupati se-Jawa Barat untuk menyamakan persepsi mengenai program-program pemerintah.

Menteri Sosial membahas penyelesaian persoalan sosial dengan pengelolaan PKH atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat, dan Menteri Kesehatan menyampaikan penanganan kesehatan masyarakat setelah bencana banjir di sebagian wilayah Jawa Barat.

"Saya kembali menjadikan Bogor menjadi sentral berbagai kegiatan, dan hari ini kita fokus juga merehabilitasi berbagai problem lingkungan mulai dari Bogor, karena hulunya ada di Bogor," kata Dedi.

Ia menyebutkan, Bogor merupakan pusat dari kerajaan Sunda, yakni Kerajaan Pajajaran. Sehingga, ia ingin memulai berbagai kebaikan untuk pembangunan Jawa Barat dimulai dari Bogor.

"Jadi siapa yang berbuat baik di Bogor maka dia akan menebarkan kebaikan di berbagai tempat," sebutnya.

Sementara, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengaku mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat hadir di Kabupaten Bogor untuk membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

Ia meyakini bahwa kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi segala persoalan, termasuk penanganan bencana yang membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan di wilayah hulu hingga hilir.

"Butuh kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan, perlu kolaborasi. Kami siap menindaklanjuti apa yang telah disampaikan pak menteri dan pak gubernur," kata Rudy.(KR-MFS)

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Manado (ANTARA) - Wakil Menteri dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Banyak teman-teman kepala daerah bertanya perlu nggak dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD," sebut Wamendagri Bima Arya di Manado, Kamis.

Di awal, kata dia, diarahkan untuk dititip dalam biaya tidak terduga, akan tetapi Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas dan jelas bahwa program makan bergizi tersebut terpusat.

"Program pusat, semua dari APBN, nggak boleh dialokasikan APBD," katanya.

Apabila disiapkan dalam APBD, kata dia, maka anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah seperti kelas, toilet dan lainnya.

"Wali Kota Surabaya mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi kemudian diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah," ujarnya.

Wamendagri menambahkan, tugas kepala daerah adalah memastikan terjadinya ekosistem yang menimbulkan efek menguntungkan untuk pelaku ekonomi daerah.

"Supliernya dihubungkan dengan dapur, itu tugas pemda," katanya.

Karena itu, Wamendagri kembali berharap dukungan penuh pemerintah daerah untuk mengawal program 'Makan Bergizi Gratis' tersebut.

"Visi besar, anggaran besar kalau di daerah tidak solid, tidak jadi ini barang pak. Jadi kita paham kenapa retret kemarin. Kalau berjalan sendiri-sendiri tidak akan nyambung," ujarnya.

Dia berharap, perlu dikoordinasikan bersama, dikawal bersama dan kolaborasi bersama terkait program Asta Cita, 17 program prioritas, serta delapan program hasil terbaik cepat.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

...Anak-anak Papua harus bisa berdaya, selama untuk ekonomi di Papua, saya siap berkorban, karena motto saya itu melihat, mendengar dalam hati, membangun dalam kasih, dan kami sudah berkunjung ke sekolah-sekolah, mereka ternyata tidak menolak

Wamena (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diterima oleh seluruh masyarakat di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, utamanya oleh para siswa.

"Di sini, kami turun karena ada persoalan penolakan Makan Bergizi Gratis. Kami sudah turun ke Timika, Nabire, Jayapura, semuanya punya semangat luar biasa. Dua provinsi, Papua Pegunungan dan Papua Tengah semua sudah menerima, dengan adanya kami dengar isu-isu penolakan ini, maka kami serahkan yayasan di sekolah masing-masing untuk mengelola MBG," katanya dalam sosialisasi MBG di Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan, Kamis.

Ia menegaskan, setelah berkunjung untuk sosialisasi di tiga provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, rata-rata anak sekolah justru senang diberikan MBG, mengingat berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), rata-rata anak-anak Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Anak-anak Papua harus bisa berdaya, selama untuk ekonomi di Papua, saya siap berkorban, karena motto saya itu melihat, mendengar dalam hati, membangun dalam kasih, dan kami sudah berkunjung ke sekolah-sekolah, mereka ternyata tidak menolak," ujar dia.

Ia mengemukakan, program MBG akan membuat seluruh masyarakat sibuk bekerja sehingga akan menciptakan kedaulatan ekonomi.

"Semua masyarakat akhirnya sibuk, itu inti otonomi khusus, dan kalau menyangkut masalah sekolah itu jelas, untuk kedaulatan negara, mengawal kedaulatan ekonomi untuk semua masyarakat Wamena," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Lenis juga menandatangani pernyataan sikap, di mana seluruh masyarakat Provinsi Papua Pegunungan menyatakan tiga poin terkait program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Gratis.

Pertama, yakni menerima dan mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis untuk seluruh anak Indonesia. Kedua, pengelolaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dipercayakan kepada yayasan, gereja, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

Kemudian, yang ketiga yakni pemerintah bertanggung jawab memberikan sekolah gratis dan kepala dinas bertugas mengambil data sekolah.

Sebelumnya, pada 17 Februari 2025, diketahui para pelajar melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Jayawijaya karena menolak program MBG dan lebih memilih pendidikan gratis.

Lenis Kogoya juga telah menegaskan, program MBG dan pendidikan gratis ke depan akan terus berjalan berdampingan untuk mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Tidak menutup kemungkinan BPOM juga bisa berkolaborasi dengan Wisconsin DATCP

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama dengan Wisconsin DATCP untuk mengeksplorasi peluang kerja sama dalam mendukung pencapaian target gizi nasional dengan MBG, salah satunya mencakup penggunaan produk susu dan bahan susu.

Adapun Departemen Agrikultur, Perdagangan, dan Pelindungan Konsumen (DATCP) adalah lembaga Amerika Serikat yang memiliki fokus pada pengembangan industri pertanian, kepentingan konsumen, serta perlindungan lingkungan.

Selain itu, kolaborasi itu melibatkan US Dairy Export Council (USDEC), organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk mempromosikan produk susu Amerika Serikat.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala BPOM Taruna Ikrar MBG bertujuan untuk memberikan makanan bergizi dan sehat kepada anak-anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, oleh karena itu pihaknya mendukung penuh program itu.

Menurut Taruna, program ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk pelaku usaha di bidang pangan.

"Tidak menutup kemungkinan BPOM juga bisa berkolaborasi dengan Wisconsin DATCP," katanya.

Meskipun susu menjadi salah satu komponen penting dalam Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG, katanya, namun pemberian susu dalam menu MBG tidak bersifat wajib.

Dia menyebutkan pentingnya pencantuman Informasi Nilai Gizi pada kemasan susu, sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

Hal itu bertujuan agar masyarakat lebih memahami kandungan gizi dari produk susu yang mereka konsumsi, sekaligus mendukung upaya meningkatkan pola makan yang sehat.

Sejumlah potensi kolaborasi yang bisa dijalin antara BPOM, Wisconsin DATCP, dan USDEC, salah satunya adalah upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi produk susu sebagai bagian dari pola makan seimbang dan bergizi di Indonesia.

Namun demikian, katanya, kolaborasi tak terbatas hanya pada susu dan produk olahannya, melainkan juga saran dan masukan lainnya mengingat sehatnya anak-anak di Amerika Serikat.

Sekretaris Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection (Wisconsin DATCP) Randy Romanski mengatakan, pihaknya terbuka untuk menjalin perjanjian bilateral dengan Indonesia guna meningkatkan program MBG.

“Wisconsin memiliki lebih banyak peternakan sapi perah dibanding negara bagian lain,” kata Randy.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Maret 2025.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Jumlah penerima manfaat program itu sebanyak 2.053.248 orang dengan rincian pra SD (Sekolah Dasar) 111.127, SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) 912.023, SMP/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) 578.465, dan SMA/MA (Madrasah Aliyah)/SMK 424.145 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 10.681, SLB (Sekolah Luar Biasa) 4.548, balita 7.811, ibu hamil 1.835, dan ibu menyusui 2.613 penerima.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Sebelumnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun ini sebesar Rp71 triliun dengan target sasaran 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar cakupan penerima manfaat diperluas secara maksimal pada 2025, sehingga targetnya meningkat menjadi 82,9 juta penerima.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Penambahan anggaran itu bakal menyerap dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Prabowo.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun. Menurut dia, program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, lanjut Luhut, keberhasilan program ini harus didukung bersama.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Per 12 Maret, Pemerintah gelontorkan Rp710,5 miliar untuk MBG

Moskow (ANTARA) - Pasukan Rusia merebut kembali lima permukiman di wilayah Kursk dalam sehari terakhir, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu (12/3).

"Pasukan dari kelompok utara telah membebaskan permukiman Kazachya Loknya, 1-y Knyazhiy, 2-y Knyazhiy, Zamoste, dan Mirnyi dalam sejumlah operasi ofensif," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Ukraina, menurut keterangan Kemenhan Rusia, kehilangan lebih dari 260 tentara dalam pertempuran di wilayah tersebut pada hari itu.

Selain itu, menurut laporan kantor berita TASS, pasukan Rusia telah menguasai distrik-distrik sentral di Kota Sudzha, pusat populasi utama di wilayah Kursk yang diperebutkan.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025

Moskow (ANTARA) - Pasukan Rusia merebut kembali lima permukiman di wilayah Kursk dalam sehari terakhir, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu (12/3).

"Pasukan dari kelompok utara telah membebaskan permukiman Kazachya Loknya, 1-y Knyazhiy, 2-y Knyazhiy, Zamoste, dan Mirnyi dalam sejumlah operasi ofensif," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Ukraina, menurut keterangan Kemenhan Rusia, kehilangan lebih dari 260 tentara dalam pertempuran di wilayah tersebut pada hari itu.

Selain itu, menurut laporan kantor berita TASS, pasukan Rusia telah menguasai distrik-distrik sentral di Kota Sudzha, pusat populasi utama di wilayah Kursk yang diperebutkan.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

dengan MBG ini, kita dapat mengurangi persentase anak-anak yang putus sekolah

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dua Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, akan aktif melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 7.000 siswa per Senin (17/3) mendatang.

"Dapur SPPG akan menyerap bahan pangan. Ada dua calon dapur SPPG di Jayawijaya akan beroperasi 17 Maret, melayani 7.000 murid. Tujuan program MBG ini mulia, untuk memberikan gizi seimbang bagi anak-anak kita," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini di Kantor Bupati Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis.

Niken menjelaskan, selama ini pengetahuan orang tua tentang pola makan bergizi seimbang di rumah masih belum cukup, sehingga MBG akan membantu anak-anak untuk mendapatkan gizi yang cukup sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah.

"Berdasarkan studi, anak-anak di Papua itu ketika datang ke sekolah tidak sarapan, harus jalan kaki jauh sekitar 1-2 km, sehingga partisipasi sekolahnya kecil, maka diharapkan dengan MBG ini, kita dapat mengurangi persentase anak-anak yang putus sekolah," ujar dia.

Ia juga menegaskan, MBG tidak akan memakai bahan-bahan pangan yang sulit karena mengutamakan produk-produk lokal untuk memberdayakan masyarakat.

"Kita tidak akan memakai bahan-bahan pangan yang sulit, karena kami akan menyerap dari petani dan petelur setempat, dari SPPG nanti yang mengolah bahannya, jadi MBG ini selain membentuk SDM yang berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," paparnya.

Niken juga menyebutkan pentingnya ketersediaan data dari sekolah, madrasah, pesantren, maupun bidang kesehatan yang saling berperan untuk melihat dampak dari program MBG.

Selain itu, menurutnya, MBG juga dapat memacu perekonomian masyarakat lewat swasembada pangan yang akan memberi dampak positif untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal.

