Jayapura, Papua (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan), Lenis Kogoya menegaskan isu Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan genosida yang beredar di masyarakat Papua tidaklah benar.

"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," katanya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu.

Ia menegaskan anak-anak tentu membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat.

"Dengan MBG ini negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," ujar dia.

Lenis mengimbau para kepala sekolah agar menindak dengan tegas apabila ada oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik berdemonstrasi menolak MBG.

"Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbong menyatakan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua. Ia menyebutkan, MBG di Papua, khususnya wilayah Jayapura akan dibagikan secara bertahap setelah Idul Fitri 2025.

"Sosialisasi ini sangat perlu, karena kemarin kan ada penolakan, jadi kita harus terus sosialisasikan apa manfaat dari makan bergizi gratis ini, untuk teknis, khususnya di Provinsi Papua tentu nanti dari Badan Gizi Nasional (BGN), kalau berdasarkan komunikasi kami kemarin, secara bertahap nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai, karena kan enggak mungkin dibikin langsung 100 persen," tuturnya.

Ramses menegaskan terkait penyediaan lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, untuk sementara ini ada empat titik yang sudah siap.

"Ada beberapa dapur, khususnya yang di Keerom sudah siap satu, di Abepura secara mandiri sudah siap, terus nanti dikembangkan di Waena sama di Sentani, untuk wilayah lain juga sedang disiapkan," ucapnya.

Berdasarkan informasi dari BGN, di wilayah Jayapura saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua, termasuk di SPPG yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Terdapat satu orang yang telah efektif bekerja di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang yang bekerja untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

Pertimbangan matang

Membeli rumah bukanlah perkara mudah, meski sudah mendapat subsidi. Konsumen tentunya harus bisa mengangsur bunga dan pokok dari rumah. Keputusan untuk membeli rumah itu membutuhkan pertimbangan matang karena akan dihuni jangka panjang dan dimanfaatkan anak dan cucu.

Bahkan, untuk membeli rumah juga harus mempertimbangkan untuk keperluan lain, seperti pendidikan anak, kebutuhan pokok sehari-hari, kesehatan, hiburan keluarga, dan transportasi. Kondisi demikian membuat masyarakat harus melakukan kalkulasi secara cermat sebelum memutuskan membeli rumah.

Soal akses dan transportasi merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Banyak dari kawasan perumahan yang ditinggal penghuninya karena pengembangannya lambat, seperti sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar yang membuat biaya transportasi justru membengkak.

Tentunya kondisi-kondisi di luar dugaan seperti ini akan menyulitkan pemilik rumah karena di satu sisi masih terikat kepada cicilan KPR/ KPA, sedangkan di sisi yang lain belanja rumah tangga terus mengalami kenaikan.

Sehingga pemerintah sangat perhatian dengan pengadaan rumah subsidi ini. Hadirnya rumah seharusnya membuat penghuninya semakin sejahtera. Kebutuhan dasar seharusnya dapat dipenuhi dengan mudah, seperti air bersih, kebutuhan pokok, pendidikan, dan sebagainya.

Pengembangan rumah ideal ke depan adalah berbasis transit atau transit oriented development (TOD), sehingga memudahkan penghuni untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila lokasi transportasi publik agak jauh dari permukiman, maka pengembang bisa memberikan solusi dengan menyediakan kendaraan antara jemput (shuttle).

Dengan hunian berkonsep TOD, tentunya akan mendorong penghuni menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga menjadi solusi kemacetan lalu lintas dan pemborosan bahan bakar.

Percepatan

Perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah subsidi sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa menjadi tiga lapis. Lapis pertama, tentunya pemerintah selaku regulator, sedangkan lapis kedua adalah bank penyalur KPR/KPA dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur subsidi, sedangkan lapis ketiga masyarakat sendiri untuk memeriksa langsung lokasi perumahan yang ditawarkan, sebelum memutuskan membeli.

