Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemerintah sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditanya mengenai konsep kota dunia untuk semua di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

Komitmen pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum tersebut, lanjut dia, disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan peninjauan di wilayah IKN beberapa hari lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

"Kementerian PKP akan bangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat," ucapnya.

"Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum,” tambajnya.

Kementerian PKP menegaskan kebijakan pembangunan hunian mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Arahan kepala negara tersebut harus ada hunian masyarakat, terutama masyarakat kecil, sehingga rakyat mendapatkan kesempatan tinggal dengan layak di IKN yang sama pentingnya dengan TNI, Polri, dan ASN.

Basuki Hadimuljono mengatakan komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengajak masyarakat agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2025-2029. Program MBG merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan gizi dan menekan kasus stunting di Indonesia.
“Kepada seluruh warga Sukabumi untuk ikut serta dalam program MBG dengan menjadi mitra atau bagian dari mitra SPPG (Dapur BGN) demi terwujudnya Indonesia Emas 2045 agar menjadi SDM yang sehat dan unggul,” ujar Zainul saat sosialisasi program MBG di Cihaur, Sukabumi Jumat (16/5).
Zainul mengajak masyarakat agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2025-2029.

Sementara itu, Tenaga Ahli Sekretariat Deputi Promosi dan Kerja Sama Alwin Supriadi menghimbau kepada warga Cihaur terkait pendirian dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Semoga dengan adanya sosialisasi di Ponpes Nurul Hikmah Al Mustofa yang sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi kemitraan ini bersedia juga menjadi bagian dari mitra BGN,” harap Alwin.
Dengan didirikannya SPPG maka masyarakat sekitar diharapkan untuk membantu menyediakan kebutuhan dapur baik secara bahan pokok ataupun menjadi pekerja di dapur.
Sosialisasi yang mengangkat tema “Bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia” ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga lokal.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, menyatakan bahwa pemberdayaan warga binaan menjadi salah satu wujud nyata dampak positif dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikannya seusai melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang telah menerapkan sistem pelatihan dan sertifikasi bagi warga binaan agar dapat terlibat langsung dalam program tersebut.

"Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni Program MBG harus memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk warga binaan," katanya melalui PCO di Jakarta, Jumat.

Di Lapas Sukamiskin, pelatihan diberikan sesuai standar Badan Gizi Nasional, sementara koperasi lapas pun diberdayakan sebagai vendor penyedia bahan baku untuk mendukung program tersebut.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di lokasi tersebut menjadi salah satu dapur yang memberdayakan masyarakat, yaitu para warga binaan. Mereka dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Dalam keterangan itu disebutkan, pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah dan memberi pengalaman dan keahlian baru bagi warga binaan.

“Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG,” kata salah satu warga binaan, Rijatono Lakka.

Tono, namanya panggilannya, memiliki usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

“Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo
dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian," katanya.

Tono tak sendirian. Ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari.

Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak bahan baku yang mengandung protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

“Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden,” kata Firsa.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

...Mari kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis. Kita harus saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kota Konawe ini

Kendari (ANTARA) - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mensosialisasikan program makan bergizi gratis (MBG) kepada ratusan warga di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei saat dihubungi di Kendari, Jumat, mengatakan kegiatan itu dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada warga Konawe agar dapat menambah pemahaman yang lebih baik mengenai peran Badan Gizi Nasional dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.

“Mari kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis. Kita harus saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kota Konawe ini,” kata Ahmad Safei.

Dia menyebutkan program MBG itu merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mengatasi tingginya kasus stunting di masyarakat.

Sementara itu, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi BGN Dedi Suprijadi menyampaikan dukungan dari BGN untuk dapat membangun dari desa melalui program MBG.

Dedi Suprijadi juga menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik memiliki dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar,berprestasi dan berkontribusi kepada masyarakat.

“Harapan dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini, yaitu peningkatan akses makanan bergizi, peningkatan pengetahuan gizi dan peningkatan pola makan sehat,” ucap Dedi Suprijadi.

Dia mengungkapkan Badan Gizi Nasional merupakan lembaga non pemerintah yang resmi dibentuk pada Agustus 2024 sebagai lembaga yang khusus menangani isu gizi nasional.

"Meski masih dalam tahap awal dan banyak tantangan yang dihadapi, BGN berkomitmen untuk mempercepat implementasi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis," jelas Dedi Suprijadi.

Diketahui, kegiatan sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Suprijadi, dan Bupati Konawe Samsul Ibrahim.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ulama Indonesia (PUI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjalin kerja sama dalam peningkatan gizi masyarakat.

"Peningkatan status gizi masyarakat Indonesia merupakan tugas besar yang tidak bisa dilakukan oleh BGN sendiri. Oleh karena itu, kerja sama dengan PUI yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput serta kepercayaan umat yang kuat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program gizi nasional," ujar Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa (13/5) bersamaan dengan pembukaan Muktamar ke-15 PUI yang menekankan pentingnya peran umat dalam membangun kemandirian bangsa, termasuk dalam aspek kesehatan dan gizi.

"BGN berharap, dengan adanya kerja sama ini, program-program gizi nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh," ucap Nyoto.

Sementara itu, Ketua Umum PUI Raizal Aripin mengemukakan penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah nyata untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umat, khususnya dalam bidang gizi.

"Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BGN dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Melalui kerja sama tersebut, PUI bersama jaringan anggota dan institusi pendidikannya yang tersebar di seluruh Indonesia akan berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kerja sama itu juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat upaya peningkatan gizi masyarakat Indonesia demi mewujudkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Pemerintah optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyediakan 3.000 unit rumah subsidi bagi pelaksana program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Rumah tersebut khusus disediakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, ASN Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Petugas Lapangan KB, Petugas Lapangan KB non-ASN, tenaga kontrak/honorer Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, serta kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP).

"Kemendukbangga/BKKBN mempunyai 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia dan 18 ribu ASN serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka sangat membutuhkan rumah subsidi, khususnya penyuluh di lapangan, termasuk kader TPK," ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan 350.000 unit rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Kemendukbangga/BKKBN, Badan Pusat Statistik (BPS), petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, wartawan, dan lainnya.

"Saya minta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tanggal 30 Juni sudah menyerahkan 100 kunci rumah subsidi. Untuk lokasinya di koordinasikan dengan Kemendukbangga," ujar Maruarar.

Sebanyak 100 kunci rumah tersebut akan diserahkan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2025 mendatang.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan, MoU tersebut merupakan kolaborasi yang luar biasa karena menyangkut data yang dapat dimanfaatkan menjadi dasar dalam menjalankan program-program prioritas.

"Kami akan menerima data TPK dari Kemendukbangga, kemudian kami padankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), setelahnya kami kembalikan data tersebut kepada Kemendukbangga," ujar Amalia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

"SDM yang berkualitas adalah fondasi dari kemajuan bangsa, yang tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga dari kesehatan fisik dan mental yang optimal, yang semuanya dipengaruhi oleh pola makan dan status gizi," ujar Deputi bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

BGN bersama Kadin meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG di Jakarta pada Selasa (13/5) untuk mendukung kelancaran Program MBG yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2025.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik menjadi inti dari visi BGN, karena dengan gizi yang optimal sejak dini, dapat berdampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, berprestasi, serta berkontribusi kepada masyarakat.

Nyoto juga mengemukakan, Indonesia membutuhkan manusia yang unggul, berdaya saing global, dan mampu mendorong inovasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

"Kualitas manusia yang unggul akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, serta menjadikan Indonesia sebagai pemain penting di panggung global," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Kadin Anindya Bakrie menegaskan bahwa program prioritas pemerintah yang fokus terhadap pemenuhan gizi sangat penting, sehingga perlu kolaborasi dari berbagai pihak.

"MBG ini sangat penting dan kita ingin menggabungkan konsep dari korporasi yang sangat detail untuk menghitung biaya-biayanya, juga konsep untuk pemberdayaan daerah karena Kadin itu ada di seluruh kabupaten/kota," ucap Anindya.

Pada 14 Maret lalu, Kadin dan BGN telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam rangka mendukung program MBG dari sisi infrastruktur membangun dapur umum dan memastikan rantai pasok makanan yang sehat.

Sebagai tindak lanjut MoU itulah maka Kadin dan BGN meresmikan Satgas MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar pada kelompok-kelompok rentan asupan gizi yaitu meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana di Karawang, Rabu mengatakan tujuan utama dari program MBG yakni untuk mengurangi angka stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan.

Program MBG bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu-ibu tercukupi juga untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

“Yang dahulu kita menyebutnya ”Empat Sehat Lima Sempurna” akan tetapi saat ini dengan adanya program MBG , kita menyebutnya ”Makan Bergizi Seimbang,” ucap Cellica Nurrachadiana.

Dengan menyediakan makanan sehat di sekolah diharapkan dapat mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Cellica Nurrachadiana menegaskan bahwa program MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya.

Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, MBG mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi lokal.

“Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses distribusi dan produksi pangan bergizi, program ini dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” terang Cellica.

Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat produksi pangan lokal. Dengan meningkatkan konsumsi produk-produk lokal yang bergizi, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangannya dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Prokerma Badan Gizi Nasional Adhe Tias Maulana menambahkan bahwa program MBG ini belum bisa dirasakan pengaruhnya untuk beberapa bulan kedepan karena program ini dirancang agar mencetak Generasi Indonesia Emas di tahun 2045.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. Sebagai mitra kerja pemerintah, BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kami siap mendukung pemberantasan korupsi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara mengundang Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah untuk membahas dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

BSPS adalah program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Bantuan ini diberikan dalam bentuk dana stimulan yang dapat digunakan untuk memperbaiki, merenovasi, atau membangun rumah secara swadaya.

“Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah. Kami berkawan, beliau adalah anggota DPR dan Ketua Banggar DPR RI, bersama Bupati Sumenep dari Jawa Timur,” kata Ara kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Kamis.

Ara menjelaskan bahwa dia mengundang Said Abdullah ke kantornya karena yang bersangkutan adalah anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan termasuk Sumenep.

Selain Said, Ara juga mengundang Bupati Sumenep Achmad Fauzi untuk mendengarkan paparan temuan tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP terkait dugaan korupsi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Ara menjelaskan bahwa Kementerian PKP menemukan adanya indikasi korupsi dalam penyaluran program BSPS di Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2024.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kami siap mendukung pemberantasan korupsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan adanya dugaan kasus dugaan korupsi Program BSPS di Kabupaten Sumenep ke Kejaksaan Agung," ujar Menteri Ara.

Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan bahwa sejumlah penerima BSPS tergolong mampu. Selain itu, inspeksi lapangan menunjukkan adanya pembangunan rumah BSPS yang tidak sesuai dengan standar teknis.

Menyikapi temuan ini, Ara menyatakan telah menghubungi Jaksa Agung dan meminta agar kasus dengan potensi kerugian besar di tingkat kabupaten ini menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti.

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, Kementerian PKP berencana merevisi beberapa peraturan terkait penyaluran BSPS, termasuk memberlakukan sanksi tegas bagi penerima yang menyalahgunakan dana bantuan.

Dalam kesempatan tersebut, Said Abdullah mengaku siap mendukung langkah Kementerian PKP terkait penanganan dugaan korupsi Program BSPS di daerah pemilihannya.

“Saya setuju 100 persen untuk dibawa ke ranah hukum tanpa pandang pilih … Kalau ini tidak dituntaskan, Madura akan terjerat dalam tingkat kemiskinan yang berada di sekitar angka 18-20 persen. Dan itu sungguh saya sangat menyesal,” ucap Said Abdullah.

Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi meminta agar Kementerian PKP ke depan bisa melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan dan teknis dalam Program BSPS. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak agar penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumenep dapat berjalan efektif.

"Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian PKP dalam pengawasan Program BSPS di lapangan," katanya.

Jumlah alokasi rumah penerima Program BSPS tahun 2024 di Kabupaten Sumenep berjumlah 5.490 unit dengan total anggaran Rp109,8 miliar.

Ada sejumlah modus operandi penyimpangan bantuan Program BSPS yang ditemukan, antara lain suami dan istri dalam satu KK mendapatkan dana bantuan BSPS, upah pekerja yang belum dibayarkan, nota belanja material dengan isi yang sama, serta penerima bantuan yang kondisi rumahnya dinilai sudah layak dan termasuk kategori mampu.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan bahwa temuan itu didapatkan setelah tim dari Kementerian PKP meninjau langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program BSPS tahun 2024 di wilayah tersebut.

Kabupaten Sumenep pada 2024 menerima alokasi anggaran sebesar Rp109,80 miliar yang diperuntukkan bagi 5.490 unit rumah.

“Nah, ini sudah kami lakukan sampling terhadap 13 kecamatan kemudian terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko material,” kata Heri.

Heri menjelaskan mekanisme penyaluran BSPS yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perumahan tahun 2022 sebenarnya sudah sangat jelas dan kuat. Namun, implementasinya di lapangan ditemukan banyak ketidaksesuaian.

Ia menyebut beberapa contoh penyimpangan yang ditemukan, antara lain suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) menerima bantuan BSPS, padahal seharusnya satu KK hanya berhak atas satu bantuan.

Kemudian penyimpangan lainnya adalah meskipun dana upah kerja sudah masuk ke rekening penerima bantuan, pekerja belum menerima haknya.

Selain itu, Heri juga menyebut tim menemukan ratusan nota belanja material dengan isi yang sama.

“Yang berbeda hanya nama penerimanya,” ucap dia.

Tim juga menemukan penerima bantuan yang kondisi rumahnya dinilai sudah layak dan termasuk kategori mampu.

