Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," katanya.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, kata Ara, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat Karawang sebagai upaya meningkatkan kesadaran pentingnya asupan gizi untuk mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan kita mendukung program MBG ini, banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan, khususnya oleh warga Karawang,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Kegiatan yang bertajuk “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia” ini dilaksanakan di Gedung MT Nurul Iman, Perumahan Bintang Alam, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Acara tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dari warga setempat.

Cellica menyampaikan bahwa program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi, namun juga membuka lapangan kerja baru melalui pembentukan Dapur Sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, sangat mendukung program ini karena manfaatnya sangat besar untuk pertumbuhan generasi mendatang,” ujarnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional sebagai lembaga negara non-kementerian memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi program gizi di tingkat pusat maupun daerah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan baik, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa.

“Saya berharap sosialisasi ini menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.

Cellica mengatakan program MBG bertujuan untuk menciptakan generasi unggul melalui pemenuhan gizi yang merata dan berkualitas.

“Sementara itu, BGN akan terus berperan aktif dalam memastikan program ini terselenggara dengan baik di seluruh Indonesia,” katanya.

MBG masih sering ditanggapi secara skeptis, namun di sisi lain program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Chief Economy Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut efek positif dari anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar teori tetapi program tersebut mampu memberikan berdampak pada stimulus ekonomi lokal.

"Penggandaan fiskal dari program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi juga memberikan efek kepada kegiatan ekonomi lokal, stimulasi rantai pasokan makanan, dan mengurangi tekanan keuangan rumah tangga," kata Fulvian dalam keterangan diterima di Jakarta pada Selasa malam.

Menurutnya, MBG masih sering ditanggapi secara skeptis, namun di sisi lain program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Gizi selama masa pertumbuhan secara langsung mempengaruhi kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, dan produktivitas tenaga kerja di masa depan," lanjutnya.

Terlebih, dia berpendapat bahwa program Makan Bergizi Gratis mampu menopang rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki kecenderungan kecil untuk daya konsumsi tinggi.

Terkait kritik terhadap Makan Bergizi Gratis yang dinilai menghabiskan anggaran besar-besaran, dia berpendapat bahwa program tersebut merupakan keuntungan produktivitas jangka panjang melalui investasi sumber daya manusia yang mumpuni sejak dini.

"Pola pikir ini mengabaikan keuntungan produktivitas jangka panjang dari investasi sumber daya manusia, terutama melalui input dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan usia dini. Makanan gratis bukan sekadar (pengeluaran biaya) tetapi modal untuk generasi pekerja yang lebih kuat dan lebih cakap," tuturnya.

MBG sendiri ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan Badan Gizi Nasional memetakan dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target tersebut. Dari jumlah itu, 1.542 SPPG rencananya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya skema kemitraan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

...Efek pengganda fiskal dari makan gratis bukanlah teori semata, ia nyata dalam bentuk aktivitas ekonomi lokal, pergerakan rantai pasok makanan, dan berkurangnya beban keuangan rumah tangga

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi dari Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digiatkan oleh pemerintah saat ini merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Dalam kerangka Fiscal Prudence 2.0, sebuah pendekatan yang mencoba menyeimbangkan kedisiplinan fiskal dengan belanja publik yang mendorong pertumbuhan, program makan gratis bukanlah bentuk amal. Ini adalah bentuk redistribusi yang produktif," kata Fakhrul dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, bahwa nutrisi pada masa pertumbuhan akan berpengaruh langsung pada kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, serta produktivitas tenaga kerja di masa depan.

Lebih dari itu, Chief Economist di Trimegah Sekuritas Indonesia tersebut juga mengungkap bahwa program MBG menjadi suntikan atau stimulus yang terarah, khususnya bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Dalam kategori tersebut terdapat kecenderungan untuk membelanjakan setiap tambahan uang yang diterima sangat tinggi.

"Efek pengganda fiskal dari makan gratis bukanlah teori semata, ia nyata dalam bentuk aktivitas ekonomi lokal, pergerakan rantai pasok makanan, dan berkurangnya beban keuangan rumah tangga," menurut Fakhrul.

Sebelumnya, pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong MBG sebagai bagian dari upaya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, salah satunya dengan menekan angka stunting. Program itu sendiri sudah dimulai sejak Januari 2025, menyasar siswa-siswi usia sekolah, ibu hamil dan menyusui.

Ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat, Badan Gizi Nasional memetakan dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target tersebut. Dari jumlah itu, 1.542 SPPG rencananya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya lewat skema kemitraan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pemetaan aset-aset BUMN untuk bisa dimaksimalkan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan," ujar Erick dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal yang penting sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), yakni bahwa klasifikasi dari market itu juga menentukan titik dari pembangunan tersebut.

Misalnya sebuah aset yang berlokasi di tengah kota bukan tidak mungkin tentu daya belinya lebih tinggi, tetapi kalau beberapa aset yang dekat dengan jalur kereta api itu juga bisa memudahkan untuk orang membeli daripada perumahan, itu karena ada penopang yang namanya transportasi publik.

"Kenapa peta itu mesti penting, karena belum tentu di satu titik dan lainnya itu bisa disamakan target marketnya. Jadi nanti setelah tentu pemetaan, masing-masing pengembang punya target market-nya, itu yang memang kita harus bekerjasama karena belum tentu kami pemilik aset mengerti market," kata Erick.

Arahan Presiden RI jelas bahwa sesama kementerian harus kompak dan bisa kerja sama, kemudian juga tentu menjadi solusi.

