Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan pembentukan Badan Gizi Nasional juga harus diimbangi dengan pemberantasan stunting untuk memperbaiki gizi anak Indonesia.

"Penyakit gizi itu harus diobati supaya bangsa kita tidak terbelakang," kata pengamat lulusan ITB ini saat dihubungi ANTARA, Senin.

Ia menyebutkan Badan Gizi Nasional yang dibentuk untuk membantu program makan siang gratis dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini juga perlu memantau status gizi buruk atau stunting untuk anak di bawah tiga tahun.

Agus mengatakan saat ini Indonesia masih terus berupaya menurunkan angka stunting yang dibantu oleh beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Yang harus diselamatkan, anak-anak baru lahir sampai usia seribu hari. Makan siang kan diberikan pada anak-anak sudah di atas 3 tahun. Kalau sakit gizi ini harus pakai protein hewani," katanya.

Ia juga menyebut dalam pembentukan Badan Gizi Nasional juga harus didukung ahli yang kompeten dalam bidangnya terutama soal masalah gizi anak.

Maka itu ia menyebut dokter anak dan ahli gizi yang memiliki kompetensi menangani stunting perlu dilibatkan dalam struktur Badan Gizi Nasional.

Hal ini penting untuk menjadikan anak Indonesia cerdas demi masa depan bangsa yang lebih maju.

"Harus ada orang ahli gizi atau dokter anak. Karena menurut PermenKes nomor 29 tahun 2021 yang berhak menentukan si anak sakit gizi itu dokter anak," ucap Agus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Sementara masih Rp71 triliun

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi anggaran untuk program kerja tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, menyebut bahwa anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian target generasi emas hingga menangani masalah stunting.

"Sementara masih Rp71 triliun," kata Dadan Hindayana saat ditanya alokasi dana untuk Badan Gizi Nasional.

Ketika ditanya mengenai capaian target stunting, Dadan memastikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan strategi agar tujuan tersebut dapat terwujud.

Meskipun ada pertanyaan mengenai perubahan anggaran, ia menyatakan bahwa jumlah anggaran saat ini tetap sebesar Rp71 triliun.

Untuk operasional, Dadan menegaskan bahwa semua aspek operasional juga akan mendapatkan perhatian dari anggaran yang ada, namun ia enggan merinci lebih lanjut mengenai anggaran operasional spesifik.

Ia juga menambahkan bahwa target dan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan dilakukan segera.

Selain itu, terkait dengan struktur organisasi, Dadan menginformasikan bahwa rencana penggabungan struktur kedeputian akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, diharapkan Badan Gizi Nasional dapat menjalankan program-programnya secara efektif dan mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk mendukung kesehatan gizi masyarakat Indonesia, katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

1. Peserta didik

Anak-anak yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini termasuk semua jalur pendidikan, baik pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, layanan khusus, maupun pendidikan pesantren.

2. Anak usia di bawah lima tahun (Balita)

Perhatian khusus diberikan kepada anak balita, mengingat periode ini merupakan masa kritis dalam perkembangan fisik dan kognitif anak.

3. Ibu hamil

Pemenuhan gizi yang tepat selama kehamilan sangat penting untuk kesehatan ibu dan perkembangan janin.

4. Ibu menyusui

Gizi yang cukup bagi ibu menyusui memastikan bayi mendapatkan nutrisi optimal melalui ASI, yang penting untuk pertumbuhan awal kehidupan mereka.

Hal ini dikelompokkan untuk memastikan kelompok-kelompok rentan memperoleh akses yang memadai terhadap makanan bergizi, yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Pembentukan Badan Gizi Nasional diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang telah disebutkan.

Lembaga ini juga diharapkan dapat mengatasi tantangan gizi di Indonesia melalui koordinasi yang efektif antar lembaga, penyediaan dan distribusi gizi yang tepat, serta pemantauan dan pengawasan yang ketat.

Melalui Badan Gizi Nasional, pemerintah berkomitmen untuk menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang termasuk dalam kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana guna membahas rincian anggaran badan tersebut.

“Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa.

Dia tidak menyebut kapan waktu pasti pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Namun, dia memastikan proses anggarannya sedang dalam penyusunan.

“Proses anggarannya kan saat ini sedang dibuat,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Pada Senin (19/8), Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.

Program tersebut ditargetkan untuk mulai bergulir pada 2 Februari 2025, usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

Mengenai skema penyaluran program, Dadan menyatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut.

Adapun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, alokasi dana untuk program makan bergizi gratis adalah sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis.