Bank penyalur dan BP Tapera memiliki kewenangan untuk tidak menyalurkan KPR/KPA, apabila aspek legalitas (sertifikat) dan fasilitas dasar belum terpenuhi. Sebagai contoh, pengadaan air bersih dan listrik dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sementara untuk masyarakat sendiri, pentingnya bagi pemerintah memberikan edukasi untuk senantiasa memeriksa lokasi sebelum memutuskan membeli, termasuk mengetahui apakah di lokasi tersebut tersedia fasilitas dasar (sekolah, rumah sakit, pasar) serta yang lebih penting lagi bebas banjir.

Program tiga juta rumah dapat tercapai apabila tercipta kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Sebut saja pemerintah dan pengembang berupaya memenuhi target tersebut, namun ternyata konsumennya kehilangan daya beli, -tentunya bakal tidak akan ketemu.

Terkait hal itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah merancang pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang peraturannya tengah disusun. Pembentukan wadah ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan hadirnya badan baru ini diharapkan bisa mendorong program tiga juta rumah dengan melakukan koordinasi program-program perumahan yang berjalan saat ini, mulai dari hunian berimbang (kewajiban pengembang rumah mewah untuk membangun rumah subsidi), mengelola sumber dana terkait perumahan, termasuk dana subsidi, memastikan kebijakan yang ada saat ini menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Badan baru ini seharusnya bisa mewujudkan program pemerintah tersebut mengingat selama ini banyak institusi yang terlibat di dalam pengadaan rumah subsidi, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, terutama apabila ada terjadi permasalahan di lapangan.

Contoh di atas kondisi perumahan yang tidak sesuai harapan penghuni dan pemerintah selaku penyedia anggaran tidak lagi terulang. Dengan demikian masyarakat (konsumen) semakin percaya dan berbondong-bondong mengantre membeli rumah yang pada akhirnya program tiga juta rumah dapat terwujud.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Tanjung Balai (ANTARA) - Menindaklanjuti hasil kunjungan dan koordinasi Pemkot Tanjung Balai dengan Badan Gizi Nasional tentang program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina bersama Asisten dan sejumlah kepala OPD meninjau dapur makanan bergizi gratis di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei).

Berdasarkan siaran pers diterima dari Diskominfo Tanjung Balai, Selasa. Wakil Wali Kota (Wawako) Fadly Abdina didampingi Asisten Ekbang, Muslim, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Pertanian, Kadis UMKM dan Plt Kadis Lingkungan Hidup, meninjau dua lokasi dapur MBG di Kabupaten Sergei pada Selasa (12/3/2025).

Disebutkan bahwa peninjauan dapur bergizi
milik Badan Gizi Nasional merupakan bentuk dukungan Pemkot Tanjung Balai untuk menyukseskan program MBG yang diinisiasi Pemerintah Pusat.

Wakil Wali Kota berharap program MBG yang merupakan prioritas Presiden Prabowo, di Kota Tanjung Balai bisa terlaksana dengan maksimal, sehingga Koordinasi antar instansi harus diperkuat agar untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkot Tanjung Balai yang dipimpin Wakil Wali Kota melihat langsung lokasi dapur MBG di kawasan Pantai Cermin dan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai, dan mendapat arahan dari SPPG beserta tim ahli gizi terkait kesiapan fasilitas tersebut.

"Dari yang kami lihat, dapur gizi di Sergei tempatnya sudah baik, bersih, dan luas. Kita juga ingin Pemkot Tanjung Balai memiliki dapur gizi yang baik, sesuai standar kesehatan dan kebersihan. Minimal setaraf dengan yang ada di Sergei," kata Fadly Abdina.

Wakil Wali Kota melanjutkan, di Tanjung Balai sendiri program MBG masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat sebelum resmi diluncurkan.

Sembari menunggu Juknis dari pusat, Pemerintah Kota Tanjung Balai perlu melakukan kunjungan ke BGN sekaligus meninjau dapur gizi yang sudah ada di daerah lain seperti Sergei, sebagai langkah persiapan sebelum program dilaksanakan nanti.

