Bagaimana KUR bisa untuk perumahan, itulah yang kita mau bicarakan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani untuk membahas kredit usaha rakyat (KUR) bagi sektor perumahan.

"Bagaimana KUR bisa untuk perumahan, itulah yang kita mau bicarakan," ujar Maruarar atau akrab disapa Ara di Jakarta, Senin.

Pertemuan tersebut rencananya selain dihadiri oleh Menteri PKP dan CEO Danantara, juga akan dihadiri Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan bank-bank BUMN.

Pertemuan itu tentunya akan membahas terkait rencana bagaimana KUR bisa dialokasikan sebagian untuk mendukung sektor perumahan.

Namun, Ara tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan

Menurut dia, bagaimana KUR dari Danantara dan bank-bank BUMN bisa juga dialokasikan untuk perumahan merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bagaimana KUR dari Danantara, dari bank BUMN bisa juga dialokasikan buat perumahan. Itu arahan (Presiden)," katanya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, BPI Danantara mendukung penuh untuk sektor perumahan.

Terkait hal tersebut, dirinya akan menjajaki dan mendalami dengan pihak perbankan, terutama dengan bank-bank BUMN.

Ara mengatakan bahwa pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara mengenai bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada dukungan dari segi pembiayaan yang besar.

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance.

Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Pemerataan gizi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang dibenahi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG dibentuk untuk menekan tingginya kasus stunting dan malnutrisi di Indonesia dan hadirnya program MBG diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerataan kualitas gizi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan IQ generasi mendatang, mengingat rata-rata IQ di Indonesia saat ini hanya sekitar 92,64,” terang Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari di Depok, Selasa (13/5).

IQ rata-rata anak Indonesia di bawah 79 Indonesia masih tertinggal di negara Asean yaitu berada di urutan kesepuluh dari 11 negara sedangkan Timor Leste di urutan kesebelas. “Indonesia menempati urutan 130 dari 199 negara di dunia karenanya program MBG akan dapat terlaksana dari sabang sampai Merauke untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Lucy juga berharap melalui program MBG ini, angka stunting di Indonesia yang saat ini sebesar 21% dapat turun menjadi 14% dan terus menurun. Ia juga menjelaskan bahwa stunting pada anak dapat disebabkan oleh kehamilan yang terlalu muda dan terlalu cepat. Pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang menuntut daya saing di kancah Internasional.

“Kami juga berharap program MBG ini dapat melibatkan lebih banyak masyarakat, khususnya para pelaku UMKM setempat,’ harap Lucy.

Warga lokal akan dilibatkan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat akan bertugas mengisi dapur sehat baik sebagai petugas ataupun sebagai pemasok bahan baku ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bagi masyarakat Depok yang ingin membangun dapur SPPG harus membentuk Yayasan terlebih dahulu kemudian didaftarkan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id

SPPG akan bekerjasama dengan Kodim dan Koramil dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Ke depannya akan ada buka lamaran yang diseleksi oleh mereka untuk bertugas di dapur sehat.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Depok Aditya Wiradi Putra, mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional yang telah berkenan menyelenggarakan acara sosialisasi untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.

“Kami, selaku Anggota DPRD, berkomitmen untuk fokus dalam mengembangkan kualitas gizi di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Cinangka,” ujar Aditya.

Analis Madya Kedeputian Promosi dan Kerjasama BGN Mochamad Halim menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat memperhatikan gizi nasional bagi anak-anak bangsa, mulai dari PAUD hingga usia dewasa, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, program MBG juga disalurkan kepada non-peserta didik seperti balita, ibu menyusui, dan ibu melahirkan. Dalam Asta Cita, BGN berfokus pada enam sektor, yaitu swasembada pangan, koperasi, SDM, serta peningkatan sektor ekonomi.

“Pada tahun 2045, Indonesia akan genap 100 tahun merdeka dan diharapkan sudah terbebas dari stunting serta mampu bersaing secara global,” harap Halim.

Mochamad Halim juga menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai mitra BGN diimbau untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya jika ada pihak yang menawarkan percepatan proses mitra SPPG dengan syarat mengirimkan sejumlah uang.

“Pendaftaran mitra BGN sepenuhnya gratis, sesuai arahan Presiden, untuk mendistribusikan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat. Secara ekonomi, program MBG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa melalui penyaluran bahan baku ke koperasi atau BUMDes,” papar Halim.

“Menyongsong Indonesia emas 2045 ada tiga poin penting yang harus digarisbawahi yakni mengenai kualitas SDM, peran gizi dan Indonesia emas 2045. Kenapa Indonesia emas 2045 karena tepat 100 tahun Indonesia merdeka biar tidak ketinggalan dengan negara lain,” lanjutnya.

Sebagai informasi, anggaran program MBG dari yang awalnya 71 Triliun akan ditambah menjadi 100 Triliun. Dengan begitu, program Makan Bergizi Gratis bisa menyasar kepada 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025 nanti.

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketiga di Kota Madiun, Jatim yang berada di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dapur ketiga ini diberi nama Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri. Pemkot Madiun dan pihak terkait terus melakukan penambahan dapur secara bertahap," ujar Maidi di Madiun, Senin.

Pihaknya mengatakan, di Kota Madiun setidaknya ditargetkan akan ada 17 dapur MBG. Sampai saat ini, sudah ada tiga dapur MBG.

Ketiga itu yakni dapur sehat di Jalan Tirta Raya, kedua ada di Kelurahan Banjarejo, dan ketiga di Jalan Mayjend Sungkono yang baru saja diluncurkan.

Wali Kota menambahkan dapur sehat di sejumlah lokasi lain juga terus berproses. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu berharap dapur MBG lain juga bisa segera beroperasi.

"Di lokasi lain juga terus kita persiapkan. Nanti menyusul akan segera kita resmikan. Harapannya, program bisa segera menyentuh seluruh pelajar di Kota Madiun," katanya.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan dapur MBG ketiga ini langsung beroperasi pada Senin (19/5) ini. Keberadaan dapur MBG tersebut akan melayani sebanyak 11 sekolah di sekitarnya dari tingkat TK hingga SMA sederajat.

"Jarak sekolah terdekat yang dilayani mencapai 120 meter. Sedang, sekolah terjauh mencapai 2,7 kilometer. Total pelajar yang dilayani ada sebanyak 3.473 siswa," katanya.

Seperti di tempat lainnya, di Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri juga terdapat kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, dan lain sebagainya.

"Untuk bahan baku menu masakannya akan menggandeng kelompok tani setempat sebagai supplier," katanya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kota Madiun sejak pertama bergulir, cukup lancar sejauh ini. Kendala teknis yang mengemuka langsung bisa diantisipasi sebelumnya. Hal itu karena adanya pendampingan menyeluruh yang dilakukan.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar 51 ribu anak.

Pihaknya bersama Pemkot Madiun yakin dengan penambahan SPPG secara bertahap tersebut, akan mendukung kelancaran program MBG di Kota Madiun.

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketiga di Kota Madiun, Jatim yang berada di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dapur ketiga ini diberi nama Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri. Pemkot Madiun dan pihak terkait terus melakukan penambahan dapur secara bertahap," ujar Maidi di Madiun, Senin.

Pihaknya mengatakan, di Kota Madiun setidaknya ditargetkan akan ada 17 dapur MBG. Sampai saat ini, sudah ada tiga dapur MBG.

Ketiga itu yakni dapur sehat di Jalan Tirta Raya, kedua ada di Kelurahan Banjarejo, dan ketiga di Jalan Mayjend Sungkono yang baru saja diluncurkan.

Wali Kota menambahkan dapur sehat di sejumlah lokasi lain juga terus berproses. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu berharap dapur MBG lain juga bisa segera beroperasi.

"Di lokasi lain juga terus kita persiapkan. Nanti menyusul akan segera kita resmikan. Harapannya, program bisa segera menyentuh seluruh pelajar di Kota Madiun," katanya.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan dapur MBG ketiga ini langsung beroperasi pada Senin (19/5) ini. Keberadaan dapur MBG tersebut akan melayani sebanyak 11 sekolah di sekitarnya dari tingkat TK hingga SMA sederajat.