Program ini ditargetkan dapat memberikan efek ekonomi berganda. Selain perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), MBG diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen dan penyerapan 0,82 juta pekerja melalui pemberdayaan UMKM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Sebelumnya, telah diketahui bahwa Badan Gizi Nasional merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Jokowi, sebagai lembaga pemerintah yang akan bertugas dalam pemenuhan gizi nasional. Lalu, apa saja tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional? Berikut penjelasannya.

Tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional dibentuk untuk berperan penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Tugas dan fungsinya diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres Nomor 83 Tahun 2024.

Termaktub pada Pasal 3 menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional, yang mencakup berbagai aspek pengelolaan, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya di lapangan.

Lebih lanjut, Pasal 4 merinci fungsi Badan Gizi Nasional dalam melaksanakan tugasnya, yang mencakup di antaranya:

1. Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di berbagai bidang, termasuk sistem tata kelola, penyediaan dan penyaluran gizi, serta pengawasan pelaksanaannya.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan dukungan administratif di seluruh organisasi yang terkait dengan Badan Gizi Nasional.

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi

Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat 1 dijelaskan sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional, di antaranya yaitu:

1. Peserta didik pada semua jenjang pendidikan, mulai dari anak usia dini hingga pendidikan menengah.

2. Anak usia di bawah lima tahun.

3. Ibu hamil dan menyusui.

Pasal 5 ayat 2 menyatakan, "Perubahan sasaran pemenuhan gizi yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Presiden."

Penetapan ini diharapkan dapat membuat Badan Gizi Nasional bekerja secara efektif untuk memastikan pemenuhan gizi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Selain itu, perubahan sasaran pemenuhan gizi dapat dilakukan sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Presiden.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan peraturan baru yang mengalihkan tugas dan fungsi terkait kerawanan gizi dari Badan Pangan Nasional ke Badan Gizi Nasional.

Saat Peraturan Presiden itu berlaku, tugas dan fungsi terkait kerawanan gizi yang sebelumnya dijalankan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 162) tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Peralihan itu diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Peralihan pada Perpres Nomor 83 Tahun 2024, khususnya dalam Pasal 55 hingga Pasal 59 yang membahas ketentuan peralihan dalam Peraturan Presiden yang baru.

Lalu, bagaimana isi Pasal 55 hingga Pasal 59 yang mengatur peralihan ini? Berikut penjelasannya.

1. Pasal 55

Pasal 55 menyebutkan bahwa tugas dan fungsi terkait kerawanan gizi yang sebelumnya ditangani oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional, kini sepenuhnya dialihkan ke Badan Gizi Nasional.

Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas dalam menangani masalah gizi di Indonesia.

2. Pasal 56

Pasal 56 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di bidang kerawanan gizi di Badan Pangan Nasional dapat dipindahkan menjadi ASN di Badan Gizi Nasional.

Selain itu, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen terkait juga akan dialihkan. Proses pengalihan ini ditargetkan selesai dalam satu tahun setelah Peraturan Presiden ini diberlakukan.

3. Pasal 57

Pada Pasal 57 menegaskan bahwa hak-hak keuangan dan fasilitas lain bagi ASN yang pindah akan tetap sama seperti yang diterima sebelumnya.

4. Pasal 58

Kemudian Pasal 58 mengatur mengenai pengisian jabatan di Badan Gizi Nasional yang menggantikan posisi-posisi di Badan Pangan Nasional.

5. Pasal 59

Di akhir, Pasal 59 mengatur bahwa selama lima tahun pertama, pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di Badan Gizi Nasional dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

Dengan demikian, peralihan ini diharapkan dapat memfokuskan dan mengoordinasikan penanganan isu kerawanan gizi dengan lebih baik, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kondisi gizi masyarakat Indonesia.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Lebih lanjut, Kepala Badan Gizi Nasional bertindak sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Gizi Nasional dibantu oleh Wakil Kepala dan Sekretariat Utama.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu, bagaimana pola kerjanya? Berikut penjelasannya.

Pola kerja Kepala Badan Gizi Nasional

Berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional tidak bekerja sendiri dalam menjalankan tugasnya. Ia dibantu oleh Wakil Kepala yang bertanggung jawab langsung kepadanya.

Pola kerja yang diatur dalam Perpres tersebut menggarisbawahi bahwa Kepala Badan Gizi Nasional harus mengikuti arahan dari Ketua Dewan Pengarah, yang merupakan bagian penting dari struktur organisasi lembaga ini.