"Berdasarkan hasil kunjungan tentunya kita dapat menyiapkan skema untuk memastikan program berbagi makanan gratis berjalan lancar mulai dari penyaluran hingga pengawasan, sehingga Asta Cita bapak Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, khususnya di Kota Tanjung Balai," kata Fadly Abdina.

Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan

Yogyakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu agar lebih efektif dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Wisnu di Yogyakarta, Selasa, menyebut program berskala nasional itu berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, dimana anak-anak dari keluarga mampu pun menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

"Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan," ujar dia.

Dengan anggaran yang terbatas, menurut dia, program itu sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Selain itu, Wisnu juga mengusulkan alternatif lain seperti pemberian subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel.

Menurut dia, tantangan utama dari program ini bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Wisnu menilai pemerintah bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang telah menjalankan program serupa dengan lebih efektif.

Di Amerika Serikat, misalnya, program makan gratis di sekolah menjadi bagian dari kebijakan nasional dengan skema "Farm to Table" dengan didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas lokal untuk memastikan distribusi makanan lebih merata dan efisien.

"Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin," ujar dia.

Selain itu, program "National School Lunch Program (NSLP)" yang diterapkan di AS juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Program ini berfokus pada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan memiliki standar gizi ketat sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga," ujar Wisnu.

Ia menilai, pendekatan serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk memastikan MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Wisnu, jika sistem pengelolaan MBG terlalu sentralistik, ada kemungkinan hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan dari pengadaan makanan, sementara petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia menyarankan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pelaksanaan program karena lebih memahami kondisi lokal dan dapat memberdayakan UMKM serta petani kecil dalam penyediaan bahan pangan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pengawasan terhadap program ini diperketat dengan melibatkan audit independen dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan.

Untuk menjamin keberlanjutan program tanpa mengorbankan sektor lain, Wisnu menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa merugikan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

"Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting," kata dia.

Meskipun menuai pro dan kontra, Wisnu memandang potensi positif dari program MBG dalam jangka panjang, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan prioritas Makan Bergizi Gratis atau MBG di Papua adalah untuk masyarakat rentan gizi, sama seperti sasaran di daerah-daerah lain, mulai dari anak-anak sekolah, ibu hamil, menyusui, hingga balita.

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini untuk menjawab pertanyaan tentang permintaan dari papa-papa Lembaga Masyarakat Adat Nabire, Papua Tengah, yang juga menginginkan mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

"Filosofinya ada, mengapa kami memprioritaskan ibu-ibu hamil dan menyusui, karena mereka yang rentan gizi. Anak-anak remaja juga rentan gizi. Ibu-ibu itu kami berharap mereka gizinya baik, karena mereka kan mengandung janin untuk anak-anak yang akan dilahirkan, nantinya harus kita pastikan anak-anak tersebut sehat," kata Niken di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Ia menegaskan, apabila ibu memiliki gizi yang baik, maka anaknya juga akan tumbuh sehat, sedangkan jika anak sudah mendapatkan gizi baik sejak sekolah, maka di masa depan ia juga akan tumbuh dengan sehat.

Niken menambahkan, untuk pembagian MBG di Papua, utamanya Nabire, BGN akan mengikuti hari efektif sekolah, mengingat hari efektif kegiatan belajar-mengajar pada sebagian besar sekolah di Nabire berlangsung hingga Sabtu.

"Kami dari BGN mengikuti hari efektif sekolah, kalau di sini sampai Sabtu, maka kami juga mengikuti sampai Sabtu," ucapnya.

Niken juga menyebutkan, setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) setiap harinya mulai bekerja sejak pukul 2 pagi, maka, hal tersebut secara otomatis akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Diprioritaskan jam 7 pagi sudah siap sehingga bisa dikirimkan ke sekolah-sekolah sebelum mereka pulang. Ini akan menjadi pemberdayaan ekonomi yang sangat kuat, misalnya dalam sehari saja ada tiga ribu telur yang diproduksi, sudah berapa peternak ayam lokal yang terlibat, belum lagi nasi, sayur, dan lain sebagainya yang seluruhnya dikelola oleh masyarakat lokal," ujar Niken.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Papua mendukung BGN dalam menyukseskan MBG, karena sangat mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, mendorong peran aktif koperasi, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta membangun desa dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan sesuai Astacita Presiden-Wakil Presiden.

Niken juga memaparkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,78 masyarakat dikategorikan miskin apabila dihitung rata-rata jumlah anggota keluarga menurut kelas pengeluaran per tahun 2024.

"Rata-rata anggota rumah tangga di penduduk miskin lebih banyak dibandingkan penduduk kelas menengah dan atas, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk pemenuhan gizi," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Yang paling mendapat manfaat dari program makan bergizi ini adalah ayam, baik telur, maupun ayam potongnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat dalam meningkatkan penyerapan pasokan daging ayam.

“Yang paling mendapat manfaat dari program makan bergizi ini adalah ayam, baik telur, maupun ayam potongnya,” ujar Rachmat Pambudy dalam Seminar Nasional Huluisasi dan Hilirisasi Sawit sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia serta Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional, di Institut Pertanian Bogor (IPB), dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa.

Indonesia disebut telah menghadapi permasalahan kelebihan pasokan (oversupply) ayam hingga mencapai sekitar 25 tahun. Masalah ini seringkali dianggap sebagai kelebihan produksi, padahal sebenarnya disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat.

Dengan adanya program MBG, terbukti bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya mau dan ingin makan ayam maupun telur, tetapi tidak memiliki daya beli.

“Baru kita tahu bahwa ternyata rakyat di Indonesia bukan tidak mau makan ayam, (tetapi) tidak mampu beli ayam, tidak mampu makan telur, bahkan ada beberapa lokasi di daerah ketika mereka tidak menghabiskan ayamnya, tidak menghabiskan telurnya, ketika ditanya kenapa, (katanya) mau dibawa pulang. Jadi, begitulah kondisi perekonomian kita, begitulah kondisi masyarakat kita,” ujar Rachmat.

Berdasarkan data statistik yang dimiliki Bappenas, ada 180 juta orang Indonesia kekurangan gizi. Angka ini belum termasuk yang tidak tercatat.

Menghadapi kondisi tersebut, katanya lagi, jika tidak segera bertindak, maka akan kehilangan kesempatan untuk mengatasi masalah mendasar yang dialami masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya mengatasi persoalan kekurangan gizi melalui program MBG.

“IPB punya Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, IPB punya Fakultas Ekonomi dan punya Program Studi Ekologi Manusia. Inilah sekarang tugas IPB (untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi),” katanya pula.

“Saya mohon dukungan dari IPB. Kalau saya sering-sering datang ke IPB, karena kita tahu bahwa pengetahuan kita terbatas. Kita minta dukungan Pak Rektor. Jadi, kalau Pak Rektor datang ke sana (Bappenas), bukan Pak Rektor yang minta bantuan, saya yang minta bantuan,” ujarnya lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Barat, salah satu lokasinya di Kota Pontianak dan mendapat antusiasme ratusan warga.

"Dalam sosialisasi yang sukses digelar ini diikuti 300 peserta. Sosialisasi MBG merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan gizi dan mengatasi kasus stunting di Indonesia," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya,” kata dia.

Ia berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, serta dilakukan secara tepat sasaran.

"Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk,” katanya.

Bukan sekadar meningkatkan gizi saja, Program MBG juga dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan semangat anak-anak untuk pergi ke sekolah.

“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini.Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” ucap Alifudin

Ia menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

“BGN telah mempercayakan kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program MBG di Kalbar sebagai proyek percontohan perdana se-Indonesia. Hal itu bentuk secara bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya sosialisasi serupa terlebih dahulu dilakukan di Mempawah Sabtu (8/3). Kegiatan sosialisasi Program MBG ini dilaksanakan di Gedung Mempawah Convention Center yang dihadiri oleh 30 an peserta yang merupakan warga sekitar.

