JAKARTA, iNewsKarawang.id-Rencananya Lapas Cipinang dan Salemba  akan disulap jadi Perumahan.

Terkait hal ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak bos-bos properti kelas kakap membangun perumahan di lembaga pemasyarakatan (lapas). 

Bahkan ia mengajak pengembang besar tersebut bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas rencana pembangunan rumah di lapas. 

Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu 14 Mei 2025 guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.  Di Jakarta, terdapat dua penjara yang bisa diubah menjadi perumahan rakyat yakni Lapas Cipinang dan Salemba.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," kata Ara dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025). 

1. Bos Properti Diajak Sulap Lapas Jadi Perumahan

Para bos-bos properti yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Harun Hajadi dari PT Ciputra Development Tbk, Herry Hendarta dari Sinarmas Land, Adrianto Adhi dari PT Summarecon Agung Tbk, Sutopo dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Stefanus Ridwan dari PT Pakuwon Jati Tbk, Eko Wibowo dari Paramount Land, Nitik Hening dari PT Metropolitan Land Tbk, Ryan, Albertus Tommy Pranoto dan Yunan Wirahadikusumah dari Lyman Group (Kota Baru Parahyangan).

"Kita persiapkan semua kepasilan hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara.

2. Lapas Jadi Perumahan Arahan Presiden Prabowo Subianto

Ara siap melaksanakan pembangunan lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penajara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

Ara menyebut langkah ini merupakan gagasan Presiden untuk bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tatakelola dan aturan yang benar. 

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kuliatasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," katanya.

Editor : Boby

BOGOR, iNewsBogor.id – Pengembang perumahan elit di Desa Cikuda, Parungpanjang Kabupaten Bogor diminta Satpol PP Kabupaten Bogor untuk menghentikan sementara pembangunan perumahan yang tengah dikerjakan. Pasalnya, proyek pembangunan di lokasi tersebut belum memenuhi prizinan secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut PPNS Seksi penyidikan Satpol PP Kabupaten Bogor, Tb Firi, bahwa penghentian sementara pembangunan perumahan itu dilakukan karena perizinannya belum lengkap.

“Kegiatan hari ini kita Satpol PP Kabupaten Bogor menghentikan sementara terhadap perumahan Anugrah Parungpanjang karena perizinannya masih dalam proses,” ujarnya kepada iNewsBogor.id, disela penyegelan, Rabu (7/5/2025).

Lebih lanjut, jelas Firi, prosedur proses perizinan pembangunan perumahan yang sudah ditempuh pengembang sudah benar, hanya saja ada persyaratan yang belum dipenuhi sehingga harus dihentikan sementara.

“Baru sampai ke PKKPR, izin lingkungan, PBB masih dalam perizinan Setda. Kami diarahkan ke tipiring Perda tahun 2009 . Kalau peruntukan sudah betul PKKPR perizinan peruntukan ruang sudah ada. Hanya PGB yang belum ada,” jelasnya.

Firi pun menegaskan bahwa pihaknya akan menindak lebih tegas apabila pihak pengembang membandel tetap melakukan aktifitas pembangunan perumahan selama pemberian sanksi. Oleh karena itu ia mendorong pihak pengembang mempercepat proses kelengkapan perizinan.

“Indikasi kerugian harusnya kan masuk retribusi. Langkah selanjutnya kami mendorong agar perizinan dipercepat,” tegasnya.

“Ini perumahan yang kami segel kantor marketing. Penghentian sementara harusnya tidak boleh ada yang bekerja. Kami melakukan penindakan lebih keras apabila ditemukan indikasi pelanggaran,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi penyegelan yang dilakukan, penanggung jawab divisi perizinan proyek pembangunan kawasan perumahan, Agus Sisworo mengaku memakluminya dan siap mengikuti arahan.

“Kami akan mengikuti instruksi yang diberikan mempercepat perizinan,” jelasnya.

Pun terkait alasan perizinan yang belum komplit, Agus memastikan pihaknya akan segera memproses melalui instansi terkait secara bertahap.