Pola kerja Badan Gizi Nasional juga mencakup peran sejumlah deputi yang menangani bidang-bidang tertentu, seperti sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan.

Setiap deputi melapor langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional, yang bertugas memastikan seluruh aktivitas lembaga ini berjalan sesuai dengan arahan dan tujuan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dengan struktur dan pola kerja yang terorganisir ini, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat beroperasi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.iddi Jakarta, Senin, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren.

Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.

Perpres ini diterbitkan Jokowi tertanggal 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Perpres berlaku pada tanggal diundangkan.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Presiden akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin hari ini.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dalam acara pelantikan menteri dan kepala badan di Istana Negara Jakarta, Senin.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Dadan mengucap sumpah yang dipandu langsung Presiden Jokowi.

Dadan yang mengucap sumpah sebagai penganut agama Islam, bersumpah akan menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sabaiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dadan dilantik bersamaan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dadan Hindayana memiliki latar belakang sebagai akademisi, dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, Jawa Barat.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi lantik Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo baru saja melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam acara pelantikan menteri dan kepala badan di Istana Negara Jakarta, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari data Pendidikan tinggi (Dikti), Dadan adalah seorang Dosen Program Studi Pascasarjana (S2) Entomologi atau ilmu yang mempelajari tentang jenis dan kehidupan serangga, di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan lulus sebagai sarjana dari program studi Proteksi Tanaman IPB pada tahun 1990. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Bonn, Jerman, di bidang studi Entomologi Terapan dan lulus pada tahun 1997.

Setelah itu, pria kelahiran Garut Jawa Barat itu juga tercatat sempat mengenyam pendidikan di Leibniz Universitat Hannover, Jerman, dan lulus pada tahun 2000. Dadan menyelesaikan studi S3-nya di IPB.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Science and Technology index (Sinta) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dadan tercatat memiliki skor 643, di mana pada tahun 2024, jurnalnya telah disitasi sebanyak 13 kali.

Pada tahun 2023, Dadan mempublikasikan empat jurnal, dan di tahun yang sama, hasil penelitiannya telah disitasi sebanyak 98 kali.

Salah satu penelitian yang dilakukan Dadan pada tahun 2017 telah diterbitkan dalam Jurnal Entomologi Indonesia pada tahun 2023 berjudul "Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Cleopatra di area reklamasi pascatambang batu bara di Berau, Kalimantan Timur".

Pada Senin (12/8) yang lalu, Dadan juga mengisi materi tentang pangan dan dan gizi nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045 pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada presentasinya tersebut, ia menyoroti kerawanan pangan karena produksi pangan di dunia yang tidak seimbang.

Dadan juga menjabat sebagai Ketua di Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan (STPK) Banau, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Menurut laman IPB, Dadan juga memiliki hobi bermain golf, di mana pada Bulan Juni 2024, ia sempat menjadi Ketua Panitia Fakultas Pertanian IPB Charity Golf Tournament.

Saat memberikan keterangan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah dimasukkan," katanya.

Menurutnya, Badan Gizi Nasional merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - KPU Provinsi DKI Jakarta menggandeng dinas perumahan dan pemukiman setempat untuk membantu petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dalam rangka mendata pemilih yang berada di apartemen dan rumah susun.

"Kami ingin mengantisipasi dan memitigasi persoalan, kendala, dan tantangan yang sering kali dijumpai langsung oleh pantarlih pada saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Rabu.

Fahmi mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta terkait dengan persiapan pemutakhiran data pemilih mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024 dalam rangka mempermudah petugas.

Dikatakan bahwa apartemen dan rumah susun merupakan wilayah yang tidak mudah dijangkau atau sulit diakses oleh pantarlih di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari terkait dengan pendataan pemilih di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Fahmi berharap melalui rakor ini pihaknya bersama dengan dinas perumahan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

Ia menuturkan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses persiapan pelaksanaan pilkada mendatang.

"Rakor ini sangat penting agar dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir," ujarnya.

Anggota KPU ini menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan seluruh warga DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, termasuk penghuni apartemen dan rumah susun (rusun), masuk dalam daftar pemilih.

Sementara itu, Ketua Subkelompok Urusan Regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Jani Malau mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan KPU DKI Jakarta untuk menyukseskan program pemutakhiran data pemilih.

"Kami berencana mengundang seluruh pengelola apartemen se-DKI Jakarta pada sosialisasi coklit. Setelah itu, kami berharap agar KPU Kota dapat menindaklanjuti dengan berkoordinasi langsung dengan pengelola apartemen," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024