Kemudian, mekanisme BSPS seharusnya melibatkan penerima bantuan secara langsung dalam pembayaran ke toko material. Namun, ditemukan indikasi kuat adanya campur tangan kepala desa dalam proses pembayaran tersebut.

Bahkan, Heri menyebut ditemukan nota slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan sebelum transaksi dilakukan, yang menimbulkan kecurigaan adanya pencairan dana oleh pihak lain.

“Ini beberapa hal yang saya temukan dan bisa saya simpulkan tidak tepat sasaran dan ada penyimpangan. Maka saya berketetapan, terus lanjut, kasus ini saya serahkan kepada aparat penegak hukum, yaitu dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sumenep,” pungkasnya.

ini sudah kami lakukan sampling terhadap 13 kecamatan kemudian terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko material

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan bahwa temuan itu didapatkan setelah tim dari Kementerian PKP meninjau langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program BSPS tahun 2024 di wilayah tersebut.

Kabupaten Sumenep pada 2024 menerima alokasi anggaran sebesar Rp109,80 miliar yang diperuntukkan bagi 5.490 unit rumah.

“Nah, ini sudah kami lakukan sampling terhadap 13 kecamatan kemudian terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko material,” kata Heri.

Heri menjelaskan mekanisme penyaluran BSPS yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perumahan tahun 2022 sebenarnya sudah sangat jelas dan kuat. Namun, implementasinya di lapangan ditemukan banyak ketidaksesuaian.

Ia menyebut beberapa contoh penyimpangan yang ditemukan, antara lain suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) menerima bantuan BSPS, padahal seharusnya satu KK hanya berhak atas satu bantuan.

Kemudian penyimpangan lainnya adalah meskipun dana upah kerja sudah masuk ke rekening penerima bantuan, pekerja belum menerima haknya.

Selain itu, Heri juga menyebut tim menemukan ratusan nota belanja material dengan isi yang sama.

“Yang berbeda hanya nama penerimanya,” ucap dia.

Tim juga menemukan penerima bantuan yang kondisi rumahnya dinilai sudah layak dan termasuk kategori mampu.

Kemudian, mekanisme BSPS seharusnya melibatkan penerima bantuan secara langsung dalam pembayaran ke toko material. Namun, ditemukan indikasi kuat adanya campur tangan kepala desa dalam proses pembayaran tersebut.

Bahkan, Heri menyebut ditemukan nota slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan sebelum transaksi dilakukan, yang menimbulkan kecurigaan adanya pencairan dana oleh pihak lain.

“Ini beberapa hal yang saya temukan dan bisa saya simpulkan tidak tepat sasaran dan ada penyimpangan. Maka saya berketetapan, terus lanjut, kasus ini saya serahkan kepada aparat penegak hukum, yaitu dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sumenep,” pungkasnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese memuji program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Albanese meyakini program MBG Presiden Prabowo merupakan upaya untuk membangun bangsa (nation-building) yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Pertumbuhan dan transformasi yang dicapai Indonesia merupakan hasil dari kerja keras dan aspirasi rakyat Indonesia, mulai dari program-program pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti makan bergizi gratis, yang merupakan inisiatif Presiden (Prabowo),” kata PM Albanese saat memberikan pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

PM Albanese, dalam pernyataan yang sama, menyebut Indonesia memiliki peran sentral dalam mewujudkan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar dunia. Albanese melanjutkan Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan pertumbuhan tercepat saat ini.

Albanese pun optimistis kerja-kerja yang dilakukan saat ini oleh Pemerintah Indonesia dapat membantu Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima dunia pada akhir 2035.

Oleh karena itu, Albanese pun berkomitmen meneruskan hubungan yang kuat antara Australia dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan dagang.

“Bagi Australia, memperkuat hubungan dagang dengan Indonesia, dan meningkatkan investasi di Indonesia merupakan hal yang wajar, dan penting, dan tidak terelakkan,” kata PM Albanese.

PM Albanese melaksanakan kunjungan kenegaraan (state visit) ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi, setelah dia tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Rabu (14/5) malam.

Di Istana Merdeka, PM Albanese disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan upacara kenegaraan. Keduanya kemudian juga bertemu empat mata, dan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Delegasi Pemerintah Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo dan PM Albanese kemudian menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) hasil pertemuan di hadapan wartawan-wartawan Istana dari Indonesia, dan wartawan yang mengikuti PM Albanese dari Australia.

Selepas itu, Presiden Prabowo menjamu PM Albanese dan delegasi Pemerintah Australia santap siang. Beberapa menu yang disajikan merupakan hidangan khas Indonesia seperti gado-gado, dan ada juga kopi jos.