Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jadi nanti kalian akan mendapatkan nasi, sayur, telur atau ikan, dan buah-buahan

Wamena, Papua (ANTARA) - Sekitar 700-an pelajar Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, menyambut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang aman, sehat, dan bergizi.

Sekitar pukul 10.30 WIT para siswa berhamburan lari keluar menyambut mobil rombongan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua yang akan menyosialisasikan Program MBG.

"Adik-adik, kalau nanti dikasih Makan Bergizi Gratis harus segera dihabiskan, ya. Kalau saya bilang Makan Bergizi Gratis aman, sehat, bergizi, semua ulangi, ya!" ujar Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini saat memasuki halaman SD YPK, Wamena, pada Kamis.

Seluruh siswa pun ramai meneriakkan Makan Bergizi Gratis aman, sehat dan bergizi. Niken juga menyebutkan menu-menu apa saja yang dapat dikonsumsi oleh para siswa.

"Jadi nanti kalian akan mendapatkan nasi, sayur, telur atau ikan, dan buah-buahan," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya juga menyapa para siswa. Kehadirannya membuat para siswa tersebut saling berebut menyalami Letkol Tituler tersebut.

"Adik-adik ini jam 12 siang biasanya lapar, toh? Kalau kakak suruh kau masak keluar sama-sama untuk makan bergizi mau kah tidak?" tanya dia.

Serentak seluruh siswa pun menjawab, "Mau!"

Lenis juga berpesan agar mama-mama saling berkolaborasi untuk memasak makanan bergizi gratis, sehingga keluarga dan anak-anak mendapatkan edukasi yang benar tentang pola makan seimbang.

Sementara itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong yang juga hadir berpesan jika MBG sudah dibagikan, maka harus dihabiskan agar menjadi amunisi untuk belajar dengan baik supaya kelak menjadi generasi penerus yang hebat.

"Adik-adik kalau dikasih makan, nanti belajar yang baik ya, harus belajar membaca, karena nanti menjadi generasi penerus bangsa yang hebat," ujar Junus.

Berdasarkan data dari BGN, sekitar 60 persen siswa di Indonesia tercatat sudah sarapan pagi, namun sebagian besar belum memenuhi nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan harian mereka.

Tujuan utama dari Program MBG yakni memberikan makan bergizi seimbang sesuai kebutuhan anak, dengan komposisi yang harus lengkap mulai dari karbohidrat yang bisa disesuaikan dengan kearifan lokal di tiap daerah (misalnya sagu di Papua).

BGN juga menegaskan tidak memaksakan setiap wilayah harus memasak menu-menu yang sama, tetapi harus memenuhi standar gizi yang sesuai usia hingga kebutuhan. Oleh karena itu di setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masing-masing akan diisi oleh ahli gizi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP - Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan​​​​​​​

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.