Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat dan produktif serta berdaya saing.

"Saya sebagai anggota DPR RI dari Komisi IX yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Cellica di Karawang, Sabtu.

Ia mengatakan, program MBG telah diluncurkan oleh pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Seiring dengan program yang baru diluncurkan ini, maka perlu terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pesan dan maksud diluncurkannya program MBG bisa benar-benar tersampaikan ke masyarakat.

Mantan Bupati Karawang ini mengaku ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait program MBG. Seperti pada Kamis (20/2), Cellica berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi tentang program MBG di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, sekitar 300 warga Karawang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut yang digelar di salah satu gedung futsal, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Karawang.

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

Menurut dia, berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Program MBG diluncurkan untuk mendukung hal tersebut.

Menurut dia, program MBG dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

“Bukan hanya membantu meningkatkan asupan gizi saja, tapi program Makan Bergizi Gratis ini juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Disebutkan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah.

"Tentu saja dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan, dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia," katanya.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Satuan Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara bersama Kodam I Bukit Barisan (BB) menyalurkan ratusan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Methodist 7 Medan.

"Sebanyak 250 porsi Makan Bergizi Gratis dibagikan kepada para siswa yang hadir dalam kegiatan tersebut," ujar Kepala Sub Seksi Pengelolaan Perlengkapan dan Logistik Satuan Brimob Polda Sumut AKP Jumbadi di Medan, Sabtu.

Jumbadi mengatakan ratusan paket MBG ini diberikan kepada pelajar dari tingkat TK sampai SMA Methodist 7 Medan tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergisitas antara TNI dan Polri dalam memberikan perhatian kepada generasi muda, khususnya dalam pemenuhan gizi yang seimbang.

"Kami berharap dengan adanya kegiatan ini anak-anak dapat menikmati makanan bergizi yang baik untuk kesehatan dan tumbuh kembang mereka," tutur Jumbadi.

Selain itu, menurut dia, kegiatan penyaluran MBG kepada siswa Methodist 7 Medan ini juga untuk menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian sejak dini.

Pihak Polda Sumut dan Kodam I BB
terus berupaya untuk hadir di tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan positif, termasuk kegiatan berbagi makanan bergizi ini.

"Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi para siswa dan menjadi inspirasi bagi yang lain," ucapnya.

Para siswa dan pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kepedulian yang diberikan oleh TNI dan Polri.

Program ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat dan kuat di masa yang akan depan.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengaku telah mengetahui nama Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, dia mengaku tidak boleh mengumumkan itu ke publik karena ada waktu yang telah ditetapkan untuk pengumuman nama pimpinan Danantara.

"Ada pada waktunya akan diumumkan. Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan," kata Maruarar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

Pandu menjadi salah satu nama yang cukup santer masuk dalam bursa pimpinan Danantara. Walaupun demikian, saat ditemui selepas acara santap siang itu, Pandu membantah kemungkinan tersebut.

"Enggak jadi apa-apa," kata Pandu menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara.

Begitu pula ketika menjawab pertanyaan apa saja pembahasan pada acara santap siang itu, dia lantas berkata, "Makan saja."

Presiden Prabowo, dalam kesempatan terpisah, mengumumkan BPI Danantara bakal diluncurkan pada hari Senin (24/2).

Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.

Dana-dana yang dikelola oleh Danantara, kata Presiden dalam acara World Governments Summit pada tanggal 14 Februari 2025, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Sementara itu, Presiden Prabowo saat menghadiri acara partainya pada tanggal 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Danantara.

"Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

“Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

“Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Rakyat bayarnya sama, kalau dapat pengembangnya yang bagus bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembang yang nggak bener, nangis dia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit kepada pengembang agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mendapatkan rumah berkualitas seusai standar pemerintah.

"Supaya apa tujuannya? Bukan negara mau jago-jagoan (tapi) supaya melindungi ke depannya rakyat yang MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yang bertanggung jawab yang berkualitas," kata Menteri PKP saat rapat kordinasi dengan sejumlah pengembang di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, pentingnya dilakukan audit oleh lembaga negara yang berwenang agar para pengembang membangun rumah bisa memperhatikan kualitas di segala aspek yang telah menjadi tanggung jawabnya.

"Rakyat bayarnya sama, kalau dapat pengembangnya yang bagus bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembang yang nggak bener, nangis dia. Terus bagaimana solusinya? Ya diaudit," ujarnya.

Dalam rapat itu, Menteri PKP kemudian menanyakan secara langsung kepada para pengembang perumahan dari berbagai asosiasi, apakah ada yang takut apabila dilakukan audit atau tidak.

Para pengembang yang hadir dalam rapat itu pun menjawab kompak bahwa mereka tidak takut jika dilakukan audit oleh BPK,

Tak hanya menanyakan, Menteri PKP bahkan juga meminta pengembang yang siap diaudit maka ikut berdiri. Dia pun meminta awak media yang hadir agar menyorot ke pengembang apabila ada yang tidak berdiri dari kursinya.