“Secara regulasi kan berproses ada hal urusannya yang terpisah dan ini kami tempuh,” pungkasnya..

Editor : Furqon Munawar

SUBANG, iNews.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan inovasi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah terbaru adalah peluncuran program rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia dengan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Program ini secara resmi diluncurkan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025). Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, yang mewakili Menteri PKP menyampaikan bahwa program ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan papan masyarakat.

"Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyejahterakan wong cilik melalui kebijakan yang memudahkan akses terhadap rumah layak. Salah satunya dengan mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi 10 hari, serta pembebasan retribusi BPHTB dan PPN untuk rumah hingga harga Rp 2 miliar.

"Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara," tambahnya.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan tonggak sejarah baru. Ia menekankan bahwa peluncuran program ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian yang intensif hanya dalam waktu satu bulan.

"Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi," katanya.

Dijelaskannya, saat ini terdapat sekitar 5 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. Dengan penghasilan yang relatif tinggi, terutama di negara-negara seperti Korea dan Jepang, program ini diharapkan dapat memberikan akses kepemilikan rumah yang lebih luas bagi mereka.

"Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 triliun per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa. Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran," tandasnya.

Salah satu pekerja migran, Nurlia, yang pernah bekerja di Hong Kong selama lima tahun, mengaku senang karena bisa memiliki rumah pertama melalui program ini.

"Terimakasih pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian," katanya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pemerintah Kabupaten Subang. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan kementerian terkait.

"Program ini merupakan kepedulian dan wujud nyata kebersihan pemerintah kepada pekerja migran yang bekerja demi keluarga dan negara. Hal ini juga terwujud Kabupaten Subang yang maju dan kompetitif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, General Manager Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menjelaskan bahwa BNI telah membuka cabang di tujuh negara untuk mendukung layanan keuangan bagi pekerja migran, termasuk akses terhadap program perumahan.

"Di BNI saat ada 350.000 rekening pekerja migran. Kami juga menjalankan berbagai program di kantor cabang luar negeri melalui literasi dan gathering pekerja migran khususnya sosialisasi program perumahan," katanya.

Acara peluncuran program ini juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Kementerian P2MI, BPS, dan BNI serta BP Tapera. Selain itu, dilakukan pula akad kredit bagi 40 orang pekerja migran secara langsung dan 90 orang lainnya secara daring dari Hong Kong dan Taiwan.

Wahyudi, orang tua dari Siti Fitriani, pekerja migran asal Kecamatan Legon Kulon, mengungkapkan kebahagiaannya karena anaknya akhirnya bisa memiliki rumah sendiri di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Subang.

"Anak saya Siti Fitriani sudah 7 tahun menjadi pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Selama bekerja dia memang sangat berharap punya rumah sendiri dan akhirnya berkat program rumah ini dirinya bisa mewujudkan impiannya," katanya.

Ia menambahkan bahwa rumah tipe 30/72 tersebut dibeli seharga Rp 166 juta dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan selama 15 tahun. Rumah tersebut dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan ruang tamu yang cukup luas.

"Terimakasih kepada Kementerian PKP dan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melaksanakan program yang pro rakyat ini. Kami hanya bisa berharap program ini bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran lainnya juga dan mendoakan agar Pak Presiden sehat selalu untuk rakyat Indonesia," harapnya.

Pengembang Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Coco Mintaria dari PT. Harva Jaya Mandiri, menyatakan optimisme terhadap program ini. Menurutnya, kerja sama dengan BNI sangat membantu dalam mempermudah akses KPR bagi pekerja migran.

"Dulu untuk kualifikasi pekerja migran untuk KPR agak sulit di perbankan tapi sejak ada program baru rumah pekerja migran dari Kementerian PKP saat ini menjadi lebih mudah. Dan kami saat ini bekerjasama dengan BNI khusus KPR pekerja migran," terangnya.

Saat ini, pihaknya tengah membangun 402 rumah di atas lahan seluas 5 hektar, dengan 308 unit di antaranya merupakan rumah subsidi. Ia berharap program ini terus berlanjut dan mendapat dukungan lebih luas dari berbagai pihak. 

