Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Karawang (ANTARA) - Banjir masih merendam ratusan rumah di sekitar Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga banjir di daerah itu sudah berlangsung selama lebih dari sepekan.

Wakil Bupati Karawang Maslani bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Minggu, meninjau lokasi banjir di sekitar Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang.

Dalam peninjauan itu, Saan beserta rombongan menyerahkan bantuan sosial bagi warga terdampak banjir di Kampung Kampek, Desa Karangligar.

Menurut Saan, Desa Karangligar sejak sekitar 14 tahun lalu hingga saat ini masih menjadi daerah langganan banjir. Kondisi itu menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun immateriil. Sehingga perlu penanganan serius guna mengatasinya.

Ia berharap setelah proyek pengendali banjir rampung pada 2025, masyarakat Desa Karangligar tidak lagi mengalami bencana serupa di tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, selama sepekan terakhir ini ratusan warga Desa Karangligar mengungsi ke tempat yang lebih aman karena banjir merendam pemukiman mereka.

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mencatat sekitar 40 perumahan sudah menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke pemerintah.

"Perumahan di kota ini banyak, tetapi yang baru menyerahkan fasum dan fasos itu sekitar 30 hingga 40 perumahan," kata Kepala Dinas Permukiman Kota Bandarlampung Yusnadi Ferianto, di Bandarlampung, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa serah terima fasum dan fasos baru dapat dilakukan oleh pengembang perumahan setelah pembangunannya sudah 100 persen dan semua unit terjual.

"Jadi setiap tahun, ada sekitar 2 hingga 4 perumahan yang menyerahkan fasum dan fasosnya ke pemda," kata Yusnadi.

Dia menegaskan bahwa Dinas Permukiman akan selalu memantau ataupun mengawasi pembangunan perumahan dengan ketat agar para pengembang juga memperhatikan drainase fasum dan fasosnya.

"Jadi ini tidak boleh lagi asal bangun. Kami akan memonitor mulai dari pembangunan hingga serah terima. Fasum dan fasos yang diserahkan harus dalam kondisi baik," kata dia

Namun begitu, ia menekankan kepada para pengembang perumahan untuk tidak menyerahkan fasum dan fasosnya dalam keadaan rusak ataupun tidak terurus. Kemudian yang diserahkan juga harus sesuai dengan aturan yakni 35 hingga 38 persen untuk fasum dan fasosnya.

"Fasum dan fasos yang diserahkan juga harus dalam kondisi baik. Hal ini agar tidak menjadi beban bagi pemerintah," kata dia

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) belum diterima oleh anak-anak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, khususnya di SDN 04 Babelan yang terdampak banjir.

Prabowo menghubungi Dadan dari teras salah satu rumah warga di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Bekasi, Sabtu (8/3), yang saat itu masih terendam banjir.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan, di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan. Ya, tetapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan,” kata Presiden kepada Kepala BGN.

Prabowo kemudian menyebut beberapa lokasi di Babelan rawan banjir, termasuk SDN 04 Babelan yang masih terendam air.

“Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi, harus dipikirkan nanti gimana,” sambung Presiden saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala BGN.

Dadan menyebut dapur MBG untuk wilayah Babelan akan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga diharapkan tak kena banjir.

“Kami akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” kata Dadan kepada Presiden.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Presiden merespons rencana Kepala BGN.

Dadan kemudian melaporkan saat ini ada satu dapur MBG di Bekasi yang berhenti beroperasi karena terkena banjir.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) belum diterima oleh anak-anak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, khususnya di SDN 04 Babelan yang terdampak banjir.

Prabowo menghubungi Dadan dari teras salah satu rumah warga di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Bekasi, Sabtu (8/3), yang saat itu masih terendam banjir.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan, di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan. Ya, tetapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan,” kata Presiden kepada Kepala BGN.

Prabowo kemudian menyebut beberapa lokasi di Babelan rawan banjir, termasuk SDN 04 Babelan yang masih terendam air.

“Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi, harus dipikirkan nanti gimana,” sambung Presiden saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala BGN.

Kepala BGN kemudian menyampaikan rencananya kepada Presiden. Dadan menyebut dapur MBG untuk wilayah Babelan akan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga diharapkan tak kena banjir.

“Kami akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” kata Dadan kepada Presiden.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Presiden merespons rencana Kepala BGN.