"Saya minta yang siap dan berani dan mendukung agenda negara untuk diaudit dan tidak takut diaudit berdiri. Nggak apa-apa biar kalian (media) sorot yang nggak berani siapa. Sorot aja satu-satu. Di sini intinya cuma ada pengembang sama dari kementerian," tegasnya.

Namun, nampak tak ada seorang pun pengembang yang duduk, semua terlihat berdiri mengikuti arahan Menteri PKP. Lalu ia kembali mengulangi pertanyaan hang sama, yaitu apakah mereka siap diaudit. Para pengembang pun sigap menjawab siap.

"Kapan auditnya? BPK yang menentukan, Itu bukan kewenangan kami. Kami sudah bersurat kepada BPK. BPK adalah lembaga independen atau di bawah pemerintah. BPK harus dihormati, Itulah kehidupan bernegara," tutur Menteri PKP.

Namun, dalam rapat itu, Menteri KPK juga menegaskan apabila ada pengembang yang tidak setuju diaudit oleh BPK, maka pihaknya mempersilahkan hal itu. Namun, baginya hal itu bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan negara.

"Kalau nggak setuju dengan audit, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara? Silahkan. Mau melawan pemerintah? Coba saja. Jangan tanggung kalau mau melawan pemerintah ya. Jangan tanggung melawannya, nanti repot ya. Ini agenda negara," ucap Menteri PKP.

Menteri PKP menegaskan hal itu karena dia mengaku menemukan sejumlah perumahan yang dibangun tidak berkualitas. Setidaknya terdapat 14 pengembang yang saat ini sudah dilaporkan kepada BPK.

"Saya tugaskan delapan orang bersama saya turun ke lapangan menemukan cukup banyak hal-hal yang tidak sesuai aturan," kata Menteri PKP.

Kendati demikian, Menteri PKP menyakini bahwa hal itu merupakan ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia menyakini masih banyak pengembang yang membangun rumah dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Menurut saya yang nggak berkualitas nggak banyak, hanya segelintir aja. Saya yakin jauh lebih banyak yang bener. Saya percaya teman-teman itu lebih banyak yang tanggung jawab, lebih banyak yang profesional. Jangan gara-gara ulah segelintir orang jadi rusak semuanya," kata Maruarar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elit tersebut pada Kamis (20/2).

"Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini," kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

Selain pagar yang menutup akses, Ara dalam tinjauannya juga menemukan adanya tumpukan batu setinggi dua meter yang menghambat laju air saat hujan, sehingga kerap terjadi banjir.

"Saya sudah minta usut kepada Kapolres Jakarta Utara, untuk dicek siapa yang taruh batu ini. Tujuannya apa? Karena akibatnya jelas membuat banjir. Jadi, semuanya harus dipelajari di negara hukum. Dan saya minta dituntaskan secara hukum," kata Ara.

Ara menambahkan bahwa pembongkaran pagar penutup akses bagi warga tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa tidak ada perumahan yang eksklusif.

Adapun polemik pagar PIK 1 ini bermula saat Forum Warga Kapuk Muara menggelar aksi demonstrasi yang menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meluncurkan logo baru Kementerian PKP untuk membangun semangat dan persatuan.

"Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP dan Pentas Seni, di Jakarta, Jumat.

Logo baru Kementerian PKP yang diluncurkan pada hari ini, mengandung sejumlah elemen, yakni rumah, gotong royong, identitas bangsa, dan berkelanjutan.

Rumah hunian memiliki makna rumah sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Elemen gotong royong pada logo memiliki makna sesuai dengan tema lomba, dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang mendukung berjalannya semua kebijakan hunian layak dan terjangkau.

Peluncuran logo baru Kementerian dimeriahkan penampilan Band Dewa 19 yang memainkan sejumlah lagu andalan seperti "Pupus" dan "Separuh Nafas". Kementerian mengundang Dewa 19 tidak menggunakan APBN.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

“Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam dua minggu terakhir.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elit tersebut pada Kamis (20/2).

"Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini," kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

Selain pagar yang menutup akses, Ara dalam tinjauannya juga menemukan adanya tumpukan batu setinggi dua meter yang menghambat laju air saat hujan, sehingga kerap terjadi banjir.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elit tersebut pada Kamis (20/2).

"Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini," kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

Selain pagar yang menutup akses, Ara dalam tinjauannya juga menemukan adanya tumpukan batu setinggi dua meter yang menghambat laju air saat hujan, sehingga kerap terjadi banjir.

"Saya sudah minta usut kepada Kapolres Jakarta Utara, untuk dicek siapa yang taruh batu ini. Tujuannya apa? Karena akibatnya jelas membuat banjir. Jadi, semuanya harus dipelajari di negara hukum. Dan saya minta dituntaskan secara hukum," kata Ara.

Ara menambahkan bahwa pembongkaran pagar penutup akses bagi warga tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa tidak ada perumahan yang eksklusif.

Adapun polemik pagar PIK 1 ini bermula saat Forum Warga Kapuk Muara menggelar aksi demonstrasi yang menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

“Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

“Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.