JAKARTA (ANTARA) - Sudah semestinya setiap keluarga mengupayakan makanan terbaik untuk anak-anak dan anggota keluarga yang membutuhkan perhatian ekstra. Namun, demi mempercepat perwujudan SDM emas, pemerintah telah “mengambil alih” sebagian tugas keluarga itu dengan program “Makan Bergizi Gratis” (MBG).

Program MBG yang diluncurkan pemerintahan Probowo-Gibran ini bertujuan untuk mengurangi angka malanutrisi dan stunting pada anak yang hingga kini masih menjadi persoalan serius. Saking khawatirnya akan masalah gizi anak sekolah dan prevalensi stunting pada anak-anak, pemerintah menggelontorkan anggaran MBG Rp171 triliun untuk program MBG tahun ini saja. Bahkan, untuk mencegah bayi lahir kurang sehat dan memiliki potensi stunting, menu makan gratis itu juga menyasar para ibu hamil.

MBG adalah sebuah program ambisius demi mengejar penciptaan generasi emas tahun 2045. Sejatinya negara tidak harus menanggung beban anggaran seberat itu, bila semua peran dan tanggung jawab dikembalikan kepada penanggung jawab keluarga, sesuai porsi masing-masing.

Bagaimanapun, setiap keluarga memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan anggotanya, baik anak-anak, ibu hamil atau lansia yang berlindung di dalamnya. Dalam formasi keluarga modern, peran pencari nafkah tidak semata-mata dipikul oleh kepala keluarga seorang, banyak istri juga memiliki karir dan berpenghasilan, atau ada usaha keluarga, juga anak dewasa yang telah bekerja dan masih tinggal bersama orang tua. Artinya, secara umum biasanya biaya operasional sebuah rumah tangga dipikul bersama.

Dengan begitu, untuk keluarga bukan miskin, namun belum termasuk kelas menengah, harusnya tidak terlalu sulit dalam memenuhi kebutuhan gizi dasar anak-anaknya, jika pengelolaan keuangan keluarga cukup sehat, dengan memperhatikan skala prioritas mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Semisal, seorang ayah tidak perlu menghamburkan uang untuk memenuhi hasrat merokok, atau seorang ibu yang tidak seharusnya membelanjakan uang operasional rumah tangga untuk membeli kosmetik, perawatan kulit, tubuh, dan semacamnya.

Sepasang suami istri yang lebih fokus memikirkan kesejahteraan anak-anak ketimbang kebutuhan pribadi yang tidak memiliki urgensi, tentu akan mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya dengan baik.

Menjadi ironi, jika makan bergizi untuk anak-anak sampai ditopang oleh pemerintah, sementara gaya hidup orang tuanya terkesan berada, dengan sang ayah perokok aktif dan seorang ibu berpenampilan mewah, dengan membelanjakan uang untuk perawatan salon.

Fenomena seperti ini banyak terdapat di kalangan masyarakat, dan mereka dengan senang hati anak-anaknya diberi makan oleh pemerintah, dan para orang tua merasa lega karena tanggung jawabnya berkurang.

Bagian pemerintah

Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik, sehingga tidak harus sampai menyediakan dan menghidangkan makanan siap santap secara langsung kepada warganya.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah cukup dengan memastikan pasokan pangan selalu stabil dan harganya terjangkau, termasuk menjaga suatu komoditas tidak tiba-tiba langka dan hilang di pasaran, atau harganya menjadi tidak masuk akal ketika momen-momen hari besar keagamaan. Padahal hari besar itu rutin dilewati setiap tahun, sehingga dapat dipersiapkan untuk menyambutnya.

Kemudian, yang perlu dipastikan oleh pemerintah juga adalah layanan kesehatan dan pendidikan mudah dan murah untuk diakses, sehingga golongan ekonomi menengah ke bawah terlayani dengan baik, seperti program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dulu dikenal sebagai beasiswa bidikmisi yang telah banyak membantu anak muda dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Selanjutnya, sarana prasarana umum, fasilitas publik, termasuk transportasi umum dan kualitas jalan raya, masih menjadi tanggung jawab pemerintah, mengingat rakyat membayar pajak untuk menikmati pelayanan dan fasilitas umum yang memadai.

Untuk memenuhi kesemua tanggung jawab itu dengan baik, pemerintah hanya perlu mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, dan transparan.

“Bersih” menjadi kata kunci yang dapat mewujudkan pemerintahan berjalan efektif dan berani transparan. Untuk meujudkan realitas “bersih” itu, saat ini menjadi salah satu perjuangan pemerintah Prabowo-Gibran, untuk menjerat aparat pemerintah yang korupsi.

Tidak heran bila Presiden Prabowo Subianto terlihat gemas manakala berbicara mengenai "budaya" korupsi ini. Pada saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan awal Februari lalu, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Prabowo pun mewanti-wanti agar semua lembaga/institusi serta aparatur pemerintah melakukan bersih-bersih diri dari tindak korupsi, karena dia mencanangkan pemerintahan pro-rakyat.

Bila satu pemerintahan bersih dari praktik KKN, maka menghadirkan pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan dan harga pangan murah, jalanan mulus dengan transportasi umum yang memadai, tentu bukan lagi hal yang sulit direalisasikan.

Korupsi merupakan faktor penyebab utama yang menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat.

Jika pemerintah ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, cara pintasnya adalah memberangus korupsi sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi merupakan biang keladi dari semua ketidakadilan, yang mengakibatkan buruknya kesejahteraan rakyat.

Bagian masyarakat

Baik buruknya kualitas kehidupan kita, semata-mata setara dengan tingkat upaya dan usaha yang kita lakukan. Jadi tidak relevan bila seseorang hidup susah serta-merta dia menyalahkan pemerintah.

Dalam mewujudkan kesejahteraan, peran pemerintah hanyalah fasilitator, dan tingkat kesejahteraan masyarakat amat bergantung pada kualitas ikhtiar masing-masing. Maka bagaimana hidup kita dan keluarga adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab sanak saudara atau tetangga, bukan pula membebankan masalah ini kepada pemerintah.

Dari skala masyarakat, pembahasan mengerucut pada level keluarga. Dalam sebuah keluarga, orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak-anaknya, tercakup di dalamnya hak memperoleh asupan makanan bergizi dan mengenyam pendidikan yang baik, selain hak atas kasih-sayang, perlindungan, dan pengembangan diri.

Jika beberapa di antaranya diberikan, dibantu, dan disubsidi oleh pemerintah, terima itu sebagai kebaikan pemerintah, namun jangan lantas membuat kita terlena, dan bahkan, menuntut lebih. Jadilah warga negara yang tahu diri, warga berdaya itu bukan "penggemar" subsidi.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu dari kebaikan dan ikhtiar pemerintah, yang sebaiknya dianggap sebagai suplemen saja. Karena pemenuhan gizi anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua, yang merencanakan dan membuatnya hadir ke dunia.

Jangan sampai niat baik pemerintah untuk mengejar penciptaan generasi emas, meninggalkan generasi lain yang malas.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyampaikan kepada Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Kepada Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, ia juga menyampaikan harapan supaya program PBB yang berjalan di Indonesia dapat membantu Indonesia memenuhi prioritas nasional, termasuk program MBG.

“Program badan PBB di Indonesia harus sejalan dan mendukung prioritas pembangunan nasional, salah satunya turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis,” ucap Wamenlu RI saat bertemu Sabharwal di Jakarta, Kamis (27/2).

Ia menyatakan, hasil riset yang diterbitkan Badan Pangan Dunia pada 2017 menyatakan program makan bergizi untuk siswa sekolah membantu menunjang capaian SDG2 perihal pengentasan kelaparan, SDG4 terkait akses pendidikan yang berkualitas, dan SDG5 terkait partisipasi anak perempuan dalam pendidikan.

Secara tidak langsung, program tersebut juga mendukung SDG1 soal pengentasan kemiskinan, SDG8 terkait penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta SGD10 mengenai upaya menjembatani kesenjangan sosial, ucap Wamenlu.

Dengan demikian, program MBG yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan peran Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan global, kata Arrmanatha.

Wamenlu RI juga mengharapkan dukungan PBB dalam pendanaan pembangunan di Indonesia, termasuk mengeksplorasi pemanfaatan sistem keuangan Islam melalui pemberdayaan zakat untuk mendukung pembangunan global, khususnya di negara-negara yang terdampak krisis.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia menyampaikan rencananya menyusun program PBB yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan di tiap provinsi demi mendukung pembangunan dan pencapaian SDGs di Indonesia.

Wamenlu Arrmanatha dan Sabharwal juga membahas perkembangan situasi global dan penguatan sistem multilateral dalam pertemuan tersebut.

“Kita harus memanfaatkan momentum 80 tahun PBB di tahun ini untuk mendorong penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional,” ucap Wamenlu.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," katanya.

Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," katanya.

Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Dinas Kesehatan Jawa Timur menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Kepala Seksi Kesehatan Gizi Masyarakat Dinkes Jatim, Cicik Swi Antika, menyebutkan program MBG memiliki sepuluh keunggulan, di antaranya mendukung ketahanan pangan, membangun ekosistem berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang investasi di sektor hilirisasi.

“Bukan sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mengatasi masalah gizi, termasuk stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro,” katanya dalam diskusi bertema "Peran Stakeholder dan Media dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis" di Surabaya, Kamis.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, angka kematian ibu (AKI) pada 2024 mencapai 82,56 per 100.000 kelahiran hidup, lebih rendah dibandingkan target 93,34 per 100.000. Sementara angka kematian bayi (AKB) pada tahun yang sama tercatat 3.754 kasus, turun dari 3.938 kasus pada 2023.

Meski terjadi penurunan, percepatan upaya pengentasan tetap dibutuhkan. Program MBG pun selaras dengan upaya nasional dalam menekan angka stunting, yang menurut data e-PPGBM periode Januari-November 2024, prevalensinya di Jawa Timur berada di angka 5,96 persen, turun dari 6,10 persen pada Januari-Juni 2024 dan di bawah target nasional 14 persen.

Selain stunting, Dinkes Jatim juga menyoroti tingginya risiko anemia pada anak usia sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI). Pada 2023, angka anemia pada kelompok ini tercatat 0,52 persen, namun pada triwulan ketiga 2024 justru naik menjadi 0,14 persen.

“Tujuan utama MBG adalah meningkatkan pemenuhan gizi, memperbaiki prestasi akademik anak-anak, serta mendorong kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan,” ujar Cicik.

Program MBG menyasar anak sekolah dan pesantren di semua jenjang, ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta ibu menyusui dan balita dengan status gizi normal.

Corporate Communication Manager PT Frisian Flag Indonesia, Fetti Fadliah, menyampaikan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang kekurangan asupan gizi, kalsium, dan vitamin D.

“Satu dari empat anak mengalami stunting, banyak remaja putri menderita anemia, dan anak-anak urban menghadapi risiko overweight,” katanya.

Frisian Flag Indonesia berkontribusi dalam program MBG dengan memberikan edukasi gizi dan mendorong konsumsi susu sebagai pelengkap sarapan. Data menunjukkan bahwa susu memiliki kandungan vitamin D empat kali lebih tinggi serta kalsium 2,6 kali lebih banyak dibandingkan sumber pangan lainnya.

Sejak 2013, Frisian Flag telah memberikan dukungan gizi kepada 2,5 juta anak. Tahun ini, perusahaan tersebut menyalurkan bantuan ke 10 sekolah, terdiri atas delapan SD dan dua SMP, dengan total sasaran 350 siswa.

Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Dr drg Sandra Fikawati, MPH, juga menyoroti rendahnya konsumsi susu di Indonesia, yang hanya mencapai 16 liter per kapita per tahun, jauh tertinggal dari negara maju seperti Belanda yang mencapai 250 liter per kapita per tahun.

“Konsumsi susu perlu ditingkatkan karena berperan penting dalam pertumbuhan anak. Kampanye antisusu justru berisiko meningkatkan kasus stunting, malnutrisi, dan obesitas di kalangan anak-anak urban,” ujarnya.

Dalam upaya edukasi, pihaknya telah mengadakan program literasi gizi bagi guru di Cikarang, Jawa Barat, yang dilakukan secara berkala setiap pekan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim, menilai bahwa program MBG sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Finlandia, Denmark, Brasil, Jepang, Korea, dan India.

“Program ini positif dan sangat penting. Tantangannya terletak pada distribusi dan operasional di lapangan. Selain itu, pers perlu terlibat dalam memberikan edukasi serta koreksi yang membangun,” kata Lutfil.

Moderator diskusi, Rachmat Hidayat, yang juga Kepala Biro LKBN ANTARA Jawa Timur, menambahkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pertanian dan pangan lokal.

“Selama ini, program makan bergizi lebih sering dikaitkan dengan kesehatan semata. Padahal, program ini memiliki dampak lebih luas, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial,” ujarnya.*

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Dengan kegiatan sosialisasi itu diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, serta menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana mendampingi kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Kabupaten Karawang Jawa Barat.

"Sosialisasi tentang program MBG sangat penting agar semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam mendukung program itu. Kemudian juga dapat memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional," kata Cellica di Karawang, Kamis.

Menurut dia, di antara pemangku kepentingan yang dapat berkontribusi aktif dalam program MBG di antaranya pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum.

Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto cukup konsen dan serius memperhatikan rakyatnya, mulai dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, bahkan asupan gizi juga masuk dalam program besar pemerintah.

DPR RI bermitra kerja dengan Badan Gizi Nasional untuk bersama-sama bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia.

Dia menyebutkan bahwa Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya dengan program MBG.

“Saya sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, karena dampak dari program ini bukan memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

Selama beberapa pekan terakhir, sosialisasi mengenai program Makan Bergizi Gratis digelar di wilayah Karawang. Terakhir kegiatan tersebut digelar pada awal pekan lalu, Senin (24/2) di Gedung MT Nurul Iman Perum Bintang Alam Telukjambe Timur.

Kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis yang digelar oleh DPR RI dan Badan Gizi Nasional itu dihadiri sekitar 300 warga Karawang dari berbagai kalangan.

Disebutkan bahwa dengan kegiatan sosialisasi itu diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, serta menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing. (KR-MAK)

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," katanya.

Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) merupakan sebuah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dadan saat memberikan pembekalan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, menyebut sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, program MBG berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045.

“Kenapa disampaikan sangat strategis? Kami sampaikan data yang kami peroleh bahwa penduduk Indonesia sampai detik ini masih bertambah 6 orang per menit,” kata Dadan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Generasi anak-anak saat ini, menurutnya, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. Karena itulah, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting.

Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan program MBG merupakan program pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Dadan berharap program ini dapat didukung oleh para kepala daerah.

Adapun kepala daerah dapat berkontribusi dalam program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan. Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi.

“Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

“Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian,” ujar dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyediakan dana insentif likuiditas Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah.

"Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," kata Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ia mengatakan pendanaan program ini berasal dari dalam negeri.

Hashim meyakini bahwa Indonesia memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Selain pendanaan dari dalam negeri, Hashim juga menilai sejumlah investor asing dari berbagai negara menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembiayaan program perumahan ini.

Beberapa negara yang telah menyatakan kesediaannya antara lain India, Singapura, dan Turki.

"Investor banyak, India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapet proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there," tuturnya.

BI sebelumnya telah meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain itu, BI juga bakal mendukung pendanaan melalui pembelian SBN perumahan di pasar sekunder, yang mana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai sektor ini.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Selama ini harga batu bara acuan kita itu dikendalikan atau ditentukan oleh negara lain, bahkan sampai kemudian harga kita dihargai jauh lebih murah ketimbang negara lain

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk mengendalikan harga ekspor batu bara, sehingga tidak dipengaruhi oleh negara lain.

“Selama ini harga batu bara acuan kita itu dikendalikan atau ditentukan oleh negara lain, bahkan sampai kemudian harga kita dihargai jauh lebih murah ketimbang negara lain,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah acara pelantikan pejabat pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Bahlil menyampaikan bahwa penetapan HBA untuk ekspor tersebut bertujuan agar Indonesia lebih independen dalam menentukan harga ekspor batu baranya sendiri.

“Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain, harganya (jadi) rendah. Saya gak mau itu. Jadi, sekarang kita membuat HBA agar kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global,” tuturnya.

Bahlil menyampaikan bahwa HBA tersebut mulai berlaku pada Maret 2025. Pernyataan tersebut terkait dengan Kementerian ESDM yang merombak aturan harga untuk batu bara ekspor.

Sebelumnya, harga acuan menggunakan Indonesia Coal Index (ICI), ke depan berubah menggunakan HBA (Harga Batu bara Acuan).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menerangkan, perubahan aturan ini banyak dampaknya. Salah satunya adalah stabilkan harga batu bara.

Ia meminta perusahaan tambang batu bara untuk jujur dalam menjalankan kewajiban PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

“Harga itulah yang nanti akan kami gunakan sebagai acuan untuk kita tarik (PNBP), untuk penentuan harga berikutnya, sebetulnya enggak ada yang berubah dari penentuan harga yang dulu,” ujarnya menambahkan.

Tri menuturkan, yang membedakan aturan harga patokan ekspor batu bara menggunakan HBA, terletak kepada proses penentuan harga dilakukan dua kali dalam sebulan. Sementara ketika menggunakan ICI, harga penentunya hanya sekali dalam sebulan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada periode Februari 2025. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk Bulan Februari 2025.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Manado (ANTARA) - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendukung program tiga juta rumah di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), sehingga rakyat menengah dan kurang mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Program pembangunan 3 Juta Rumah merupakan bagian dari 17 Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat desa dan kelompok yang membutuhkan," kata Area Head 2 BNI Kantor Wilayah 11 Suluttenggomalut Lucky Lahope, di Manado, Selasa.

Dia mengatakan program ini didukung oleh Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri, yang ditetapkan pada 25 November 2024.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap program ini, katanya, BNI menyediakan solusi perbankan inklusif untuk masyarakat, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema ini, katanya, yang menawarkan berbagai kemudahan seperti harga maksimal Rp173 juta untuk area Sulawesi, DP minimum 1 persen dari harga rumah.

Kemudian, katanya, maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program ini yakni sebesar Rp7 juta untuk pekerja lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Suku bunga tetap 5 persen per tahun, termasuk asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit, serta tenor kredit hingga 20 tahun.

Selain itu, BNI juga menyediakan Kredit Pembiayaan Developer untuk mendukung pembangunan rumah FLPP, pengadaan lahan, dan fasilitas umum.

Berbagai skema pembiayaan ditawarkan dengan suku bunga kompetitif.