Dadan kemudian melaporkan saat ini ada satu dapur MBG di Bekasi yang berhenti beroperasi karena terkena banjir. Walaupun demikian, ada dapur MBG lainnya yang tetap operasional. Di Kabupaten Bekasi, ada dua dapur umum yang dibangun untuk makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan BGN saat ini juga mempersiapkan dapur berkapasitas besar di salah satu kota di Jakarta yang diperuntukkan khusus untuk memasok makanan bergizi gratis manakala ada dapur-dapur di daerah tertentu yang bermasalah, misalnya karena terdampak banjir sebagaimana yang terjadi di Bekasi.

Banjir merendam beberapa daerah di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok sejak awal pekan ini, dan beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pun mengecek langsung kondisi korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Sabtu sore.

Presiden, mengenakan sepatu bot karet, berjalan menyusuri jalan-jalan yang masih terendam banjir di Tambun, menemui warga, dan menanyakan langsung kebutuhan serta keluhan mereka.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir di Tambun Inpres.

Dalam sela-sela kunjungannya itu, Presiden juga berbuka puasa bersama warga di teras rumah mereka sambil mendengarkan masalah warga di Babelan, dan mencatatnya di buku notes kecil.

Presiden kemudian menelepon beberapa pejabat, termasuk Kepala BGN, dan memberikan sejumlah instruksi kepada mereka untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) belum diterima oleh anak-anak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, khususnya di SDN 04 Babelan yang terdampak banjir.

Prabowo menghubungi Dadan dari teras salah satu rumah warga di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Bekasi, Sabtu (8/3), yang saat itu masih terendam banjir.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan, di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan. Ya, tetapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan,” kata Presiden kepada Kepala BGN.

Prabowo kemudian menyebut beberapa lokasi di Babelan rawan banjir, termasuk SDN 04 Babelan yang masih terendam air.

“Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi, harus dipikirkan nanti gimana,” sambung Presiden saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala BGN.

Kepala BGN kemudian menyampaikan rencananya kepada Presiden. Dadan menyebut dapur MBG untuk wilayah Babelan akan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga diharapkan tak kena banjir.

“Kami akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” kata Dadan kepada Presiden.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Presiden merespons rencana Kepala BGN.

Dadan kemudian melaporkan saat ini ada satu dapur MBG di Bekasi yang berhenti beroperasi karena terkena banjir. Walaupun demikian, ada dapur MBG lainnya yang tetap operasional. Di Kabupaten Bekasi, ada dua dapur umum yang dibangun untuk makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan BGN saat ini juga mempersiapkan dapur berkapasitas besar di salah satu kota di Jakarta yang diperuntukkan khusus untuk memasok makanan bergizi gratis manakala ada dapur-dapur di daerah tertentu yang bermasalah, misalnya karena terdampak banjir sebagaimana yang terjadi di Bekasi.

Banjir merendam beberapa daerah di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok sejak awal pekan ini, dan beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pun mengecek langsung kondisi korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Sabtu sore.

Presiden, mengenakan sepatu bot karet, berjalan menyusuri jalan-jalan yang masih terendam banjir di Tambun, menemui warga, dan menanyakan langsung kebutuhan serta keluhan mereka.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir di Tambun Inpres.

Dalam sela-sela kunjungannya itu, Presiden juga berbuka puasa bersama warga di teras rumah mereka sambil mendengarkan masalah warga di Babelan, dan mencatatnya di buku notes kecil.

Presiden kemudian menelepon beberapa pejabat, termasuk Kepala BGN, dan memberikan sejumlah instruksi kepada mereka untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) belum diterima oleh anak-anak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, khususnya di SDN 04 Babelan yang terdampak banjir.

Prabowo menghubungi Dadan dari teras salah satu rumah warga di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Bekasi, Sabtu (8/3), yang saat itu masih terendam banjir.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan, di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan. Ya, tetapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan,” kata Presiden kepada Kepala BGN.

Prabowo kemudian menyebut beberapa lokasi di Babelan rawan banjir, termasuk SDN 04 Babelan yang masih terendam air.

“Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi, harus dipikirkan nanti gimana,” sambung Presiden saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala BGN.

Kepala BGN kemudian menyampaikan rencananya kepada Presiden. Dadan menyebut dapur MBG untuk wilayah Babelan akan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga diharapkan tak kena banjir.

“Kami akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” kata Dadan kepada Presiden.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Presiden merespons rencana Kepala BGN.

Dadan kemudian melaporkan saat ini ada satu dapur MBG di Bekasi yang berhenti beroperasi karena terkena banjir. Walaupun demikian, ada dapur MBG lainnya yang tetap operasional. Di Kabupaten Bekasi, ada dua dapur umum yang dibangun untuk makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan BGN saat ini juga mempersiapkan dapur berkapasitas besar di salah satu kota di Jakarta yang diperuntukkan khusus untuk memasok makanan bergizi gratis manakala ada dapur-dapur di daerah tertentu yang bermasalah, misalnya karena terdampak banjir sebagaimana yang terjadi di Bekasi.

Banjir merendam beberapa daerah di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok sejak awal pekan ini, dan beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pun mengecek langsung kondisi korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Sabtu sore.

Presiden, mengenakan sepatu bot karet, berjalan menyusuri jalan-jalan yang masih terendam banjir di Tambun, menemui warga, dan menanyakan langsung kebutuhan serta keluhan mereka.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir di Tambun Inpres.

Dalam sela-sela kunjungannya itu, Presiden juga berbuka puasa bersama warga di teras rumah mereka sambil mendengarkan masalah warga di Babelan, dan mencatatnya di buku notes kecil.

Presiden kemudian menelepon beberapa pejabat, termasuk Kepala BGN, dan memberikan sejumlah instruksi kepada mereka untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo menyebutkan kehadiran Masjid Al Ikhlas yang telah diresmikan olehMenteri Agama RI Nasaruddin Umar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 pada Jumat (7/3) akan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat untuk beribadah.

"Alhamdulillah, PIK ini memperhatikan masyarakat sekitar karena sekarang penduduk di PIK 1 dan 2 masyarakatnya sekitar 200 ribu orang, dan juga banyak juga penduduk Muslim," kata Tri Waluyo di Jakarta, Sabtu.

Sejauh ini, lanjut dia, di PIK 1 dan PIK 2 ada tiga unit masjid dan ke depan diharapkan jumlahnya dapat ditambah lagi mengingat jumlah penduduk beragama Islam cukup banyak bekerja di lokasi tersebut.

Dia menilai Pantai Indah Kapuk (PIK) sudah memperhatikan harapan dari Kementerian Agama dan masyarakat agar suara adzan dapat berkumandang di kawasan PIK.

Menurut dia pembangunan masjid ini dilaksanakan selama delapan bulan ke depan dengan menggunakan pendanaan dari manajemen PIK sendiri.

Rencananya bangunan masjid mengusung konsep Islamic Classical yang terinspirasi dari era Ottoman dengan menggabungkan fungsi ibadah dengan aspek bisnis untuk keberlanjutan ekonomi masjid.

"Ini bentuk toleransi beragama berjalan di kawasan PIK," kata Tri Waluyo.

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) RI Prof Nasaruddin Umar meresmikan pemancangan perdana Masjid Al Ikhlas di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara, Jumat, (7/3/2025).

Masjid Al Ikhlas akan dibangun di atas lahan seluas 2.400 meter persegi dengan kapasitas sekitar 600 jemaah.

Pembangunan masjid ini diperkirakan menghabiskan anggaran mencapai Rp45 miliar.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG

Banyuwangi (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tetap diberikan kepada siswa dan khusus selama Ramadhan menu MBG diganti dengan makanan kering agar bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa.

"Program MBG berjalan lancar dan jangkauan terus bertambah, selama bulan puasa program ini juga masih tetap bergulir tentu dengan penyesuaian," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

Di Banyuwangi, sudah ada tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tersebar di tiga kecamatan yang menjangkau 39 sekolah dengan jumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis sebanyak 5.642 orang.

Bupati Ipuk menyampaikan bahwa selama bulan Ramadhan, menu makan bergizi gratis yang didapatkan oleh para siswa bukan seperti makanan siap saji yang dikonsumsi di sekolah biasanya, namun diganti dengan makanan kering untuk berbuka puasa yang bisa dibawa pulang, seperti kurma, susu, telur, makanan ringan dan buah.

Program MBG di Banyuwangi secara resmi dimulai pada 3 Februari 2025, dan saat ini pelaksanaan MBG telah menjangkau 39 sekolah di Banyuwangi, mulai dari jenjang TK, SD, SMP negeri dan swasta.

"Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang berada di wilayah Kecamatan Rogojampi, Sempu dan Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menyampaikan pendistribusian makanan selam bulan puasa ke sekolah-sekolah tersebut tetap berlangsung setiap hari.

Selama bulan puasa pendistribusian makanan tetap dilakukan oleh pihak SPPG ke sekolah-sekolah setiap hari.

"Dari hasil pantauan kami, anak-anak sangat antusias menerima makan bergizi gratis yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa," kata Suratno.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru.