Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur dan Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo menggelar Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk mendukung makan bergizi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nizhamul Islam di Desa Pegalangan Kidul, Kabupaten Probolinggo, Kamis.

Gemarikan itu melibatkan sekitar 100 siswa-siswi MI Nizhamul Islam mulai dari kelas I hingga kelas VI dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan guna menciptakan anak-anak yang sehat dan cerdas serta menurunkan angka stunting di Kecamatan Maron yang termasuk dalam daerah prioritas penanganan stunting pada tahun 2025.

"Kecukupan gizi adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan anak-anak. Di mana salah satu masalah utama yang masih terjadi di beberapa daerah adalah stunting yang disebabkan oleh kekurangan asupan nutrisi," kata Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Diskan Kabupaten Probolinggo M. Sigit Pujotomo.

Ia menjelaskan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

Pada tahun 2023, konsumsi ikan di Kabupaten Probolinggo tercatat mencapai 53,47 kilogram per kapita dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 57,28 kilogram per kapita.

“Walaupun angka itu sudah cukup baik, pemerintah masih terus mendorong peningkatan konsumsi ikan, terutama di daerah-daerah yang menjadi fokus penanggulangan stunting seperti Kecamatan Maron,” katanya.

Sementara Ketua Tim Kerja Sub Substansi Akses Pasar, Promosi, dan Logistik DKP Provinsi Jatim Farida mengingatkan tentang pentingnya akurasi data dalam pengentasan masalah stunting agar program pemerintah bisa tepat sasaran.

"Stunting adalah masalah serius yang harus kita tangani bersama. Dengan makan ikan yang kaya akan protein, anak-anak bisa tumbuh lebih sehat dan cerdas,” ujarnya.

Ia menjelaskan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah pesisir dengan banyak sumber daya ikan memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ikan sebagai sumber gizi yang penting.

"Gemarikan menjadi strategi efektif dalam meningkatkan konsumsi ikan di kalangan anak-anak, sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting yang masih tinggi di beberapa daerah," katanya.

Selain memberikan edukasi tentang pentingnya makan ikan, para peserta juga menerima berbagai paket Gemarikan berupa tas ransel, produk olahan perikanan seperti kerupuk udang, kerupuk ikan, stik ikan serta sepiring nasi dengan lauk ikan nila bakar. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan kuis tentang ikan dan ditutup dengan makan ikan bersama seluruh peserta.

Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo M. Sigit Pujotomo, Ketua Tim Kerja Sub Substansi Akses Pasar, Promosi dan Logistik DKP Provinsi Jawa Timur Farida serta Kepala MI Nizhamul Islam Agus Dafir.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Simeulue (ANTARA) - Pengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, menyatakan sebanyak 80 persen bahan pokok untuk kegiatan tersebut dipasok dari daratan Pulau Sumatra.

"Sebanyak 80 puluh persen bahan pokok untuk program MBG di Kabupaten Simeulue dipasok dari daratan Pulau Sumatra. Kalau dari Pulau Simeulue, hanya ada 20 persen yang bisa memenuhi program MBG," kata Zainuddin, penanggung jawab MBG Kabupaten Simeulue di Simeulue, Kamis.

Saat ini, kata Zainudin, program MBG di Kabupaten Simeulue telah menyasar 3.000-an pelajar di tiga kecamatan di Simeulue. Sasaran program MBG ini bertambah pelajar di Kabupaten Simeulue meliputi 10 kecamatan.

"Bahan pokok program MBG ini di antaranya pisang, kacang panjang, semangka, pepaya, ayam, dan beberapa bahan lainnya. Semuanya tersebut dibutuhkan dalam jumlah banyak setiap harinya," kata Zainuddin.

Menurut Zainuddin, bahan untuk kebutuhan pokok MBG yang berasal dari Kabupaten Simeulue jumlahnya terbatas, sehingga pasokan harus didatangkan dari daratan Pulau Sumatra.

Baca: Program makan gizi gratis sasaran 3.500 pelajar di Pulau Simeulue

Zainuddin mengajak masyarakat Kabupaten Simeulue memanfaatkan program MBG tersebut dengan cara mengembangkan penanaman buah-buahan dan sayuran untuk bahan pokok program MBG.

"Kami mengajak masyarakat Simeulue bertani guna memenuhi kebutuhan kegiatan MBG di Kabupaten Simeulue," kata Zainuddin, yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Simeulue.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 94 ribuan jiwa.

Baca: FOTO - Makanan bergizi gratis di Aceh Besar

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto akan menjadi fondasi penguatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Rahayu usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara, Kamis.

"Makan Bergizi Gratis ini merupakan program yang sangat penting supaya kita bisa ke depannya, untuk jangka panjangnya, memperbaiki daya saing Indonesia di kancah internasional," kata Rahayu di Jakarta Utara, Kamis.

Rahayu mengatakan masih ada yang mungkin belum memahami mengenai kenapa program Makan Bergizi Gratis menjadi merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo.

Sejumlah pihak, kata Rahayu, menyebut rata-rata kecerdasan intelektual (intelligence quotient/IQ) Indonesia berada di angka sekitar 75, sedangkan IQ merupakan salah satu parameter kapabilitas SDM. Sehingga untuk meningkatkan daya saing SDM secara keseluruhan angka tersebut harus didongkrak dengan berbagai daya dan upaya pemerintah dan masyarakat.

Rahayu mengungkapkan pendidikan saja tidak bisa langsung mendongkrak kualitas SDM. SDM yang didik juga harus mempunyai kemampuan untuk menyerap informasi yang disampaikan dalam pendidikan tersebut.

"Kita kalau mau bersaing secara internasional, salah satunya pasti kita bicara tentang daya saing intelektual, maupun juga kita bicara tentang kapasitas untuk masyarakat bisa menimba ilmu," ujarnya

SDM tersebut juga harus ditunjang dengan asupan nutrisi yang memadai hingga bisa dengan optimal menyerap pendidikan yang diberikan.

"Kalau kita bicara tentang pendidikan, itu tidak bisa semata-mata hanya pendidikan, tapi kondisi bagaimana masyarakat kita itu bisa memilah informasi yang mereka dapatkan lewat pendidikan. Dalam hal ini, satu-satunya cara yang bisa meningkatkan IQ untuk masyarakat Indonesia ini adalah lewat nutrisi," kata Rahayu.

Lebih lanjut, Rahayu juga menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu perwujudan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam pandangannya, program MBG yang menjangkau para pelajar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali akan memberikan sumber daya manusia di berbagai wilayah kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan saya saingnya, yang ada pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional di panggung global.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese memuji program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Albanese meyakini program MBG Presiden Prabowo merupakan upaya untuk membangun bangsa (nation-building) yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Pertumbuhan dan transformasi yang dicapai Indonesia merupakan hasil dari kerja keras dan aspirasi rakyat Indonesia, mulai dari program-program pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti makan bergizi gratis, yang merupakan inisiatif Presiden (Prabowo),” kata PM Albanese saat memberikan pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

PM Albanese, dalam pernyataan yang sama, menyebut Indonesia memiliki peran sentral dalam mewujudkan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar dunia. Albanese melanjutkan Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan pertumbuhan tercepat saat ini.

Albanese pun optimistis kerja-kerja yang dilakukan saat ini oleh Pemerintah Indonesia dapat membantu Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima dunia pada akhir 2035.

Oleh karena itu, Albanese pun berkomitmen meneruskan hubungan yang kuat antara Australia dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan dagang.

“Bagi Australia, memperkuat hubungan dagang dengan Indonesia, dan meningkatkan investasi di Indonesia merupakan hal yang wajar, dan penting, dan tidak terelakkan,” kata PM Albanese.

PM Albanese melaksanakan kunjungan kenegaraan (state visit) ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi, setelah dia tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Rabu (14/5) malam.

Di Istana Merdeka, PM Albanese disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan upacara kenegaraan. Keduanya kemudian juga bertemu empat mata, dan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Delegasi Pemerintah Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo dan PM Albanese kemudian menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) hasil pertemuan di hadapan wartawan-wartawan Istana dari Indonesia, dan wartawan yang mengikuti PM Albanese dari Australia.

Selepas itu, Presiden Prabowo menjamu PM Albanese dan delegasi Pemerintah Australia santap siang. Beberapa menu yang disajikan merupakan hidangan khas Indonesia seperti gado-gado, dan ada juga kopi jos.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, 3 penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni kontaminasi, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, pihaknya mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berkaitan dengan program tersebut, dan kasus-kasus itu tersebar di 10 provinsi.

"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," kata Taruna rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis.

Adapun untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, katanya, disebabkan suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan. Dia mencontohkan, ada makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga terlambat didistribusikan, sehingga anak-anak yang memakannya keracunan.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," katanya.

Ketiga penyebab keracunan itu, menurut dia, menunjukkan sejumlah isu yang dapat diperbaiki, yakni tidak lengkapnya data epidemiologi, ketidaksesuaian parameter uji, parameter uji yang tidak spesifik, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum optimal, serta penjaminan keamanan bahan baku.

"Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi (Nasional) supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," dia menuturkan.

Dia menyebutkan, pihaknya tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional BGN dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG. Taruna mengungkapkan, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.

"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata dia.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi sinkronisasi kinerja BPOM dan BGN dalam program nasional tersebut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengapresiasi keterlibatan narapidana koruptor dalam dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor yang dinilai positif dan inovatif.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan pemberdayaan narapidana ini juga memberi manfaat jangka panjang, karena setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal pekerjaan.

“Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya,” katanya saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN Sukakarya Bandung, Kamis.

Ia menjelaskan dapur MBG di Lapas Sukamiskin telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat tersebar di 12 sekolah serta posyandu untuk ibu hamil dan menyusui.

“Uji coba MBG ini sudah dilakukan di lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa dikopi di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal,” kata dia.

Dia menyampaikan proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi ke penerima manfaat.

“Ahli gizi sudah dilibatkan sejak awal, bahkan sejak proses belanja di pasar. Harapannya, dengan pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan, potensi kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalkan,” ujarnya.

Terkait dengan sejumlah insiden yang terjadi di beberapa daerah, katanya, pemerintah telah melakukan evaluasi dan perbaikan, termasuk mempercepat proses distribusi makanan untuk mencegah risiko kontaminasi.

“Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian-kejadian yang terjadi. Sejumlah mitra yang terbukti tidak mengikuti prosedur sudah diputus kemitraannya. BGN (Badan Gizi Nasional) juga cukup tegas dalam hal ini,” kata Adita.

Ia juga mengajak masyarakat ikut serta mengawal program MBG melalui kanal pelaporan yang telah disediakan pemerintah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, memberikan masukan atau kejadian di lapangan, untuk jadi bahan perbaikan juga bagi BGN dan pemerintah daerah juga,” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Istana apresiasi keterlibatan napi koruptor di dapur MBG Bandung

Jakarta (ANTARA) - Para siswa SMP di Surakarta, Jawa Tengah, mengulas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang gizi dan diunggah di media sosial, mulai dari protein ayam, sayur, hingga buah.

Ulasan tersebut ditunjukkan oleh unggahan kreatif dari akun Instagram @josua_krisna_s milik Josua Krisna Serafim, siswa SMPN 14 Surakarta, yang membagikan analisis kandungan gizi menu MBG yang ia santap setiap hari.

Dalam akun instagram yang dipantau di Jakarta pada Kamis, Josua membedah komposisi nutrisi dari menu MBG yang terdiri atas nasi, nuget ayam, tahu, sayur sawi, dan buah pisang.

"Nasi dan pisang menjadi sumber karbohidrat, nuget dan tahu sebagai penyumbang protein, serta sayur sawi sebagai sumber serat dan mineral penting," katanya.

Pada menu lain, Josua menunjukkan keberadaan bistik ayam yang menjadi asupan penting untuk tubuh karena mengandung protein dan lemak sehat. Dalam menu MBG tersebut juga ada perpaduan tahu, nasi, sayur sawi, dan buah semangka yang mengandung vitamin A, B6, kalium, dan magnesium.

Ia mengulas total empat menu berbeda, yang seluruhnya menunjukkan keberagaman gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang siswa.

Semangat edukasi gizi juga ditunjukkan oleh akun @alya.syaa_ milik Alyasya Salwaluna Zahraa. Dalam unggahannya, Alyasya mengulas kombinasi menu MBG yang terdiri dari nasi kuning (karbohidrat), buah pisang (vitamin B6), dan susu (protein).

Sementara itu, akun @ocyyeanne milik Rosienta Permana Putri tak juga membagikan pengalamannya menikmati menu MBG bersama teman-teman. Dalam foto menu MBG yang dia unggah, terdapat buah kelengkeng yang mengandung vitamin C, ayam sebagai sumber protein, dan sayur sawi sebagai sumber vitamin A.

Respons positif pun mengalir di kolom komentar. Banyak warganet yang memuji inisiatif siswa-siswi tersebut dalam menyampaikan informasi bergizi dengan cara menyenangkan.

“Makanannya bergizi, gratis lagi,” tulis seorang pengguna.

“Kok jadi ngiler ya, makanannya enak-enak,” imbuh yang lain.

"Orang-orang hebat, makan makanan yang sehat. Keren!" ujar yang lain.

Unggahan-unggahan ini merupakan bagian dari konten menu MBG yang dihimpun oleh akun Instagram @sppgkotasurakarta yang bertujuan meningkatkan kesadaran gizi dan mengedukasi pentingnya pola makan sehat di kalangan pelajar.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan seharusnya pihaknya dilibatkan dalam proses pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis) dan bukan hanya saat mitigasi kejadian luar biasa keracunan saja.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis, bahwa seharusnya ada 13 item kerja dalam persetujuan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan BPOM, namun pada kenyataannya tidak semua dari 13 itu melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar.

Selain itu, lanjut dia, BPOM memiliki pengalaman dan kompetensi seputar bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan yang akan dibagikan dalam program itu. Namun, kata dia, dalam aspek itu pihaknya juga tidak dilibatkan.

Pihaknya pun mengkomunikasikan pada BGN tentang kewenangan BPOM dalam memastikan keamanan pangan, karena ingin melindungi anak-anak Indonesia yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Namun demikian, kata Taruna, dia menyadari bahwa otoritas dalam menjalankan MBG ada pada BGN dan pihaknya menghormati hal itu. "Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

Pihaknya mencatat bahwa sudah ada 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dalam Program MBG.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN guna sinkronisasi kerja sama antara keduanya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan dua program pemerintah yakni Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa 6–7 kali lipat.

"Jadi, dua program ini saja akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa yang diperkirakan akan meningkat tidak kurang 6 sampai 7 kali lipat pertumbuhan di setiap desa," kata Ariza, sapaannya, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, kata dia, status desa pun dapat berubah menjadi desa mandiri.

Hal tersebut disampaikan Wamendes Ariza saat menghadiri Festival Bangun Desa dan Kirab 1.000 Tenong di Lapangan Gelora Suradiwangsa Desa Sirukun, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Rabu (14/5).

Secara khusus Wamendes Ariza menyampaikan Program MBG tidak hanya soal mampu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas desa.

Menurut Wamendes, kesuksesan pelaksanaan program-program tersebut bergantung pada partisipasi aktif beragam pihak terkait.

“Belum lagi program-program lain yang sedang dan terus dilaksanakan oleh pemerintah dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Semua program ini sangat bergantung pada kita semua untuk terlibat aktif dan berpartisipasi,” katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa masyarakat yang bermitra melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bisa untung sebesar Rp2.000 per porsinya.

“Di manakah benefit (keuntungan, red.) program ini (MBG) bagi masyarakat yang bermitra? Yaitu dari sewa yang sebesar Rp2.000, dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang besar. Kecil tidak, tetapi wajar,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Yeka menjelaskan bahwa anggaran per porsi MBG adalah sebanyak Rp15.000 yang terdiri atas Rp10.000 untuk makanan, Rp2.000 biaya sewa, dan Rp3.000 biaya operasional.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan pembayaran yang ditunda sebab BGN per Mei 2025 telah membuat kebijakan membayar program MBG dengan sistem uang muka.

“Jadi, biaya untuk sepuluh hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti lima hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk sepuluh hari berikutnya lagi,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, negara tidak berutang kepada masyarakat yang menjadi mitra MBG. Kemudian, masyarakat tetap dapat untung dari program tersebut.

“Sudah dibayar di muka, sehingga dengan seperti ini tidak ada lagi proses atau persoalan-persoalan terkait pembayaran,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa program MBG menurut Ombudsman RI dapat berdampak terhadap pengurangan pengangguran, terutama di pedesaan.

“Satu dapur (SPPG) itu rata-rata bisa menyerap 50 tenaga kerja. Jadi, kalau 50 tenaga kerja untuk yang masak-masak dikali 30.000 itu (jumlah SPPG), sudah 1,5 juta angka yang bisa diserap,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa satu SPPG dapat melibatkan 15 pemasok bahan baku makanan, sehingga dapat membuat perputaran ekonomi di pedesaan mencapai sekitar Rp45 juta.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.

Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP.

Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme kompensasi keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut baru dikaji karena pemerintah ingin nol kejadian selama program MBG berjalan, atau tidak pernah menginginkan terjadinya kejadian keracunan makanan.

“Tidak pernah terpikirkan karena kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami inginkan nol kejadian,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, yakni Kota Bogor ataupun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pemerintah telah turun tangan terkait biaya pengobatan korban.

Selain itu, Dadan mengatakan bahwa dirinya turut membantu pengobatan korban keracunan MBG.

“Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkannya. Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya,” ujarnya.