Pewarta: Dedi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Acara ini luar biasa, dan kami sangat bangga serta bersyukur

Jakarta (ANTARA) - Sociopreneur, Cahaya Manthovani dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa menyalurkan makanan sehat bergizi dan paket sembako kepada 268 siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 7 Jakarta..

Sociopreneur yang aktif di bidang sosial dan penyandang disabilitas, Cahaya Manthovani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap murid-murid SLB yang belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.

"Kami ingin memastikan anak-anak ini tetap mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bernutrisi, karena gizi yang baik sangat penting untuk membantu mereka agar lebih semangat belajar, lebih fokus dan berkembang secara lebih optimal," ujarnya.

Ratusan siswa SLB itu mendapatkan bantuan paket sembako dan 340 paket makan bergizi gratis dengan menu yang tetap menjaga kualitas gizi, khususnya dalam bulan Ramadhan.

Cahaya menjelaskan sekolah ini sebelumnya telah menjalankan program serupa dan memiliki kesiapan untuk mengelola bantuan secara efektif.

"Kami bekerja sama dengan komite orang tua murid yang langsung terlibat dalam proses penyusunan menu, proses memasak, hingga penyajian makanan. Karena mereka lebih memahami kebutuhan anak-anak, termasuk alergi dan batasan makanan tertentu," jelas putri dari Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) ini.

Dia memastikan program yang dilaksanakan kali ini akan terus berlanjut setelah Lebaran, bahkan dalam bentuk bantuan yang lebih luas sembari menunggu kebijakan pemerintah mengenai program MBG untuk SLB.

Kepala Sekolah SLB Negeri 7 Jakarta Elda Rifni mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa.

"Acara ini luar biasa, dan kami sangat bangga serta bersyukur. Ini adalah rezeki bagi siswa-siswa kami yang kami terima dengan senang hati. Ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga bentuk dukungan moral yang sangat berarti bagi anak-anak di SLB Negeri 7," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo yang turut hadir memberikan apresiasinya terhadap kegiatan bakti sosial dan penyelenggaraan MBG itu.

Dia mengakui bahwa saat ini masih ada sejumlah sekolah yang belum mendapatkan giliran dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah, termasuk SLB Negeri 7 Jakarta.

"Momen berbagi ini sangat luar biasa. SLB Negeri 7 Jakarta memang masih menunggu giliran dalam program makan bergizi nasional karena prosesnya bertahap, sehingga bantuan ini sangat berarti bagi mereka," tuturnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur,

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Letkol Tituler Lenis Kogoya menyatakan sekolah-sekolah di Papua akan diberdayakan menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepala sekolah membuat dapur umum, untuk beberapa sekolah tolong sediakan lahan. Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur," katanya saat mengunjungi SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Lenis menegaskan dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja, minimal sebanyak 47 orang, dengan tiga orang tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan seluruh SPPG di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA), agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua. Semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," ucapnya.

Ia menjelaskan pengelolaan SPPG di masing-masing wilayah akan diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemuda Adat, yang sebagian besar merupakan masyarakat lulusan SMP hingga SMA yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan.

"Pengelolanya ini adalah Satgas Pemuda Adat, lembaga adat ini kan kuat ya, itu yang kita percayakan, umurnya mungkin masih lulusan SMP, SMA, tetapi itu kita percayakan untuk mengatur logistik, jadi sekitar 50 orang (per SPPG)," ujar dia.

Sementara itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Dr Junus Simangunsong mengatakan MBG dapat membantu orang tua agar tidak khawatir anak-anaknya menjadi malas belajar karena belum sarapan.

"Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi anak-anak kita malas belajar karena belum sarapan. Semua siswa mulai dari PAUD hingga SMA, semua harus jadi anak yang sehat dan kuat," ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menyambut Program MBG.

"Kita sambut Makan Bergizi Gratis untuk mendukung pendidikan yang bermutu bagi semuanya," tutur Junus.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Ulat bulu serang permukiman warga Kelurahan Jember Kidul, Jember, Jawa Timur, selama lima hari dan masuk ke rumah-rumah hingga menyebabkan gatal pada sekujur tubuh. Menanggapi kejadian tersebut, BPBD setempat menerjunkan personel untuk menyemprotkan insektisida guna membasmi ulat bulu yang meresahkan warga, Senin (10/3). (Hamka Agung Balya/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua akan memacu perekonomian masyarakat lewat swasembada pangan yang akan memberi dampak positif untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal.

"Visi dari MBG ini memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian MBG akan berkomunikasi dengan perusahaan digital, budaya, dan lingkungan dan berkolaborasi dalam program peningkatan gizi yang berkelanjutan," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Provinsi Papua Tengah, Senin.

Niken menegaskan selama ini permasalahan gizi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, misalnya stunting atau kurang gizi kronis, kekurangan berat badan, hingga kelebihan berat badan berakar dari pola makan yang salah dan tidak seimbang.

"Oleh karena itu di dalam program MBG ini, kita salah satunya adalah memperkenalkan komposisi gizi yang lengkap, ada karbohidrat, protein, ada juga sayur-sayuran dan buah-buahannya, jadi itu yang kita perkenalkan di MBG untuk bisa melakukan perbaikan gizi yang baik untuk masyarakat Indonesia," ujar dia.

Niken juga mengemukakan, satu SPPG setidaknya berpotensi menyerap 50 tenaga kerja.

"Jadi, di dalam satu dapur itu ada 50 orang yang dikerjakan untuk mempersiapkan paket-paket makanan bergizi gratis. Untuk wilayah jamgkauannya sekitar 3.000 sampai 3.500 penerima makanan. Jadi, satu dapur bisa mengerahkan 50 pekerja yang tiga orangnya adalah staf BGN, yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan," tuturnya.

Sementara itu. Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya yang juga hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut menegaskan seluruh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA) agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua, semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," katanya.

Salah seorang Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Taman Kanak-Kanak (TK) Marthen Luther Regina Mansawan mengatakan para kepala sekolah masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan setempat untuk memulai MBG di Papua.

Menurutnya, selama ini kecukupan gizi para siswa di Papua belum bisa terkontrol dengan baik mengingat para orang tua cenderung hanya memberikan uang saku tanpa mengetahui apa yang dibeli anak-anaknya di sekolah.

"Mereka hanya kasih uang saku saja, kan tidak tagu kita apa yang dibeli anak-anak itu di sekolah, mereka cenderung jajan saja sembarangan seperti snack, dan makanan-makanan yang gizinya kurang, sedangkan kalau ada MBG kan orang tua tidak perlu khawatir lagi anaknya makan apa di sekolah, sudah ada sarapannya," kata Regina.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Gubernur Pramono Anung untuk fokus membangun dapur makan bergizi gratis (MBG), dibanding merenovasi kantin sekolah.

"Kami mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keberadaan dapur MBG bisa menghasilkan makanan berkualitas karena fokus pada pemenuhan gizi anak-anak.

Usulan tersebut kata Yudha, untuk menyikapi rencana Pramono yang mengalihkan program sarapan bergizi gratis untuk merenovasi kantin sekolah.

Kebijakan ini keluar setelah Pramono berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bahwa program MBG menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual, mending bangun dapur MBG," ujarnya.

Yudha mengatakan, nantinya pedagang dan atau yang selama ini bekerja di kantin sekolah, bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini juga telah diadopsi lebih dahulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Kolaborasi itu yakni pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan Pemerintah Pusat melalui BGN menyiapkan koki dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi, ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," kata dia yang juga Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta ini.

Yudha menambahkan bahwa pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah.

Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

"Nanti kami akan suarakan dalam pembahasan APBD-P tahun 2025, bahwa anggaran yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk MBG kalau tidak salah Rp2,5-3 triliun. Kami mau mencoba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG dan lokasinya di sekolah," katanya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa 'sustainable' (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," tambahnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025