"Jarak sekolah terdekat yang dilayani mencapai 120 meter. Sedang, sekolah terjauh mencapai 2,7 kilometer. Total pelajar yang dilayani ada sebanyak 3.473 siswa," katanya.

Seperti di tempat lainnya, di Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri juga terdapat kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, dan lain sebagainya.

"Untuk bahan baku menu masakannya akan menggandeng kelompok tani setempat sebagai supplier," katanya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kota Madiun sejak pertama bergulir, cukup lancar sejauh ini. Kendala teknis yang mengemuka langsung bisa diantisipasi sebelumnya. Hal itu karena adanya pendampingan menyeluruh yang dilakukan.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar 51 ribu anak.

Pihaknya bersama Pemkot Madiun yakin dengan penambahan SPPG secara bertahap tersebut, akan mendukung kelancaran program MBG di Kota Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Pematangsiantar (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa sekolah dasar sampai menengah kejuruan mulai disalurkan di Kota Pematangsiantar, Senin (19/5).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Dinda menyebut sebanyak 2.081 porsi MBG disalurkan ke jenjang SD-SMK.

Sekolah penerima penyaluran MBG, yakni SDN 122380 sebanyak 159 porsi, SDN 122381 (116 porsi), SDN Percontohan (323 porsi), SD Swasta GKPS 1 (116 porsi), SMPN 7 (504 porsi), dan SMKN 1 (863 porsi).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Muhammad Hamdani Lubis menuturkan, program MBG Presiden Prabowo Subianto, dapat mengatur pola makan pelajar dengan lebih baik.

Program MBG katanya, juga membantu pelajar, khususnya di Kota Pematangsiantar untuk lebih fokus dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi.

Koordinasi dari petani-petani itu sangat penting. Kita juga punya komunitas petani perempuan yang terus kita dorong untuk mendukung program ini

Yogyakarta (ANTARA) - Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah menyatakan siap mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika anggaran dari pemerintah tidak mencukupi, demi memastikan kelancaran uji coba kegiatan tersebut.

"'Aisyiyah punya komitmen yang tinggi bahwa anggaran segitu kalau tidak cukup, maka kemudian kita mencukupi dengan bantuan-bantuan dari amal usaha yang ada," ujar Ketua Umum PP 'Aisyiyah Salmah Orbayinah di Yogyakarta, Senin.

Menurut Salmah, dukungan pembiayaan tersebut menjadi wujud kesungguhan 'Aisyiyah menyukseskan uji coba program MBG, utamanya di sekolah-sekolah milik Muhammadiyah.

"Yang penting, uji coba ini harus berhasil. Dan kalau kurang sedikit-sedikit, itu kita akan kerja sama dengan jejaring perguruan tinggi yang memang amal usahanya kuat, untuk saling bantu-membantu, untuk support," ujar dia.

Dia menilai komitmen semua pihak untuk menjaga integritas pelaksanaan program sangat penting, termasuk tidak memotong anggaran yang telah disalurkan.

"Kita butuh dedikasi yang tinggi untuk tidak memotong anggaran-anggaran itu," ucap dia.

Selain itu, lanjut Salmah, organisasi perempuan Muhammadiyah itu juga telah mengerahkan jejaring internal untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan pangan serta pengelolaan dapur yang profesional dan higienis.

"Kita kelola dengan baik beberapa katering milik Aisyiyah dan Muhammadiyah untuk memperlancar dan memastikan keberlanjutan pasokan. Kita pakai jaringan kita sendiri, dan alhamdulillah kita punya," ujar Salmah.

Jejaring yang dimaksud, antara lain dari program peternakan TelurMu dan pertanian SayurMu yang merupakan produk binaan Muhammadiyah untuk mencukupi kebutuhan telur dan sayuran.

Menurut dia, pengelolaan administrasi Program MBG harus tertib dan transparan sehingga dana dari pemerintah pusat yang telah masuk ke yayasan dipastikan sampai ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

"Pengelolaan administrasi itu penting karena kan (dana) dari pusat masuk ke yayasan dulu, ya. Dari yayasan kemudian masuk kepada dapur-dapur ini. Itu yang dijaga oleh Aisyiyah dan Muhammadiyah," ucap dia.

Dia pun menyadari pentingnya pengawasan menyeluruh, terutama pada aspek gizi dan keamanan pangan, agar kasus seperti keracunan pada pelaksanaan MBG tidak kembali terjadi.

Menurut dia, insiden semacam itu pernah terjadi lantaran lemahnya kontrol kualitas dan manajemen dapur.

"Kenapa pernah terjadi keracunan? Itu karena bagian gizi tidak bekerja dengan baik untuk mengecek sayur-sayur yang ada, gitu. Ataupun misalnya (bahan makanan) dimasak sekarang, tapi dibagikan besok," kata dia.

Untuk mendukung pasokan pangan secara berkelanjutan, Aisyiyah juga menggandeng Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah yang selama ini mengelola jejaring petani, peternak, dan nelayan di berbagai daerah.

"Koordinasi dari petani-petani itu sangat penting. Kita juga punya komunitas petani perempuan yang terus kita dorong untuk mendukung program ini," ujar dia.

Sekretaris Umum PP Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah menuturkan program MBG sejatinya bukan sekadar untuk pemenuhan gizi anak, melainkan juga sarana penggerak ekonomi rakyat kecil.

"Pemerintah itu akan menggunakan petani-petani, nelayan, kemudian UMKM-UMKM kita yang kecil-kecil itu untuk menjadi supplier di dalam program MBG. Sehingga selain nanti orang itu makanannya bergizi, tapi juga sekaligus menghidupkan ekonomi kerakyatan yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," ujar Tri.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecek kondisi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan dengan mengunjungi dapur umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.

"KPAI bersama KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) Tasikmalaya melaksanakan pengawasan langsung di lapangan dengan mengunjungi dapur umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wilayah Kecamatan Singaparna. Dari SPPG tersebut melaksanakan jalur distribusi MBG di SDN 01 Singaparna dan SMUN 2 Singaparna," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Pengecekan juga dilakukan di SPPG Kecamatan Rajapolah yang mendistribusikan MBG ke SMPN 1 Rajapolah.

Ada beberapa hal temuan KPAI dalam pengecekan di SPPG Kecamatan Singaparna.

Pertama, soal menjaga higienis dengan memakai alat pelindung diri, masker, sarung tangan dan tutup kepala serta alas kaki khusus.

Kedua, soal penyimpanan bahan makanan atau pantry/food storage atau gudang makanan atau penyimpanan bahan makanan masih perlu ditingkatkan.

Ketiga, daur ulang bahan-bahan pascaproduksi, seperti sirkulasi kardus-kardus bekas yang menumpuk.

Keempat, soal manajemen komunikasi dan informasi.

"Perlu ada informasi SOP penyediaan makanan yang aman, sehingga para petugas yang mungkin masih terbatas atau berganti, dapat mengikuti sistem yang sudah dibuat. Kelima, mengenai mobilitas, aktivitas, jarak harus diperhatikan, karena ketersediaan dapur yang sangat sempit. Manajemen kerja, manajemen stres kerja, dan lain-lain guna kesejahteraan pekerja," kata Jasra Putra.

Sementara pengecekan di SPPG Kecamatan Rajapolah ada dua temuan.

Pertama, pentingnya ada food storage/pantry/sistem cara penyimpanan, masak dan penyajian yang higienis, seperti ruangan perlu pendingin terutama penyimpanan bahan mentah.

"Kedua kami berharap dapurnya segera direnovasi. Ketiga, berharap segera keluar hasil investigasi hasil labkesda provinsi," kata Jasra Putra.

Sebelumnya, pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat program rumah subsidi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin.

Program rumah subsidi langkah konkret pemerintah pastikan akses setara hunian layak dan terjangkau," tambahnya.

Pada tahun ini terdapat terdapat 350 ribu rumah yang telah memiliki pendanaan, kata dia, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit.

Lonjakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, lanjutnya, serta bukti negara serius hadir dan menginginkan masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga merasakan keadilan.

Kementerian PKP, kata dia, terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia mengatakan pembaharuan data sebagai kunci efektivitas program dan sekarang data Badan Pusat Statistik (BPS) diperbarui setiap tiga bulan sekali sebagai acuan ketepatan sasaran penerima.

Dengan basis data yang dinamis, Menteri Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, dia juga mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Selain memperoleh manfaat hunian, kata dia, para jurnalis menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan. Keberadaan wartawan, lanjut dia, bakal menjadi kontrol sosial yang sehat dan memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia mengatakan rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian, dengan pengawasan aktif dan data yang akurat diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian layak secara fisik, serta adil secara sosial.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti manfaat Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kesehatan anak.

Saat doa bersama di kompleks Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, yang merupakan kegiatan kolaborasi Kemkomdigi dengan ponpes tersebut, Direktur Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Bambang Dwi Anggono menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas menitikberatkan kepada perlindungan anak di ruang digital, dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu malam

Kemajuan teknologi wajib diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda. Bambang juga mengingatkan bahwa orang tua dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama," kata Bambang.

Mengenai Program MBG, dia menilai program tersebut adalah bentuk kepedulian negara terhadap kesehatan anak.

"Ini adalah wujud nyata kepedulian negara terhadap kesehatan anak-anak Indonesia, baik secara fisik maupun mental," kata Bambang.

Program MBG hingga Mei menjangkau 3,4 juta penerima manfaat di 1.200 lokasi. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa Program MBG, yang menyasar pelajar tingkat PAUD sampai SMA termasuk santri, adalah upaya konkret pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan tangguh.

Menurut Dadan, terdapat 5 juta santri di 30.000 pesantren telah didata sebagai penerima manfaat MBG.

"Kami akan membangun infrastruktur layanan gizi di pesantren-pesantren besar dan mendesain sistem yang adaptif untuk pesantren kecil agar juga bisa melayani sekolah di sekitarnya," kata Dadan.

Di samping kesehatan, MBG ialah sebuah program yang juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah melibatkan masyarakat sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan pangan sehingga program tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Palembang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melatih sebanyak 3.300 pekerja dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dengan penyediaan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Deputi Dialur Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen Pol Sony Sanjaya di Palembang, Minggu, mengatakan dalam kegiatan itu mereka mendapat arahan terkait kesehatan, keamanan, dan higienitas makanan ketika proses pengolahan menu MBG di SPPG.

"Bimtek ini sangat penting dilakukan untuk menyampaikan SOP yang harus dilakukan SPPG, baik dalam penyiapan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan maupun diantar ke sekolah. Bimtek di Sumsel kita lakukan untuk 67 SPPG atau untuk 3.300 orang yang bertugas di dapur untuk tahap awal ini," katanya.

Ia menjelaskan dalam kegiatan itu para narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas Pendidikan, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), akademisi, BPOM, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), dan Dinas Ketenagakerjaan. Kegiatan untuk 67 SPPG itu digelar di lima lokasi di Kota Palembang selama dua hari.

"Materi yang disampaikan para narasumber bertujuan agar para peserta dapat melaksanakan tugas sebagai pejuang pembangunan gizi anak-anak bangsa. Oleh karena itu, para pekerja SPPG perlu dibekali pengetahuan," ujarnya.

Menurut dia, kegiatan itu sekaligus menjadi upaya BGN mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian lauk yang tidak terjaga dengan baik, berbau, dan hal-hal lainnya.

"Penanganan daging ayam, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan harus sesuai SOP. Mudah-mudahan dengan bimtek ini tidak ada lagi kasus-kasus jika bekerja sesuai SOP," katanya.