Editor : Yudy Heryawan Juanda

BOGOR, iNewsBogor.id - Diduga akibat menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, sejumlah siswa dan guru mengalami keracunan. Saat ini, mereka telah mendapatkan penanganan medis, sementara penyebab utama kejadian ini masih dalam tahap penyelidikan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran Penyelidikan Epidemiologi (PE), kasus pertama keracunan ini terdeteksi sekitar pukul 15.00 WIB pada hari Selasa, 6 Mei 2025.

"Diduga disebabkan oleh makanan yang disajikan kemarin (Selasa)," kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/5/2025).

Setelah menerima laporan, Dinas Kesehatan bergerak cepat melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk memvalidasi jumlah siswa dan guru yang terdampak. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel makanan dan inspeksi kondisi dapur penyedia makanan guna mengidentifikasi potensi penyebab keracunan.

"Data sementara, tercatat 36 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar diare ringan, gejala lainnya mual, muntah dan demam," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, 12 orang sempat mendapatkan perawatan rumah sakit. Namun, saat ini masih terdapat 5 orang yang dirawat inap dan 7 orang lainnya sudah mendapatkan pengobatan dan diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik.

"Untuk 24 orang lainnya yang tidak mendapatkan perawatan rumah sakit, telah diberikan obat sesuai gejala oleh dokter jaga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah Bina Insani," terangnya.

Selanjutnya, lanjut Retno, pihaknya melakukan pengambilan sampel makanan untuk diperiksa dilaboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan keluar dalam beberapa hari ke depan.

"Pemantauan juga dilakukan terhadap proses pengolahan makanan di dapur penyedia untuk memastikan keamanan pangan," ungkapnya.

Dari dapur yang sama, menyediakan 2.977 porsi makanan yang didistribusikan ke 13 sekolah. Tetapi, hingga pukul 17.00 WIB belum ditemukan laporan adanya kasus serupa dari sekolah lain. 

"Sesuai arahan Wali Kota Bogor, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan memantau 12 sekolah lainnya apabila terdapat kasus tambahan dan memastikan semua kasus ditangani dengan baik. Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pendataan tambahan terhadap kemungkinan pasien baru," pungkasnya.

.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

TANGERANG, iNewsTangsel.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menyampaikan optimisme bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 18 persen pada 2025.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan program di Desa Kampung Tegal Baju, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/5/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Wihaji juga memberikan santunan kepada keluarga penerima manfaat.

"Program ini kami rancang agar benar-benar menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Mereka adalah kelompok yang berada pada masa-masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang sangat menentukan tumbuh kembang anak," ujar Wihaji.

Ia menegaskan, distribusi MBG harus diawasi secara ketat oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh daerah agar bantuan tidak salah sasaran. "Kami tidak ingin makanan bergizi ini justru dikonsumsi oleh anggota keluarga lain yang tidak termasuk target program," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji meninjau beberapa penerima MBG, termasuk ibu menyusui berusia 42 tahun, ibu hamil dengan usia kehamilan 30 minggu, serta balita berusia 10 bulan. Program ini sudah mulai dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah dan didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Turut mendampingi kunjungan, Bupati Tangerang Drs. Moch Maesyal Rasyid, M.Si., menyatakan komitmennya dalam mendukung program penurunan stunting. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mendata penerima manfaat secara akurat dan menyeluruh.

Pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis keluarga, dan berkelanjutan.

Editor : Hasiholan Siahaan

BOGOR, iNewsBogor.id - Warga Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor digemparkan temuan mayat seorang pria diduga korban pembunuhan di Komplek Perumahan Mangkrak tak berpenghuni di Desa Cibeber Satu, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Minggu (3/5/2025) dinihari.

Saat ditemukan korban masih mengenakan jaket ojol, dalam posisi tertelungkup dan terdapat luka sayatan di bagian leher.

Sontak temuan mayat itupun menjadi viral di media sosial setelah diunggah warga. Jajaran Polsek Leuwiliang langsung bergerak ke lokasi kejadian guna kepentingan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus mengevakuasi  korban menuju Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur guna kepentingan penyelidikan.

Menurut keterangan saksi mata, Herman, warga sekitar lokasi mengatakan mengenal korban sehari hari berprofesi sebagai pengemudi ojek online asal Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

"Saya kenal dia (korban-red) pengemudi ojol tinggalnya di Sadeng. Saya liat posisi badannya tertelungkup ada luka bekas sayatan dibagian leher masih pake jaket ojol. Emang tempat itu jarang dilalui warga juga pendatang," ujar Herman pada media.

Sementara itu, jajaran Polsek Leuwiliang diterjunkan guna melakukan penyelidikan menyusul temuan mayat diduga korban pembunuhan tersebut. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan.

Kapolsek Leuwiliang, Kompol Maryanto menyebut korban inisial RS (57 tahun), warga Leuwisadeng.

"Kami masih lakukan penyelidikan sejumlah saksi sudah kita mintai keterangan sambil menunggu hasil otopsi dari RS Polri Kramat Jati," ujar Kompol Maryanto saat dikonfirmasi media.

Editor : Furqon Munawar

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamza menyebut, dalam waktu dekat akan merevitalisasi Rumah Susun Pekerja Palembang untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

“Ya sebelum 1 Juni, mudah-mudahan kita sudah bisa mulai renovasinya, sebelum 17 Agustus, kita sudah bisa fungsikan. Sekarang masih aset milik pemerintah pusat, kami sedang nunggu proposalnya. Kalau mau dialihkan, pokoknya sebelum 1 Juni, kita sudah mulai renovasi karena sudah dialihkan,” ujar dia, saat meninjau Rumah Susun untuk Pekerja di Jalan Srijaya Palembang, Senin (5/5/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian PKP masih menunggu surat dari Pemprov Sumsel bersama Balai Perumahan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah yang berisikan status dan usulan terkait rumah susun pekerja tersebut.

“Kita lagi matangkan peruntukannya ya, termasuk kemungkinan untuk memberikan dukungan kepada RSUD Siti Fatimah. Karena keluarganya kalau datang membesuk, itu tidur di lantai, nah nanti kita siapkan tempat ini untuk disewa oleh keluarga, sehingga Rumah Sakit juga punya sistem pendukung,” kata dia.

“Kalau perawat-perawatnya perlu tempat tinggal sementara atau apa, pegawai baru dan sebagainya, bisa juga difungsikan di tempat ini,” imbuh dia. 

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemprov Sumsel segera bersurat ke Kementerian PKP, kemudian keputusannya ditetapkan oleh Kementerian PKP terkait pengelolaannya. Karena rusunawa pekerja ini asetnya masih milik kementerian.

“Setelah bersurat, perencanaan kedepannya kita menunggu keputusan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kita ketahui bersama ini memang aset milik Kementerian,” ungkap dia.

Rusunawa pekerja tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Sumsel. Rusunawa tersebut memiliki 75 kamar terbagi dalam 4 lantai dan telah terpasang instalasi listrik maupun air.

Editor : Sidratul Muntaha

HAMBALANG, iNewsBogor.id - Presiden Prabowo Subianto menyebut ribuan petugas lapangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai ujung tombak negara pengaman masa depan anak Indonesia saat memberikan pengarahan langsung di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (3/5/2025).

Prabowo menyebut bahwa setiap aspek kerja lapangan—termasuk pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—adalah bagian dari misi nasional.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaan mu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” kata Presiden Prabowo dalam pengarahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), Koordinator SPPI dan SPPG Nasional.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” tambahnya.

Prabowo juga menekankan bahwa tugas sebagai personil dapur MBG adalah tugas patriotik. “Tugas suci. Tugas yang mulia,” ujarnya.

Prabowo juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas. Ia juga meminta para personil dapur MBG agar tak sungkan melaporkan apabila ada masalah.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!"

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

SIDOARJO – Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sukses menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di PAUD Cahaya Kamila 2 Griya Hati Hijau, Sidoarjo. 

Acara yang dihadiri lebih dari 300 peserta ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menekan angka stunting di wilayah Jawa Timur.

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menegaskan pentingnya program ini sebagai prioritas nasional. Ia bilang Indonesia masih menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan, khususnya terkait gizi anak-anak. 

"Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, masih banyak anak-anak yang mengalami stunting, kurang gizi, dan anemia. Jawa Timur termasuk provinsi yang perlu perhatian serius,” ujarnya.

Arzeti menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya untuk anak sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan PAUD, tetapi juga lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren. Tujuannya adalah meningkatkan gizi, kesehatan, dan mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Sementara itu, Enny Indarti dari Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa program MBG merupakan motor utama dalam mewujudkan generasi sehat Indonesia. 

“Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden sangat mendukung cita-cita membangun modal manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 melalui program ini,” jelas Enny.

Program MBG juga menjadi investasi besar bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. “Kami di Komisi IX DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan dengan benar, adil, dan merata,” tambah Arzeti.

Pelaksanaan sosialisasi ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat Sidoarjo. Program MBG telah mulai didistribusikan secara bertahap di beberapa sekolah dan PAUD di Sidoarjo dengan target menjangkau 282 ribu siswa dari PAUD hingga SMP, dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun untuk seluruh wilayah Sidoarjo.

Dengan adanya program ini, diharapkan generasi Jawa Timur akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Anak-anak yang sehat hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa.
 

Editor : Ali Masduki

SURABAYA – Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil disosialisasikan di Kecamatan Wiyung pada Kamis, 1 Mei 2025. Kegiatan yang digelar di Gedung Serbaguna Perum Babatan Indah ini dihadiri sekitar 300 warga setempat dan merupakan inisiasi Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menegaskan pentingnya program MBG sebagai upaya pemerintah mengatasi masalah gizi anak-anak Indonesia. 

“Indonesia masih menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan, khususnya terkait gizi anak-anak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan masih banyak anak yang mengalami stunting, kurang gizi, dan anemia. Jawa Timur termasuk provinsi yang perlu perhatian serius,” ujarnya.

Arzeti menambahkan, program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah, PAUD, dan lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren. Tujuannya adalah meningkatkan gizi dan kesehatan anak sejak dini agar mereka tumbuh menjadi generasi unggul dan berdaya saing.

Selain itu, program MBG juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal dengan melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM. 

“Ini bukan sekadar memberi makan gratis, tapi investasi besar bangsa dalam membangun sumber daya manusia. Program ini akan diawasi ketat agar berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambah Arzeti.

Sementara itu, Enny Indarti dari Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat bergantung pada pola makan dan asupan gizi yang optimal. 

“SDM berkualitas adalah pondasi kemajuan bangsa, yang tidak hanya diukur dari intelektual tapi juga kesehatan fisik dan mental,” jelas Enny.

Program MBG merupakan bagian dari strategi nasional yang diatur dalam Perpres 2024, bertujuan memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan pengetahuan gizi bagi peserta didik dan non-peserta didik. Program ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi sehat dan produktif.

Pelaksanaan program MBG telah dimulai sejak Januari 2025 di berbagai daerah, dengan target menjangkau jutaan anak sekolah dari PAUD hingga SMA. Menu makanan bergizi disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan diawasi oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan.

Dengan sosialisasi yang sukses di Wiyung ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya program MBG dan mendukung pelaksanaannya demi masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas.

Editor : Ali Masduki

DEPOK, iNewsDepok. id - Warga Jalan BDB Delima, RT 01, RW 15, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dibuat geger dengan kemunculan seekor ular sanca sepanjang tiga meter, Kamis (1/5/2025).

Kemunculan ular itu membuat warga ketakutan dan sulit tidur karena khawatir reptil tersebut masuk ke dalam rumah. Mereka pun langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

Plt Kabid Pengendalian Operasional dan Penyelamatan DPKP Kota Depok, Tesy Haryati, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga dan langsung menerjunkan tim ke lokasi.

“Evakuasi dilakukan oleh tiga personel. Mereka dibekali dengan alat pelindung diri (APD) dan grab stick,” ujar Tesy.

Menurutnya, proses evakuasi berjalan lancar dan ular berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Petugas pun bekerja ekstra hati-hati agar tidak terjadi insiden.

“Ular sanca tersebut kemudian dibawa ke pos damkar untuk diamankan sebelum dilepasliarkan ke habitat yang jauh dari permukiman,” jelasnya.

Tesy mengingatkan warga agar tidak mencoba menangkap hewan liar sendiri dan lebih baik segera melapor. “Jangan panik, segera hubungi damkar agar ditangani dengan benar,” pungkasnya.

Editor : M Mahfud

BATANG, iNewsPantura.id  - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja di rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

“Saya telah meninjau kondisi gedung, mulai bagian luar, kamar, kamar mandi, dapur, hingga ruang jemur. Serta mengobrol dengan penghuni Rusun,” katanya saat meninjau Rusun Tower di KITB, Kabupaten Batang, Selasa (29/4/2025).

Ia terkesan dengan penataan rusun yang semula barak dan disesuaikan menjadi bilik-bilik kamar. Ada yang berukuran seperti kamar kost, hingga berukuran besar ber AC dengan harga sewa beragam. Sehingga bisa terjangkau oleh berbagai kalangan. 

“Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki,” jelasnya.

Maruarar Sirait menyebutkan, KITB harus dapat memetakan dan mendorong supaya rusun-rusun tower ini dapat berfungsi dengan baik.

Selain melihat kamar-kamar, Menteri PKP juga melihat minimarket yang mensuplai kebutuhan penghuni rusun. Karena lokasi rusun masih cukup jauh dengan daerah penyangga. 

“Kebutuhan-kebutuhan penghuni rusun itu dipenuhi oleh para pelaku UMKM, seperti warung makan dan minimarket,” ungkapnya.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan Menteri Maruarar. Ia menilai catatan dan evaluasi yang disampaikan merupakan masukan penting yang bersifat konstruktif.

"Alhamdulillah, bagi kami catatan dari Pak Menteri itu sangat positif. Karena beliau orang lapangan, jadi tahu kondisi nyata yang terjadi di bawah. Kami akan segera menindaklanjuti masukan tersebut sebagai bahan perbaikan ke depan," ujar Ngurah.

Menurutnya, sejumlah aspek yang akan diperhatikan ke depan meliputi zonasi penghuni, aksesibilitas dari dan ke lokasi kerja, hingga peningkatan kualitas fasilitas pendukung di sekitar rusun. 

Ia berharap, perbaikan-perbaikan tersebut dapat mendorong terciptanya lingkungan hunian yang ideal bagi para pekerja industri.

Sebagai informasi, Kawasan Industri Terpadu Batang telah resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang oleh pemerintah. 

Status ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantura Tengah, khususnya di Kabupaten Batang.

Sejumlah investor besar dari sektor teknologi, otomotif, dan tekstil telah menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modalnya di kawasan ini. 

Dengan semakin berkembangnya kawasan tersebut, kebutuhan akan fasilitas hunian yang layak dan terjangkau menjadi semakin mendesak.

Oleh karena itu, pemerintah pusat, daerah, serta pihak pengelola kawasan terus bersinergi untuk menyediakan infrastruktur sosial yang memadai bagi para pekerja dan keluarganya.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan, prinsip kami mendukung terkait kelengkapan yang ada di KEK Kabupaten Batang seperti bahan makanan dan sekolah.

“Dengan melengkapi fasilitas supaya masyarakat mau datang dan tinggal di KEK Kabupaten Batang. Selain itu, Pemkab Batang akan mempercepat perizinan cepat, bersih, dan melengkapi infrastruktur sekitarnya,” ujar dia.

Editor : Suryo Sukarno