SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Kota Pahlawan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan generasi muda melalui program inovatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin, 13 Januari 2025, di lima sekolah yang tersebar di Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan bahwa tahap awal program MBG ini dilakukan atas kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Sebanyak 3.151 siswa dari berbagai jenjang pendidikan akan merasakan manfaat dari program ini, dengan sekolah-sekolah yang terpilih meliputi PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya.

“Pemilihan sekolah dilakukan langsung oleh BGN. Program ini dirancang bertahap agar semakin banyak sekolah yang bisa mendapatkan manfaatnya,” ujar Yusuf. 

Program MBG ini mengusung manajemen terpadu. Seluruh proses mulai dari pemilihan menu hingga distribusi makanan dikelola oleh BGN, sementara Dispendik Surabaya berfokus pada penyediaan fasilitas sekolah dan pendampingan siswa.

“Kami hanya memastikan kesiapan sekolah sebagai penerima manfaat. Semua detail teknis, termasuk pemilihan menu makanan, merupakan tanggung jawab BGN,” jelas Yusuf.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Dispendik juga menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan pengalaman dari uji coba program sebelumnya. 

Selain mendapatkan makanan bergizi, para siswa akan diberikan edukasi kesehatan, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan setelah makan.

Agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal masing-masing jenjang. PAUD akan menerima makanan di pagi hari, SD pada pukul 09.00 WIB, sementara SMP dan SMA dijadwalkan pada siang hari.

“Kami ingin memastikan program ini berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu belajar siswa. Pengaturan jadwal sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan,” tambah Yusuf.

Makanan yang tidak habis oleh siswa pun akan tetap dikelola dengan baik. “Tim BGN akan menangani sisa makanan yang dikembalikan, sehingga tidak ada pemborosan,” jelasnya.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pola makan sehat dan bertanggung jawab.

“Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga soal mendidik generasi penerus kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri,” tutup Yusuf.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, program ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Editor : Arif Ardliyanto

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, melalui Dinas Pendidikan (Dispendik), siap meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Program ini akan mulai dilaksanakan pada Senin, 13 Januari 2025, di lima sekolah di Surabaya.

Kepala Dindik Surabaya, Yusuf Masruh, menyebut pelaksanaan program MBG di tahap awal ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Lima sekolah yang terpilih berada di Kecamatan Wonocolo, yakni PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya. Sebanyak 3.151 siswa akan menjadi penerima manfaat di tahap pertama.

“Pemilihan sekolah dilakukan langsung oleh BGN. Program ini akan dijalankan secara bertahap, sehingga jumlah sekolah penerima manfaat akan terus bertambah,” ujar Yusuf, Jumat (10/1/2025).

Yusuf menjelaskan, seluruh proses mulai dari pemilihan menu hingga distribusi makanan ditangani oleh BGN, sedangkan pihaknya hanya menyiapkan fasilitas sekolah dan mendampingi siswa.

“Kami adalah penerima manfaat. BGN yang menentukan teknis, termasuk menu makanannya. Dispendik hanya memastikan kesiapan sekolah,” jelasnya.

Selain itu, Dispendik Surabaya juga telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan MBG, yang mengacu pada uji coba program sebelumnya. Para pelajar juga akan diberikan edukasi mengenai pentingnya berdoa sebelum makan, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan setelah makan.

Pelaksanaan MBG dirancang agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Jadwal pemberian makanan disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

“Untuk PAUD, makan dilakukan di pagi hari karena jam pulangnya lebih cepat. SD sekitar pukul 09.00 WIB, sementara SMP dan SMA dijadwalkan lebih siang. Dengan pengaturan ini, kami harap semuanya berjalan lancar,” terang Yusuf.

Yusuf juga memastikan bahwa makanan yang tidak habis oleh siswa akan tetap dikelola dengan baik. “Jika siswa tidak menghabiskan makanan, sisanya cukup diletakkan kembali di tempat semula. Tim BGN akan mengelola sisanya,” tutupnya.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran generasi muda Surabaya akan pentingnya pola makan sehat dan bertanggung jawab.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) supaya bersifat sukarela bukan wajib. Demikian usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo Subianto.