Sony mengatakan sebanyak 67 SPPG yang sudah berdiri di Sumsel pada Januari-Mei 2025 akan terus diawasi oleh pihak-pihak terkait, mulai dari ahli gizi yang memantau kandungan gizi pada makanan, asisten lapangan yang memonitor kegiatan harian di dapur dan lainnya.

"Termasuk inspektorat pemantauan dan pengawasan dari BGN untuk memastikan bahan makanan, pengolahan makanan, dan proses lainnya berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Bahkan, sebelum SPPG didirikan, kita juga akan memastikan air yang dipakai apakah itu dari sumur atau PDAM sesuai ketentuan, ada uji laboratorium yang dilakukan," kata dia.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini bukan sekadar program fisik, ini adalah bagian dari pemenuhan keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Maruarar Sirait, di Balikpapan, Minggu (18/5).

Dia di Balikpapan menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat dari berbagai profesi seperti guru PAUD, pengemudi ojek dalam jaringan (daring) dan lain sebagainya dalam akad masal perumahan Mentari Village, Jalan poros Balikpapan-Samarinda Kilometer 21.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses setara terhadap hunian layak dan terjangkau.

Maruarar Sirait menyebut pada tahun ini terdapat 350 ribu unit rumah yang telah memiliki pendanaan, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit. Lonjakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

“Ini bukti bahwa negara serius hadir. Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tapi juga merasakan keadilan,” tegasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, katanya terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang selama ini menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia menekankan pentingnya pembaruan data sebagai kunci efektivitas program. “Dulu saya dengar, tiba-tiba dari 200 ribu turun ke 30 ribu karena tidak tepat sasaran. Sekarang kita perbaiki. Data BPS sekarang bisa diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.

Dengan basis data yang dinamis, Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan termasuk juga untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, ia mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Maruarar Sirait berharap, selain memperoleh manfaat hunian, para jurnalis diharapkan menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan.

"Kalau wartawan tinggal di perumahan, mereka akan menyuarakan masalah. Kalau rumahnya banjir pasti ditulis, kalau janji pengembang tidak ditepati akan dikritik. Kalau kementerian saya korupsi, saya ingin itu dilaporkan," katanya.

Dikemukakannya ajakan tersebut tidak bertujuan membungkam kritik, melainkan mendorong partisipasi aktif jurnalis sebagai warga negara yang juga berhak atas tempat tinggal.

“Lihat gajinya, belum punya rumah, dan tetap menyuarakan kebenaran. Itu syaratnya,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan wartawan sebagai penghuni perumahan subsidi akan menjadi kontrol sosial yang sehat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia menegaskan, rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian.

"Dengan pengawasan aktif dan data yang akurat, diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga adil secara sosial," ujar Maruarar Sirait.

Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan empat kelompok sasaran yakni peserta didik, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita untuk mengurangi angka gizi buruk.

"Program MBG ini untuk mencukupi gizi kelompok sasaran. Program ini sangat membantu mengurangi angka stunting," katanya di Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung, Minggu.

Rahmawati Herdian menekankan pentingnya Program MBG dalam menciptakan generasi unggul di masa mendatang. Selain itu, Program MBG juga akan membantu sirkulasi perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari petani dan pelaku usaha di area sekitar.

"Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat sekitar," kata dia.

Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mochamad Halim menjelaskan bahwa tujuan dari Program MBG adalah untuk memenuhi gizi kelompok sasaran.

"Untuk itu, kami mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam Program MBG dengan menjadi petugas ataupun mitra di dapur sehat," ujar dia.

Camat Kedamaian Kota Bandarlampung Joni Efriadi menjelaskan Program MBG merupakan kegiatan yang baik karena dapat meningkatkan gizi masyarakat.

"Selain itu, sektor perekonomian di Bandarlampung juga akan terangkat dan terbukanya lapangan kerja baru. Oleh karena itu, kami mengajak para peserta sosialisasi Program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan maksimal khususnya di Kota Bandarlampung," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian bersama Badan Gizi Nasional (BGN) kembali berkolaborasi menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Bandarlampung. Acara sosialisasi ini diikuti oleh 300 peserta di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025