MAGETAN, iNewsNgawi.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bersiap merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. 

Program ini menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, Pemkab Magetan telah mencadangkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. 

“Kita sudah mengalokasikan Rp 6 miliar di Dinas Sosial. Tinggal menunggu nanti arah kebijakan Badan Gizi Nasional,” kata Ketua DPRD Magetan, Suratno, usai rapat paripurna, Senin (25/11/2024).

Suratno menilai program ini penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting. Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Kita masih menunggu, nanti dalam waktu dekat setelah APBD ditetapkan tanggal 29 November, pasti dengan komisi terkait dan pemerintah akan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Pemkab disebut juga akan menyiapkan Dapur Umum sebagai salah satu sarana pendukung program MBG. Pun pihaknya mendorong pemanfaatan potensi lokal dan pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.

"Harus, nanti pasti ada juknisnya. Apalagi Magetan potensi sayur mayurnya luar biasa, produksi gabah juga sangat melimpah. Itu yang kami dorong untuk bersama-sama handarbeni program itu," tegas Suratno. (ST)

Editor : Asfi Manar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dari 10 perumahan di wilayah Kabupaten Bandung.

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh para pengembang perumahan kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, di Rumah Dinas Bupati Bandung, pada Senin (25/11/2024) sore.

Selain dihadiri oleh perwakilan pengembang, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pertamanan Kabupaten Bandung, Wahyudin; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusumah; serta para tokoh masyarakat dari perumahan-perumahan tersebut.

Dalam acara serah terima tersebut, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan apresiasi kepada para pengembang yang telah bersedia menyerahkan PSU perumahan mereka kepada Pemkab Bandung.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menerima PSU dari 10 perumahan. Artinya, mulai hari ini perumahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan, serta Pemkab Bandung,” ujar Bupati Dadang Supriatna saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU dan Komitmen Bersama Perumahan.

Bupati Dadang Supriatna menjelaskan bahwa penyerahan PSU atau fasos fasum perumahan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut kini bisa merasa lebih lega, karena berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, taman, dan fasilitas lainnya akan segera dibangun oleh Pemkab Bandung.

Dengan penyerahan PSU ini, Pemkab Bandung kini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan fasilitas di perumahan-perumahan tersebut.

“Pemkab Bandung berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran APBD guna membangun PSU dari 10 perumahan yang telah diserahkan kepada kami. Insya Allah, saya akan berpihak kepada perumahan yang sudah diserahkan, termasuk yang 10 ini. Kami akan segera membangun fasilitas yang diperlukan untuk warga perumahan,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS.

Kang DS juga menambahkan, penyerahan PSU ini merupakan bentuk itikad baik dari Pemkab Bandung untuk hadir dalam pembangunan kawasan perumahan.

Ia menyebutkan bahwa seringkali pengembang perumahan sudah tidak ada lagi, sehingga pemkab mengambil inisiatif untuk segera menerima PSU guna memastikan pembangunan fasilitas perumahan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Terkait dengan permasalahan perumahan, Bupati Dadang Supriatna melakukan terobosan besar dengan mendorong percepatan serah terima PSU perumahan melalui perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur proses serah terima PSU.

Sebelumnya, selama lebih dari 20 tahun, hanya beberapa perumahan yang berhasil diserahkan ke Pemkab Bandung, karena terhambat oleh regulasi yang dianggap rumit dan memberatkan para pengembang.

“Dampaknya adalah warga perumahan yang jadi korban. Mereka tidak bisa menikmati pembangunan fasilitas karena PSU perumahan mereka belum diserahkan ke pemda. Padahal, kami sejak awal sudah ingin membangun fasilitas seperti jalan dan taman untuk perumahan mereka. Maka, kami ubah Perbup-nya,” ungkap Kang DS.

Upaya tersebut membuahkan hasil luar biasa. Dalam setahun terakhir, puluhan perumahan telah berhasil menyerahkan PSU mereka kepada Pemkab Bandung, dan warga perumahan kini mulai merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Kang DS selama menjabat Bupati Bandung.

