Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru,” ujar Mu’ti di Jakarta, Sabtu.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

...Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung sektor perumahan merupakan langkah strategis guna mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan.

“Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi di Jakarta, Sabtu.

Inarno menyampaikan, OJK turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN.

“Pasar modal tentunya di sini memainkan peran penting juga dalam pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, termasuk pembangunan perumahan,” kata dia.

OJK, ujar Inarno, juga tetap optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana penerbitan SBN perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (20/2) di Jakarta menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Sri Mulyani, mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain penerbitan SBN, dari sisi fiskal, juga telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian juga ada pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di-blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

Adapun dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Biak (ANTARA) - Prajurit Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-123 Kodim 1708 Biak Numfor, Papua, memasang lantai keramik di 10 rumah warga di Kampung Kbusdori, Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor.

Komandan Kodim 1708 Biak Numfor Letkol Inf Marsen Sinaga dalam keterangan di Biak, Sabtu, mengatakan pemasangan lantai keramik di rumah warga Kampung Kbusdori sebagai penerima manfaat pembangunan fisik 10 unit rumah.

Menurut dia, pekerjaan fisik 10 rumah itu akan selesai tepat waktu untuk selanjutnya diserahkan kepada warga Kbusdori.

Salah satu personel Satgas TMMD Serka Saharudding menjelaskan pembangunan rumah ini telah memasuki tahap akhir.

Dengan dimulainya pemasangan lantai keramik, lanjut dia, maka progres pembangunan kini sudah mencapai 85 persen.

"Kami terus bekerja dengan semangat dan penuh tanggung jawab di mana saat ini telah memasang lantai keramik dan ini menjadi tanda pembangunan rumah ini hampir selesai," ujarnya.

Menurut dia, pemasangan lantai keramik merupakan tahap penting dalam proses pembangunan rumah.

Lantai yang rapi dan bersih, kata dia, akan menambah kenyamanan bagi penghuninya sehingga Satgas TMMD mengerjakan pemasangan ini dengan penuh ketelitian.

"Kami memastikan setiap lembar keramik dipasang dengan presisi. Kami tidak ingin asal cepat selesai, tetapi juga harus kuat dan rapi. Semua dilakukan untuk kenyamanan penghuni nantinya," ujar dia.

Dalam beberapa hari ke depan diharapkan seluruh proses pemasangan keramik bisa rampung.

Setelah tahap ini selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan proses finishing seperti pengecatan dan pembersihan, sebelum akhirnya rumah diserahkan kepada warga Kampung Kbusdori dalam kondisi yang layak huni.

"Kami tetap mengutamakan kualitas dan ditargetkan seluruh program TMMD selesai tepat waktu agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda Kabupaten Bangka Selatan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan di Kantor Wilayah, Kamis (06/3/25).

Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Babel Dr Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa rapat harmonisasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Kegiatan harmonisasi ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan. sehingga Ranperda tersebut dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Rahmat Feri Pontoh dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu (8/3).

Ia mengatakan perda tersebut diperlukan sebagai instrumen hukum untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman di Bangka Selatan, serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasi kumuh agar menjadi layak huni.

"Peraturan daerah ini diharapkan dapat memuat pengaturan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada, dan dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik," ujarnya.

Ia menjelaskan pembahasan Ranperda ini akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto mengapresiasi sinergi yang sudah sangat baik dengan Pemkab Bangka Selatan. Pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) Ranperda dan 17 Ranperkada yang telah dilakukan harmonisasi.

Harun Sulianto berharap agar setiap pembahasan Ranperda ataupun Ranperkada dihadiri oleh Pimti Pratama yang terkait, sehingga dapat diambil kesimpulan secara cepat.

“Kehadiran Pimti Pratama dari Pemda dalam rapat harmonisasi sangat penting, karena merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum," katanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Ranperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Ranperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Hadir dari Kantor Wilayah adalah Kadiv P3H Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Kerja Harmonisasi (Muhamad Iqbal), JFT Perancang Madya (Ismail), JFT Perancang Muda (Faisal Indrawan, Beni Saputra, Elisanti, Siti Latifah, Septi Lestari), dan JFT Perancang Pertama (Anita Azzahra, Imelda Hanum, Heri Sandri).

Sedangkan dari Kabupaten Bangka Selatan hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesra Haris Setiawan, Kepala Bakeuda Agus Pratomo, Kabid Kawasan Permukiman Vira Dwi Seta, Inspektur Pembantu Dodi Kusumah, serta Perwakilan Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Selatan.

Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) telah memenuhi standar gizi.

"MBG sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi," kata Tutik Kusuma Wardhani di Denpasar, Bali, Sabtu.

Politikus asal Provinsi Bali itu menilai MBG memperkuat gizi khususnya anak-anak sekolah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan.

Program itu, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu hamil/menyusui, serta mengurangi angka stunting dan malanutrisi.

Untuk memberikan pemahaman terkait MBG, wakil rakyat di Senayan, Jakarta itu bersama Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi Fatimah Zahrah Santoso dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi di Bali dipusatkan di Denpasar dan di Balai Desa Kaliuntu, Kabupaten Buleleng pada Minggu (2/3).

Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso menyebutkan pada April 2025 pemerintah menargetkan tiga juta anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

"Target berikutnya pada Agustus 2025 akan bertambah menjadi 15 juta dan akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis," ucapnya.

Program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Ada pun anggaran awal program itu mencapai Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Menurut Kementerian Keuangan anggaran program itu rencananya akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun.

Apabila terdapat tambahan anggaran itu, diperkirakan bisa menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi di Jakarta, Senin (3/3) menjelaskan program MBG tetap berjalan saat Bulan Puasa.

Untuk siswa yang berpuasa, BGN telah menyesuaikan konsep MBG agar tetap memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyediakan menu khusus Ramadhan, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma.

Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah agar tetap menghormati suasana Ramadhan.

Hingga 24 Februari 2025, Program MBG telah menjangkau sekitar dua juta siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Saat ini, terdapat 726 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi, memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang seimbang selama Ramadhan.

Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) telah memenuhi standar gizi.

"MBG sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi," kata Tutik Kusuma Wardhani di Denpasar, Bali, Sabtu.

Politikus asal Provinsi Bali itu menilai MBG memperkuat gizi khususnya anak-anak sekolah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan.

Program itu, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu hamil/menyusui, serta mengurangi angka stunting dan malanutrisi.

Untuk memberikan pemahaman terkait MBG, wakil rakyat di Senayan, Jakarta itu bersama Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi Fatimah Zahrah Santoso dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi di Bali dipusatkan di Denpasar dan di Balai Desa Kaliuntu, Kabupaten Buleleng pada Minggu (2/3).

Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso menyebutkan pada April 2025 pemerintah menargetkan tiga juta anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

"Target berikutnya pada Agustus 2025 akan bertambah menjadi 15 juta dan akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis," ucapnya.

Program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Ada pun anggaran awal program itu mencapai Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Menurut Kementerian Keuangan anggaran program itu rencananya akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun.

Apabila terdapat tambahan anggaran itu, diperkirakan bisa menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi di Jakarta, Senin (3/3) menjelaskan program MBG tetap berjalan saat Bulan Puasa.

Untuk siswa yang berpuasa, BGN telah menyesuaikan konsep MBG agar tetap memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyediakan menu khusus Ramadhan, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma.

Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah agar tetap menghormati suasana Ramadhan.

Hingga 24 Februari 2025, Program MBG telah menjangkau sekitar dua juta siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Saat ini, terdapat 726 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi, memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang seimbang selama Ramadhan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 361 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bandung.

"Tadi saya sudah berkordinasi langsung dengan Kepala BGN, ternyata untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik," kata Dadang di Kabupaten Bandung, Jumat.

Dadang mengatakan dari satu titik SPPG bisa melayani 3.000-an sasaran dari kalangan PAUD, TK sampai pelajar SD - SMA. Termasuk para santri pondok pesantren, yang diperkirakan bisa mencapai 1,2 juta sasaran.

Menurutnya, anggaran pelaksanaan MBG sudah disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp400 triliun untuk seluruh Indonesia. Tinggal kesiapan pemerintah daerah di lapangannya masing-masing.

"Jadi, tidak usah khawatir, anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat. Para kepala desa juga tolong untuk dipersiapkan pelaksanaan program MBG ini dengan skema pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk operasional SPPG di desanya masing-masing melalui koperasi desa," katanya.

Selain membahas SPPG, Bupati bersama BGN juga membahas berbagai aspek teknis lainnya dari program MBG. Seperti jenis makanan bergizi yang akan disiapkan, mekanisme distribusi, mitra program MBG, serta kriteria penerima manfaat.

"Kunjungan ke Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto,” kata Dadang.

Sementara itu, Komandan Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Inf Tinton Amin Putra akan memprioritaskan petani lokal sebagai pemasok utama bahan pangan untuk program MBG.

Tinton mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah tetapi juga memberdayakan perekonomian lokal.

“Walaupun anggaran berasal dari pusat, kami membeli bahan-bahan dari petani dan pelaku usaha lokal. Dengan cara ini, roda perekonomian masyarakat di setiap wilayah tetap berputar,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025