"Visi dari MBG ini memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian MBG akan berkomunikasi dengan perusahaan digital, budaya, dan lingkungan dan berkolaborasi dalam program peningkatan gizi yang berkelanjutan," tuturnya.

BGN juga telah menetapkan harga Makan Bergizi Gratis atau MBG per porsi di Papua Pegunungan kurang lebih sebesar Rp35.000.

Nilai atau angka MBG per porsi tersebut diungkapkan Pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Pegunungan saat menggelar pertemuan dengan Bupati Jayawijaya Athenius Murib.

Kepala Kelompok SPPG-BGN Provinsi Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama di Wamena, Kamis, mengatakan dengan melihat harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai pintu masuk ke Papua Pegunungan, maka diputuskan harga MBG per porsi Rp35.000.

“Tentu dengan harga seperti ini diupayakan penerima manfaat dari MBG ini bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Maret 2025.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Jumlah penerima manfaat program itu sebanyak 2.053.248 orang dengan rincian pra SD (Sekolah Dasar) 111.127, SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) 912.023, SMP/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) 578.465, dan SMA/MA (Madrasah Aliyah)/SMK 424.145 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 10.681, SLB (Sekolah Luar Biasa) 4.548, balita 7.811, ibu hamil 1.835, dan ibu menyusui 2.613 penerima.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Sebelumnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun ini sebesar Rp71 triliun dengan target sasaran 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar cakupan penerima manfaat diperluas secara maksimal pada 2025, sehingga targetnya meningkat menjadi 82,9 juta penerima.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Penambahan anggaran itu bakal menyerap dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Prabowo.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun. Menurut dia, program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, lanjut Luhut, keberhasilan program ini harus didukung bersama.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan harga Makan Bergizi Gratis atau MBG per porsi di Papua Pegunungan kurang lebih sebesar Rp35.000.

Nilai atau angka MBG per porsi tersebut diungkapkan Pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Pegunungan saat menggelar pertemuan dengan Bupati Jayawijaya Athenius Murib.

Kepala Kelompok SPPG-BGN Provinsi Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama di Wamena, Kamis, mengatakan dengan melihat harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai pintu masuk ke Papua Pegunungan, maka diputuskan harga MBG per porsi Rp35.000.

“Tentu dengan harga seperti ini diupayakan penerima manfaat dari MBG ini bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya sejauh ini telah melakukan sosialisasi terkait program MBG ini kepada kepala sekolah dari 20 sekolah, baik PAUD-SMA/SMK yang ditargetkan pada proses awal penyaluran MBG.

“Kami di awal penyaluran memfokuskan di Distrik Wamena dengan jumlah sekolah 20 dengan jumlah siswa kurang lebih 15.000 sesuai data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan sasaran pemberian MBG selanjutnya, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Papua Pegunungan, namun pertama diluncurkan hanya kepada pelajar.

“Penyaluran pertama nanti kami berikan kepada YPPGI Anigou, SD YPPK Honelama sampai SD YPK Betlehem Bhayangkara,” katanya.

Dia menambahkan pada proses di lapangan, sekolah-sekolah yang menerima manfaat MBG diambil radius jaraknya 1,5-2 kilometer dari dapur MBG.

“Radius 1,5-2 kilometer, maka pada awal penerapan MBG diperoleh satu dapurnya menangani 11 sekolah, dan satunya lagi sembilan sekolah,” ujarnya.

Kebutuhan sayur mayur untuk program MBG setiap harinya sekitarn 700 kilogram (7.000 orang) dengan besaran anggaran kurang lebih Rp7 juta, sementara beras untuk 15.000 orang itu setiap harinya dibutuhkan kurang lebih 1,5 ton.

Sementara itu, Bupati Jayawijaya Athenius Murib mendukung penuh program MBG di daerah tersebut dengan memperhatikan hal-hal dasar, sehingga tidak menjadi masalah.

“Kami prinsipnya mendukung penuh kegiatan ini, karena bermanfaat dalam meningkatkan gizi anak-anak kita ke depan,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025