Usulan ini disampaikan oleh Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

Selain menyampaikan usulan tersebut, Ara juga mengungkapkan bahwa ia telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas berbagai hal berkaitan dengan program ini.

Menteri PKP Ara Bersurat ke Prabowo, Minta jadi Komite Tapera “Ya, saya sudah mengundang BP Tapera dan melaporkan bahwa tabungan seharusnya bersifat sukarela,” ujar Ara dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (8/1/2025).

“Jadi, saya dorong agar Tapera dapat dipercaya dan bermanfaat, karena itulah yang paling penting. Kita harus menunjukkan bahwa program ini kredibel, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan mengenai perluasan kepesertaan Tapera. Dia menambahkan bahwa pihaknya akan membahas lebih lanjut tentang skema pembiayaan rumah bagi masyarakat.

“Belum sampai di situ (bahas perluasan Tapera). Namun, kami sudah menyampaikan konsep pembiayaan kami, serta akan terus berdiskusi tentang bentuk konkret yang diinginkan,” katanya.

Dia menegaskan pentingnya menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan memberikan dampak positif, terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk akademisi, pengamat, pelaku industri, serta calon konsumen. Pendekatan yang sistematis sangat penting agar langkah kita ke depan dapat komprehensif dalam membangun perumahan,” ucapnya.

Tapera merupakan program simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu, dan dana simpanan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembelian rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib mengikuti program Tapera. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Menteri PKP) beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. 

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi. 

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " ujar Kapolri. 

Editor : M Mahfud

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Pada hari rabu (08/01/2025), Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar. 

Selain disaksikan langung oleh Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Reni yang merupakan legislator asal Surabaya-Sidoarjo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait atas langkah strategis ini.

“Program pembangunan 3 juta rumah merupakan agenda besar yang membutuhkan strategi matang dan pembiayaan besar. Saya mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dan Kementerian PKP dalam merealisasikan program ini, terutama melalui kerja sama dengan Qatar,” ujar Reni.

Sebagai anggota komisi V yang bermitra kerja dengan kementrian PKP, Reni menyatakan akan selalu mendukung dan turut mengawasi agar program yang dibutuhkan rakyat ini benar-benar tepat sasaran.

“sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang merupakan mitra Kementerian PKP, saya sangat siap untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan program tersebut,” tambah Reni.

Reni berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Kementerian PKP dan kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar pembangunan 1 juta rumah ini dapat segera terealisasi sesuai target.

"saya mendorong agar pemerintah segera melakukan Langkah teknis untuk dapat merealisasi MOU tersebut. Sehingga rakyat akan segera menikmati pembangunan tersebut," ungkap Reni

Di sisi lain, Reni meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera merilis peta biru program pembangunan 3 juta rumah. Sehingga proses pengawalan dapat berjalan lebih optimal. 

“Kementerian PKP perlu segera merilis blueprint perencanaan untuk program 3 juta rumah sebagai panduan utama. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terarah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Reni juga mengingatkan bahwa program ini harus dirancang dengan strategi khusus agar benar-benar bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Rumah yang layak huni adalah kebutuhan mendasar, dan program ini dapat memberikan dampak besar jika eksekusinya dirancang dengan baik,” tambahnya.

Kerja sama dengan Qatar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kerja sama internasional ini, diharapkan pembiayaan dan realisasi pembangunan perumahan dapat lebih efektif dan cepat terlaksana.

Reni Astuti menutup dengan harapan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dapat terus terjalin untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto

SRAGEN,iNEWSSragen.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen masih menunggu alokasi anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dapat dilaksanakan.

Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi sekitar 198.000 orang, termasuk 12.000 orang di wilayah Gemolong, Sragen. Sasaran utama program ini adalah anak-anak sekolah, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil.

Komandan Kodim 0725/Sragen Letkol (Inf) Ricky Yulianto Wuwung menjelaskan bahwa program MBG akan mencakup anak-anak pra-TK, TK, SD, SMP, SMA, serta anak-anak di pondok pesantren, Senin (6/1/222025).

Untuk balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, distribusi makanan bergizi akan dilakukan 2-3 kali per minggu melalui posyandu atau puskesmas di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan radius 4-5 km.

Ricky menyatakan bahwa persiapan dapur untuk program ini telah mencapai 99,9%, hanya menunggu anggaran operasional dari yayasan yang ditunjuk oleh BGN. Anggaran program MBG sebesar Rp15.000 per orang, dengan perincian Rp10.000 untuk makanan dan Rp5.000 untuk operasional dapur.

Program MBG, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden, telah dikoordinasikan dengan Sekretariat Daerah (Setda) dan melibatkan berbagai dinas, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Setiap kecamatan di Kabupaten Sragen akan memiliki dapur atau SPPG untuk melayani penerima manfaat.

Ricky menambahkan bahwa pelaksanaan program kemungkinan akan dimulai pekan depan. Skrining penerima manfaat akan dilakukan oleh BGN, dan Sragen tidak memerlukan uji coba karena hal tersebut sudah dilakukan di Solo. Untuk memaksimalkan operasional di Sragen, tenaga dari Dapur Mojo Wetan telah melakukan studi banding ke Solo.

Dengan persiapan matang dan koordinasi yang baik, Program MBG diharapkan segera berjalan, memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Kabupaten Sragen.

Editor : Joko Piroso

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berkomitmen mendukung program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun. Melalui inovasi produk bata interlock presisi, SIG menawarkan solusi pembangunan rumah yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. 

Hal ini mendapat apresiasi positif dari para pengembang perumahan nasional. Dalam kunjungan ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, pada Jumat (27/12/2024), sejumlah asosiasi pengembang perumahan memberikan testimoni positif. 

Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah, menyebut proses pembangunan dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya bagus. 

"Prosesnya cepat, hasilnya bagus, efisien dalam pengecatan dan pengacian. Teknologi ini patut disebarluaskan," ujarnya.

Senada dengan Junaidi, Ketua Umum DPP HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi sebagai terobosan luar biasa. Kualitasnya dinilai cocok tidak hanya untuk rumah bersubsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), tetapi juga rumah komersial. 

"Presisinya bagus, kualitasnya bagus, proses pengerjaannya cepat, dua puluh satu hari bisa selesai," kata Ari. HIMPERRA siap mensosialisasikan teknologi ini kepada anggotanya.

Ketua Umum ASPRUMNAS, M. Syawali P., juga mengapresiasi kepraktisan dan efisiensi bata interlock presisi. "Kecepatan, kerapihan, dan biaya lebih efisien karena sedikit tenaga kerja," tuturnya.

Joko Santosa, CEO Asatu Corporation, berbagi pengalaman menggunakan bata interlock presisi dalam pembangunan hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ramah lingkungan di Kendal, Jawa Tengah. Ia menyebut pembangunan menjadi dua kali lebih cepat dan biaya efisien hingga 35%.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih atas kunjungan para pengembang. SIG menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan 57 di Bambu Apus setelah sebelumnya meluncurkan tipe 36 di IKN. 

Bata interlock presisi, yang memiliki mekanisme kerja seperti lego, lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah diaplikasikan. Selain itu, SIG juga menawarkan solusi beton inovatif berbasis semen hijau.

"Untuk mendukung target 3 juta rumah per tahun dibutuhkan kolaborasi dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien," ujar Donny. 

Inovasi ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Kementerian BUMN.

Editor : Ali Masduki

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id – Jalan utama keluar masuk Perumahan Kota Modern Sriwijaya di Kecamatan Gandus, Palembang, kembali dibongkar pemilik tanah, Jalaludin.

Setelah membongkar fasilitas umum (fasum) pos perumahan di Jalan Kadir TKR, pemilik tanah kembali melakukan pengerukan persis di depan akses keluar masuk perumahan dengan menggunakan excavator, Senin (6/1/2025) pagi.

Pantauan di lapangan, excavator menggali jalan dengan kedalaman kurang lebih 2 meter dan lebar 2 meter lebih, hingga jalan ini tidak bisa dilalui kendaraan.

Peristiwa itu disaksikan langsung pemilik tanah Jalaludin dan warga perumahan. Sontak saja, warga setempat sangat terkejut dengan apa yang telah di lakukan oleh si pemilik tanah.

Salah satu warga perumahan, Umar mengatakan, sebenarnya hal ini tidak ada urusan dengan warga, tapi pihak pengembang perumahan dengan pemilik tanah, Jalaludin.

“Harusnya jangan seperti ini, bagaimana bila warga yang hendak pergi mengantarkan anak sekolah hari pertama masuk, melahirkan, sakit atau ada yang meninggal," ujar dia di lokasi, Senin (6/1/2025).

Warga lainnya, Armando Perdana mengatakan, bahwa penggalian jalan ini pagi ini warga tidak diberikan info. Warga sangat terkejut, karena selama ini mereka hanya sedikit tahu persoalan antara pemilik tanah dan pengembang perumahan

“Tiba-tiba pagi ini jalan perumahan kami dirusak dan kami tidak tahu siapa yang benar. Intinya kami akan melakukan gugatan kepada developer, karena kami dibohongi. Kami membeli rumah disini punya akses jalan, tetapi ternyata dari salah satu versi jalan itu jalan milik pribadi,” keluh dia.

Armando mengungkapkan, ada sekitar 200 rumah dengan lebih dari 200 KK di perumahan ini. kemudian, sertifikat yang diberikan Jalaludin kepada mereka fotocopy-an no 37/R. Legal atau tidak masih belum tahu, karena kami mendapat informasi bahwa serifikat ini adalah sertifikat induk sebesar 2,7 hektare.

Sementara, Juru Bicara Jalaludin, Eko menjelaskan, sebelumnya sudah diberi kesempatan dan sesuai dengan yang dijanjikan, namun tidak ada konfirmasi atau itikad baik makanya dilakukan hal tersebut.

Untuk informasi, sambung dia, di perumahan ini ada 11 unit rumah yang sudah dijual developer, kemudian diberi waktu untuk 11 unit rumah tersebut, bila hingga Sabtu-Minggu tidak ada konfirmasi dan itikad baik juga terpaksa rumahnya akan diratakan.

“Karena, 11 unit rumah ini yang dijual developer itu adalah tanah milik pribadi,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mengadakan rapat persiapan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Jumat (03/01/2025). Rapat ini  untuk memastikan kesiapan teknis dan operasional program pencanangan Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan pada 6 Januari 2025.

Dalam rapat tersebut, Sekda Banyumas, Agus Nur Hadie menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk menyukseskan pelaksanaan program. Terlebih program ini adalah bagian dari inisiatif nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Banyumas.

"Hari ini kami melakukan rapat koordinasi untuk persiapan launching Program Makan Siang Bergizi pada 6 Januari 2025. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Brobahan, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur. Saya minta seluruh instansi, baik TNI, Polri, jajaran Pemkab, maupun pihak swasta, turut mendukung kegiatan ini," kata Agus Jumat.

Agus menambahkan bahwa program makan bergizi ini akan berlangsung selama satu bulan dengan jadwal lima hari dalam seminggu. Ia berharap program ini mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di wilayah Banyumas. “Ini bukan kegiatan sektoral tapi program nasional, sehingga harus sukses dan didukung semua pihak,” katanya.

Agus juga menginstruksikan dinas terkait untuk memperbaiki fasilitas pendukung di sekitar Dapur Umum SPPG Brobahan, seperti penerangan jalan, perbaikan akses yang becek, dan memastikan pasokan air bersih tersedia.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Banyumas, Luky Ayu Parwatiningsih, menyatakan bahwa persiapan program sudah rampung.

“Untuk saat ini, kami sudah siap 100 persen, dari masalah barang, untuk suplayer juga sudah ada,  bahan baku, SDM dan distribusi juga sudah siap semua. Intinya kita sudah siap untuk launching di tanggal 6 Januari 2025,” jelasnya.

Luky juga memaparkan bahwa sasaran awal program adalah siswa dari TK Pamardi Siwi Purwokerto, SD Negeri 1 Kranji, dan SMK Negeri 2 Purwokerto, dengan total penerima manfaat sebanyak 2.476 orang.

Komandan Kodim 0701/Banyumas Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama yang ikut hadir menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap Program Nasional Makan Siang Bergizi Gratis. 

“Program Nasional Makan Siang Bergizi Gratis merupakan Program Pemerintah yang harus kita sukseskan bersama, di mana perlu adanya sinergi dari seluruh instansi baik TNI/Polri dan Pemerintah Daerah. Kodim sebagai aparat kewilayahan mendukung penuh kegiatan tersebut dan kami sudah berkordinasi termasuk dengan Pemkab, kami siap menurunkan aparat di wilyah mulai Danramil dan Babinsa akan memonitoring untuk kelancaran kegiatan tersebut,” jelasnya.

Editor : Arbi Anugrah

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Program Makan Bergizi Gratis akan segera diluncurkan pada 6 Januari 2025. Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), membuka kesempatan bagi lembaga atau individu untuk berpartisipasi sebagai mitra dalam program ini.

Bagi yang tertarik, pendaftaran mitra dapat dilakukan secara online melalui situs resmi mitra.bgn.go.id tanpa dipungut biaya alias gratis. Berikut panduan lengkap untuk menjadi mitra program ini.

Sebelum mendaftar, calon mitra perlu memenuhi beberapa persyaratan penting:

Jika syarat tersebut telah dipenuhi, maka pengajuan pendaftaran sudah bisa dilakukan.

Untuk mendaftar sebagai mitra Program Makan Bergizi Gratis, berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

Nah itulah cara menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis. Sebagai mitra, Anda turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan membantu menciptakan generasi yang lebih sehat.
 

Editor : Arbi Anugrah

JAKARTA, iNewsKarawang. id-Makan bergizi gratis akan direncanakan berjalan secara serentak pada 6 Januari 2025 nanti. Saat ini masih dalam proses persiapan.

Demikian dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana saat dihubungi, Kamis (2/1/2025).

"Dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," tandas Dadan 

Lebih leluasa Dadan menjelaskan bahwa makan bergizi gratis akan diselenggarakan di setiap provinsi seluruh Indonesia.
Dia berharap tidak ada kendala pada makan bergizi gratis nantinya.

Diketahui, program pemberian makanan bergizi ini merupakan bagian dari Asta Cita, yaitu delapan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Uji coba telah dilakukan pada November dan Desember 2024.

Program makan bergizi gratis disebut sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Editor : Boby

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Ada perkembangan terbaru dalam kasus lahan ambles di Perumahan Permata Puri, Kota Semarang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang telah menerima dan menindaklanjuti laporan warga terkait amblesnya lahan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Semarang, Agus Sunaryo.

“Terkait laporan masyarakat mengenai kejadian di Permata Puri, kami sampaikan laporan pengaduan tersebut sudah kami terima dan sudah ditindaklanjuti,” kata Cakra dalam keterangannya, Senin (30/12).

Agus megatakan, Kejari telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. “Seperti yang disampaikan bahwa kegiatan terhadap pelaporan pengaduan masyarakat terkait Permata Puri sudah kami tindaklanjuti dengan memeriksa atau meminta keterangan sebanyak tiga orang dari masyarakat atau pelapor, maupun dari pihak lain,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa proses pengumpulan data dan dokumen terkait kasus ini masih berlangsung. “Dalam permintaan keterangan tersebut, kita juga sudah mengumpulkan beberapa data atau dokumen. Sampai sekarang, proses masih terus berlanjut,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga yang terdampak amblesnya lahan di Perumahan Permata Puri telah mengajukan gugatan terhadap pengembang dan sejumlah pihak lain ke Pengadilan Negeri Semarang.

Gugatan tersebut diajukan untuk menuntut ganti rugi sebesar Rp5 miliar akibat kerusakan rumah yang ambles hingga kedalaman 12 meter. Saat ini, proses perkara perdata tersebut masih berlangsung dalam tahap mediasi.
•    

Editor : Ahmad Antoni