Adapun 10 perumahan yang PSU-nya diserahkan kepada Pemkab Bandung adalah:

1. Bumi Priangan Persada (Desa Baros, Arjasari)
2. Teras Pelangi (Baros, Arjasari)
3. Bojong Badak Endah (Cikancung)
4. Cibiuk Indah (Pasawahan, Dayeuhkolot)
5. Margahayu Kencana (Margahayu)
6. Taman Bukit Lagadar (Margaasih)
7. Rancaekek Permai (Rancaekek)
8. Bukit Nata Endah (Sindangpanon, Banjaran)
9. Halimun Foresta (Katapang)
10. Bumi Sukagalih Permai (Katapang).

Editor : Zhafran Pramoedya

JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Hasil survei Polling Institute terkait peta politik terkini di Pilkada Subang, Majalengka dan Sumedang (SMS), menunjukkan elektabilitas calon bupati  yang diusung Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus unggul dibanding calon yang diusung PDIP. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab keunggulan itu. 

Menurut peneliti utama Polling Institute, Kennedy Muslim, meski daerah pemilihan Jabar XI ini merupakan basis PDI Perjuangan di Jawa Barat, banyaknya tokoh yang berpindah haluan menjadi salah satu penyebab meredupnya pengaruh Partai Merah di dapil ini. 

Kennedy mencontohkan politisi Partai Gerindra, Maruarar Sirait. “Banyak kader yang berpindah partai seperti Pak Ara (Maruarar Sirait) yang sudah lama maju di Dapil XI tapi kemudian pindah ke Gerindra,” kata Kennedy saat memaparkan hasil survei, Jumat (22/11).

Hal ini diamini oleh putra sulung Maruarar, Joshua Sirait. Menurut pendiri relawan Sahabat Yoshua ini, kepindahan ayahnya dari PDIP ke Partai Gerindra turut menjadi penyebab kian bersinarnya Gerindra di basis PDIP Jawa Barat ini.   

“PDIP terbelah di Sumedang, Majalengka, Sumedang. Banyak kader yang geser dan putar balik. Strukturnya aja mundur. Tetapi mereka punya basis yang cukup kuat. Terbukti elektabilitas Kang Jimat (Ruhimat) tinggi sekali,” ujar Joshua.

Pengamat politik dari Indonesia Political Opinon (IPO) Dedi Kurnia Syah menguatkan pendapat itu. Mesin partai tidak bisa sekuat ketokohan, khusus di Dapil Subang, Majalengka dan Sumedang. “Butuh partai yang kuat dan ketokohan yang juga kuat,” kata Dedi.

Dia mencontohkan PDIP yang punya mesin partai cukup kuat, tetap tidak akan berdaya jika banyak tokoh simpulnya berpindah haluan. Bahkan PKS pun, kata Dedi, tidak mampu mempertahankan loyalitas melebihi ketokohan. 

“Elektabilitas (figur) terbentuk dari faktor ketokohan. Meskipun mesin partai tetap penting untuk mendukung segala aktivitas politik tokoh tersebut,” tegasnya. 

“Karena itu dengan adanya survei ini, mau tidak mau bagi calon yang menang harus tetap fokus dan yang kalah harus siap dengan segala konsekuensinya," ucap Dedi.  

Berdasarkan hasil survei Polling Institute yang dilakukan pada 6-12 November 2024, elektabilitas calon Bupati Subang yang diusung Gerindra Ruhimat (Kang Jimat)-Aceng Kudus unggul 55,4 persen mengalahkan jagoan Banteng Reynaldy Putra dan Asep Rochman 26,9 persen. 

Begitu pun di Majalengka, pasangan calon bupati penantang petahana yang diusung Gerindra, Eman Suherman-Dena Muhamad Ramdhan unggul 58 persen dari petahana Karna Sobahi-Koko Suyoko yang didukung PDIP 35,9 persen.

Sementara di Sumedang, situasinya mirip dengan Kabupaten Subang. Pasangan calon bupati petahana yang diusung Gerindra, Dony Ahmad Munir mengalahkan 3 kandidat penantang lainnya. Dony-Fajar Aldila 64,7 persen, Eni Sumarni-Ridwan Solichin 18,8 persen, Irwansyah-GRA Mustikaningrat 7,1 persen, dan Hendrik-Radya Anom 2,4 persen.

Editor : Ude D Gunadi

DEPOK, iNewsDepok.id - Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah kompleks perumahan di Kota Depok terendam banjir dan dilanda pohon tumbang.

Salah satu wilayah terdampak adalah Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok. Puluhan rumah di kawasan ini kerap terendam banjir saat hujan deras mengguyur.

Tidak hanya banjir, insiden pohon tumbang juga terjadi, menimpa kabel listrik yang mengaliri lampu jalan di sekitar perumahan tersebut.

Suri, salah seorang warga perumahan tersebut mengatakan dirinya sempat mendengar suara keras saat pohon tumbang terjadi. Ia juga menambahkan bahwa setiap kali hujan deras, rumahnya selalu terendam banjir setinggi 50 sentimeter akibat luapan air dari Kali Jantung.

Warga berharap agar Pemerintah Kota Depok melalui dinas terkait segera memasang pondasi di bantaran Kali Jantung untuk mencegah banjir semakin parah dan menghindari potensi longsor di kawasan tersebut.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Didik Noga Ahfidianto dan Eva, pasutri di Sidoarjo ini menjerit usai diminta pihak PT inisial CDN, developer perumahan membayar kelebihan tanah dari perumahan yang dibelinya melalui sistem KPR berlokasi di Desa Dukuhtengah, Kecamatan Buduran, Sidoarjo.

"Kami keberatan diminta membayar kelebihan tanah di rumah yang saya beli," ucap Eva sambil berkaca-kaca, user perumahan Safira Juanda dengan didampingi Rohmad Amrullah, Tim Kuasa Hukumnya saat konfrensi pers di kediamnanya, Jum'at (15/11/2024).

Eva mengaku dirinya bersama suaminya membeli rumah tersebut seharga Rp 1,7 miliar dengan ada diskon. "Kami membeli dengan sistem kredit (KPR) pada tahun 2018 silam," jelasnya.

Lebih jauh Eva menjelaskan, pihaknya membeli unit type Miltonia tersebut sudah berdiri rumah. Sehingga, ungkap dia, pihaknya tidak tahu menahu ada kelebihan tanah tersebut. "Kami tidak tahu ada kelebihan tanah. Baru setelah sekitar 3 tahunan saya disomasi ada kelebihan tanah. Saya kan gak tau, saya beli itu sudah bangunan rumah. Masak kami harus dipermasalahkan," ulasnya.

"Kami keberatan karena kami membeli rumah tidak tau kalau ada kelebihan. Kami tiap bulan saja masih angsur Rp 14 juta selama 10 tahun," ungkapnya.

Rohmad Amrullah, Tim Kuasa Hukum Didik Noga Ahfidianto dan Eva menambahkan, kliennya sudah beriktikad baik untuk menyelesaikan dan membeli. Namun, sambung dia, harga yang ditawarkan sangat mahal. "Sehingga klien kami tidak mau, keberatan dengan harga yang ditawarkan," jelas dia.

Kasus tersebut saat ini tengah proses di PN Sidoarjo. Kasus tersebut teregister nomor : 275/Pdt.G/2024/PN Sda yang diajukan PT CDN melawan Didik Noga Ahfidianto.

Terpisah, Tim Kuasa Hukum PT CDN Siti Hamidah mengaku jika kasus tersebut merupakan kasus pertama bagi PT CDN, karna dalam pembangunan rumah PT Chalidana selalu berdasarkan pada sertifikat. Terhadap kelebihan tanah milik CDN yang dibangun oleh Bapak Didik Noga, ungkap dia, pihaknya sudah mencoba menyelesaikan lewat jalur persuasif selama bertahun - tahun dengan memberikan solusi-solusi yang meringankan. "Namun dari bapak Didik Noga tidak merespon dengan baik solusi tersebut," ucapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, kasus ini tidak akan sampai ke ranah pengadilan jika seandainya dari bapak Didik Noga, tidak melakukan renovasi rumah menjadi 3 lantai pada tahun 2019. "Bapak Didik Noga juga tidak pernah melakukan izin renovasi rumahnya di bagian belakang rumah menjadi 3 lantai kepada PT CDN," ulasnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan