Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap berjalan, dengan mengubah mekanisme agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menuturkan bagi siswa yang berpuasa, makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka, sementara yang tidak berpuasa dapat memakannya di sekolah secara sembunyi atau di rumah.

Dia menjelaskan bahwa makanan yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan paperbag, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Dadan berharap makanan yang disediakan oleh BGN dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing," pungkas dia.

Mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap berjalan, dengan mengubah mekanisme agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menuturkan bagi siswa yang berpuasa, makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka, sementara yang tidak berpuasa dapat memakannya di sekolah secara sembunyi atau di rumah.

Dia menjelaskan bahwa makanan yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan paperbag, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Dadan berharap makanan yang disediakan oleh BGN dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap berjalan, dengan mengubah mekanisme agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menuturkan bagi siswa yang berpuasa, makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka, sementara yang tidak berpuasa dapat memakannya di sekolah secara sembunyi atau di rumah.

Dia menjelaskan bahwa makanan yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan paperbag, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Dadan berharap makanan yang disediakan oleh BGN dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025