"Saya sudah punya komitmen sejak awal dengan Pak Ara, karena ini kebijakan yang benar yang dilakukan oleh Pak Ara, bagaimana melihat aset-aset BUMN yang memang belum maksimal, kita maksimalkan dan itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Tinggal memang tadi secara koordinasinya harus dieratkan," ujar Erick.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa akan diagendakan tur bersama dengan pengembang perumahan untuk melihat langsung ke lokasi riil dan yang sudah clean and clear.

"Tolong diagendakan dengan stafnya Pak Erick, tur bersama pengembang, tur untuk melihat langsung kepada lokasi riil, kalau boleh lokasinya yang sudah clean and clear," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kudus (ANTARA) - Kodim 0722/Kudus, Jawa Tengah, langsung memanggil kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas temuan menu makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi.

"Selain memanggil SPPG BGN Mitra Jepangpakis, kami juga memanggil SPPG Dapur BGN Mitra Mandiri Yayasan Ponpes Al Chalimi untuk memastikan temuan menu makan di SMA 1 Kudus," kata Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0722/Kudus Mayor Inf Muhlisin ketika dimintai tanggapannya soal temuan menu makan MBG tidak layak konsumsi di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan kepala dapur yang bertanggung jawab penuh dievaluasi secara menyeluruh oleh Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi dengan harapan tidak ada lagi kasus serupa, karena dari sisi pendanaan maupun personel juga dipenuhi.

Bahkan, kata dia, sebelum ditugaskan di SPPG Dapur BGN Mitra Jepang Pakis juga mengikuti pelatihan kerja di SPPG Ponpes Nashrul Ummah Kudus yang bertugas di Kecamatan Mejobo selama satu bulan.

Untuk jumlah personel di SPPG tersebut, kata dia, sebanyak 50 orang, termasuk kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan selain petugas teknis lainnya. Seharusnya tidak ada permasalahan dan semakin sempurna karena sudah berjalan beberapa hari.

"Komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) juga jelas, baik teknis penyediaan bahan makanan, pengolahan dan penyajiannya. Sesuai standar operasional tidak boleh lebih dari 3 jam setelah diolah harus sudah sampai di sekolah tujuan," ujarnya.

Apalagi, kata dia, ada sekolah yang meminta pukul 08.00 WIB untuk PAUD/TK, serta ada yang pukul 11.00 atau 11.30 WIB. Jarak juga sudah dipetakan, sehingga pengiriman juga sudah bisa diprediksi secara tepat.

Ia menganggap permasalahan di SMA 1 Kudus murni karena kepala dapur kurang teliti dalam pengolahan dan penyajian, sehingga kepala dapurnya diminta belajar di SPPG Nasrul Ummah yang dinilai selama ini sudah berjalan dengan baik.

"Kodim Kudus juga memerintahkan Danramil dan Babinsa setempat untuk menempel di SPPG BGN Mitra Jepangpakis, meskipun sebelumnya juga sudah ada perintah pengawasan hingga makanan yang disajikan sampai ke sekolah sasaran," ujarnya.

Wakil Kepala SMA 1 Kudus Sulistyani mengakui di sekolahnya memang terdapat puluhan paket MBG yang kurang layak konsumsi, sehingga siswa tidak mau memakannya.

Pihak sekolah juga sudah disampaikan kepada SPPG BGN Mitra Jepangpakis, baik terkait nasi yang belum matang sempurna, tumis kacang terdapat ulat, ayam hingga buah yang berbau kurang sedap.

Pelaksanaan MBG di SMA 1 Kudus berlangsung sejak 14 April 2025 dengan menyasar siswa kelas X dan XI dengan jumlah siswa 823 orang.

Musyaffa, salah satu siswa SMA 1 Kudus kelas XI mengakui pernah mendapatkan menu makan dengan bau yang tidak sedap, terutama ayamnya. Sedangkan sayurnya kurang matang dan tempe juga terasa asam.

"Untuk nasi tidak ada permasalahan. Sedangkan yang bermasalah hanya ayam dan tempe. Untuk hari ini (22/4) tidak ada permasalahan," ujarnya.

Terkait temuan ulat pada tumis kacang, kata dia, yang menemukan adik kelas, sedangkan dirinya tidak ada keluhan.*

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan saat merespons polemik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu Presiden juga sempat menanyakan secara detail mengenai laporan kasus tersebut kepada salah satu wartawan yang melontarkan pertanyaan itu.

“Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” ujar Presiden Prabowo.

Kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, dan menyoal dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama.

Danna menyampaikan dalam pemeriksaan pada pekan lalu pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti kuat dan menjawab puluhan pertanyaan dari penyidik.

Ira diperiksa dengan 28 pertanyaan, sedangkan kuasa hukumnya menjawab 21 pertanyaan. Rencananya, pekan ini pelapor akan menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli pidana untuk memperkuat laporan.

Sebelumnya Mitra Dapur bekerja sama dengan Yayasan MBG dan SPPG Kalibata sejak Februari hingga Maret 2025 menyuplai sekitar 65.025 porsi makanan. Sesuai kontrak, harga per porsi awalnya Rp15 ribu, namun belakangan berubah sepihak menjadi Rp13 ribu, yang turut memicu konflik dan berujung pada pemutusan kemitraan.

Meski demikian dapur MBG di Kalibata telah kembali beroperasi secara terbatas sejak 17 April 2025 dengan menggunakan dana pribadi.

Pihak Mitra Dapur berharap program dapat kembali berjalan normal pekan depan, sambil menunggu perkembangan penyidikan terhadap dugaan penggelapan dana tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar untuk seluruh target sasaran, Kota Solo membutuhkan 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk melengkapi 4 SPPG yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi mendirikan SPPG mandiri yang menjadi dapur bagi kebutuhan program MBG. (Denik Apriyani/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.